Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious liability, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya. Bank sebagai pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pegawainya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai terhadap nasabahnya. Pada kasus tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi mengenai penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pada hasil penelitian tulisan ini, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat dengan melihat hubungan hukum yang sah berupa hubungan kerja dan kesalahan Tergugat yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi yang menerima salah satu eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak pegawai bank sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam putusan terkait.

---

This paper analyzes the application of the vicarious liability doctrine in Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022 concerning the liability of a bank for the wrongful acts of its employees that harm customers, as regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. The study is conducted using the doctrinal research method. Vicarious liability doctine, in civil law is regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This doctrine stipulates that an employer is responsible for the wrongful acts committed by subordinates within the scope of their employment. Banks as employers who have a employment relationship with their employees can be held liable for the wrongful acts committed by its employees against customers. In the case of bank's liability in the decision of Supreme Court No. 2600 K/Pdt/2022, there are differences in the considerations of the Judges at the First Instance Decision compared to the Decision at the Appellate and Supreme Court regarding the application of Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. Based on the findings of this study, the author agrees with the considerations of the First Instance Panel of Judges, stating that the bank as the defendant in this case is responsible for the losses incurred by Farrahdhiba Jusuf as an employee of the bank, considering the valid employment relationship and the bank's negligence in having a poor management system. In contrast, the considerations of the Appellate and Supreme Court, which accepted one of the defendant's exceptions regarding the inadequacy of the plaintiff's claim by not involving the bank employee as a co-defendant in this case thereby absolving the bank from employer liability, indicate that the Panels of Judges did not apply Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code in the related judgment."

"Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan keberlakuan doktrin Vicaroius Liability terhadap tanggung jawab Calon Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap Akta yang dibuatnya. Dalam kasus ini Notaris turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya, berdasarkan doktrin Vicarious Liability. Meskipun Calon Notaris memiliki kualitas dan kapasitas intelektual untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, seharusnya Calon Notaris dapat berlindung di bawah doktrin Vicarious Liability karena ketidak seimbangan posisi antara Calon Notaris dan Notaris, kurangnya perlindungan hukum dan tidak adanya upah dalam hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris dalam magang. Notaris harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan UUJN dan tidak melanggar hukum. Dalam kualitas dan kapasitas Calon Notaris sebagai pihak yang membantu Notaris, Calon Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi masa depan dan karir Calon Notaris tersebut.

---

Internship is a compulsory requirement to become a notary. Problems can occur when a Notary Candidate in carrying out his duties makes mistakes that cause losses to third parties. This study raises the case that occurred in the Supreme Court's Cassation Decision Number 134K/PID/2020, where a Notary Candidate in carrying out his duties assists the Notary in issuing the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on the Minutes of Meeting whose signature is fake. The problem in this study is related to the responsibilities of the Notary in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions, and the application of the Vicaroius Liability doctrine to the responsibilities of the Notary Candidate in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions. This study was analyzed using a normative juridical research method. The results of the study, it was found that the Notary has full responsibility for the deed he made. In this case, the Notary is also responsible for the mistakes of his subordinates, based on the Vicarious Liability doctrine. Even though the Notary Candidate has the quality and intellectual capacity to know that his actions are against the law, the Notary Candidate should be able to take refuge under the Vicarious Liability doctrine due to the imbalance in the position between the Notary Candidate and the Notary, the lack of legal protection and the absence of wages in the legal relationship between the Notary and the Notary Candidate. The notary must ensure that the work carried out by his subordinates is in accordance with the standards set by UUJN and does not violate the law. In terms of the quality and capacity of the Notary Candidate as a party assisting the Notary, the Notary Candidate should receive legal protection to protect the future and career of the Notary Candidate."

"ABSTRAKPertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan prinsip vicarious liability diatur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini digunakan apabila perbuatan melawan hukum terjadi dalam lingkup hubungan antara majikan sebagai pemberi pekerjaan dan bawahan sebagai penerima pekerjaan. Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat saja digunakan karena, di dalam hukum perlindungan konsumen dipakai juga aspek-aspek dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata. Bahkan tidak tertutup juga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta No. 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 yang berkaitan dengan penerapan unsur perbuatan melawan hukum dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tepat atau belum. Serta melihat apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar hak dan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThe responsibility of business actors based on the principle of vicarious liability is regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. This article is used when unlawful acts occur within the scope of the relationship between the employer and the employee as the recipient of the work. In relation to consumer protection law the principle of vicarious liability as regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata can be used, because under consumer protection law, the aspects of civil law provisions are also used. Not even closed to the provisions of the laws and regulations that are criminal. The author conducted an analysis of the decision of DKI Jakarta Consumer Dispute Settlement number 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 relating to the application of elements of unlawful acts and Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata are appropriate or not, and see if the parties to the dispute have violated the rights and obligations as set forth in Law number 8 year 1999 about consumer protection. "

"Konsep pertanggungjawaban pengganti dari pemberi kerja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya telah lama dikenal dalam hukum sebagai vicarious liability. Berasal dari sistem common law Inggris, asas ini juga diterapkan dalam hukum perdata Indonesia melalui Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang tetap berlaku sejak masa kolonial. Penelitian ini menganalisis penerapan asas vicarious liability dalam hukum Indonesia dan Inggris melalui studi kasus di masing-masing negara. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menganalisis Putusan Nomor 815/PK/Pdt/2024 di Indonesia serta putusan WM Morrison Supermarkets plc v Various Claimants [2020] UKSC 12 di Inggris. Kedua kasus melibatkan pekerja yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pekerjaan resminya dari pemberi kerja. Penelitian bertujuan menelaah bagaimana asas ini diatur dan diterapkan di kedua negara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur utama vicarious liability serupa, yakni adanya hubungan kerja serta perbuatan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Namun, perbedaan terletak dalam enam aspek, yaitu jenis hubungan kerja yang dianggap, interpretasi ruang lingkup pekerjaan, relevansi niat pribadi pelaku, peran pemberi kerja dalam mencegah perbuatan, perlindungan korban, dan pengaruh putusan pidana. Hasil analisis menunjukkan sebuah ironi: meskipun sistem hukum Indonesia secara doktrinal lebih kaku dibandingkan Inggris yang fleksibel, penerapan pada tingkat akhir justru tiba pada hasil yang sama, yakni tidak membebani pemberi kerja. Hal ini disebabkan Putusan PK di Indonesia lebih memprioritaskan kepastian hukum akibat adanya konflik putusan daripada menerapkan perlindungan korban sesuai amanat Pasal 1367 KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan pembatasan cakupan pekerjaan dan pengaruh adanya hukuman pidana pelaku dalam vicarious liability di hukum Indonesia serta menekan risiko kerugian melalui peningkatan pengawasan pemberi kerja dan edukasi konsumen.

---

The concept of an employer’s responsibility for unlawful acts committed by their employees is known as vicarious liability. Originating in English common law, this principle is also applied in Indonesian civil law through Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code, which has remained in force since the colonial era. This research analyses the implementation of vicarious liability in Indonesian and English law through case studies. The method used is doctrinal legal research, examining Decision Number 815/PK/Pdt/2024 in Indonesia and WM Morrison Supermarkets plc v Various Claimants [2020] UKSC 12 in the United Kingdom. Both cases involve employees who committed torts during their official duties. This research assess how vicarious liability is defined and applied in both countries to identify key similarities and differences. The findings show that both jurisdictions recognize similar core elements, namely an employment relationship and the tort is carried out within the scope of the said employment. However, differences lie in six aspects, including the type of employment relationship, the interpretation of the scope of employment, the relevance of the employee’s personal intention, the employer’s role in preventing the tort, victim protection, and the influence of criminal sentences. The analysis shows that although the Indonesian legal system is doctrinally more rigid than the flexible English system, the final application of the law led to the same outcome: the employer was not held liable. This was because the Judicial Review decision in Indonesia prioritized legal certainty arising from conflicting judgments over applying victim protection as mandated by Article 1367 of the Civil Code. This research recommends limiting the scope of employment and clarifying the influence of a perpetrator’s criminal conviction within Indonesian vicarious liability law, as well as mitigating risk through increased employer oversight and consumer education."