Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang pengamanan kawasan Ancol Jakarta Utara. Perhatian utama tesis ini adalah pengamanan kawasan Ancol Jakarta Utara, khususnya pada Taman Impian Jaya Ancol dengan fokus manajemen pengamanan. Dalam kajian tesis ini, pengamanan dilihat dari rangkaian tindakan dalam proses kegiatan dan pengamanan melalui pendekatan manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan perbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pos Polisi Binaria Ancol dan Bid. Kamtib PT. Pembangunan Jaya Ancol dalam melaksanakan pengamanan kepada warga masyarakat sebagai wujud pemberian pelayanan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daftar proses kegiatan pengamanan, Pos Polisi Binaria Ancol dan Bidang Keamanan Ketertiban PT. Pembangunan Jaya Ancol melaksanakan pendekatan manajemen pengamanan, yang diterapkan melalui fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pemotivasian, dan pengendalian yang bersifat formal. Kebijaksanaan Direksi/Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk menyatukan kedua instansi pengamanan tersebut dalam satu struktur organisasi Bidang Keamanan Ketertiban, belum menciptakan pengelolaan pengamanan yang terintegrasi seperti diharapkan. Walaupun berada dalam satu struktur organisasi, penerapan manajemen pengamanan tidak terlihat sebagai satu sistem pengamanan terpadu, yang disebabkan oleh adanya dua kewenangan sekaligus komando yang berjalan sendiri-sendiri diantara para petugas pengamanan, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan, yang menimbulkan kemungkinan terjadinya konfiik kepentingan. Pengamanan Kawasan Ancol Jakarta Utara, khususnya Taman lmpian Jaya Ancol, dilakukan oleh anggota Pos Pol Binaria Ancol dan petugas satpam Bid Kamtib PT. Pembangunan Jaya Ancol, yang secara rutin dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, pengaduan arus lalu lintas, pengawalan, patroli, tindakan pertama di tempat kejadian, maupun penerimaan laporan dan atau pengaduan dari warga masyarakat. Obyek/ sasaran pengamanan fisik lebih diutamakan oleh Bid Kamtib dengan tanggung jawab penugasan ada pads petugas satpam di unit-unit kerja, sedangkan anggota Pos Pol lebih banyak bersifat membantu. Di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, para petugas satpam dan anggota Pos Pol melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat dan menunjukkan adanya usaha untuk membantu atau melayani warga masyarakat, yang tidak hanya dilakukan melalui komunikasi dan kontak sosial secara Iangsung, tapi juga dilakukan melalui perbuatan atau tindakan daiam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan beraktivitas di Kawasan Ancol, khususnya Taman Impian Jaya Ancol. Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya pengkajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan keamanan oleh suatu manajemen perusahaan yang melibatkan struktur organisasi tingkat kewliayahan Poiri dan pejabatnya sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan. Hal inl dikarenakan Polri, berdasarkan pasal 14 huruf f Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. E. Daftar Kepustakaan: 32 buku + 9 dokumen

