Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Children are our national succeeding struggle and ideal generations, thus those children with substantial potential must completely be supported by government or community, in order they remain in qualified human resources position. Therefore, they must obtain a good and Wright education in their growth period in avoiding problems that they are not naughty. There are various children delinquency, and even have tendency to criminal act. One of the most serious children delinquencies is sexual violence. There is much sexual violence committed by children in Jakarta City; so that it is necessary to know what make these children committed them. The research methodology used in this study is a qualitative approach by case study technique. This research's informant is a child as sexual violence actor. Its data collecting method is carried out by a depth interview with informant, collection of information data, and observation in informant's environment. From conducted research, it is obtained a result that there are various factors causing those children commit to do sexual violence. They are, among others, negative environmental influence, inappropriate entertainment and information received by them (such pornographically media) and a lack of social relationship that cause a child commit to do sexual violence and others deviational behavior. In order to avoid that such children do not commit those deviational behavior, thus it is required for a collaborative action between elements in community and governmental role in regulation enforcement about pornography and porn action.

Abstrak :
Peningkatan kasus kekerasan seksual berdampak pada semakin tingginya beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Terdapat hambatan dalam upaya penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah perubahan keterangan yang disampaikan oleh pelapor sepanjang investigasi berlangsung. Keterangan pelapor menjadi penilaian apakah keterangan sesuai pada pengalaman yang benar-benar terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsistensi keterangan pelapor kasus kekerasan seksual terhadap persepsi kredibilitas individu yang terlibat pada penanganan kasus kekerasan seksual. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Acara Pidana (N = 116). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif kuasi-eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterangan pelapor yang divariasikan sebagai keterangan yang konsisten dan atau tidak konsisten. Teknik analisis yang digunakan adalah uji Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh laporan dengan keterangan yang konsisten secara signifikan terhadap persepsi kredibilitas mahasiswa dalam menilai kasus kekerasan seksual. ......The increase in cases of sexual violence has an impact on the increasing burden on law enforcement officials in handling these cases. There are obstacles in law enforcement efforts in handling cases of sexual violence, one of which is the change in information submitted by the complainant during the investigation. The reporter's statement becomes an assessment of whether the information is appropriate to the experience that actually happened. This study aims to determine the effect of the consistency of the statements of sexual violence case reporters on the perception of the credibility of the individuals involved in handling sexual violence cases. The sampling technique used in this study was convenience sampling. The participants in this study were students who had passed the Criminal Procedure course (N = 116). The method used in this research is quasi-experimental quantitative. The independent variable in this study is the report's statement which is varied as consistent and/or inconsistent information. The analysis technique used is the Independent Sample T-test. The results of this study are that there is a significant effect of reports with consistent information on the credibility perceptions in assessing cases of sexual violence.

Abstrak :
Speak up merupakan suatu fenomena sosial dimana penyintas menceritakan viktimisasi kekerasan seksual yang dialami melalui media sosial. Penulisan ini bertujuan untuk melihat dualitas reaksi sosial informal dalam fenomena speak up, yakni reaksi yang mendukung sebagai bentuk keadilan alternatif dan reaksi yang tidak mendukung sebagai bentuk reviktimisasi terhadap penyintas, serta hubungannya dengan kepercayaan terhadap budaya perkosaan. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan analisis isi kualitatif pada utas tweet @RistyRianda. Hasil analisis menunjukkan bahwa, reaksi yang mendukung penyintas berupa afirmasi dan validasi, rekognisi, membongkar mitos perkosaan, serta adanya penyintas lain yang terdorong untuk speak up atas dasar solidaritas. Selain memberi keadilan bagi individu penyintas, speak up di Twitter juga dapat menumbuhkan kepulihan kolektif bagi para penyintas kekerasan seksual. Sedangkan, reaksi yang tidak mendukung adalah tindakan menyalahkan penyintas, menyepelekan dan mempertanyakan pengalaman kekerasan seksual penyintas, serta membenarkan dan mendukung pelaku kekerasan seksual. Reaksi tidak mendukung adalah bentuk reviktimisasi yang diakibatkan oleh mengakarnya kepercayaan terhadap mitos perkosaan dan budaya perkosaan dalam masyarakat patriarkal. ......Speak up is a social phenomenon where survivors share their victimization of sexual violence through social media. This writing aims to see the duality of informal social reactions in the speak up phenomenon, namely supportive reactions as a form of alternative justice and unsupportive reactions as a form of revictimization of survivors, and its relationship with belief in rape culture. This paper performs a qualitative content analysis of the Twitter thread on @RistyRianda‘s account, based on a radical feminism theory. The analysis results show that the supportive reactions are in the form of affirmation and validation, recognition, rape myth debunking, and the confession of other survivors who are encouraged to speak up on the basis of solidarity. In addition to providing justice for individuals, speak up can also foster collective healing for the survivors of sexual violence. Meanwhile, unsupportive reactions generally take the form of victim blaming, victim questioning, justifying and supporting the perpetrators of sexual violence. The unsupportive reaction is a form of revictimization, caused by the rooted belief in rape myth and rape culture in a patriarchal society.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada kehidupan wanita karir di Korea Selatan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Penulis berargumen bahwa fenomena itu disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja, meskipun perempuan Korea Selatan sudah banyak yang berpartisipasi dalam dunia kerja profesional. Selain itu, kebanyakan perempuan Korea Selatan cenderung tidak melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Argumen tersebut berbeda dengan studi-studi terdahulu yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja disebabkan oleh budaya patriarkal, kerja lembur, dan budaya hoesik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap wanita karir di perusahaan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan drama Ibeon Saengeun Cheoeumira sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tulis, berupa buku, jurnal, dan berita dari media daring terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan asumsi penulis, kekerasan seksual disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam dunia kerja dan tidak adanya perlawanan dari korban kekerasan seksual. Wanita karir tidak berani melawan karena takut kehilangan pekerjaan dan pelabelan oleh rekan kerja lainnya.

