Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mereplikasi serta menguji kembali kesimpulan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh O'Shaughnessy. Dengan demikian, analisis yang digunakan pun merujuk kepada serupa, antara lain seperti pembentukkan portofolio saham syariah yang mempertimbangkan variabel fundamental internal. Hanya saja, penelitian ini turut pula mempertimbangkan korelasi risiko antar saham serta menggunakan model pengungkapan risiko yang berbeda dan belum dilakukan pada penelitian sebelumnya.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Close Price Saham Individu dari saham syariah yang terpilih perbulan dari Januari 2001-Juli 2006, Data Price to Earning Ratio (PER), Data Price to Share Ratio (PSR), Data Price to Book Value (PBV), Data Earning per Share (EPS), Data Net Profit Margin (NPM), Data dividend serta Data Return On Equity perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.Dalam penelitian ini portofolio dengan indikator fundamental internal tinggi belum tentu memberikan return dan risiko yang tinggi juga. Begitupun pada portofolio dengan indikator fundamental internal rendah tidak selalu memberikan return dan risiko yang juga rendah.Pengungkapan nilai risiko dengan metode VaR lebih mudah dipahami bagi investor karena pengungkapannya dalam bentuk nominal mata uang. Hal ini akan membantu investor dalam pengestimasi risiko. Estimasi risiko dapat menuntun investor pada langkah yang benar.

---

ABSTRAK

This research tends to replicate and to verify the conclusion asserted O'Shaughnessy in similar subject undertaken formerly. Therefore, the tool of analysis conducting on it is not quite different. Particularly, when constructing the Sharia portfolio of stock, merely based on internal fundament variables. Nevertheless, what makes it differs from the similar research undertaken formerly is it does consider the risk correlation among the stock.

The database used in this research is close price data of individual stock taken from Jakarta Islamic Index period January 2001.-July 2006, there are Price to Earning Ratio (PER), Price to Share Ratio (PSR), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dividend and Return on Equity.

The result shows that portfolio which has high internal fundament is not able to represent high risk and return yet. Eventhough, in the case of portfolio which has low internal fundament, it does not suppose having low risk and return yet.

Another valuable such thing presented on this research is the way of risk assertion used Value at Risk gives more simple comprehension than the way before. It is able to represent the risk into nominal currency, thus it is very useful for the investors to estimate the acceptable risk. Indeed, it supposes to bring into the right way of investment."

"

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut, dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan didalamnya. Sifat wajib yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, membawa konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraannya harus mengadopsi adanya pemenuhan hak warga Negara yang menginginkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis prinsip syariah di BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam lingkup substansi, organisasi, dan operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta model akad yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsep kepesertaan segmen penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi terdapat unsur gharar, maisir, dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam interaksi peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, secara filosofis penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diperlukan sebagai syarat sharia compliance, dan dibutuhkan ekspansi pasar syariah di luar negeri ketika pasar dalam negeri tidak cukup untuk menampung dana kelolaan. Selain itu, ketepatan penggunaan akad tabarru dan tanahud dalam pengelolaan program, serta pemilihan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah musytarakah sebagai dasar transaksi antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan.

---

As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 article 34, the State must develop a social security system for all Indonesians citizen. Based on that basis, the National Social Security System and BPJS Ketenagakerjaan are established. The membership of BPJS Ketenagakerjaan that mandatory in nature leads the consequences that BPJS Ketenagakerjaan should also provide social security based on sharia principles in its practices. It is to adopt the fulfillment of the rights of citizens who stands on sharia principles. The purpose of this study is to provide an analysis of sharia principles in BPJS Ketenagakerjaan, especially in the scope of substance, organization, and operational implementation of employment social security, as well as the appropriate contract model. This study uses qualitative methods with descriptive types. The results of the study show that the concept of participation in wage recipient segments, not recipients of wages, and construction services have elements of gharar, maisir, and usury that are not in accordance with sharia principles, especially in the interaction of participants with BPJS Ketenagakerjaan. However, philosophically the implementation of social security has conformity with sharia principles. The Sharia Supervisory Board is required as a sharia compliance requirement, and it is necessary to expand the sharia market overseas when the domestic market is not enough to hold managed funds. In addition, the accuracy of the use of akad tabarru and tanahud in program management, as well as the selection of wakalah bil ujrah and mudharabah musytarakah contracts as the basis for transactions between participants and BPJS Ketenagakerjaan.

