Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerencanaan Strategik Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Atma Jaya Bagi Masyarakat Industri, merupakan upaya pemecahan masalah dan antisipasi terhadap keadaan mendatang yang dihadapi oleh Rumah Sakit Atma Jaya khususnya sehubungan dengan pemanfaatan jasa layanan rawat jalan oleh masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Rumah Sakit Atma Jaya memiliki kekhususan yaitu terletak pada sebuah kawasan dengan jumlah unit industri yang terpadat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peran perusahaan dalam menyalurkan karyawannya berobat (rawat jalan) di Rumah Sakit Atma Jaya meningkat dari bulan ke bulan pada periode observasi {1990 - tengah tahun pertama 1991, rerata pertambahan kunjungan adalah + 3,88 % di Klinik Umum, Unit Gawat Darurat dan Apotik). Kenaikan ini tidak linier dengan penerimaan yang diakibatkannya yang rerata - 5,70 %. Kontribusi sektor industri bagi penerimaan rawat jalan adalah sebesar 6 %. Keadaan yang tampaknya positif dari kalangan industri itu menggembirakan namun, juga patut diprihatinkan dengan adanya isu akan tergusurnya kawasan industri di sana. Pada saat ini produk layanan rawat jalan Rumah Sakit Atma Jaya bagi karyawan industri merupakan 'bintang' yang tetap harus dipersiapkan penggantinya (produk lain dengan atau segmen pasar yang berlainan juga). Sesuai dengan teori pemasaran, 'bintang' selayaknya tetap dipertahankan sehingga suatu saat tidak sanggup lagi berfungsi. Penelitian ini mendapatkan hasil:(1) komposisi penerimaan antara rawat jalan dan rawat inap yang hampir berimbang, (2) diskrepansi antara pertambahan kunjungan di klinik umum, unit gawat darurat dan apotik dengan penerimaan yang diakibatkannya, (3) masyarakat industri merupakan pelanggan potensial Rumah Sakit Atma Jaya, (4) regulasi tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja yang semakin meningkatkan peluang bagi Rumah Sakit Atma Jaya dan (5) ancaman penggusuran kawasan industri di sekitar Rumah Sakit Atma Jaya. Saran yang dapat diberikan adalah suatu bauran pemasaran yang cocok dengan kemauan dan keinginan pasar di satu pihak serta memberikan keuntungan bagi Rumah Sakit Atma Jaya di lain pihak, juga saran tindak antisipasi ke depan berupa diversifikasi produk layanan dengan bauran pemasaran yang bergeser kepada segmen masyarakat menengah ke atas, karena adanya perubahan habitat sosio-ekonomik di daerah sekitar rumah sakit. "

"ABSTRAKPuskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat kepada masyarakat memerlukan penanganan yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen. Untuk itu faktor petugas puskesmas memegang peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di atas.Tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor diharapkan mampu melaksanakan semua program upaya kesehatan pokok puskesmas seperti yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas meningkat.Tujuan penelitian ini secara umum adalah diperolehnya gambaran mengenai hubungan antara faktor ketenagaan yang menyangkut lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan, jumlah tenaga dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor.Hasil penelitian ini menunju.kkan bahwa cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas tidak berhubungan dengan faktor lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan; jumlah tenaga pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Tidak adanya hubungan bermakna secara statistik kemungkinan disebabkan jumlah sampel yang relatif kecil, yakni hanya 11 puskesmas.Tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar unsur ketenagaan yang benar-benar mempunyai hubungan dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas, tetapi tidak termasuk dalam penelitian ini. Seperti faktor peran serta masyarakat, KIE, faktor lingkungan, sosial budaya dan lain-lain.Berdasarkan hash penelitian tersebut di atas disarankan beberapa hal, yakni perlu dilakukan mutasi tenaga kesehatan puskesmas agar tercipta gairah kerja yang lebih baik dan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat, perlu dilakukan seleksi dalam hal jenis pendidikan tenaga kesehatan puskesmas mengingat berbeda pula kemampuan dalam pengelolaan program. Untuk itu perlu dilakukan analisis pekerjaan yaitu merinci tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program upaya kesehatan pokok puskesmas, pembagian tugas yang ada di setiap program perlu dipertegas lagi karena seperti terlihat dalam penelitian ini masih adanya tugas rangkap yang dipegang oleh tenaga kesehatan hampir di setiap puskesmas, perlu diadakan penelitian lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas diluar unsur ketenagaan, perlu ditingkatkan peranan faktor-faktor di luar unsur tenaga kesehatan puskesmas untuk ikut berperan dalam meningkatkan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat sesuai yang diharapkan."

