Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.Pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu disertai dengan perubahan atau dampak terhadap lingkungan hidup, baik perubahan yang menguntungkan (positif), maupun perubahan yang berupa resiko (negatif). Kegiatan pembangunan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif itulah yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup. Faktor yang sangat penting dalam masalah lingkungan hidup ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup.Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,4 juta ha mempunyai populasi atau penduduk sekitar 35.500.000 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata 2,5%. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu, mengakibatkan banyaknya masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan membentuk suatu lembaga pengendalian lingkungan hidup, yaitu: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provins Jawa Barat.Pembentukan badan ini selanjutnya diikuti oleh penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Dengan . Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi: pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengkajian di bidang AMDAL, sarana dan prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pelayanan administrasi kesekretariatan.Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan mempunyai fungsi:- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi AMDAL - Sarana dan - Prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur;- Pelaksanaan pembinaan teknis fungsional lintas KabupatenlKota berdasarkan kewenangan Provinsi Bidang Lingkungan Hidup;- Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan.Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya, sementara menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.Kedua Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya- penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPLHD Provinsi Jawa barat dalam pengendalian lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau lebih dikenal dengan kasus Rancaekek. Kasus ini merupakan batu ujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengendalian lingkungan. Dalam kasus ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) dipilih sebagai alat untuk menyelesaikan kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Penelitian ini bertujuan:- Mendeskripsikan kelembagaan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;- Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kelembagaan dan wawancara kepada informan atau nara sumber yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan , walaupun tugas pokok dan fungsi Badan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini disebabkan karena tugas pokoknya bersifat koordinasi dan fasilitasi saja, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat.Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu: faktor internal yang terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, struktur organisasi, sarana dan prasarana, koordinasi serta faktor ekstemal yakni sektor-sektor. Faktor- faktor ini ada yang bersifat penunjang, namun adapula yang bersifat kendala.Dan hasil penelitian dapat disimpulkan :Pelaksanaa;, tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Java Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan sektor-sektor. Artinya, walaupun Badan mempunyai peran sebagai koordinator, namun belum mampu menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, ini menunjukkan kapasitas Badan sebagai lembaga pengendalian lingkungan hidup belum dapat menampilkan performa yang terbaik.Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat ada yang bersifat penunjang, ada yang bersifat kendala. Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan, faktor-faktor yang bersifat penunjang hendaknya diberdayakan dan ditingkatkan, sementara faktor-faktor yang bersi fat kendala diminimisasikan

---

Implementation Of Environmental Agency's Main Task And Functions (Institutional Analysis of West Java Provincial Environmental Control Agency)Between man and his environment always happened a reciprocal interaction_ Man influences his environment and his environment affected man. Likewise man forms his environment and his environment forms man.

The implementation of the development programs always accompanied with the change or the impact towards the environment, both the beneficial change and the change that took the form of the risk. Consciously, it is also admitted that this change happened because of the demand of the situation, whereby man must make use of space as well as its natural resources to meet his requirements. The activities of the development that caused the negative impact to the environment are known as the environmental problems.

The factor that is very important in the environment issue is the size of the population. With the fast growth of the population, the need of food, fuel, housing and other requirements as well as the domestic waste also grows rapidly. This growth of the population resulted in the big change to the environment.

The province of West Java widely 3,4 million ha has the population around 35,500,000 people with the Population Growth Rate (PGR) of 2.5% on average. The Government of the Province of West Java must face many environmental problems that were caused by the fast population growth like that. For that reason, The Government of the Province of West Java take the proactive action and formed an environmental management agency which is called the Local Environmental Control Agency or Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) of West Java through the Regulation of Government of West Java number 16 year of 2000 about the Local Technical Agency of the province of West Java

This formation of the body was followed by the implementation of the Decree of West Java Governor number 63 year 2001 about the Main Task and the Function of BPLHD of West Java. Article 3 of the Decree of West Java Governor explains that BPLHD West Java has the main task of carrying out the authority of the province in the field of the environmental control that covered the coordinating, facilitating, the development and control in the field of AMDAL, facility, infrastructure, the control of environmental pollution, environmental damage control and the secretariat administration service.

To carry out the main tasks above, the Agency has the functions of;

- The implementation of the co-ordination, facilitation and the technical management in the field of the environmental control that covers AMDAL - facilities and infrastructure, environmental pollution and damage control that were based on the policy of the Governor;

- The implementation of the functional technical management intra Cities that is based on the authority of the Province of the environmental Field.

- The implementation of the secretariat administration services that covers public service, and civil and financial service.

According to the Article 5 articles 2 of government regulations number 84 Year 2000 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency is the Local Technical Agency that has the task of assisting the Governor in the implementation of the municipality in his scope of the task, whilst according to the Article 6 articles 2 government regulations number 8 Year 2003 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency has the task of carrying out the particular tasks that because of its characteristics are not included in the Regional Secretariat and the Regional Service in its scope of the task.

