Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan terjadi di segala aspek kehidupan dan berlangsung dengan cepat sehingga mengakibatkan keharusan setiap yang menghadapi perubahan untuk dapat beradaptasi agar tidak ketinggalan dalam dinamika perubahan itu sendiri. Terjadinya banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan merupakan dampak dari era reformasi yang sedang bergulir di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan dalam kehidupan kenegaraan diantaranya adalah perubahan kebijakan pemerintah Hal ini membawa sebuah pembahan pada pola manajemen pendidikan di Indonesia. Manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dilaksanakan berubah menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS). Pembahan pada manajemen pendidikan ini membawa dampak pembahan pada sekolah yang merupakan penyelenggara urusan pendidikan.Manusia adalah pemeran utama dalam perubahan karena hanya manusia yang dapat membuat sebuah perubahan dan sekaligus terlibat dalam pembahan itu sendiri. Dalam menghadapi perubahan yang ada, masing-masing individu memiliki pilihan sikapnya tersendiri serta berdampak pada efektivitas dari pembahan itu. Keterlibatan serta partisipasi gum dalam pengambilan keputusan organisasi dapat mempengamhi sikapnya terhadap pembahan. Gambaran keterlibatan tersebut merupakan suatu bentuk manajemen partisipatif.Pengukuran keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan kuesioner keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang mengacu pada teori Vroom & Yetton (Yukl, 1994). Sedangkan pengukuran sikap terhadap pembahan organisasi menggunakan kuesioner sikap terhadap pembahan organisasi yang didasarkan pada teori Judson (2000). Selain itu untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi penyebab dari pembentukan sikap terhadap pembahan organisasi disertakan pula kuesioner penyebab dari pembentukan sikap terhadap perubahan organisasi dengan mengacu pada teori Galpin (1996).Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan itu sendiri terdiri dari enam gaya pengambilan keputusan yang lebih spesifik, yaitu : autokratik I, autokratik II, konsultasi I, konsultasi II, delegasi, dan kelompok II. Sedangkan, Sikap terhadap perubahan terdiri dari sikap menerima aktif, menerima pasif, menolak pasif, dan menolak aktif. Selain itu penyebab sikap terhadap perubahan terdiri dari dimensi tahu, mampu dan mau.Tujuan secara umum penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara sikap terhadap pembahan dengan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan pada sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Lebih jauh lagi, tujuan khusus dari penelitian ini adalah, memperoleh gambaran sikap guru terhadap perubahan, gambaran keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, mengetahui penyebab dari pembentukan sikap terhadap perubahan, mengetahui dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang paling berpengaruh pada sikap terhadap perubahan.Penelitian ini akan menggunakan metode ex post facto field study dimana penelitian ini dilaksanakan di lapangan saat perubahan organisasi sedang berlangsung. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, karena telah terbukti valid dan reliabel. Namun perlu penyesuaian kembali dalam item-item yang digunakan karena perbedaan konteks dengan penelitian sebelumnya Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yang merupakan salah satu bentuk dari Teknik non-pnobability sampling, dimana tidak ada jaminan setiap elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi elemen dari sampel. Adapun teknik dalam penentuan responden penelitian adalah dengan incidental sampling.Berdasarkan pada perhitungan data statistik didapatkan hasil penelitian bahwa tidak didapatkan korelasi yang signifikan antara sikap terhadap perubahan dengan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap guru terhadap perubahan dengan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan di sekolah. Gambaran sikap terhadap perubahan secara keseluruhan adalah menerima pasif, artinya pada umumnya guru bersikap tidak peduli dan apatis terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu penyebab sikap terhadap perubahan secara umum adalah karena mampu, artinya guru merasa kurang mampu untuk menjalani perubahan serta memenuhi tuntutan dari perubahan tersebut, hal ini berpengaruh pada sikap guru terhadap perubahan dimana guru menerima secara pasif perubahan yang ada. Sedangkan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan didominasi oleh gaya pengambilan keputusan kelompok II, yang artinya guru merasa dilibatkan oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam kelompok.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini berdasarkan pada teori. Faktor yang pertama adalah jenis perubahan yang terjadi pada sampel penelitian, yaitu jenis perubahan pengembangan. Berdasarkan teori yang ada jenis perubahan pengembangan ini tidak dapat langsung diterima oleh karyawan. Selain itu pula, karakteristik sekolah serta peran guru dalam Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi hasil dari penelitian ini.Penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan dengan pemilihan sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi sekolah negeri yang ada. Selain itu perbaikan-perbaikan alat ukur yang digunakan dalam penelitian serta perlu diketahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap terhadap perubahan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan."

"School culture is behind-the-scene context that is reflects of the values, beliefs, norms, tradition, and ritual that build up overtime a people in schoolwork together-administrator, teachers, students, parents, and community members. It influenced all the components of school in the process of education directly. It is assumed that school culture could make the educational achievement different. It is also assumed that school culture influenced teacher culture.This research's prime vision is to know whether there is difference of school culture between a higher-success and a lower-success Senior High School in Klaten, Central Java, and to what extent they differ according to their school performance. It also aims to know the relationship between school culture and teacher culture and to what extent the school culture influenced the teacher culture.Like the other social organization, school is an organization that has a culture. To measure the school culture, there are three indicators such as: norms of school culture behavior, beliefs, and core slues. While to measure teacher culture whether the school has positive or negative teacher cultures there are also three indicators collegiality, collaboration, and efficacy.This study employed a quantitative approach. Technique for collecting data is using questionnaire, unstructured interview and documents. The measure employed Likert Side, with five options: strongly agree, agree, uncertain, disagree, and strongly disagree. The techniques Analysis used in this study are descriptive statistic, T-test, Correlation, and Regression.Statistically, the study concluded that there is a difference of school culture between a higher-success school and a lower-success school. The score obtained by the two schools shows the difference. The difference of the mean is 3.56. The differences are on the norms of behavior, beliefs, and values. In testing the difference using t-test, the result shows that score oft value is larger than score oft table. Or the score of probability is less than 0.05. It showed that null hypothesis (Ho) is rejected or the two schools have different school culture. It also showed that the higher-success school has score of school culture that is higher than the lower-success school. The results implicated that the higher-success school has a better school culture than the lower-success school.Nevertheless, the difference of school culture found in this study is not too striking. So the difference could not viewed as white and black, because culture of the schools didn't work and process all alone. There is other side going along to shape the school culture and to determine the success or failure of the school. In this case, culture of Klaten community greatly influenced the schools.In the second testing of hypothesis, statistically, this study also concluded that there is a positive relationship between school culture and teacher culture. The value oft (2.486) is larger than value oft table (1.67), or the probability is more than alpha (0.05). It shows that null hypothesis is rejected. The strength of the relationship is shown by the coefficient correlation (the level of significance is 0.05) obtained in this analysis that is 0.793. This result shows that the relationship is very significant. It can be interpreted that norm of behavior, belief and school values influenced teacher's culture (collegiality, collaboration and teacher's sense of efficacy).Local community culture also influenced the teacher culture. "Klateneses", like other Javanese, has a permissive culture. They are so kind, friendly and easy to work together. This condition could support collegiality and collaboration activities."

"ABSTRAKKebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan publik Departemen Pendidikan Nasional untuk memberikan otonomi kepada sekolah, sebagai dukungan terhadap diberlakukannya otonomi daerah (desentalisasi pendidikan). Otonomi sekolah ini diberikan berdasarkan kepada pertama, pengalaman sistem pendidikan yang sentralistik dengan berbagai keseragaman, padahal masyarakat kita memiliki kultur, budaya, dan kondisi yang sangat beragam. Kedua campur tangan pihak birokrat terhadap dunia akademik sekolah terlalu dominan, sehingga kreativitas dan inovasi yang dimiliki sekolah kurang berkembang. Ketiga, dominasi pemerintah kepada sekolah telah menyebabkan peranserta masyarakat berkurang secara signifikan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pendidikan persekolahan merupakan tanggung jawab pemerinah. Keempat, pengelolaan sekolah dilakukan kurang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat lebih banyak curiga daripada mau membantu sekolah. Atas dasar itu maka pada implementasi kebijakan MBS ini perlu mendapatkan perhatian secara serius, sehingga hal tersebut di atas dapat segera teratasi. Dalam disertasi ini dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan MBS. Populasi pada penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti program MBS dengan dukungan bantuan BOMM sebanyak 206 sekolah, yang berada di wilayah Jabotabek. Dari 206 SMP program MBS tersebut diambil 50 SMP secara stratified purposive sampling. Di samping itu juga diambil 50 SMP pembanding yang tidak melaksanakan program MBS. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket berupa skala Likert dan isian kepada responden kepala sekolah, guru, dan kepala tata usaha. Hasil analisis data dengan menggunakan LISREL (Linear Structural Relationship) dan Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model) di peroleh kesimpulan bahwa (1) karakteristik sekolah yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar adalah karakteristik orang tua siswa, sedangkan karakteristik guru, karakteristik kepala sekolah, dan kondisi sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemimpinan dan terhadap hasil belajar. (2) kepemimpinan kepala sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar, akan tetapi kepemimpinan bcrpengaruh secara signifikan terhadap iklim sekolah. (3) iklim sekolah berpengaruh secara signifikan dengan hasil belajar. (4) faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa adalah karakteristik orang tua siswa dan iklim sekolah, sedangkan kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap iklim sekolah.Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah (1) Implementasi MBS di sekolah, diharapkan lebih mengoptimalkan faktor karakteristik sekolah yang lainnya, yaitu karakteristik guru, karakteristik kepala sekolah, dan kondisi sekolah; (2) diharapkan dapat lebih intensif dalam menciptakan kepemimpinan kepala sekolah yang lebih profesional; (3) perlu membangun iklim organisasi sekolah yang kondusif dalam mendukung peningkatan prestasi/hasil belajar; (4) secara sinergi semua faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa sebagai perwujudan implementasi MBS perlu diciptakan oleh seluruh pihak yang terkait, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai secara signifikan.

---

ABSTRACT

School Based Management policy is a public policy of the Department of National Education concerning the management running in a school. This policy gives any school an authority to manage autonomy the school, in supporting for district autonomy (educational decentralization). This school autonomy based on first, our experience in centralized educational system which similarity in much kind of culture and variety of district condition. Second, the bureaucracy involvement to school is too dominant, so that the school creativity and innovation not well developed. Third, government domination to school decreases community participation significantly, that assumed education is government responsibility. Fourth, school management is not transparent and accountable, and community more neglected than to participate. Based on this argumentation, the school-based management should have attention seriously, so that these problems overcome as soon as possible. This dissertation discussed about the factors that influence to school based management policy. Population in this research is 206 junior high school (SMP) that follows school based management program supported by BOMM grant in fifteen districts in Jabotabek. The sample is 50 junior high school sampled by stratified purposive sampling. In addition, 50 SMP that not follow school based management program are choosing, as comparation. Data collection is done by questionnaire with Likert scale, which respondent are school manager, teacher, and administration staff. Those data used by LISREL (Linear Structural Relationship) and Structural Equation Model. The conclusions are (I) the school characteristic that influence significantly to learning achievement is parent characteristic. School condition is not influence to leadership and learning achievement. (2) Headmaster leadership is not influence significantly to learning achievement, but influence significantly to school climate. (3) School climate influence to learning achievement. (4) The factors that influence significantly to learning achievement are parent characteristic and school climate, headmaster leadership influence to school climate.

Some recommendation in this research are (1) School based management implementation should optimalized the other factor of school characteristic (2) Headmaster leadership should be applied professionally. (3) It is important to build condusif school climate in supporting learning achievement. (4) All factors that influence to learning achievement as realization of school based management implementation should created by all stakeholders in increasing educational quality."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan sekolah yang menyenangkan di SMA Negeri I Pakem Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data menggunakan analisis interaktif melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri I Pakem Sleman merupakan sekolah yang menyenangkan baik dari segi kepemimpinan kepala sekolah, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, layanan prima, dan iklim kelas. Pengelolaan sekolah terfokus pada hal-hal tersebut yang mengkondisikan Sekolah Menengah Atas Negeri I Pakem menjadi sekolah favorit, unggulan, dan menyenangkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah unggul yang menyenangkan."

"Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 tahun di bawah naungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Departemen Perindustrian. Berdiri sejak tahun 1950 dengan tujuan untuk menyiapkan tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang teknisi pengelola laboratorium, pengatur dan pelaksana analisis kimia, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari kepemerintahan (governance), sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di bawah binaan Departemen Perindustrian tentunya memiliki fungsi lain selain sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang kimia dan industri, yaitu sebagai pelayan masyarakat (public service) terlebih lagi jika insitusi sekolah tersebut memperoleh sumber pembiayaan kegiatannya bukan hanya dari pemerintah pusat tetapi juga dari masyarakat secara langsung. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme pelayanan informasi yang terintegrasi dengan pelayanan inti institusi sekolah sebagai pemberi pelayanan pendidikan. Pelayanan informasi ini tidak bisa tidak, mutlak diperlukan demi menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Dalam hal ini, SMAK Bogor khususnya, telah melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas pelayanan informasi dan juga melakukan usaha-usaha penerapan good governance dalam melayani publik.Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Seberapa baik tingkat praktek good governance yang telah dilakukan oleh para pegawai SMAK Bogor? (2). Seberapa baik kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada orang tua siswa? (3). Bagaimana hubungan antara praktek good governance dengan kualitas pelayanan inforrnasi kepada orang tua siswa? Untuk mengukur tingkat praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi tersebut, peneliti menggunakan beberapa indikator pengukuran yang berhasil diidentifikasi dari berbagai kajian teori yang ada. Indikator good governance terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta efektifitas dan efisiensi; sedangkan indikator kualitas pelayanan informasi terdiri dari: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada orang tua siswa, wawancara dengan pegawai terkait dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa kelas 1, 2, 3 dan 4 yang berjumlah 867 orang.Peneliti menggunakan metode puposive sampling dengan mengambil sampel seluruh orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4, tanpa mengikutsertakan orang tua siswa kelas 1 sebab pada saat penelitian ini dilakukan, siswa kelas 1 baru saja memasuki masa orientasi dan masa awal tahun ajaran sehingga peneliti berasumsi bahwa orang tua siswa kelas 1 belum dapat diminta pendapatnya untuk menilai praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi yang ada di SMAK Bogor. Dengan demikian jumlah sampel yang terdiri dari orang tua siswa kelas 2, 3, dan 4 adalah berjumlah 643 orang dengan rincian kelas 2 berjumlah 223 orang, kelas 3 berjumlah 221 orang dan kelas 4 berjumlah 199 orang. Dari 643 kuesioner yang disebar, peneliti hanya memperoleh 141 kuesioner yang kembali. Kemudian data dari kuesioner yang kembali tersebut diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi.Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan akuntabilitas mendapat nilai 69,77% atau termasuk ke dalam kriteria baik. Tingkat pelaksanaan transparansi mendapat nilai 68,84% (baik). Tingkat pelaksanaan partisipasi mendapat nilai 64,54% (baik). Tingkat pelaksanaan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi mendapat nilai 72,93% (baik). Untuk variabel kualitas pelayanan informasi, diperoleh hasil bahwa indikator tangibles mendapat nilai 63,61% (baik). Indikator reliability mendapat nilai 68,49% (baik). Indikator responsiveness mendapat nilai 66,61% (baik). Indikator assurance mendapat nilai 70,19% (baik). Indikator empathy mendapat nilai 70,98% (baik).Hasil berikutnya yang diperoleh menunjukkan hubungan antara praktek good governance dan kualitas pelayanan inforrnasi memiliki nilai koefisien korelasi 0,754 atau termasuk ke dalam kriteria kuat. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa variabel good governance mempunyai kontribusi mempengaruhi kualitas pelayanan informasi sebesar 56,85%, sedangkan sisanya 43,15% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya kepemimpinan, strategi, budaya dan struktur organisasi.Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil temuan di lapangan, peneliti mengajukan saran-saran untuk lebih meningkatkan praktek good governance dan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut: (1). Untuk meningkatkan akuntabilitias, perlu adanya pertanggungjawaban penggunaan dana yang lebih lengkap bukan hanya kepada atasan sebagai suatu keharusan administratif, tetapi juga kepada masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai salah satu sumber perolehan dana selain dari pemerintah. (2). Perlu adanya peningkatan transparansi pengelolaan SMAK Bogor terutama transparansi keuangan dan publikasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor. (3). Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan peralatan komunikasi seperti situs web, sms center, dan media massa lokal. (4). Perlu disediakan meja resepsionis pada ruang tamu sekaligus pegawai khusus yang menangani pelayanan informasi. (5). Perlu peningkatan sosialisasi berbagai kegiatan di SMAK Bogor baik eksternal kepada masyarakat terutama internal kepada sesama pegawai demi terciptanya keseragaman informasi yang diperoleh.