"Sistem rujukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta adalah merupakan suatu bagian dari keseluruhan dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya didalam kesehatan TNI-AD. Upaya dalam sistem rujukan bertujuan agar semua sub sisrem yang berada dibawah dapat berjalan dengan baik dan tepat agar tercapai pemerataan pelayanan bagi semua anggota dan tujuan RSPAD sebagai rujukan tertinggi dalam lingkungan kesehatan TNI-AD dapat mencapai sasaran. Pada kenyataannya dalam laporan bulanan kunjungan pasien anak RSPAD rahun 1987 didapatkan banyak kasus rujukan yang datang ke RSPAD adalah kasus yang sebenarnya tidak perlu dirujuk, karena dapat diatasi oleh kesehatan setempat, yang disebut Rujukan salah sebesar 36,5 %.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kesalahan rujukan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengadakan wawancara kepada seluruh dokter maupun paramedis yang merujuk pasien anak ke poliklinik anak RSPAD selama penelitian ini berlangsung. Dengan bantuan analisis statistik yaitu tabulasi silang dengan uji Chi Square, ANOVA dan T-test maka dari 5 variabel independent yang diteliti hanya 1 variabel yang bermakna yaitu variabel tingkat pendidikan perujuk terhadap karakreristik rujukan yaitu rujukan benar dan rujukan salah. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu pengetahuan perujuk, perbedaan pangkat antara perujuk dengan orang tua pasien, faktor kecukupan obat-obatan dan kelengkapan peralatan ditempat perujuk tidak menunjukan perbedaan yang bermakna terhadap karakteristik rujukan tersebut.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan perujuk berhubungan dengan terjadinya kasus rujukan salah sedangkan 4 variabel lainnya tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya kasus rujukan salah. Akhirnya perlu juga disarankan unruk penelitian lebih lanjut terhadap keinginan orang tua pasien yang selalu minta anaknya dirujuk ke rumah sakit besar seperti RSPAD, mengingat faktor tersebut sangat besar pengaruhnya dengan terjadinya rujukan salah (mempunyai kemaknaan p <0.05 jadi berbeda bermakna)."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"Pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sejak 2 dekade yang lalu. Komitmen tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN, UUD, Propenas, dan RPJM tetapi juga berbagai komitmen global yang menuntut perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Model pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin yang dilaksanakan pemerintah telah ditempuh dengan berbagai cara antara lain supply side approach dan demand side approach. Selain itu, model pelayanan dan pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin dapat dilihat dalam dua periode, yaitu periode sebelum krisis moneter (sebelum tahun 1997) dan periode setelah krismon (tahun 1997 ke atas).Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah harus berperan penting dalam pelayanan kesehatan penduduk miskin, yaitu: (1) Kesehatan merupakan suatu hak dasar rakyat; (2) Kesehatan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pada tingkat mikro kesehatan merupakan dasar bagi peningkatan produktivitas kerja dan pada tingkat makro kesehatan merupakan input untuk nienurunkan kemiskinan. Di Indonesia, peran penting pemerintah tersebut ditambah dengan beberapa alasan, yaitu: (1) Pelayanan dasar bagi penduduk miskin adalah perintah konstitusi; (2) Terjadi disparitas status kesehatan; dan (3) Rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin.Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin pada waktu yang lalu muncul beberapa permasalahan, antara lain: ketidaktepatan sasaran, jenis pelayanan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, jumlah dana tidak memadai, waktu pemberian tidak tepat, tidak berkesinambungan, dan rendahnya mutu pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya cakupan program dan pemanfaatan program bantuan pelayanan kesehatan oleh penduduk miskin itu sendiri.Sebagai contoh, berdasarkan data Susenas Tahun 2002, jumlah rumah tangga miskin yang mempunyai kartu sehat di DKI Jakarta hanya sekitar 15,66 persen dari total rumah tangga miskin yang ada. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sekitar 21,67 persen. Jika dilihat dari segi kemampuan fiskal, seharusnya Pemda DKI Jakarta dapat meningkatkan cakupan program tersebut melebihi angka nasional karena Propinsi DKI Jakarta tergolong mempunyai kemampuan fiskal tinggi. Dibalik rendahnya cakupan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, tetapi di Propinsi DKI Jakarta terdapat sekitar 7,42 persen rumah tangga tidak miskin yang mempunyai kartu sehat.Oleh karena itu, dengan melakukan studi kasus di suatu wilayah di Propinsi DKI Jakarta (yaitu Kotamadya Jakarta Timur) penulis tertarik untuk mengetahui mengapa efektivitas program bantuan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk rumah tangga miskin rendah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi rumah tangga miskin memanfaatkan program tersebut, dan alternatif kebijakan apa yang dapat diambil guna penyempurnaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin?Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari data primer dan sekunder. Untuk mengetahui efektifitas program bantuan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin digunakan data Susenas tahun 2002 dengan teknik analisis crosstabulasi. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk miskin dalam memanfaatkan program tersebut digunakan teknik analisis Logit Model.Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan pelayanan kesehatan untuk rumah tangga miskin di Kotamadya Jakarta Timur kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Rendahnya cakupan gakin yang mempunyai kartu sehat (18,52%), tetapi sebagian keluarga tidak miskin juga mendapat kartu sehat (7,15%); dan (2) Rendahnya pemanfaatan kartu sehat oleh gakin tersebut untuk berobat ke puskesmas/RS (40%). Rendahnya cakupan rumah tangga miskin yang mendapat kartu sehat tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) kurang tepatnya perhitungan jumlah gakin oleh BPS, karena perbedaan dasar perhitungan antara BPS dan program serta kurang akuratnya penggunaan metoda sampel dalam menghitung jumlah gakin yang sesungguhnya; (2) tugas verifikasi dan vaiidasi data gakin di lapangan oleh Tim Desa/Kelurahan kurang berjalan; dan (3) gakin suka berpindah-pindah. Sedangkan rendahnya pemanfaatan kartu sehat untuk memperoleh program bantuan pelayanan kesehatan oleh gakin diantaranya karena terbatasnya jam buka puskesmas, rata-rata antara jam 9 pagi sampai 12 siang.Dari hasil regresi logistik diperoleh kesimpulan bahwa: (1) variabel keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, serta jenis pelayanan mempunyai nubungan yang positif dengan variabel pemanfaatan program oleh gakin dan sebaliknya dengan variabel tingkat pendidikan, waktu administrasi, waktu tunggu pelayanan, dan jarak tempat tinggal gakin ke puskesmas/RS; (2) dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan atau tidak pelayanan kesehatan, gakin lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dibandingkan faktor non ekonomi. Hal ini terbukti bahwa faktor kecepatan proses administrasi dan waktu tunggu mendapat pelayanan, serta jarak antara tempat tinggal gakin dengan puskemas atau RS merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program bantuan pelayanan kesehatan, sedangkan faktor keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, jenis pelayanan, dan tingkat pendidikan KK gakin tidak signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program.Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program pelayanan kesehatan, antara lain: (1) Mengevaluasi kembali penghitungan jumlah gakin dan kriteria penentuan gakin yang dikeluarkan oleh BPS Propinsi DKI Jakarta; (2) Pemda perlu menunjuk suatu instansi independen yang khusus bertugas dan bertanggungjawab menentukan siapa gakin tersebut dan memverifikasi datanya secara rutin; (3) Melaksanakan pendataan langsung (bukan perkiraan atau sampling), dan menyelaraskan dasar perhitungan gakin dengan sasaran program untuk mencegah terjadinya bias (contoh: RT, KK, atau penduduk); (4) Memperpanjang jam buka puskesmas atau jam buka puskesmas tetap tetapi diadakan kerjasama dengan klinik-klinik swasta setaraf puskesmas sebagai alternatif bagi Gakin untuk rnendapatkan pelayanan jika ybs sakit dan butuh pelayanan pada saat puskesmas tutup; (5) Waktu tunggu mendapat pelayanan dan proses administrasi harus cepat (<15 menit); (6) Ketersediaan sarana kesehatan yang tersebar merata perlu dipertahankan dan ditingkatkan (di setiap kelurahan terdapat satu puskesmas dan berlokasi di tempat yang dapat diakses gakin dengan mudah dan cepat); (7) Sosialisasi kepada publik tentang subtansi program, kriteria masyarakat yang berhak mendapatkannya, prosedur bagaimana mendapatkannya, serta mekanisme pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan; dan (8) Pemberian reward dan punishment kepada RS, puskesmas, tenaga kesehatan, dan instansi lain yang berhasil melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi Gakin dengan baik."

"Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi mengenai penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pasien sebelum berobat pada Subdep Kesehatan Anak Rumkital Dr. Mintohardjo dan bagaimana proses pelayanannya, untuk masukan bagi program pelayanan kesehatan Subdep Kesehatan Anak khususnya dan Rumkital Dr. Mintohardjo umumnya dalam rangka pelayanan kesehatan bagi anak sebaik mungkin. Data untuk penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara dan pengamatan di poliklinik dan di ruang rawat mondok Subdep Kesehatan Anak Rumkital Dr. Mintohardjo. Untuk pasien poliklinik diambil sampel secara proportional systematic random sampling sedang sampel di ruang rawat mondok seluruh penderita yang dirawat. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 10 Juni 1988 sampai dengan 18 Juli 1988. Didapat sampel pasien pengunjung poliklinik berjumlah 116 sampel dan pasien rawat mondok 48 sampel dan digunakan untuk analisa dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian di poliklinik menunjukkan pasien poliklinik berobat 55% tidak dirujuk dan pasien yang dirawat mondok 54% tidak dirujuk. Pasien yang berobat di poliklinik 63% pernah mendapat pelayanan dokter umum atau dokter ahli. Pada pasien yang berobat dilakukan anamnesa dan pemeriksaan laboratorium; radiologi, atau konsultasi. Dari diagnosa yang ditegakkan 59% menderita penyakit akut tetapi tidak gawat, sisanya menderita penyakit kronik. Sebagian surat rujukan yang berasal dart pelayanan kesehatan dasar menyalahi prosedur. Sebagian kecil dari surat rujukan tidak dijawab karena penderita sakit ringan. Pasien yang masuk rawat mondok terbanyak melalui poliklinik gawat darurat 162,5%) dan dirawat karena menderita penyakit dan dalam keadaan gawat.atau potensial gawat.Disarankan agar disediakan fasilitas poliklinik untuk melayani kebutuhan anggota yang sukar menjangkau lokasi BP/BK TNI-AL yang melayani keluarga tetapi mudah menjangkau lokasi Rumkital Dr. Mintohardjo. Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan tenaga kesehatan yang melayani BP dan BK TNI AL misalnya dengan menyelenggarakan latihan di Rumkital Dr. Mintohardjo atau penugasan sementara di Rumkital secara bergilir."