Abstrak :
Tesis ini tentang Pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Perhatian utama dari tesis ini adalah kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan aktifitas di Perkampungan Industri Kecil (PIK). Tujuan tesis ini adalah untuk menunjukkan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam dalam mengamankan Perkampungan industri Kecil (PIK). Kegiatan pengamanan tersebut dapat dijadikan contoh dan pedoman oleh Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri di wilayah lain. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam mengkaji pengamanan yang dilakukan oleh Satpam di Perkampungan Industri Kecil (PIK) digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan dokumentasi untuk mengungkapkan kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkampungan Industri Kecil dibangun berdasarkan Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomer 532 tahun 1981, merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil. Untuk mengelola Perkampungan Industri Kecil dibentuk badan yang dinamakan Badan Pengelolaan Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) yang bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Didalam mengelola Perkampungan industri Kecil Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer : 078.I/III/2000. tanggal 27 Maret 2000. tentang Penyempurnaan Seksi-seksi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab pada Struktur Organisasi dan tata kerja BPLIP dan didalam Surat keputusan tersebut mengatur tugas, kedudukan maupun kewenangan Satpam. Didalam menjalankan tugas pengamanan, Satpam PIK melakukan hubungan, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dengan Satpam perusahaan, Satpam SLTPN 236, Hansip RW X, Satgas Linmas, pihak Kepolisian dan Koramil Cakung. Kegiatan pengamanan dapat bejalan dengan baik, didukung adanya imbalan dari para pengusaha di wilayah Perkampungan Industri Kecil. Untuk menjaga kekompakan, memudahkan koordinasi dan kerjasama di bentuk suatu wadah dengan nama Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP). Didalam melakukan pembinaan terhadap Satpam PIK, Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer 120.1/111/2002, tanggal 14 maret 2002, untuk menunjuk anggota Polri dari Polsek Cakung sebagai Tim Asistensi Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di areal Perkampungan industri Kecil. Didalam melaksanakan tugas Tim Asistensi tersebut mengadakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Satpam di Perkampungan Industri Kecil. Implikasi dari tesis ini adalah pemberdayaan potensi masyarakat didalam melakukan kegiatan Kamtibmas Swakarsa, melalui pembinaan Satuan pengamanan. Keberhasilan melakukan pembinaan terhadap Satuan Pengamanan, dapat membantu tugas Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di lingkungan dimana Satuan Pengamanan tersebut bertugas. Tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan potensi masyarakat adalah dikembangkan kegiatan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) dalam program pembinaan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat memahami dan merencanakan kebutuhannya dalam mengamankan diri sendiri, barang-barang maupun usahanya. Perlu disempurnakan dan dikembangkan suatu wadah yang dibentuk oleh pihak-pihak terkait dalam pengamanan Perkampungan Indutri kecil, berupa Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP), untuk menjaga kekompakan, koordinasi dan kerjasama sehingga tugas pengamanan dapat berhasil. PSSP dapat dijadikan contoh dan pedoman bagi Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri diwilayah lain.

Abstrak :
Tesis ini tentang kehidupan sopir mobil plat hitam yang diomprengkan yang mangkal di Jalan Jampea Raya, Koja, Jakarta Utara. Didalam kegiatannya meskipun merupakan suatu bentuk pelangggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, namun mereka tetap bertahan untuk menjalankan kegiatan pengomprengan mobil plat hitam tersebut. Untuk itu fokus didalam tesis ini adalah pola-pola hubungan sosial yang terjalin didalam kegiatan tersebut sehingga terbentuk suatu jaringan sosial. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara baik dengan pedoman maupun tidak dengan pedoman sehingga dapat mengetahui pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam kegiatan sopir-sopir mobil plat hitam yang diomprengkan dan untuk dapat mengetahui strategi mendapatkan pelanggan maupun strategi menghindari penindakan hukum oleh petugas dalam hal ini polisi lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sopir mobil plat hitam yang diomprengkan tersebut rata-rata merupakan masyarakat dengan status ekonomi lemah, dan dalam kegiatannya menjalin hubungan (hubungan: Pertemanan, perantaraan, patron klien, kekuatan) dengan pemilik mobil, kenek, sesama sopir mobil plat hitam yangdiomprengkan, juru parkir, preman, konsumen/pengguna jasa, dan petugas polisi agar tehindar dari jeratan hukum, karena kegiatan pengomprengan mobil plat hitam tersebut dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Disamping itu karena adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan akan adanya angkutan baik untuk angkutan barang maupun penumpang yang murah dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sikap petugas polisi diwilayah tersebut yang bertugas berdasarkan fungsi dan peranannya, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, lebih mengutamakan pelayanan keamanan daripada penegakan hukum. Sehingga kegiatan pengomprengan mobil plat hitam dapat terus berjalan hingga sekarang. Disamping itu perundang-undangan yang ada yaitu PP No 43 Tahun 1993 masih ada pasal yang tidak selaras dengan UU No 14 Tahun 1992 yang menyangkut ketentuan tentang kendaraan angkutan umum. Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya keterpaduan bagi pihak kepolisian dan instansi terkait dalam menangani permasalahan ini, agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa menimbulkan dampak negatif sebagai akibat meningkatnya angka pengangguran.

