Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara, tetapi akses ke keuangan formal masih menjadi penghalang. Demikian juga, lembaga keuangan menghadapi tantangan menilai kelayakan kredit UKM untuk membiayai mereka. Lembaga keuangan menggunakan model penilaian kredit untuk mengidentifikasi calon peminjam dan menentukan besar pinjaman dan persyaratan agunan. UKM dianggap tidak terorganisir dibandingkan dengan perusahaan besar dalam hal pengelolaan data keuangan, oleh karena itu penilaian risiko kredit berdasarkan data keuangan yang tidak memadai menjadi perhatian lembaga keuangan. Sebagian besar model yang ada digerakkan oleh data dan telah dikritik karena gagal memenuhi asumsi mereka. Untuk mengatasi masalah keterbatasan data keuangan, penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi sistem prediksi risiko kredit UKM dengan menerapkan model credit scoring multi kriteria. Model dibangun menggunakan metode terbaik-terburuk (BWM) dan teknik urutan preferensi kemiripan dengan solusi ideal (TOPSIS). Pertama BWM menetapkan kriteria pembobotan dan TOPSIS diterapkan untuk mengevaluasi UKM. Studi kasus kehidupan nyata diperiksa untuk menunjukkan keefektifan model yang diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan yang dapat diikat sesuai ketentuan, riwayat pinjaman, dan current ratio merupakan faktor terpenting dalam pemberian pinjaman, diikuti dengan kategori sektor usaha nasabah, kontinuitas pasokan bahan baku, dan syarat kecukupan agunan. Model ini dapat membantu lembaga keuangan menyediakan cara mudah untuk mengidentifikasi UKM potensial untuk pinjaman dan mendorong penelitian lebih lanjut ke dalam pendekatan alternatif.  ......Small and medium enterprises (SMEs) have a significant impact on the economic development of any country, but access to formal finance remains a barrier. Likewise, financial institutions face the challenge of assessing the creditworthiness of SMEs to finance them. Financial institutions use credit scoring models to identify potential borrowers and determine loan prices and collateral requirements. SMEs are considered disorganized compared to large companies in terms of financial data management, therefore credit risk assessment based on inadequate financial data is a concern for financial institutions. Most of the existing models are data-driven and have been criticized for failing to live up to their assumptions. To overcome the problem of limited financial data, this research develops and validates a SME credit risk prediction system by applying a multi-criteria credit scoring model. The model was built using the best-worst method (BWM) and the preferred order of similarity to ideal solution (TOPSIS) technique. BWM first sets the weighting criteria and TOPSIS is applied to evaluate SMEs. Real-life case studies are examined to demonstrate the effectiveness of the proposed model. The results showed that that collateral can be bound in accordance with the provisions, history of credit, and current ratio were the most important factors in lending, followed by customer business sector category, continuity of supply of raw materials, and collateral adequacy requirements. This model can help financial institutions provide an easy way to identify potential SMEs for loans and encourage further research into alternative approaches.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bagian dari lending technology dan jenis lembaga keuangan terhadap besar jumlah utang loan size UKM. Penelitian dilakukan pada UKM di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel fixed asset dan account receivable terhadap loan size. Variabel lain yaitu : audited financial statement, personal asset collateral, dan type of finacial intermediaries ditemukan tidak signifikan mempengaruh loan size.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of each part of lending technology and type of financial institution to loan size of SMEs. The study was conducted on SMEs in Depok City. This research use ordinary least square OLS method . The results of this study indicate significant influence of fixed asset and account receivable to loan size. Other variables audited financial statement, personal asset collateral, and type of finacial intermediaries were found to have no significant effect on loan size.

Abstrak :
Long on practical guidance while refreshingly short on math, Smart Financial Management helps owners and managers of small businesses solve everyday financial dilemmas and avoid potential problems. Readers will learn valuable and practical financial analysis techniques, as well as how to project future financial needs and identify possible sources of funding; manage receivables, inventory and equipment investments; and how to structure and develop the business soundly and legally.

Abstrak :
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical. Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell.

Abstrak :
Lahirnya perusahaan modal ventura di Indonesia sejak dekade tahun 1973 tidak mengalami banyak perubahan. Dalam perkembangannya, ternyata kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan dengan modal ventura ini sejak tahun 1988 sampai saat ini, tidak pernah dirubah, berbeda dengan kebijakan mengenai perbankan yang selalui mengalami penyempurnaan pengaturannya. Hal ini antara lain mengakibatkan ditutupnya 10 perusahaan modal ventura dalam kurun waktu tahun 1995 sampai 2004. Padahal, realisasi pembiayaan melalui modal ventura meningkat tajam dari total 858 juta rupiah tahun 1997 menjadi 2,438 triliun pada tahun 2004. Adanya perberdaan antara kebijakan pemerintah dan realisasi permintaan pembiayaan modal ventura dari masyarakat ini menimbulkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini yaitu: (1) sejauh mana manfaat modal ventura bagi perusahaan yang dibiayai, (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan usaha modal ventura di Indonesia, (3) kendala apa saja yang ditemui dalam usaha modal ventura bagi perusahaan PPU dan PMV. Dalam menjawab pertanyaan ini, dilakukan penelitian terhadap tiga PPU yang berdomisili di Yogyakarta, Bandung dan Banten, serta terhadap PNM-VC sebagai perusahaan PMV yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data kepustakaan dan studi wawancara dengan nara sumber sebanyak 12 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: modal ventura ternyata menjadi salah satu alternatif terbesar dalam pembiayaan terhadap perusahaan UKM di Indonesia, peranan modal ventura ternyata telah dapat menyelamatkan ekonomi bangsa, ketika krisis ekonomi dan moneter terjadi tahun 1998. Pengaturan kebijakan yang memayungi lembaga pembiayaan ini belum cukup kuat. Sehubungan dengan pembiayaan perusahaan PPU terdapat banyak kendala yang ditemui, baik kendala bagi PPU sendiri maupun kendala bagi PMV. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlu memasyarakatkan informasi mengenai usaha modal ventura sebagai sarana pembiayaan yang dapat mengembangkan iklim kewirausahaan. Dalam meningkatkan peranan modal ventura, PMV jangan hanya mengharapkan dukungan dari pemerintah, tetapi bersama-sama dengan pemerintah membuat produk perundang-undangan modal ventura yang sesuai dengan iklim usaha di Indonesia.