"Akses pelayanan kesehatan dianggap berkontribusi pada status kesehatan. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan unmet need yang tinggi, artinya banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS (2003) terdapat 27,6% penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2003 ada sebanyak 16,90% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak diobati. Akses pelayanan kesehatan biasanya diukur dengan melihat tingkat penggunaan pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, diantaranya adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman kesehatan, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit, jarak fasilitas kesehatan, dan transportasi.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami akses penduduk Sumatera Barat ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 (SUSENAS 2004) yang terdiri dari kuesioner kor (VSEN2004K) dan dan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004MPK). Populasi target dalam penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat. Sampel penelitian adalah individu yang menjadi sampel Susenas 2004 dalam hal ini adalah responden terpilih. Akses pelayanan kesehatan diukur dengan melihat penggunaan pelayanan kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan untuk analisis bivariat adalah uji kai kuadrat dan uji t. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui probabilitas dan rasio odds penggunaan pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi logistik.Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu penggunaan pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Penggunaan pelayanan rawat jalan sebesar 16,90% dan rawat inap sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan rawat jalan adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman sakit, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit. Adapun faktor-faktor yang berhubungan akses pelayanan rawat inap adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal. Di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Penduduk yang tinggal di kota lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan penuduk yang tinggal di desa. Jaminan kesehatan meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan demikian juga dengan keluhan kesehatan (batuk, pilek, sakit lainnya) dan tingkat keparahan pennyakit meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan. Jarak ke fasilitas kesehatan menjadi faktor penghambat penggunaan pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap, penduduk yang bekerja mempunyai peluang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tidak bekerja dalam menggunakan pelayanan rawat inap. Penyakit asma merupakan keluhan utama untuk menggunakan pelayanan rawat inap. Saran yang dapat diberikan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyebaran tenaga kesehatan yang merata, memberikan kesempatan pelayanan kesehatan swasta untuk dapat berkembang, dan penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan meningkatkan cakupan asuransi kesehatan kepada masyarakat yang belum tercakup dalam askes PNS, Jamsostek, dan askeskin.