Abstrak :
Sistem pengamanan pada lapas terdiri dari subsitem-subsistem pengamanan, yaitu petugas, sarana/ prasarana, peraturan dan administrasi pengamanan. Hasil analisis sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek diketahui bahwa rasio petugas pengamanan terhadap petugas non pengamanan dan penghuni masih dibawah standar, sarana/prasarana pengamanan dalam kondisi dan jumlah baik namun terjadi kelebihan daya tampung (overkapasitas) mencapai 200%, PPLP merupakan pedoman pengamanan lapas tahun 1974 sudah seharusnya diperbaharui dan administrasi keamanan berhubungan dengan penempatan personil regu dan sarana pengamanan. Identifikasi faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek dirumuskan dalam analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threat). Hasil analisis dengan diagram SWOT menunjukkan pelaksanaan sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek berada di kuadran I, strateginya mendukung kebijakan pertumbuhan (growth oriented strategy). Hasil pemilihan strategi prioritas menggunakan matrik SWOT didapat prioritas strategi SO, WT, ST dan WO. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek :

1. mewujudkan kebijakan umum bidang kamtib pada lapas;
2. menyelenggarakan diktat teknis bagi petugas pengamanan lapas;
3. memberikan re-ward and punishment kepada petugas pengamanan lapas;
4. memperkuat sistem informasi dan adminstrasi baik dari tingkat UPT maupun Kantor Pusat;
5. meningkalkan kerjasama dengan instansi terkait untuk menurunkan tingkat gangguan kamtib dan over kapasitas.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengamanan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor dalam mencegah berbagai pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Didasarkan pada fenomena di atas baik secara empiris maupun teoritis dapat diindikasikan bahwa dalam batas tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor mampu mencegah timbulnya pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Lapas. Penjagaan dan pemeliharaan keamanan merupakan salah satu tugas keamanan dan ketertiban, di dalam Lembaga Pemasyaratan dan Rumah Tahanan Negara agar berbagai kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Keamanan dan pembinaan menjadi dua kepentingan yang sangat mendasar dalam proses Pemasyarakatan dalam usaha untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat. Dengan dasar latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimanakah strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakan Klas II A Bogor dalam usaha mencegah pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ? 2) Apakah strategi pengamanan yang diterapkan telah memperhatikan hak-hak narapidana ?. Untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian yang terdiri dari penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, pendapat para ahli, karya ilmiah, data-data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari data yang terkumpul dan fakta temuan di lapangan, maka dilakukan analisis hasil penelitian, yaitu : l) Adanya ciri kehidupan penghuni Lapas Klas II A Bogor yang didasarkan antara lain pendapat Donald Clemmer yang mengemukakan beberapa ciri kehidupan di dalam penjara, yaitu adanya bahasa kursus yang dipergunakan dalam berkomunikasi, adanya stratifikasi sosial di kalangan penghuni, adanya kelompok utama seperti kelompok karnar/blok, dan adanya pemimpin dalam kelompok utama. Namun demikian pengaruh negatif sub kebudayaan penjara dalam batas tertentu mampu ditangani sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas. 2) Pelaksanaan pengamanan. Lapas Klas H A Bogor adalah merupakan tanggung jawab seluruh petugas. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Jumlah petugas pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni dan sarana pengamanan yang kurang memadai merupakan faktor penghambat yang signifikan. 3) Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Lapas Klas H A Bogor dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan dan prosedur tetap. Pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang sering terjadi antara lain adalah perkelahian dan pencurian, sedangkan pelarian walaupun terjadi secara signifikan tidak termasuk kategori pelanggaran keamanan yang sering terjadi. 4) Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang menjadi dasar filosofis dari sistem Pemasyarakatan. Implementasi Slandard Minimum Rules yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangan maupun peraturan tehnis Pemasyarakatan telah mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengamatan di lapangan, faktor penghambat belum sepenuhnya penghargaan terhadap hak-hak narapidana antara lain dengan kondisi kelebihan daya tampung yang tidak manusiawi dan terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan. Dari hasil penelitian, disarankan antara lain penyebarluasan informasi pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan dengan mengikutsertakan petugas mengikuti pelatihan atau kursus singkat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan petugas telah mengetahui hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dan dihormati.

Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Sistem Manajemen Pengamanan pada PT PSG yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Beberapa gangguan keamanan yang terjadi di PT PSG selama 2 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mencapai 59 kasus; 2 Sistem manajemen pengamanan yang dilakukan di PT PSG, pada saat ini diantaranya adalah: Pemasangan kamera CCTV telah ditempatkan pada 21 titik; seluruh bangunan telah dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran menggunakan metode manual; sebagian petugas Satpam telah dilengkapi dengan alat borgol dan pentungan, walaupun jumlahnya terbatas dan penggunaan alat komunikasi Handy Talkie HT sudah dilakukan walaupun jumlahnya terbatas, sementara penggunaan alat metal detector tidak dilakukan, karena pihak perusahaan belum menyediakan peralatan tersebut; 3 Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya sistem manajemen pengamanan di PT PSG, diantaranya adalah: kondisi pabrik PT PSG berdekatan dengan lokasi perumahan; perekrutan tenaga Satpam menggunakan tenaga in-house; minimnya sarana dan prasarana keamanan yang tersedia; kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam; dan minimnya koordinasi dengan pihak aparat kepolisian; 4 Beberapa program CSR yang telah dilakukan oleh PT PSG sebagai suatu strategi pengamanan perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 program, yaitu: program CSR dalam bentuk Hibah; program CSR dalam bentuk bantuan; program CSR dalam bidang kesehatan; program CSR dalam bidang sarana pendidikan; dan program CSR dalam bidang Sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka disarankan keberadaan PT PSG perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari segi pengamanannya dengan menerapkan metode pengamanan yang lebih komprehensif; segera dilakukan upaya penambahan jumlah tenaga Satpam, karena jumlah tenaga Satpam yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya lahan PT PSG dan banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut; melakukan kerjasama dengan Polres Indragiri Hilir untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam kepada seluruh tenaga Satpam yang ada; program CSR yang telah diberikan, dapat dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan dan meluas pada bidang lainnya serta dalam rangka mengoptimalkan pencegahan kejahatan CPTED, perlu dibuat menara pengawas di sekeliling area PT PSG. ...... This thesis discusses the results of research on the analysis of the Security management system at PT PSG located in Indragiri Hilir Regency, Riau. This research was conducted with qualitative descriptif approach, sourced from the primary and secondary data by the method of data collection is carried out by means of observation, interview and documentation methods. The results showed 1 Some security interference of occurred in PT PSG in the 2 years namely year 2014 up to the year 2015 reach 59 cases 2 Security management system conducted in PT PSG, at this time include the installation of CCTV cameras have been placed on 21 points the whole building has been equipped with a system of fire prevention use the manual methods some Satpam officers have equipped with handcuffs and batons, even though the number is limited and the use of communication tools Handy Talkie HT have was done even though the number is limited, while the use of a metal detector is not done, because the company not to providing of the equipment refered 3 Some of the factors that cause not maximum security management system in PT PSG, among which are the condition of the factory of PT PSG adjacent to residential location Security personnel recruitment using in house method the lack of security and infrastructure available lack of education and training in the field of Security and lack of coordination with the police 4 Some CSR program that has been carried by PT PSG as a corporate security strategy classified into 5 program CSR in the form of grant CSR in form of assistance CSR in the health sector CSR in facility division education and CSR in socially field. Based on those conditions, it is suggested the existence of PT PSG needs special attention, especially in terms of its security by applying a more comprehensive security methods immediately made efforts to increase the number of Satpam, since the amount is not proportional to the extent of the PT PSG and a large number of manpower working in the company cooperate with Indragiri Hilir Resort Police to provide education and training in the field of Security Guard to all existing Security personnel the CSR programs that have been granted, it can be maintained even if necessary be upgraded and expanded in other fields and in order to optimize the prevention of crime CPTED, it is necessary to make a watch tower around the PT PSG area.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sistem keamanan yang dilakukan perusahaan PT Printindo Utama dengan melihat dari penerapan teknik Increasing Perceived Risk sebagai strategi pencegahan kejahatan . Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan, PT Printindo Utama harus mempunyai sistem pengaman yang khusus untuk menjaga aset-aset yang dimiliki. Perusahaan ini tidak pernah mengalami tindak kejahatan seperti pencurian dan pengrusakan terhadap aset-aset perusahaan. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan PT Printindo Utama dalam melakukan pencegahan kejahatan terhadap aset-asetnya, khususnya aset-aset yang berada di pabrik percetakan. Penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan menganalisis strategi pencegahan situasional yang dilakukan perusahaan dilihat dari bagaimana penerapan teknik Increasing Perceived Risk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata teknik Increasing Perceived Risk sudah dilakukan di PT Printindo Utama sebagai bagian dari sebagai strategi pencegahan kejahatan. ...... This research focuses on how security system applied in PT Printindo Utama by examining the application of increasing perceived risk technique as a form of crime prevention strategy. PT Printindo Utama as a printing company requires certain security system to guard their assets in hand. So far, the company never experiences any loss as a result of larceny or vandalism towards those assets. This fact is indeed interesting in terms of the strategy applied in securing company’s assets especially those in printing factory site. Qualitative descriptive research method of this research will analyze situational crime prevention strategy applied by the company in terms of the application of increased perceived risk techniques. Result shows that PT Printindo Utama applied increased perceived risk as a part of crime prevention strategy.

