Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Komunikasi yang dilakukan melalui media digital efektif bila diterapkan dengan modelkomunikasi simetri dua arah yang menghadirkan ruang dialogis antara komunikatordengan komunikan. Dalam Actor Network Theory (ANT), situs web sebagai produkteknologi adalah entitas yang merepresentasi organisasi di dalam jaringan. Kesetaraanantara aktor dan teknologi mampu membentuk jaringan isu melalui jaringan digital.Melalui metode Analisis Jaringan Hyperlink (Hyperlink Network Analysis/HNA), relasiantara hyperlink situs web organisasi pemerintah yang memiliki similaritas nilai dantujuan terbukti dapat membentuk jaringan hyperlink sebagai suatu jaringan isu, salahsatunya diterapkan untuk melaksanakan komunikasi risiko informasi pandemi Covid-19kepada masyarakat. Dalam jaringan hyperlink informasi pandemi Covid-19 oleh situsweb organisasi pemerintah, komunikasi simetri dua arah dilakukan oleh pemerintahIndonesia dalam cara yang terbatas. Ditunjukkan melalui nilai densitas jaringan yangberada pada rentang 0 hingga 0.2%. Pemerintah daerah mendominasi penyebaraninformasi dibandingkan pemerintah pusat. Informasi yang sinergis belum terlihatmelalui jaringan ditandai oleh ketidaksetimbangan peran organisasi pemerintah sebagaikomunikator sekaligus komunikan yang seharusnya memiliki nilai derajat komunikasiyang setara pada komunikasi simetri dua arah. Namun demikian, infrastruktur jaringankomunikasi yang dibangun pemerintah Indonesia memungkinkan untuk membentukjaringan komunikasi digital yang koheren ditandai oleh kedekatan aktor melalui nilaidiameter jaringan dengan rentang nilai 3 hingga 5 langkah.

---

Communication through digital media will be effective when applied with a two-way symmetrical communication model. Equality between actors and technology is able to form an issue-network. Through Hyperlink Network Analysis (HNA) method, relationship between hyperlinks on government organization websites that have similar values and goals has been proven to be able to form a hyperlink network as an issuenetwork, one of which is applied to carry out risk communication of Covid-19 pandemic information. In the Covid-19 pandemic information hyperlink network by government organization websites, two-way symmetrical communication is carried out by the Indonesian government in a limited way. Shown by network density which is in the range of 0 to 0.2%. Local governments dominate the dissemination of information compared to the central government. Synergistic information has not been seen through the network marked by the imbalance in the role of government organizations as communicators as well as communicants which should have an equal degree of communication in two-way symmetrical communication. However, the communication network infrastructure built by the Indonesian government makes it possible to form a coherent digital communication network characterized by the proximity of actors through the network diameter with a value range of 3 to 5 steps."

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Salah satu sektor strategis yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah pariwisata. Berbagai wilayah tujuan pariwisata nasional Indonesia mengalami tantangan ekonomi dan kesulitan yang luar biasa. Penyesuaian strategi komunikasi dibutuhkan demi membantu sektor-sektor terdampak untuk bertahan dan bangun dari kesulitan yang dialami selama pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risk communication message terhadap travel intention melalui risk perception dan information seeking. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan survei melalui penyebaran kuesioner terhadap 125 responden secara online untuk mengumpulkan data. Data diolah menggunakan software SPSS & AMOS. Hasil penelitian menunjukan risk communication message berpengaruh positif terhadap travel intention dan information seeking penerimanya. Risk communication message berpengaruh negatif terhadap risk perception. Selanjutnya risk perception berpengaruh negatif terhadap travel intention. Information seeking berpengaruh positif terhadap travel intention.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa risk communication message secara langsung mempengaruhi travel intention. Selain itu, risk communication message juga mempengaruhi travel intention melalui faktor yang memediasi, risk perception dan information seeking. Faktor-faktor tersebut selanjutnya harus diperhatikan oleh organisasi terkait, seperti pengelola bandara, maskapai penerbangan, travel biro, ataupun perusahaan pemesanan tiket,  dalam menarik niat konsumen untuk melakukan perjalanan.

