Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak berusia sekolah SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun) serta menganalisis apakah terjadi perbedaan partisipasi sekolah anak yang berusia sekolah SLTP dan SLTA antara daerah perkotaan dengan perdesaan di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Panel Triwulan III Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik (model logit) dengan alat analisis yang dipakai untuk mengolah data yaitu Program SPSS 16. Hasil estimasi menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun dipengaruhi oleh banyaknya anggota rumah tangga, jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan ibu. Sedangkan partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun dipengaruhi oleh banyaknya anggota rumah tangga, tempat tinggal (desa-kota), jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan ibu. Secara statistik daerah tempat tinggal (kota-desa) berpengaruh signifikan terhadap peluang bersekolah bagi anak usia 16-18 tahun. Secara umum permasalahan tidak sekolah lebih banyak dijumpai di daerah perdesaan. Sedangkan di daerah perkotaan, masalah tidak sekolah relatif lebih kecil. Terjadi perbedaan partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun (jenjang SLTA) antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Hal ini memperlihatkan terjadinya disparitas pendidikan antara daerah perdesaan dengan perkotaan pada jenjang pendidikan SLTA. ...... The purpose of this study was to analyze the factors that affect school participation of junior high school-aged children (13-15 years) and senior (16-18 years) and to analyze whether there are differences in the participation of school children aged between junior and senior high school urban areas with rural areas in the province of Jambi. This study uses the data of National Socioeconomic Survey (Susenas) BPS Panel Third Quarter 2012. This study uses logistic regression (logit models) with the analytical tools used to process the data that program SPSS 16. The estimation results indicate that the participation of school children aged 13-15 years are affected by the number of household members, sex of child, education level of father and education level of mother. While the participation of school children aged 16-18 years are affected by the number of household members, place of residence (rural-urban), sex of the child, education level of father and education level of mother. Statistically area of residence (urban-rural) significantly affects schooling opportunities for children aged 16-18 years. In general, schools are not the problem more prevalent in rural areas. Whereas in urban areas, the problem is not the school is relatively small. There is a difference in school participation of 16-18 year olds (high school level) between urban and rural areas. This shows the disparity of education between rural and urban areas at high school education level.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kebudayaan, khususnya komponen nilai, dapat dipelajari melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi isu penting karena pendidikan memainkan peran yang penting dalam sosialisasi pada diri anak-anak. Menjadi sesuatu yang kontradiktif ketika budaya di sekolah bertentangan budaya di masyarakat, khususnya budaya di sebagian kalangan pelajar. Misalnya, masyarakat tidak membenarkan kenakalan pelajar seperti tawuran, pergaulan bebas dan penyalah gunaan narkoba. Tetapi justru sebagian pelajar justru terlibat dalam kenakalan pelajar tersebut.Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya mempunyai peran penting untuk membendung kenakalan pelajar. Sekolah pada umumnya memiliki visi, misi, nilai, program dan tata tertib yang menentang kenakalan pelajar tersebut. Visi, misi, nilai, program dan tata tertib sekolah dapat disebut sebagai school culture. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan school culture di SMA Islam Terpadu Nurul Fikri (SMAIT NF) Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Nilai SMART merupakan inti school culture SMAIT NF Depok. School culture SMAIT NF Depok secara umum cukup berjalan cukup baik. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan sosialisasi SMART sejak Masa Orientasi Sekolah (MOS). SMART juga dimasukkan ke dalam buku pedoman tata tertib siswa dan dievaluasi setiap bulan. SMART juga berlaku bagi guru dan karyawan tetapi sosialisasi dan evaluasi belum optimal. Tetapi elemen school culture yang masih lemah di SMAIT NF Depok adalah dokumentasi sejarah dan artefak simbolik. Nilai SMART yang berlaku bagi semua warga SMAIT NF Depok baik siswa, guru maupun karyawan seharusnya didukung oleh kebijakan, konsep dan berbagai perangkat yang lebih tepat guna. Sehingga nilai SMART secara konkret dapat bekerja sebagai inti shoool culture SMAIT NF Depok.