---

ABSTRACT
This research focus on the life of career women in South Korea who are often victims of sexual violence. The author argues that the phenomenon is caused by male domination in the work society, although many of South Korean women have participated in professional work field. Furthermore, most of South Korean women tend not to fight back the sexual violence they had experienced. Those arguments are different from the previous studies stated that sexual violence in workplace is caused by patriarchy culture, work overtime, and hoesik culture. This research aims to know the forms of sexual violence against career women in South Korean company. This reseach used drama Ibeon Saengeun Cheoeumira as the primary data source and used related online and offline books, journals, and news as the secondary data sources. This research shows that in accordance with the argument of the author, sexual violence is caused by male domination in the work society and there is no fighting back from the victims. Career women do not dare to fight back because they are afraid of losing their jobs and labeling from working partners.

Abstrak :
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual, khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. ...... The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance power relation between victim and perpretator.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaturan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang akan/telah melakukan aborsi saat ini dan bagaimana praktik hukum merefleksikan hal itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan merupakan hak-hak korban kekerasan seksual yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut kerap kurang optimal bagi korban yang mengalami kehamilan dan melakukan aborsi. Meski pengaturan telah bergeser ke arah yang lebih baik, perumusannya masih belum menerapkan perspektif gender dan perspektif korban. Dalam praktik persidangan pun, intimidasi dan bias gender dari Aparat Penegak Hukum (APH) mencerminkan tidak adanya perspektif yang memadai. Sementara itu, tidak dipertimbangkan dan diprioritaskannya pengalaman perempuan membuat akses terhadap hak korban dihalangi oleh hambatan secara substantif, struktural, dan kultural. Berbagai faktor ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban menjadi jauh dari ideal. ......This research analyzes the current regulations for the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence who will or already had an abortion and how legal practice reflects that. This research uses the socio-legal studies research method. Treatment, protection, and recovery are the rights of victims of sexual violence in which the fulfillment is guaranteed by Law Number 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes. However, the fulfillment of these rights is often less than optimal for victims who experience pregnancy and have abortions. Although the regulations have changed for the better, the formulation still did not apply gender perspective and victim’s perspective. Even in judicial practice, the intimidations and gender bias of Justice Sector Officials (JSO) reflects the lack of adequate perspective. Meanwhile, the lack of consideration and prioritization of women's experiences makes access to victims' rights hindered by substantive, structural, and cultural barriers. These various factors cause the fulfillment of victims' rights to be far from ideal.