---

The access to health services is considered contributing to health status. West Sumatra is one of provinces with high unmet need, which means that there are many people in the province needing health services but they are not able to have them. Based on data from BPS (Central Bureau of Statistics) (2003) there were 27.6% of the people without access to the services. In 2003, 16.90% of the people complained their health but they were not cured. The access to health services is generally measured by studying the level of health service utilization. A variety of factors affect the access to health services, among others, sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, severity of illness, distance to health facilities, and transportation.

This research attempts to find out and understand the access of West Sumatra's people to health services using secondary data from National Social and Economic Survey (SUSENAS) 2004 which consist of core questionnaire (VSEN2004K) and questionnaire of housing and health module (VSEN2004MPK). The population is West Sumatra's people. The samples are selected respondents, which were the samples of Susenas 2004. The access was measured by observing the utilization of health services. Bivariate analysis was conducted to find out factors related to health service access. Statistical tests used in the bivariate analysis are chi-square test and t test. Multivariate analysis was conducted to find out the probability and odds ratio of health service utilization. Statistical test used is logistic regression test.

The results of the research are divided into two groups, namely outpatient service and in-patient service. The utilization of outpatient service is 16.90% and of in-patient service is 1.68%. Factors related to the access of outpatient service are sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, and severity of illness. Factors related to in-patient service are sex, education, occupation, and residence. It was found that the utilization of outpatient service by women is lower compared to men. The utilization is lower for people who live in towns than those who live in villages. Health insurance increases the utilization of outpatient services and so do health complaints (cough, influenza, other illnesses) and severity of illness. The distance to health facilities is a constraint factor to the utilization of outpatient service. People who work have a lower probability to use the in-patient services compared to those who do not. Asthma is major complaint for the in-patient service utilization. What can be suggested are approaching health services to people, distributing health personnel equally, giving opportunity to private health service to develop, providing health facilities at company, improving the quality of health service which is easily accessed such as Puskesmas Pembantu (branch of conununity health center), Polindes (polyclinic in villages) and increasing the coverage of health insurance for people who have not been covered in the health insurance of PNS (civil servants), Jamsostek (social insurance for workforce), and Askeskin."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Di Puskesmas Jatinegara, jumlah kunjungan pasien Diabetes Mellitus (DM) lanjut usia (lansia) meningkat 30% di tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prevalens dan hubungan faktor-faktor determinan dengan kejadian DM pada lansia. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder di Poli Lansia Puskesmas Jatinegara. Hasil penelitian ini menemukan prevalens DM yang tinggi pada lansia yaitu 26,8%. Hasil analisis menunjukan ada hubungan yang signifikan (p value=0,003) antara kegemukan dengan DM (PR= 3,348). Sedangkan faktor-faktor determinan lain (jenis kelamin, umur, hipertensi, merokok dan aktivitas fisik) tidak menunjukan hubungan yang signifikan.

---

Elderly Diabetes Mellitus patient visits has increased by 30% in 2011 compare to 2010 at Jatinegara District Health Center. The research objective was to determine prevalence and relationship of determinant factors with the incidence of Diabetes Mellitus in the elderly. The design used in this study was cross sectional with secondary data at Elderly care Jatinegara District Health Center. The result of this study found a high prevalence of Diabetes Mellitus in the elderly that is equal to 26,8%. The analysis show that there is significant relationship (p value=0,003) between obesity and Diabetes Mellitus (PR= 3,348). Whereas the other determinan (sex, ages, hypertension, smoking dan physical activity) showed no significant association."