---

Chemical Analysis Senior High School of Bogor is a 4-year Vocational Senior High School under the guidance of the Industrial Education and Training Center of the Department of Industry. It is established since 1950 with the objective of preparing the graduate to become the middle level manpower in the field of laboratory managing technician, arranger, and executive of the chemical analysis, entrepreneur, as well as continuing to the higher level education. As the part of governance, schools and also universities under the guidance of the Department of Industry certainly have other functions besides the education and training center in the field of chemistry and industry, namely as the public service, moreover if the said schools obtain source of fund for their activities not only from the central government but also directly from the community. Therefore, it is necessary to have an integrated information service mechanism with the core service of school as an institution to be the educational service provider. This information service is inevitably and absolutely needed for the sake of building community reliability to the government institution. In this matter, Chemical Analysis Senior High School of Bogor has particularly carried out the efforts to improve the quality of good governance application in serving the public.Based on the said matter, the researcher has made the research questions as follow: (1) How well the good governance practice has done by the staffs of Chemical Analysis Senior High School of Bogor? (2) How good is the quality of information service given to the parents of the students? (3) How is the relationship between the good governance practice and the information service quality to the parents of students? To measure level of the said good governance practice and information service quality, the researcher utilizes several indicators of measurement, which are identified from various available theories. Indicators of the good governance consist of: accountability, transparency, participation, as well as effectiveness and efficiency; while indicators of information service quality consist of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.Research method used is a survey to the parents of students, interview to the relevant employees and observation. Populations in this research are all parents of the students in class 1, 2, 3 and 4 as many as 867 persons. The researcher uses a purposive sampling method by taking sample of all parents of students of class 2, 3 and 4 without parents of the students who still in class 1 since at time this research was carried out, students of class 1 have already entered the orientation period and the beginning period of educational year so that the researcher assumes that parents of the class 1 students haven't be able to be asked their opinion to evaluate the good governance practice and information service quality available in Chemical Analysis Senior High School of Bogor. Thus, number of samples that consists of the parents of students of class 2,3 and 4 are 643 persons with the details: class 2 consisting of 233 persons, class 3 consisting of 221 persons and class 4 consisting of 199 persons. From 643 questionnaires distributed, the researcher only gets 141 questionnaires back. Then using the analysis descriptive and correlation analysis process data of the said back questionnaires.Results obtained are the implementation of accountability having 69,77% point or is considered good Implementation of transparency level has 68,84% point (good). Implementation of participation level has 64,54% point (good). Implementation of effectiveness and efficiency level of information service has 72,93% point (good). For the information service quality, it is known that tangible indicator has 63,61% point (good). Indicator of reliability has 68,49% point (good). Indicator of responsiveness has 66,61% point (good). Indicator of assurance has 70,19% point. Indicator of empathy has 70,98% point (good).The next results obtained shows that the relationship between good governance practice and information service quality has a correlation coefficient of 0,754 or is considered strong. Then, there is the result shows that good governance variable has a contribution in affecting the information service quality as many as 56,85%, while the rest of 43,15% is affected by other variables such as leadership, strategy, culture and organization structure.Based on the results of descriptive analysis and the findings in the field, the researcher proposes some suggestions to improve the good governance practice and the information service quality, as follow: (1) To improve the accountability, it is necessary to make a responsibility in spending fund which is more complete not only for the upper level as an administrative requirement, but also for the community especially for the parents of students as one of the fund source besides the government. (2) It is necessary to improve the transparency of managing the Chemical Analysis Senior High School of Bogor especially transparency of finance and publication of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor. (3) It is necessary to utilize the communication tools optimally such as web sites, sms center, and local mass media. (4) It is necessary to provide the receptionist desk in the guest room and also the special staffs who handle the information service. (5) It is necessary to improve the socialization of various activities in the Chemical Analysis Senior High School of Bogor both externally to the community and especially internally to the fellow staffs for the sake of creating the uniformity of the information received."