Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan sparepart dinilai sangat penting di dalam sebuah perusahaan terutama perusahaan jasa operasi dan maintenance jasa OM untuk menunjang proses pemeliharaan aset yang ada di dalamnya. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengawal proses pengadaan atau pembelian sparepart tersebut mengingat prosesnya terdiri dari berbagai aktivitas yang cukup panjang dan mengandung risiko. Penelitian ini berfokus pada pengembangan framework manajemen risiko pembelian sparepart. Framework ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk dapat mengelola risiko secara terstruktur dan sistematis. Dari hasil studi literatur dan wawancara bersama expert, didapatkan unsur-unsur kunci yang berpengaruh pada proses manajemen risiko pembelian sparepart yaitu karakteristik sparepart, target kinerja fungsi pembelian, serta proses manajemen risiko itu sendiri. Framework ini diujicobakan di salah satu perusahaan jasa OM yang bergerak pada penyediaan listrik, yaitu PT Pembangkitan Jawa BaliUnit Pembangkitan Muara Tawar.

---

Sparepart availibility is very important in a company, especially in an operation and maintenance company to support its asset maintenance activities. Risk management is needed to do to guide purchasing process due to the number of process that have to do and the risk involved in it. This research focuses in developing sparepart purchasing risk management framework. This framework consist of some steps to be taken in managing risk in a structured and sistematic way. From the results of literature review and expert interview, some significant key elements that have some influence in sparepart purchasing risk management are obtained. They are sparepart characteristic, purchasing performance target, and risk management process. This framework is implemented in an operation and maintenance company which provide electricity, PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar."

"Niat pembelian in-game item pada game online telah menarik perhatian pada beberapa penelitian. Sebagian besar studi didasarkan pada faktor rasional. Penelitian ini menganalisis niat beli in-game item pada game online first-person shooter (FPS) dengan faktor rasional, faktor individu, faktor irasional, dan faktor yang berhubungan dengan game. Survei online dilakukan kepada 107 pemain Valorant, CS:GO, Fortnite, Apex Legends, atau PUBG: BATTLEGROUNDS. Structural equation modeling (SEM) dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa niat untuk membeli ­in-game item pada game online FPS tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional, tetapi juga oleh faktor individu, faktor irasional, dan faktor terkait game.

---

The purchase intention of in-game items in online games has attracted the attention of several studies. Most of the studies are based on rational factors. This study investigated determinants of purchase intention of in-game items on first-person shooter (FPS) online games with rational factors, individual factors, irrational factors, and game-related factors. An online survey was conducted with 107 players of Valorant, CS:GO, Apex Legends, or PUBG: BATTLEGROUNDS. Structural equation modeling (SEM) of the collected data showed that the purchase intention of in-game items on FPS online games was influenced not only by rational factors, but also by individual factors, irrational factors, and game-related factors.

"

"Kuasa menjual sebagai jaminan yang ditandatangani oleh debitur merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), debitur terdesak dan terpaksa menandatangani kuasa menjual, melahirkan cacat kehendak atau kesepakatan semu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi atau penjualan objek jaminan, bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kekuatan mengikat PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan hutang, yang dibuat dan ditandatangani bersamaan dengan akta pengakuan hutang, serta keabsahan PPJB yang dibuat dengan kausa pengakuan hutang. Dalam menjawab masalah, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap konsep hukum sebagai norma hukum positif, dengan pendekatan kasus, yaitu PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa palsu memuat kausa terlarang, dan mengakibatkan batal demi hukum dan pihak beritikad baik adalah pihak yang tidak mengetahui bahwa perjanjian pengikatan jual beli merupakan kausa dari perjanjian hutang piutang, sehingga pihak ketiga beritikad mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi objek jaminan dibawah tangan yang mengakibatkan PPJB batal demi hukum, para kreditur konkuren sebagai pihak beritikad baik dapat menggugat atau menuntut pembatalan PPJB yang melanggar UU Hak Tanggungan.

---

The power to sell as collateral that is signed by the debtor is a form of abuse (misbruik van omstandigheden), the debtor is pressed and forced to sign the selling power, which creates a defect of will or false agreement. The Sale and Purchase Agreement that is made based on the power to sell as collateral is a form of execution or sale of the object of guarantee, which is contrary to the Mortgage Rights Law. Therefore, the issue being raised is about the binding strength of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building based on the power to sell as collateral in debt, which is drawn up and signed coincide with an acknowledgement of debt, along with the validity of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building by filled a submission of debt on the basis to The Board Of Notary Supervisory of DKI Jakarta Decision Number 04/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI. Jakarta/IV/2020. In answering this problem, it is carried out using normative research methods, namely research on the concept of law as a positive legal norm, with a case approach, namely a sale and purchase agreement made based on the power to sell as collateral. The result of the research shows that the sale and purchase agreement with fake causes contains prohibited causes, and results in null and void and the party with good faith is the party who does not know that the sale and purchase agreement is the cause of the payable agreement, so that the third party intends to get legal protection. The Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building with the cause as collateral heat default article 20 paragraph 2 and 3 of the Mortgage Act which brings the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building result is void by law. The concurrency creditors, as parties with good faith, afford to sue or demand the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building which default the Mortgage Act."

"Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, sebanyak 21,8% orang di Indonesia dengan usia >18 tahun mengalami obesitas. Dukungan selebriti dan sikap terhadap iklan merupakan salah satu faktor penting dalam strategi komunikasi pemasaran untuk mempromosikan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dukungan selebriti dan sikap terhadap iklan dalam memprediksi intensi membeli konsumen pada produk 3 Skinny Minnies sebagai makanan diet. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental korelasional yang dilakukan secara daring kepada 118 partisipan dengan rentang usia 18-30 tahun. Perekrutan partisipan dilakukan melalui media sosial, seperti Instagram, LINE, Whatsapp, dan Twitter. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dan menggunakan teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah source credibility model untuk dukungan selebriti, purchase intention scale untuk intensi membeli, dan biel and bridgewater’s scale untuk sikap terhadap iklan. Analisis penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20. Hasil menunjukkan bahwa dukungan selebriti dan sikap terhadap iklan secara bersamaan dapat memprediksi intensi membeli konsumen pada produk makanan diet (R2 = .247, p < .05).

---

Based on Basic Health Research data in 2018, as many as 21.8% of the Indonesian population aged >18 years are obese. Celebrity endorsement and attitude toward advertisement are one of the important factors in marketing communication strategies to promote a product. This study aims to examine the role of celebrity endorsement and attitude toward advertisement in predicting consumer purchase intention on 3 Skinny Minnies products as diet food. This research is a non-experimental correlational study which was conducted on 118 participants with an age range of 18-30 years. Recruitment of participants was conducted through social media, such as Instagram, LINE, Whatsapp, and Twitter. This research method uses survey method and purposive sampling technique. The measuring instrument used is source credibility model for celebrity endorsement, purchase intention scale for purchase intention, and biel and bridgewater's scale for attitude toward advertisement. The analysis of this study is using the IBM SPSS version 20 application. The result shows that celebrity endorsement and attitude toward advertisement simultaneously could predict the diet food product purchase intention (R2 = .247, p < .05)."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2020, Notaris diberikan sanksi teguran tertulis karena membuat Akta PPJB dengan kausa palsu serta pada saat penandatanganan akta Notaris tidak hadir. Berkaitan dengan PPJB terdapat dua putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:  478/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 159/Pdt.G/2020/PN.JKT.Utr, ketiga putusan tersebut mempunyai objek sengketa yang sama. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implikasi hukum Akta PPJB yang dibuat berdasarkan kausa palsu berupa utang piutang; 2. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuatnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif bersumberkan data sekunder. Pendekatan analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: 1. Implikasi hukum Akta PPJB yang dibuat berdasarkan kausa palsu adalah: a. Batal demi hukum dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, b. Hak atas tanah dalam PPJB dapat beralih apabila PPJB dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli (AJB), c. Apabila hak atas tanah dalam PPJB beralih maka pemilik hak atas tanah akan mengalami kerugian. 2. Notaris bertanggungjawab secara administratif berupa teguran tertulis dikarenakan tidak jujur dan karena kesalahannya tidak membacakan akta. Notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila terdapat kerugian atas terdegradasinya Akta-Akta PPJB  menjadi dibawah tangan dan apabila dinyatakan batal demi hukum. Selain itu Notaris juga dapat dituntut penggantian kerugian apabila hak atas tanah beralih dengan dibuatnya AJB berdasarkan Akta-Akta PPJB tersebut. Adapun PPJB yang dibuat berdasarkan kausa palsu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah.

---

The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is a preliminary agreement before the sale and purchase is carried out because the sale and purchase conditions have not been fulfilled. In the Decision of the Supervisory Council of the DKI Jakarta Notary Region Number: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2020, the Notary was given a written warning for making the PPJB Deed with a false cause and was not present at the time of signing the deed. Regarding PPJB, there are two other decisions, namely the South Jakarta District Court Decision Number: 478/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel and the North Jakarta District Court Decision Number: 159/Pdt.G/2020/PN.JKT.Utr, The three decisions have the same object of dispute. The problems of this research are: 1. What are the legal implications of the PPJB Deed based on false causes in the form of debts; 2. What is the responsibility of the Notary who made it. This thesis uses a juridical-normative research method based on secondary data. Qualitative analysis approach. The results of the study show: 1. The legal implications of the PPJB deed based on false causes are: a. Canceled by law and relegated to a deed under the hand, b. Land rights in PPJB can be transferred if PPJB is used as the basis for making a Sale and Purchase Deed (AJB), c. If the land rights in the PPJB are transferred, the owner of the land rights will suffer losses. 2. The notary is administratively responsible in the form of a written warning due to dishonesty and because of his mistake he did not read the deed. Notaries can also be subject to civil sanctions if there is a loss due to the degradation of PPJB Deeds to be under the control and if declared null and void by law. In addition, the Notary can also be sued for compensation if the land rights are transferred by making AJB based on the PPJB Deed. The PPJB made based on false causes has the potential to cause harm to the owner of land rights. "