Abstrak :
ABSTRAK

Saat ini kasus pencurian mobil kian meningkat, sedangkan alarm mobil yang ada saat ini masih memiliki kekurangan. Di sisi lain jumlah pengguna internet dan media sosial juga kian meningkat. Oleh karena itu pada penelitian ini dirancang sistem notifikasi untuk keamanan pada mobil berbasis Raspberry Pi dan media sosial yang dapat memberikan notifikasi 3 kali berturut-turut ke pemilik mobil, yaitu notifikasi teks melalui Instapush, notifikasi foto melalui Twitter, dan notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi dengan Twitter. Hasil dari 20 kali uji coba menunjukan bahwa rata-rata pengiriman notifikasi teks melalui Instapush lebih cepat dan stabil pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 7,2 detik sejak pintu mobil terbuka hingga tiba di smartphone pemilik mobil. Untuk pengiriman notifikasi foto melalui Twitter rata-rata lebih stabil pada tempat parkir ruang terbuka, tapi lebih cepat pada tempat parkir ruang tertutup dengan waktu 29,55 detik sejak pintu mobil terbuka. Untuk pengiriman notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi Twitter rata-rata lebih stabil dan cepat pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 217,2 detik sejak pintu mobil terbuka. Foto dan video yang diunggah ke Twitter dan YouTube memiliki tingkat kesamaan yang berkualitas tinggi terhadap foto dan video asli hasil pemotretan dan perekaman webcam yang dipasang di dalam mobil.

---

ABSTRACT

Nowadays the cases of car theft are increasing, whereas the conventional alarm system has no direct notification feature. On the other side active internet users and active social media accounts continue to rise. Therefore, a notification system for car security based-Raspberry Pi and social media is designed to give 3 fold notifications. Those are text notification through Instapush, photo notification through Twitter, and video notification through Twitter-activated YouTube. Our test shows this system can run 100%. Average delivery time of text notification through Instapush is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 7.2 seconds from the car door opened event until delivered at car owners smartphone. Average delivery time of photo notification through Twitter is more stable in the outdoor parking area, but is faster in the indoor parking area. It takes only 29.55 seconds after triggered. Average delivery time of video notification through Twitter-activated YouTube is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 217.2 seconds after triggered. Photos and videos which are uploaded to Twitter and YouTube have a high degree of similarity with the original photos and videos that are captured and recorded by webcam mounted in a car