Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query

Heryadi Indrakusuma, author

Tinjauan hukum atas efektivitas perlindungan kepada pemegang saham minoritas/independen pada transaksi benturan kepentingan

Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T18392

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ni Putu Nena BP Rachmadi, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas = Law protection for minority shareholders in company liquidation

Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36017

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Intan Dahlia, author

Penolakan pengalihan hak atas saham PT X oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : analisa obyek gugatan perkara no. 410K/TUN/2006 = The rejection of the rights of shares transfer of PT X by the Ministry of Law and Human Rights RI : analysis on the lawsuit object of the case no. 410K/TUN/2006

ABSTRAK
Proses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses...

2013

T35967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurlaila, author

Keabsahan rapat umum pemegang saham melalui penetapan ketua Pengadilan Negeri : studi kasus terhadap penetapan ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/PDT.P/2004/PN.SMG = The validity of the general meeting of shareholders through the designation of chairman : a case study of the determination of the chief Court Number 23/PDT.P/2004/PN.SMG

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39158

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Firji Junizar, author

Keabsahan pernyataan keputusan rapat berdasarkan akta risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas di bawah tangan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/2010 = The validity of the statement of minutes of meetings based on the unauthentic deed of a minutes of meeting on general meeting of shareholders of the limited liability company : case study on Supreme Court Verdicts Number 1860 K/PID/2010

Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38884

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adrian Pramudana Iswara, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang didasarkan pada notulen rapat dibawah tangan : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 05/B/Mj.PPN/2009 = Responsibilities of notary for deed of resolutions of general meeting of shareholders based on a private deed resolutions of general meeting of shareholders : case study of Center Notary Supervisor Verdict Number : 05/B/Mj.PPN/2009 / Adrian Pramudana Iswara

ABSTRAK
Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zaman romawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius. DalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. BerdasarkanPasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39090

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Carla Tania Alisangihe, author

Keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil (studi kasus) = The validity of the minutes of the general meeting of shareholders which is not notarized (case study) / Carla Tania Alisangihe

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang- Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42433

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rita Fatmila, author

Perlindungan hukum bagi pemegang saham publik dalam hal perusahaan publik atau emiten di deisting oleh Bursa Efek Jakarta

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S23700

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patron Mohammad Hara, author

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian antar pemegang saham (‘Shareholders Agreement’) dalam rangka perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas

Dalam suatu perusahaan sering terjadi fenomena di mana pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari pemegang saham mayoritas. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas masih merasa belum cukup. Oleh karena itu, terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24475

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bramasta N.G.W., author

Tinjauan yuridis tirani pemegang saham minoritas dalam proses go private sebuah perusahaan terbuka (studi kasus PT. Aqua Golden Mississippi Tbk)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24792

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian