Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintah menggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutan umum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitian ini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchase intentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, dan juga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umum Transjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orang responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis dengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadap perceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived cost berpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefits berpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadap repurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi oleh attractiveness of alternatives modes.

---

ABSTRACT
Dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintah menggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutan umum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitian ini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchase intentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, dan juga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umum Transjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orang responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisis dengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadap perceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived cost berpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefits berpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadap repurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi oleh attractiveness of alternatives modes

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transa ksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjia n Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususn ya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjan jian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk te rjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan . Penelitian ini adalah penelitian normat if dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu men dapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACT
This thesis covers the anal ysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guidelin e of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the con cept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase righ t. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the v erdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo ca used the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descript ive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty befo re the court.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa Repurchase Agreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembelian kembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukan transaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat dan mudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salah satu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo. Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya dipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risiko default ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yang lalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan harga saham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risiko untuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena saham yang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisis finansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasio jaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme top up yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminan saham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repo maka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis ini dibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimana default nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yang dilakukan pihak penjual Repo SIAP. ......This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due. Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for the reason that the shares which constituted the underlying assets of the transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the SIAP repo.

Abstrak :
Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sifatnya sebatas menimbulkan akibat hukum antara penjual dengan pembeli, sesuai dengan isi klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini didasarkan pendapat R. Setiawan, yang berpendapat bahwa: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum”. Untuk itu harus memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat tanpa persetujuan pihak bank sebagai kreditur dalam pengalihan piutang Kredit Pemilikan Rumah agar selaras dengan hukum yang berlaku. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai upaya preventif bilamana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut kepada bank selaku kreditur. Dalam hal ini jaminan ada yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan selalu mengikuti bendanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Jaminan ......The position of the binding agreement on the sale and purchase of land is limited to causing legal consequences between the seller and the buyer, in accordance with the contents of the verses in the agreement. It is based on the opinion of R. Setiawan, who argues that “inding is a legal relationship, which means a relationship regulated and recognized by law”. Thus, it is necessary to understand Binding Agreement on Land Sale and Purchase that was made without the approval of the bank as a creditor in the transition of House Ownership Credit receivables so that it is in accordance with the law. The function of collateral in providing credit is as a preventive measure if the debtor cannot return the credit to the bank as the creditor. In this case, there are collaterals in the form of material rights and individual rights. Collaterals in the form of materials rights are collaterals in the form of absolute rights to an object that has the characteristics, namely having a direct association to certain objects from the debtor, being able to be defended against anyone, and always following the object.

Keywords: Agreement, Credit, Collateral

Abstrak :
Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. ......The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court.

Abstrak :
Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata ......This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code.