Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai gejolak di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk gejolak perubahan di bidang transportasi darat khususnya angkutan Kereta Api. Dalam pelayanan jasa yang diselenggarakannya, PT. Kereta Api (Persero) dituntut untuk meningkatkan efisiensi dalam usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai strategi yang akan diterapkan.Penelitian ini mengambil latar belakang kondisi angkutan Kereta Api yang semakin menjadi tumpuan bagi transportasi darat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya diketahui strategi yang harus ditempuh. Diharapkan dengan strategi tersebut, PT. Kereta Api (Persero) akan lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa, peningkatan daya saing, kemampuan memupuk laba, juga lebih mampu menjalankan misi pelayanan umum.Dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan program expert choice version 8 akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero). Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai strategi dan kebijakannya yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder digunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai macam sumber dokumen.Berdasarkan matriks I-E posisi perusahaan terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan stabil dengan skor nilai faktor lingkungan internal 0.561 dan skor nilai faktor lingkungan eksternal 0.8107. Posisi ini memberikan pilihan kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan strategi integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, serta mergers dan joint venture. Guna melakukan strategi, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau swasta dalam bentuk kerjasama penanaman modal, merger dan joint venture, kerja sama operasi (KSO), kerja sama manajemen (KSM) dengan kepemilikin saham mayoritas tetap di tangan pemerintah. Selanjutnya Departemen Perhubungan diharapkan masih berperan dalam kesuksesan program privatisasi PT. Kereta Api (persero) untuk membuat pedoman pelaksanaan privatisasi yang menguntungkan dari sisi bisnis dan harus pula memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk melaksanakan program swastanisasi dengan melalui berbagai tahap yaitu masa konsolidasi, era pra persaingan dan era persaingan sehat dengan perkiraan waktu kurang lebih 10 tahun (2000-2010)."

"Stasiun Cikini adalah salah satu 'titik' perhentian sementara Kereta Rel Listrik (KRL) Jabotabek lintas Utara - Selatan. Posisinya yang strategis terhadap kota Jakarta, yang ditunjang dengan banyaknya moda transportasi lain yang lewat di sekitar stasiun menuju bagian-bagian lain dari kota Jakarta, menjadikan Stasiun Cikini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih dari sekedar stasiun perhentian sementara kereta rel. Apalagi mengingat rencana Pemerintah untuk memanfaatkan kereta rel sebagal moda transportasi yang penting bagi Jakarta, dalam usaha mengurangi kemacetan lalu lintas. Sehingga dapat pula ditambahkan fungsi lain pada bangunan stasiun, seperti pertokoan dan perbelanjaan. Stasiun Cikini sebagai pusat kegiatan massa yang akan bergerak menuju tujuan masing-masing maka dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan don kenyamanan kepada penumpangnya yang akan melakukan pergantian moda transportasi, yaitu dengan memberikan akses langsung tanpa bersilangan dengan kendaraan bermotor.Sebagai 'pintu' bagi Kecamatan Menteng khususnya, Stasiun Mini juga harus mampu menampilkan citra yang baik bagi pemakainya dan masyarakat sekitarnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ketentuan hukum yaitu pasal 207Undang - Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yangmenyatakan“bahwa setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis,di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yangperuntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ataupidana denda paling banyak Rp.15.000.000,-“”. Metode yang dipergunakan yaituyuridis empiris. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia Commuter LineJabodetabek selaku operator telah berusaha dengan berbagai cara dan tindakannyata yang sifatnya persuasif guna menghimbau para penumpang yang tidak taatpada ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan selalumemberikan sosialisasi melalui berbagai media massa maupun komunikasikepada para pengguna jasa kereta rel listrik commuterline Jabodetabek. Untukproses penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, memang belum bisa diterapkan mengingat kondisisosial masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Sehingga diperlukankoordinasi semua pihak, khususnya pengguna kereta rel listrik Jabodetabek untuksadar hukum demi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the legal provisions of article 207 of Law -Law No. 23 Year 2007 on Railways which stated "that any person who withoutright inside the cab driver, on the roof of the train, in the locomotive, in wagons,or on the train is not intended for passengers as referred to in Article 183paragraph (1), shall be punished with imprisonment of three (3) months and / or amaximum fine of Rp15.000.000, - "". The method is empirical jurisdiction. In thiscase PT. Indonesian Railway Line Commuter Jabodetabek as operators have triedin various ways and concrete actions that are persuasive appeal to passengers whodo not obey the regulations. Efforts are made either by always providingsocialization through various mass media and communication services to userscommuterline Jabodetabek electric train. For the law enforcement process forthose who violate the provisions of article 207 of Law No. 23 of 2007, has yet tobe implemented due to the social conditions of the people who use this mode oftransportation. So that the necessary coordination of all parties, especially theJabodetabek electric train users to be aware of the law for the sake of safety, orderand comfort together."