---

ABSTRACT
Culture, especially a value component can be learnt through a learning process. Education becomes an important issue because education plays the crucial role in socialization especially for children. Being a contradictive when culture in the school is against the culture in society, especially the culture in students. For instance, the society blames teenages delinquency for example riot and loothing, free sex, and drug abuse. However a part of the students are involved in the teenages delinquency. School as the education institution has the crucial role to prevent teenages delinquency. Generally, school owns vision, missions, values, program and regulations which are against the teenages delinquency. Vision, missions, values, program and regulations are mentioned as a school culture. The research aims to describe school culture in Nurul Fikri Depok Integrated Islamic Senior High School (SMAIT NF). This research uses qualitative approach by case study strategy. SMART value is the core of the school culture of SMAIT NF Depok. Generally, the school culture of SMAIT NF Depok carries out well. It has been supported by an implementation of SMART socialization since School Orientation Period (SOP/MOS). SMART is included in a guidance book of students regulations and it is evaluated every month. SMART is also intended for teachers and staff, however the socialization and evaluation have not been optimal. The weak elements of school culture in SMAIT NF Depok are historical documentation and symbolic artefact. SMART value which is valid for all SMAIT NF Depok society both students, teachers and staff must be supported by the exact and useable policy, concept and various frames. Therefore SMART value can concretely work as the school culture core of SMAIT NF Depok, Culture, especially a value component can be learnt through a learning process. Education becomes an important issue because education plays the crucial role in socialization especially for children. Being a contradictive when culture in the school is against the culture in society, especially the culture in students. For instance, the society blames teenages delinquency for example riot and loothing, free sex, and drug abuse. However a part of the students are involved in the teenages delinquency. School as the education institution has the crucial role to prevent teenages delinquency. Generally, school owns vision, missions, values, program and regulations which are against the teenages delinquency. Vision, missions, values, program and regulations are mentioned as a school culture. The research aims to describe school culture in Nurul Fikri Depok Integrated Islamic Senior High School (SMAIT NF). This research uses qualitative approach by case study strategy. SMART value is the core of the school culture of SMAIT NF Depok. Generally, the school culture of SMAIT NF Depok carries out well. It has been supported by an implementation of SMART socialization since School Orientation Period (SOP/MOS). SMART is included in a guidance book of students regulations and it is evaluated every month. SMART is also intended for teachers and staff, however the socialization and evaluation have not been optimal. The weak elements of school culture in SMAIT NF Depok are historical documentation and symbolic artefact. SMART value which is valid for all SMAIT NF Depok society both students, teachers and staff must be supported by the exact and useable policy, concept and various frames. Therefore SMART value can concretely work as the school culture core of SMAIT NF Depok]

Abstrak :
Latar belakang: Pada saat ini belum terdapat instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi alasan penolakan sekolah oleh anak Sekolah Dasar di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas School Refusal Assesment Scale - Revised (SRAS-R) dalam bahasa Indonesia. Metode: 100 anak-anak dan 100 orang tua dari SDN Sumur Batu 04 Pagi Kemayoran Jakarta Pusat berpartisipasi dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan untuk menilai konten dan membangun validitas. Uji reliabilitas juga dilakukan dalam penelitian ini. SPSS Windows diterapkan untuk menganalisis seluruh data. Hasil: Versi SRAS-R Indonesia kuesioner anak (Cronbach s α = 0,836) dan kuesioner orang tua (Cronbach s α = 0,827). Kesahihan isi (content validity) untuk item dan skala juga menunjukkan validitas yang kuat. Analisis komponen utama (PCA) menunjukkan kesesuaian data yang dengan nilai kolerasi yang kecil dari model keempat faktor pada SRAS-R asli. Kesahihan konstruksi (construct validity) menghasilkan 4 komponen yang mewakili kuesioner orangtua dan 3 komponen dalam kuesioner anak. Kesimpulan: Kesahihan isi (content validity) dan kesahihan konstruksi (construct validity) versi SRAS-R Indonesia telah dikonfirmasi melalui penelitian ini. Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut, versi SRAS-R Indonesia merupakan instrumen potensial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi alasan penolakan sekolah pada anak di Indonesia. ......Background: Recently there is no instrument to identify the reason for school refusal among primary school students in Indonesia. Therefore, this study aimed to obtain the validity and reliability of School Refusal Assesment Scale-Revised (SRAS-R) in Indonesian language. Methods: 100 children and 100 parents from Sumur Batu 04 Pagi public elementary school Kemayoran Jakarta participated in the study. Validity tests were conducted to assess the content and construct validity. Reliability test was also conducted in this study. SPSS for Windows was applied to analyze the whole data. Results: SRAS-R Indonesian version showed an excellent internal consistency for