---

Tourism is one of the most affected sectors by the COVID-19 pandemic. Many Indonesia's national tourism destinations were experiencing serious economic challenges and difficulties. Communication strategy adjustment has been deemed necessary to help the affected sectors to survive amid challenging situations due to the pandemic.  This study aims to examine the effect of risk communication messages on travel intention through risk perception and information seeking. This study uses a quantitative approach by conducting online surveys to 125 respondents. SPSS & AMOS software used to process the collected data. The results showed that risk communication messages have a positive correlation on the travel intention and information seeking . However, it has negative correlation on risk perception. Furthermore, risk perception has a negative correlation on travel intention. In addition, information seeking has a positive correlation on travel intention. The study also showed that, risk communication messages directly affect travel intention. In addition, risk communication messages also affect travel intention through mediating factors, risk perception and information seeking. These factors must then be considered by related organizations, such as airport managers, airlines, travel agents or ticket booking companies, in attracting consumers to travel."

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."

"Persepsi risiko adalah konstruk penting yang biasanya digunakan untuk memahami perilaku kesehatan individu. Penilaian subjektif individu tentang adanya kemungkinan negatif dapat mempengaruhi keinginannya untuk melakukan sebuah perilaku. Berbagai penelitian terdahulu telah mengindentifikasi faktor sosiopsikologis yang dapat mempengaruhi intensi perilaku dalam konteks yang beragam. Hal ini menjadi penting bagi komunikasi risiko dan kesehatan dalam mempersiapkan publik yang berisiko. Namun, belum banyak yang mendiskusikan bagaimana variabel anteseden tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi risiko dan intensi perilaku pada konteks pandemi. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah konstruk dan menyusun model konseptual yang dapat menunjukkan pengaruh variabel anteseden terhadap persepsi risiko dan intensi penggunaan masker. Data empiris diperoleh melalui survei pada masyarakat Kota Denpasar berusia 17-30 tahun (n=212). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode partial least squares-structural equation modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh signifikan pada intensi penggunaan masker. Selain itu, diskusi interpersonal, kepercayaan pada media, kepercayaan pada pemerintah, dan kemampuan pencarian informasi juga dapat berpengaruh pada persepsi risiko. Paparan media dan paparan internet justru tidak memiliki pengaruh signifikan pada persepsi risiko. Kepercayaan efikasi memiliki pengaruh signifikan paling besar pada intensi penggunaan masker. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat dipengaruhi oleh kepercayaan individu pada institusi, diskusi interpersonal, juga kemampuan pencarian informasi. Sedangkan, intensi penggunaan masker dapat dipengaruhi oleh kepercayaan efikasi dan persepsi risiko. Penelitian ini juga memiliki implikasi pada komunikasi risiko dan kesehatan. 

---

Perceived risk is an important construct that is commonly used to understand individual’s health behavior. Individual’s subjective assessment about the probability of negative consequences could potentially influence the willingness to perform certain behavior. Previous literatures have identified socio-psychological factors that influence behavioral intention in various contexts. This is important for health and risk communication to prepare the public at risk. However, how these antecedent variables could influence perceived risk and behavioral intention in a pandemic is rarely discussed. Through literature review, this research identified several constructs and drew a conceptual model that could illustrate their influence on perceived risk and intention to wear mask. Empirical data were obtained through survey on Denpasar citizens aged 17-30 years old (n=212). Data were analyzed using partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM). Result suggests that perceived risk has a significant influence on intention to wear mask. In addition, interpersonal discussion, trust to media, trust to government, and information seeking ability have significant influence on perceived risk. However, media and internet exposure do not show significant influence on risk perception. Efficacy beliefs is shown to have the strongest significant influence on intention to wear mask. This research has demonstrated that risk perception could be influenced by interpersonal discussion, trust to institutions, and information seeking ability. Meanwhile, efficacy beliefs and risk perception could influence intention to wear mask. This research also suggests several implications on health and risk communication. "

"Proccedings ot the NATO Advanced Research Workshop on Inclusive Approaches to Risk Assessment and Priority Setting for National Environemtnal Health Action Plans, Ostrava, Czech Republic, 15th-20th December 1997"