Abstrak :
Latar Belakang: Adiksi perilaku adalah suatu kondisi yang semakin berkembang dan berdampak sangat besar pada kualitas hidup seseorang. Adiksi perilaku berupa aktivitas seksual online atau cybersex merupakan kondisi yang semakin menjadi perhatian sejalan dengan perkembangan teknologi dan mudahnya akses internet. Instrumen ISST yang disertai dengan Sexual Addiction Screening Test (SAST) versi pendek dapat menapiskan gejala-gejala adiksi cybersex. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ISST diperlukan agar instrumen dapat digunakan sebagai penapisan gejala-gejala adiksi cybersex sehingga deteksi dan tatalaksana dini dapat dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan instrumen ISST versi bahasa Indonesia yang sahih dan andal. Metode: Desain pada penelitian ini adalah desain potong lintang yang menilai validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan). Proses penelitian melalui proses perizinan ke pembuat instrumen, penerjemahan ke bahasa Indonesia dan penerjemahan kembali ke bahasa Inggris. Validitas isi diukur menggunakan Content Validity Index (CVI) dan validitas konstruksi menggunakan metode faktor analisis. Reliabilitas dinilai dengan mengukur konsistensi internal instrumen yang diteliti, dengan populasi target (N=100) merupakan dewasa muda usia 18-30 tahun yang menggunakan internet di Indonesia. Hasil: Pada uji validitas isi didapatkan nilai CVI keseluruhan adalah 0.91. Pada uji reliabilitas didapatkan nilai koefisien Cronbach's Alpha 0.85 untuk skor total ISST disertai dengan Sexual Addiction Screening Test (SAST) versi pendek. Nilai koefisien Cronbach's Alpha 0.85 untuk skor total ISST tanpa disertai dengan SAST versi pendek adalah 0.75. Nilai koefisien Cronbach's Alpha untuk subskala kegiatan seksual online: 0.65, anonimitas perilaku seksual online: 0.47, eksplorasi seksual online: 0.58, dampak perilaku seksual online: 0.60, interaksi seksual online-sosial: 0.45, interaksi seksual online-virtual: 0.42, dan skor SAST versi pendek: 0.79. Simpulan: Instrumen ISST versi bahasa Indonesia merupakan alat yang sahih dan andal untuk mengukur adiksi seksual online dan adiksi seksual. ......Introduction: Behavioral addiction is a condition that is increasingly developing and has a very big impact on a person's quality of life. Behavioral addiction in the form of online sexual activity or cybersex is a condition that is increasingly becoming a concern in line with technological developments and easy internet access. The ISST instrument accompanied by the short version of the Sexual Addiction Screening Test (SAST) can filter out the symptoms of cybersex addiction. Validity and reliability tests of ISST instrument are needed so that the instrument can be used as a screening for cybersex addiction symptoms so that early detection and treatment can be carried out in Indonesia. This study aims to obtain a valid and reliable Indonesian version of the ISST instrument. Method: The design in this study is a cross-sectional design that assesses the validity and reliability. The research process went through a licensing process to the instrument maker, translation into Indonesian and translation back into English. Content validity was measured using the Content Vaidity Index (CVI) and construction validity using the factor analysis method. Reliability is assessed by measuring the internal consistency of the instrument, with the target population (N = 100) being young adults aged 18-30 years who use the internet in Indonesia. Results: In the validity test the overall Content Validity Index (CVI) value was 0.91. In the reliability test, the Cronbach's Alpha coefficient is 0.85 for the ISST total score accompanied by a short version of Sexual Addiction Screening Test (SAST). Cronbach's Alpha coefficient value of 0.85 for ISST total score without accompanied by a short version of SAST is 0.75. Cronbach's Alpha coefficient value for online sexual activity subscale: 0.65, anonymity of online sexual behavior: 0.47, online sexual exploration: 0.58, impact of online sexual behavior: 0.60, social-interaction of online sexual behavior: 0.45, virtual-online sexual interaction: 0.42, and short version of SAST score: 0.79. Conclusion: The Indonesian version of the ISST instrument is a valid and reliable tool for measuring online sexual addiction and sexual addiction.

Abstrak :
Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat. ......The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, yakni; Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, Intimidasi, Ancaman dan Percobaan Perkosaan, Prostitusi Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual, Kontrol Seksual seperti Pemaksaan Busana dan Diskriminasi Perempuan Lewat Aturan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan Perempuan dan Pemaksaan Sterilisasi dengan memperbandingkan masing-masing konsep tindak pidana tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Rancangan KUHP. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang saat ini berlaku belum atau masih kurang dapat menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diusung oleh Komnas Perempuan. ...... This thesis mainly discuss about the concept of forms of sexual violence in the draft Law on Sexual Violence promoted by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), as compared with the concept of sexual violence in the laws and regulations in Indonesia and the concept of morality in the Draft Criminal Code. By using the method of literature research, this paper aims to provide an assessment of the urgency of the National Commission for Women to create the draft Law on Sexual Violence that includes about 15 (fifteen) criminal acts of sexual violence, which are; Rape, Sexual Abuse, Sexual Exploitation, Sexual Torture, Sexual Slavery, Intimidation, Threats and Attempted Rape, Forced Prostitution, Forced Pregnancy, Forced Abortion, Forced Marriage, Trafficking of Women for Sexual Purposes, Sexual Control such as Coercion and Discrimination of Women through Fashion Rules, Inhuman Punishment and Sexual Nuances, Shades Tradition of Sexual Practices that Harm Women and Forced Sterilization by comparing each concept with a criminal offense such legislation in Indonesia and the draft Criminal Code. This thesis concludes that the policy formulation of criminal law that is currently in effect yet or still less able to cope with other forms of sexual violence against women are pursued by the National Commission on Violence Against Women.

Abstrak :
Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi. ......The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making.