the reliability test in children questionnaire (Cronbach s α = 0.836) and parent questionnaire (Cronbachn s α = 0.827). Content validity for items and scales also indicated a strong validity. Principal component analysis (PCA) indicated poor data suitability from the four-factor models of the original SRAS-R. Construct validity obtained 4 components that represent the parent s questionnaire and 3 components in the children s questionnaire. Conclusion: Content and construct validity of the SRAS-R Indonesian version is confirmed from this study. Although further research is required, the SRAS-R Indonesian version was found to be a potential instrument in identifying the reason of school refusal in Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan kognitif anak pra-sekolah merupakan faktor penting yang dapat menentukan kemampuan kognitifnya di kemudian hari. Namun berbagai penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat anak yang mengalami keterlambatan perkembangan kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perkembangan kognitif serta hubungannya terhadap status gizi (TB/U & IMT/U), riwayat berat badan lahir dan stimulasi psikososial pada anak pra-sekolah (usia 5-6) tahun di Kecamatan Duren Sawit & Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada penelitian ini digunakan analisis kuantitatif dengan desain potong lintang dan metode analisis korelasi. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan kognitif anak dinilai baik (n = 71). Terdapat  korelasi yang bermakna antara hubungan perkembangan kognitif dan TB/U & berat badan lahir (p = 0,001; 0,02). Tingkat pendapatan ditemukan bermakna pada kelompok responden berpendapatan menengah-tinggi dalam hubungan antara perkembangan kognitif dan status gizi TB/U & berat badan lahir. Hasil analisis lebih lanjut dengan regresi linear multivariat menunjukkan bahwa status gizi TB/U merupakan faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingkat perkembangan kognitif sebesar 68% (R2 = 0,68; sig = 0,001). ......Cognitive development in pre-school children is known to be important factor that contributes to later cognitive function in school-age. Previous studies found that there were numbers of children not fulfilling their cognitive development. This research focus on the cognitive development and its correlation to nutritional status (HAZ & BAZ), birth weight and psychosocial stimulation on 71 pre-school children (5-6 y.o) in Duren Sawit & Kramat Jati districts, Jakarta Timur. We implemented quantitative analysis with crosssectional design study and correlation analysis method. Univariate analysis showed that the cognitive development is mostly good (n = 71). We investigated that there was significant correlation between cognitive development and on BAZ & birth weight (p = 0,001; 0,02). Level of income is shown to be significant among averagehigh income group in the correlation of cognitive development and BAZ & birth weight. Further analysis used multivariate linear regression showed that BAZ was the dominant factors that contributes cognitive development level for 68% (R2 = 0,68; sig = 0,001).

Abstrak :
Penelitian dan atau pengkajian terhadap Desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dilakukan para ahli dan pengamat di bidang otonomi dan adrninistrasi negara. Namun pengkajian atau penelitian dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap desentralisasi pendidikan jarang dilakukan. Oleh karena itu maka penelitian dan pengkajian ini dilakukan dengan sengaja memilih Judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dilihat Dan Perspektif Desentralisasi Pendidikan. Desentralisasi pada dasarnya adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam arti Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang menyelenggarakan pemerintahan kepada pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pendidikan merupakan salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Daerah, bahkan untuk Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan. Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip "Pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi)". Di samping itu bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga basis pendidikan akan bergeser kepada masyarakat bukan lagi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan untuk menyelenggarakan/ melaksanakan pendidikan titik beratnya berada di Daerah Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap Daerah Kabupaten/Kota, dan Daerah Propinsi harus mengetahui dan memahami dengan baik kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik, diperlukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang efisien, sesuai dengan kondisi Daerah. Untuk itu diperlukan pedoman yang tepat dalam menyusun organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan di Daerahnya merupakan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional, dengan tetap memperhatikan kekhasan dan karakteristik Daerahnya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan terutama di Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada "Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan" yang ditetapkan oleh Propinsi sesuai dengan pedoman Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah memberikan kepada Daerah keleluasaan serta kemandirian dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu dalam mengupayakan pendidikan di Daerah tidak menjadi mundur, perlu di dukung dengan pegawai yang berkemampuan dalam jumlah yang sesuai, sarana prasarana, dan dana yang memadai, serta peranserta masyarakat yang makin meningkat. Kondisi seperti inilah yang sebetulnya diinginkan dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi pendidikan.