Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Jakarta total penduduknya mencapai 28 juta jiwa. Hal inilah yang memicu terjadinya banyak masalah sosial, budaya, hingga masalah tata ruang. Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan konsep Jakarta Smart City. Aplikasi QLUE merupakan salah satu aplikasi konsep Jakarta Smart City yang digunakan untuk memberikan pengaduan terkait permasalahan di lingkungan Kota Jakarta. Sejak diluncurkan aplikasi QLUE masih kurang memuaskan karena jumlah tingkat laporan pengaduan yang mampu ditindaklanjuti masih rendah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari solusi mengenai sasaran, kendala dan alternatif kebijakan yang perlu ditetapkan dalam mengoptimalisasi penerapan aplikasi QLUE dalam mewujudkan Jakarta Smart City. Peneliti menganalisis penggunaan aplikasi QLUE dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process AHP yaitu dengan menyebarkan kuesioner penelitian untuk kemudian dianalisis dengan program Expert Choice 2000 dan menghasilkan informasi bahwa perlu dilakukan perancangan peraturan teknis yang detail untuk mendukung penerapan aplikasi QLUE dalam mewujudkan Jakarta Smart City. ...... The city of Jakarta has a total population of 28 million people. This is cause triggers many social, cultural, and spatial problems. One solution to solve the problem in Jakarta then the Government of DKI Jakarta develop the concept of Jakarta Smart City. QLUE application is one of Jakarta Smart City concept application which is used to give complaints related to problems in Jakarta. Since the launch of QLUE application is still not satisfactory because the number of complaints reporting rate that can be followed up is still low. Therefore, the authors are interested in finding solutions regarding the objectives, obstacles and policy alternatives that need to be set in optimizing the implementation of QLUE in realizing Jakarta Smart City. Researchers analyzed the use of QLUE applications by using Analytic Hierarchy Process AHP methodology by distributing research questionnaires to then analyzed with Expert Choice 2000 and resulted in information that detailed technical regulations were required to support the implementation of QLUE application in realizing Jakarta Smart City.

Abstrak :
ABSTRAK
RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

---

ABSTRACT
RPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76.

Abstrak :
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini ...... Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy

Abstrak :
Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS ......Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS.

Abstrak :
Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.
The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance.

Abstrak :
Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled.

Abstrak :
Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness.

Abstrak :
Setiap instansi pemerintah dituntut agar mampu menyedikan informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan dalam mendukung penyediaan pelayanan kebutuhan informasi di unit kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 12 indikator masih terdapat 3 indikator yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait sistem pembagian Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan agar distribusi merata pada setiap unit kerja. Unit Kearsipan harus segera membuat rencana untuk beralih ke sistem kearsipan elektronik dan mengalih mediakan arsip- arsip yang masih tersimpan secara manual untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE).

---

Every government agency is required to be able to provide information to support the implementation of archiving in Indonesia. One of the objectives of archiving is to ensure the safety and security of archives as evidence of accountability in government administration. Researchers are interested in analyzing the factors that implement the implementation of archival management in supporting the provision of information services at the Ministry of Villages, Development of Disadvantages Areas and Transmigration. This studi aims to analyze the factors that influence the implementation of the Records Management Policy. This study uses a post-positivist approach with in-depth data interview methods, observation, and literature study. The results of this study indicate that of the 12 indicators there are still 3 indicators that are not suitable. The discrepancy is an inhibiting factors in the implementation of archives management policies. Therefore it is necessary to make improvements related to the distribution system of Human Resources in the field of Archives so that distribution is evenly distributed in each work unit. The archives unit must immediately make plans to switch to an elelctronic filling system and transfer files that are still stored manually to support the implementation of the Electronic Based Government System (SPBE).