"

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"Penelitian ini membahas penggunaan cessie sebagai jaminan pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank X, dimana dalam penerapannya, cessie digunakan sebagai jaminan bagi pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk sementara dengan latar belakang bahwa kebendaan berupa rumah yang dimiliki nasabah belum bisa dibebankan hak tanggungan karena proses jual beli atas rumah tersebut belum sempurna masih dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), sehingga untuk tetap mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan bank, bank dan nasabah menyepakati suatu bentuk perjanjian bilateral yang berisi penyerahan hak untuk menerima pengalihan developer berdasarkan PPJB jika dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi pengalihan piutang dalam KUHPerdata dan hukum fikih muamalah, dan analisis dari penerapan cessie sebagai jaminan akad MMQ pada UUS PT Bank X. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Hasil analisa adalah bahwa dalam hukum fikih muamalah, konsep dasar pengalihan piutang dapat mengacu pada konsep hawalah, sedangkan dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan menggunakan cessie, pembaruan hutang (novasi) atau penggantian hak-hak si berpiutang (subrogasi). Untuk penerapan cessie sebagai jaminan pada akad MMQ di UUS PT Bank X diterapkan dengan konsep cessie menurut KUHPerdata, dengan penyesuaian bahwa yang dialihkan terbatas pada hak-hak yang menjadi milik nasabah sesuai porsi kepemilikan dalam akad MMQ yang dibuat.

---

This study discusses the use of cessie as collateral at the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank X, where in its application, cessie is used as collateral for musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing with the background that property in the form of houses owned by customers cannot be charged with mortgage rights, because the process of buying and selling the house is still in the form of a Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB), so to continue to get a guarantee of repayment of the financing that has been given by the bank, the bank and the customer agree on a form of bilateral agreement which contains the transfer of rights to receive the developer transfer based on the PPJB if in the future the customer is unable to fulfill his obligations based on the financing agreement that has been made between the bank and the customer. The problems that will be raised in this research are the conception of the transfer of receivables in the Civil Code and fiqh muamalah law, the analysis of the application of cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a descriptive analytical approach is used. The data analysis was carried out qualitatively by using secondary data through document studies and literature searches. The result of the analysis is that in the Civil Code, the transfer of rights to receivables or receivables can be done using a cessie, on the other hand, the transfer of receivables can also be done by renewing the debt (novation) or replacing the rights of the debtor (subrogation) while in fiqh muamalah, the basic concept transfer of receivables can refer to the concept of hawalah. Cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X applied with the concept created by the cessie according to the Civil Code, with the adjustment that what is transferred is limited to the rights belonging to the customer according to the portion of ownership in the MMQ contract."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh aspek kepatuhan syariah/sharia compliance dan bauran pemasaran/marketing mix product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence terhadap kepuasan dan intensi wisatawan muslim berkunjung kembali ke hotel syariah. Populasi pada penelitian ini adalah wisatawan muslim yang pernah menginap di hotel syariah di Indonesia, sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 159 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa product, price, process dan physical evidence berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh terhadap intensi wisatawan muslim untuk berkunjung kembali ke hotel syariah.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the influence of sharia compliance and marketing mix product, price, place, promotion, people, process, and physical evidences on satisfaction and intention of Muslim tourists to revisit the sharia hotels. The population of the research are muslim tourists who ever stay at sharia hotels in Indonesia, while the number of samples used are 159 respondents. Data analysis method used is factor analysis and regression analysis. The results of the research shows that product, price, process and physical evidence have significant influence on satisfaction, and satisfaction is proved to influence the intention of Muslim tourists to revisit sharia hotels."