Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasar modal mempunyai tingkat pengembalian yang relatif tinggi dibanding dengan instrumen investasi lainnya, namun demikian investasi ini juga mempunyai resiko lebih tinggi, atau sering disebut istilah high risk high return. Beberapa penelitian di luar negeri terutama di negara-negara yang sudah mapan perdagangan pasar modalnya mempercayai bahwa tingkat pengembalian saham pada bulan Januari akan mengalami perubahan positif yang signitikan. Abnormal tingkat pengembalian ini sering juga disebut "January Effect". Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kenaikan tingkat pengembalian itu atau "January Effect" dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Lebih lanjut penelilian ini akan mengambil saham-saham di Bursa Efek Jakarta yaitu: Holcim Indonesia Tbk (SMCB), Jaya Pari Steel Corp. Tbk (JPRS), Berlina Tbk (BRNA), JAPFA Tbk (JPFA), United Tractors Tbk (UNTR), Bayu Buana Tbk (BAYU), Astra Graphia Tbk (ASGR), Multipolar Tbk (MLPL), Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan Jakarta International Hotel Tbk (JIHD). Sementara variabel-variabelnya adalah : Tingkat pengembalian saham bulan sehelumnya (Desember), Indek Harga Saham Gabungan (IHSG), lnflasi, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan nilai konversi satu dolar AS terhadap Rupiah (Kurs). Pengaruh variabel-variabel terhadap tingkat pengembalian saham bulan Januari tahun 1989 sampai dengan 2006 dilakukan dengan regresi menggunakan 3 model yaitu: 1. Model ke-1 : Pengaruh Indek Harga Saham Gabungan terhadap Januari Effect pada masing-masing saham 2. Model ke-2 : Pengaruh Ekonomi Makro (lnflasi, SBI, Kurs) terhadap januari Effect pada masing-masing saham 3. Model ke-3 : Pengaruh return desember, IHSG & Ekonomi Makro terhadap Januari Effect pada masing-masing saham. Regresi dilakukan dengan menggunakan software E-Views 4.1 Hasil dari penelitian adalah: tingkat pengembalian dan resiko saham-saham pada bulan Januari yang diteliti di Bursa Efek Jakarta tidak membedakan hasil yang seragam. Saham SMCB, UNTR dan MLPL adalah saharn dengan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan return pasar (IHSG). Saham MLPL mempunyai tingkat pengembalian paling tinggi sekaligus mempunyai resiko yang paling tinggi. Indek Harga Saham Gabungan secara umum berpengaruh positif tefhadap saham SMCB, BRNA, JPFA, JPRS, UNTR, BAYU, ASGR, MLPL, JIHD sehingga kenaikan pasar mampu terrefleksi juga pada saham-saham yang diteliti walaupun signifikansiya lemah. Tingkat pengembalian bulan Desember berpengaruh negatif pada saham-saham SMCB, IFRS, BRNA, JPFA, UNTR, BAYU, BNBR hal ini dapat diartikan return pada bulan Januari akan berbanding terbalik dengan return bulan Desember. Dengan demikian Abnormal return terjadi pada bulan Januari atau sering disebut dengan January Effect. Inflasi berpengaruh negatif pada saham SMCB, BRNA., JPFA, UNTR, BAYU, ASGR, MLPL, dan BNBR hal ini dapat diartikan bahwa inflasi berlawanan arah dengan Saham-saham tersebut atau dengan kata lain apabila inflasi mengalami kenaikan maka return saham-saham tersebut mengalami penurunan. Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian saham SMCB, BRNA, UNTR, ASGR, MLPL atau berlawanan arah dengan SBI. Secara umum Makro ekonomi akan mempengaruhi Tingkat pengembalian saham pada bulan Januari meskipun signifikansinya lemah.

