Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi: individu, keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah "peranan pekerja sosial" yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan pekerja sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang masih dijadikan pegangan seluruh Pekerja Sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dukumentasi, wawancara dan observasi. Untuk setting penelitian ini dipilih sebanyak 41 orang sebagai informan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu (1) 25 orang sebagai informan utama yang diambilkan dari para pekerja sosial di unit 1 seksi 1 instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial, dan (2) 16 orang sebagai informan tambahan, yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural (Kepala Seksi) yang terkait langsung dengan proses rehabilitasi sosial, serta ditambah 10 orang lagi informan dari klien yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan ada beberapa peranan di tingkat mikro (seperti: pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat teknisi prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan di tingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat/kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan pelaksanaannya di luar panti. Misalnya, seperti yang dilaksanakan para pekerja sosial di kecamatan yang mendampingi kelompok masyarakat miskin dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beberapa periode lalu. Di dalam penelitian ini juga terungkap bahwa profesionalisme pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Mudal Sarjana Non Profesi Pekerjaan Sosial (lihat Tabel 5). Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : faktor klien (tingkat kemampuar yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll.), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau ditambah jumlahnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka yang dapat disarankan adalah agar pihak-pihak yang berkompeten melakukan upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial, meminimalisir prosedur birokrasi yang cenderung berbelit-belit, serta diberikannya aksesibilitas seluas-luasnya bagi para eks klien (penyandang cacat tubuh) sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan penghidupannya secara layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997, pasal 1."

"Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Sosial melibatkan pekerja sosial PKSA untuk berperan dalam penanganan ABH yang berada di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran pekerja sosial terhadap ABH di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Adapun peran tersebut antara lain melakukan verifikasi, membantu pembukaan dan pencairan rekening tabungan, pemenuhan kebutuhan, pendampingan, penguatan keluarga dan laporan. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain lemahnya kualitas SDM, kurangnya pengawasan pihak PSMP Handayani, lokasi tempat tinggal ABH yang jauh, dan ketentuan/ kondisi dalam PKSA yang dirasa kurang efektif bagi pekerja sosial PKSA.

---

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani involving social workers to role in handling of children in conflict with the law (ABH). With a qualitative approach, this thesis describes the role of social workers within the ABH in the family after social reintegration. The roles include verification, making of savings, meet the needs, strengthening family, and reports. Barriers to implementation include lack quality of social worker, lack monitoring from PSMP Handayani, residence location of ABH far, and terms/ conditions in Child Welfare Program (PKSA) were deemed less effective for social workers."

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."

"Skripsi ini mendeskripsikan Program Fasilitator Dampak Sosial di Yayasan Dampak Sosial Indonesia dalam mempersiapkan para pemuda menjadi agen perubahan. Dalam perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, agen perubahan tidak hanya dari pekerja sosial profesional, tetapi juga dapat dibantu oleh masyarakat secara umum. Pemuda dalam hal ini juga memiliki peran penting untuk berdampak di lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan program terus mengalami peningkatan selama tiga batch. Selain itu, alumni program juga banyak terlibat dalam kegiatan sosial setelah program berakhir. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan program, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta melihat hasil program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga Juli 2022. Metode pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan kriteria informan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai tahapan telah dilakukan pihak panitia dari tahapan persiapan, assessment, pelaksanaan yang dibagi ke dalam pra-acara, acara, dan pasca acara, hingga monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung berjalannya program dapat dilihat dari sisi modal manusia, modal teknologi, dan modal finansial. Sementara faktor penghambat program dilihat berdasarkan sumbernya yakni internal panitia, internal peserta, dan eksternal peserta. Pelaksanaan penugasan aksi menjadi inti dari program karena peserta akan praktik menjadi fasilitator komunitas dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan untuk dibagikan ke komunitas-komunitas di sekitarnya. Program sendiri tidak mencapai hasil yang sesuai dengan landasan program, tetapi terciptanya agen perubahan dapat dilihat dari keaktifan para alumni dalam mengikuti kegiatan sosial setelah selesai menjalani program. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan praktek langsung turun ke lapangan merupakan salah satu cara yang baik untuk menciptakan agen perubahan dengan catatan bahwa komitmen peserta pelatihan menjadi penting untuk mencapai tujuan program, dan monitoring setelah terminasi menjadi hal yang penting untuk mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkan oleh program

---

This thesis describes Fasilitator Dampak Sosial Program at Dampak Sosial Indonesia Foundation in preparing youth people to become agent of change. In the development of Social Welfare Sciences, the agents of change are not only professional social workers, but can also be assisted by the general public. Youth in this case also has an important role to have an impact on the surrounding environment. The program implementation continued to improve for three batches. In addition, alumni are also involved in many social activities after the program ends. Therefore, the purpose of this study is to explain the process of implementing the program, the supporting and inhibiting factors, and to see the results of the program. This study uses a qualitative approach and the type of descriptive research. This research was conducted from October 2021 to July 2022. The informant selection method uses a purposive sampling technique by setting the criteria for the informants in advance to get the desired results. The results of the research show that various stages have been carried out by the committee from the preparation, assessment, implementation stages which are divided into pre-event, event, and post-event, and monitoring & evaluation. The supporting factors for the program can be seen in terms of human capital, technological capital, and financial capital. Meanwhile, the inhibiting factors for the program are seen based on their sources, namely internal committees, internal participants, and external participants. The implementation of action assignments is at the core of the program because participants will practice being community facilitators and implementing the knowledge gained during the training to be shared with the surrounding communities. The conclusion of this study shows that direct training and practice in the field is a good way to create change agents with a note that the commitment of the trainees is important to achieve program objectives, and monitoring after termination is important to measure the extent of the resulting impact by program. The program itself did not achieve results in accordance with the program foundation, but the creation of agents of change can be seen from the activity of alumni in participating in social activities after completing the program."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."