---

The capital market has a rate of return which relatively higher than other investment instruments. In spite of that, this investment has a higher risk which was known as ?high risk high return". Some researches in abroad, especially in the established countries, which have the progressive capital market trade, believes that the stock return of on January will experience the significantly positive alternation. The anomaly of this rate of return is often named as ?January Effect". This research is aimed to see how far the increase of the return, or January Effect, can be explained by the other variables. For more detail, this research will take the stocks in Jakarta Stock Exchange (Bursa Efek Jakarta/BEJ), i.e.: Holcim Indonesia, Tbk (SMCB), Jaya Pari Steel Corp., Tbk (JPRS), Berlina, Tbk (BRNA), JAPFA, Tbk (JPFA), United Tractors, Tbk (UNTR), Bayu Buana, Tbk (BAYU), Astra Graphia, Tbk (ASGR), Multipolar, Tbk (MLPL), Bakrie & Brother, Tbk (BNBR), dan Jakarta International Hotel, Tbk (JIHD). Meanwhile, the variables that will be taken for this research are the return stock on previously month (December), ?Indeks Harga Saham Gabungan (lHSG)", inflation, BI rate (?SBI"), and the conversion value of one dollars toward Rupiah (a rate of exchange). The implication of these variables to the stock return of January 1989 till 2006 is conducted with 3 (three) models of regression: 1. The first model : The implication of ?IHSG? toward January Effect on respectively stock, 2. The second model : The implication of macro economy variables (such as inflation. ?SBI", rate of exchange) toward January Effect on respectively Stock, 3. The third model : The implication of December return, ?lHSG", and macro economy variables toward January Effect on respectively stock. These all three models used regression analyses which utilize E-views 4.1. Software. The result of this research is: the return and the stock risk on January, which are studied in ?Bursa Efek Jakarta (BEJ)", give a various output. The stocks of SMCB, UNTR., and MLPL have the higher return than H-ISG or market return. MLPL security has the highest return and also the highest risk all at once. Generally, ?Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)" has positive implication on SMCB, BRNA, JPFA, JPRS, UNTR, BAYU, ASGR, MLPL, and JH-ID stocks. Thus, it can say that the market return is also able reflected on the studied stocks although it has a weak significance. The December return rate has negative implication on SMCB, JPRS, BRNA, JPFA, UNTR, BAYU, BNBR stocks. This means the January return will be contrary with December return. Thus, the anomaly of return will be on January or it often be said as ?January Effect". The implation also has negative implication on SMCB, BRNA, JPFA, UNTR, BAYU, ASGR, MLPL, and BNBR stocks. This means the inflation is contrary with those stocks, or in other words, if the inflation increases, the stock return will decrease. BI rate has negative implication on SMCB, BRNA, UNTR, ASGR, MLPL stocks, or this means it?s also contrary with "SBI", Generally, economy macro variables will implicate stock return rate on January although it has weak significance.

Abstrak :
Peningkatan efisiensi dan pendanaan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public). Penjualan saham yang dilakukan untuk pertama kali, disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (?IPO?). Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Diantara berbagai resiko yang ada dalam menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang paling signifikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan IPO, antara lain biaya proses, pelaksanaan dan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan setelah terjadinya IPO. Sebagai solusi dari kendala ini para pelaku usaha telah menemukan strategi untuk mendapatkan segala keuntungan di pasar modal layaknya perusahaan publik namun tanpa perlu melakukan IPO, yaitu backdoor listing yang dilaksanakan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka. Dengan backdoor listing, perusahaan tertutup dapat menikmati fasilitas perusahaan terbuka tanpa melakukan proses IPO. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengapa backdoor listing begitu memikat banyak perusahaan sebagai cara untuk go public. Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan backdoor listing dan ketentuan hukum yang mengatur tentang backdoor listing di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa backdoor listing umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Oleh karena itu, backdoor listing dipandang sebagai strategi jalan pintas bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke bursa saham. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing. Selama ini, pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasar tata cara pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UUPT?), dan berkaitan dengan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka, aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan backdoor listing di Indonesia selain UUPT adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.

---

Increasing the efficiency and corporate financing can be done by selling a portion of the company ownership, the holdings sale in various ways, one of which is the sale of some company outstanding shares in the form of securities to the public (investors / investor), or in other words the company hold a public offering (go public). Sales of shares made for the first time, referred to as a public offering or Initial Public Offering ("IPO"). Becoming a public company, will have many competitive advantages for business development in the future. Among the various risks that exist in a public company, is the cost to be incurred in conducting the IPO, including the cost of the process, implementation and necessary expenses incurred after the IPO. As the solution of this problem is that business has found a strategy to gain advantage in capital markets as a public company but without the need to do an IPO, the backdoor listing is carried out by acquiring a public company. With the backdoor listing, the company can enjoy the facilities without the IPO process. The 2 (two) problems in this study, namely: Why the backdoor listing so compelling many companies as a way to go public, and how is the implementation of a backdoor listing and legal provisions that regulate the backdoor listing in Indonesia. In answering the problem in writing this thesis, the author will employ the method of normative legal approaches that could be construed as legal research literature based on literature or secondary data. Based on the presentation and discussion in this study, the authors conclude that the backdoor listing is generally performed by a company that does not meet the requirements or do not want to go public intervention by the public company, but eager to gain access to the stock. Therefore, the backdoor listing is seen as a shortcut strategy for the company to gain access to the stock market. Until now, no one has a detail and clear set of backdoor listing. So far, the implementation of a backdoor listing procedures performed by the takeover of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), and related to the company's status as a public company, the rules applied in the implementation of a backdoor listing in Indonesia in addition to the Company Law is No Law. 8 Year 1995 concerning Capital Market and Bapepam-LK and also Indonesia Stock Exchange rules.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kinerja bank sebelum dan setelah IPO dengan pendekatan rasio - rasio CAMEL yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional), LDR(Loan to Deposit Ratio). Penelitian dilakukan terhadap bank yang melakukan go public pada periode 2007 - 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank sebelum dan sesudah IPO dengan pendekatan rasio CAMEL. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak semua rasio pada bank menunjukan perbedaan yang signifikan setelah IPO.

---

This thesis analyze the bank performance by using CAMEL Ratios approaches consist of CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Operational Expenses to Operational Income), LDR (Loan to Deposit Ratio). The study examines bank which go public in 2007 - 2010. The purpose of this study is to find significant difference of bank performance before and after IPO by using CAMEL Ratios approaches. The study found that ratio of bank performance after IPO isnt always show significant differences.

Abstrak :
ABSTRAK
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang memiliki jumlah paling besar di antara dana perimbangan lain dan juga memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD . Selain itu, DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya diserahkan ke daerah. Tingginya simpanan pemerintah daerah di bank membuat pemerintah pusat perlu mengontrol pengelolaan keuangan daerah yakni dengan mengeluarkan kebijakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai melalui Surat Berharga Negara SBN bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Namun, pada tahap awal perencanaan simpanan pemerintah daerah di bank masih tetap tinggi. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi konversi penyaluran DAU dalam bentuk SBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut sudah melalui beberapa tahapan, akan tetapi tahapan yang dilalui belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

---

ABSTRACT
The General Allocation Fund DAU is the balance fund which has the greatest amount amoung other balancing funds, thus having a substantial proportion in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget APBD . In addition, The General Allocation Fund is block grant therefore its usage is mandated to the region. The high savings of local government in the bank makes the central government need to control the financial management of the region by issuing a policy of channeling General Allocation Fund conversion in the form of non cash through Government Securities SBN for regions that have cash and or bank deposits in an irrational amount. However, in the early stages of planning local government deposits in banks is still high. This student thesis discuss how the formulation of channeling conversion on General Allocation Fund in the form of Government Securities. This research uses post positivist approach. The results of the research indicate that the policy formulation process has been through several stages, but the stages which is passed are not fully realized. In addition, policies that are made not comply with the policy.

Abstrak :
Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan. ......Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions.

Abstrak :
Skripsi ini meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham IPO seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2002 - April 2012. Faktor -faktor yang diuji antara lain opening spread, reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan. Kelima faktor tersebut berpengaruh negatif terhadap underpricing. Dari kelima faktor tersebut, opening spread, reputasi penjamin emisi, reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap underpricing, sedangkan ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap underpricing. ......This research examines the factors that influence underpricing of stock IPO for all companies that listed in the BEI for period 2002 until April 2012. The factors that were tested include opening spread, underwriter?s reputation, auditor's reputation, firm size and firm age. These five factors have negative correlation with underpricing. All of factors such as opening spread, underwriter's reputation, auditor?s reputation are significantly negative effect on underpricing, whereas firm size and firm age are not significantly negative effect on underpricing.

Abstrak :
Surat Berharga Negara (SBN) merupakan salah satu instrumen yang mendominasi dalam pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemandirian pembiayaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh SBN dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah serta kondisi keberlanjutan utang di Indonesia dengan menggunakan data pada periode 2004-2019. Metode analisis model persamaan simultan digunakan dalam penelitian ini. Kenaikan SBN berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan jenis belanja modal dan belanja TKDD. SBN tidak meningkatkan belanja subsidi dan pegawai. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan elastisitas yang paling tinggi diantara belanja pemerintah lainnya yang signifikan. Kondisi utang Indonesia cenderung menunjukkan kondisi utang yang berkelanjutan, karena peningkatan SBN diikuti dengan peningkatan keseimbangan primer, melalui belanja modal yang produktif sehingga meningkatkan pertumbuhan dan penerimaan negara.

Abstrak :
Dalam perdagangan saham, informasi material yang terbuka untuk umum memegang peranan penting dalam pembentukan harga saham sehingga berpengaruh pada permintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangan saham tersebut menggunakan informasi yang belum terbuka untuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkait dengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntungan pribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modal yaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik di pasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbul karena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikan manajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) pada manajemennya. Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatu perdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading, penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka dan melihat bagaimana manajemen perusahaan memberikan perlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkan dengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkan informasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi saham tersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan, maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orang dalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dan perlindungan bagi pemegang saham yang diberikan oleh manajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).