- Both of the government regulations define that the Agency as the Local Technical Institution has a functions of Formulation of the technical policy in accordance with its scope of the task.

- Supporting the implementation of the municipality.

One of the biggest challenges that were faced by BPLHD of West Java in the control of the environment was the case of environmental pollution by the industrial waste in sub-district Rancaekek of Bandung city or more known as the Case of Rancaekek. This case is the crucial test case in the implementation of the authority of BPLHD of West Java as the agency of the environmental management.

The research has the objectives of.

- Describes the institutional of BPLHD of West Java in the implementation of its main tasks and functions.

- Identifies and studies the factors in accordance with the implementation of the main tasks and functions of BPLHD of West Java.

The research was carried out in Province of West Java in BPLHD of West Java as the analysis unit, has a type of descriptive research with qualitative approach method. The data collection was carried out through the institutional survey and the interview to competent sources that was appointed based on purposive sampling.

Results of the research shows that the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the predefined main tasks and functions, although the subject has been arranged in various legislation regulations. This is caused by the fact that the main task has a co-ordination and facilitation role only, in accordance with the Article 3 of the Decree of West Java Governor Number 63 Year 2001 about the Main Tasks and Functions BPLHD of West Java Province.

There are several factors in accordance with the implementation of BPLHD of West Java Province main tasks and functions, i.e.: the internal factor that consists of human resources, the budget, the organization structure, facilities and the infrastructure, the co-ordination, as well as the external factor namely sectors.

There are supportive factors as well as those which are hindrance.

The result of the research concludes that:

The implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the Agency's main tasks and functions as determined in the Article 3 of the West Java Governor Decree Number 63 Year 2001 about Main Tasks and Functions of BPLHD of West Java Province, especially in carrying out the function of the co-ordination with sectors. Meaning that although the Agency has the role as the coordinator, but is not yet able to undertake its function of the co-ordination effectively, this shows the Agency capacity as the institution of the environmental control is not yet able to put forward the good performance.

The factors which linked to the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions are supportive as well as those which are hindrance. In the account to develop the institution capacity, factors that are supportive preferably are being made full use of and increased, while factors that are hindrance are minimized."

"Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu isu sentral dalam proses desentralisasi. Indonesia dengan pengalaman 57 tahun melaksanakan desentralisasi juga tidak luput dari isu pembagian urusan pemerintahan yang direfleksikan pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang sudah berganti sebanyak enam kali. Mengingat hakikat desentralisasi adalah pembagian urusan antarberbagai tingkatan pemerintahan, beberapa pakar berpendapat bahwa masalah pembagian urusan pemerintahan merupakan masalah yang sulit dan kompleks karena selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik, ekonomi dan sosial suatu negara. Kesulitan tersebut masih ditambah dengan pertentangan atau konflik kepentingan antartingkat pemerintahan (konflik vertikal) dan konflik kepentingan antarelemen dalam suatu tingkat pemerintahan (konflik horizontal) yang biasanya menyertai pembagian unman tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berlaku di Indonesia masa kini masih mengandung permasalahan serius dan berpotensi menimbulkan konflik balk antara Pusat dan Daerah maupun antardaerah yang dapat merongrong eksistensi bangsa dan negara, serta kurang optimalnya pelayanan masyarakat. Perrnasalahan yang timbul dalam pembagian urusan pemerintahan di Indonesia masa kini antara lain bersumber dari kelemahan bawaan desain model pembagian urusan pemerintahan dan kelemahan pada saat implementasi model pembagian urusan pemerintahan.Penelitian dan pengkajian tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang dilakukan oleh para pakar sudah cukup banyak, namun penelitian dan pengkajian yang secara khusus tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengetahuan penulis masih sangat langka. Dengan pertimbangan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul "Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian desentralisasi atau otonomi daerah sebagai bagian dari kajian Ilmu Administrasi, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil dan pelaksana kebijakan desentralisasi di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data diskusi kelompok pumpunan (focus groups discussion) interview individual, dan studi dokumentasi/literatur. Di samping itu peneliti juga meminta pendapat para kelompok ahli (expert judgement) dalam melakukan validasi terhadap rancangan model yang penulis kembangkan berdasarkan kajian teori-teori tentang pembagian urusan pemerintahan dan pengalaman berbagai negara termasuk Indonesia dalam pembagian urusan pemerintahan. Pada tahap akhir penulis juga melakukan konfirmasi atas rancangan model melalui seminar, dan hasilnya adalah model pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota masa depan.Beberapa ciri model pembagian urusan pemerintahan masa depan tersebut adalah menganut prinsip umum, pendekatan dan kriteria; menggunakan pendekatan partisipatori dalam penentuan kebijakan pembagian urusan melalui suatu forum bersama; mempunyai mekanisme evaluasi dan lembaga evaluator urusan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang beranggotakan unsur pemerintah, tenaga ahli dan masyarakat; dan mempunyai mekanisme penambahan dan pengurangan urusan.Untuk menguji penerapan model di lapangan telah dilakukan simulasi terhadap dua bidang urusan pemerintahan yaitu bidang pendidikan nasional dan bidang kesehatan. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa pembagian urusan berdasarkan model UU Nomor 22 Tahun 1999 didominasi oleh pembagian urusan yang bersifat eksklusif pusat dan eksklusif daerah; sedangkan pada model pembagian urusan masa depan bercirikan perluasan urusan bersama (concurrent powers) antarberbagai tingkatan pemerintahan di samping keberadaan urusan pemerintahan yang bersifat eksklusif untuk masing-masing tingkat pemerintahan, yang berimplikasi diperlukannya task sharing antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menangani beberapa urusan pemerintahan yang memerlukan kerjasama, koordinasi dan kreativitas.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu menyempumakan kelemahan-kelemahan model pembagian urusan yang berlaku sekarang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999; perlunya penerapan pendekatan pembagian urusan campuran (hybrida) yang menggunakan pendekatan partisipatoris dalam pengambilan kebijakan; perlunya kehadiran lembaga evaluator urusan baik di Pusat maupun Daerah sebagai saluran partisipasi masyarakat dalam penentuan pembagian urusan pemerintahan; perlunya menetapkan strategi implementasi model yang bersifat incremental atau evolusioner; perlunya mendorong kemandirian daerah untuk membiayai urusan pemerintahan melalui mekanisme perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Job analysis can have great organizational value despite the workplace trends that push the boundaries of fluid job roles and responsibilities. This issue explains how to analyze work and work processes using methods such as observation, interviews, checklists, critical incident technique, and process mapping. It provides case studies that illustrate how training practitioners apply the principles of analysis to create training deliverables."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program Everyday Mathematic dapat meningkatkan kemampuan numerasi pada anak usia 4,5 – 6 tahun di Taman Kanak-kanak (TK). Anak usia 4,5- 6 tahun yang duduk di TK berada dalam tahap kognitif praoperasional, sebaiknya dipersiapkan agar memiliki kemampuan numerasi sebelum masuk Sekolah Dasar (SD). Program Everyday Mathematic merupakan suatu program intervensi yang memiliki metode sesuai untuk tahapan kognitif anak praoperasional, dalam meningkatkan kemampuan numerasinya. Program berupa 5 kegiatan yang mencakup 9 konsep dasar matematika, merujuk kepada Seo dan Ginsburg (2004). Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group pretes posttest design. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre Numeration Indicator (PNI) dari Flyod & Hojnoski (2006). Kegiatan dilakukan selama 5 hari dengan jumlah subyek penelitian 15 anak di Taman Kanak-kanak SAF di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Analisis data menggunakan statistik parametrik karena data berdistribusi normal, dan hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0.05) antara rata-rata skor kemampuan numerasi anak pada sebelum dan sesudah mengikuti program everyday mathematic. Dimana rata-rata skor post-test menunjukkan hasil yang lebih besar daripada rata-rata skor pada pre-test."

"Manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahkan dirinya sendiri sebagai ldquo;human error rdquo;. Terdapat satu pendekatan yang melibatkan penggunaan metode struktural untuk dapat mendeteksi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam performa pekerjaannya, yaitu Human Error Identification HEI . Salah satu teknik dari metode HEI untuk memprediksi performa pengguna yang berinteraksi dengan mesin adalah Task Analysis for Error Identfication TAFEI . TAFEI mampu memberikan ldquo;suggested way rdquo; dalam pengendalian kesalahan tersebut namun gagal untuk memperkirakan seberapa sering risiko kesalahan tersebut terjadi, kemungkinan memprediksi risiko kesalahan dan seberapa serius dampak yang dihasilkan. Oleh karena itulah untuk mengatasi ketidakmampuan TAFEI, penulis menggunakan metode FMEA Failure Mode Effects Analysis. Penelitian ini akan menggunakan fuzzy FMEA sebagai perbaikan dari FMEA tradisional. Kelemahan dari FMEA tradisional dapat dieliminasi oleh fuzzy logic, dimana menggunakan linguistik variables. Dengan FMEA, maka akan didapatkan kesalahan mana yang akan diprioritaskan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Pengambilan data dilakukan di Polman Astra pada proses casting,cutting, dan forming. Berdasarkan hasil TAFEI yang dilakukan, terdapat 22 kesalahan pada ketiga proses tersebut. 22 kesalahan tersebut diterjemahkan menjadi 13 mode kesalahan pada FMEA. Untuk penilaian FMEA, dilakukan pembobotan penilaian dan dilakukan 3 skenario pembobotan pada FMEA dengan 3 jenis responden.

---

People tend to blame themselves for their errors. There exists an approach that use a structural method to detect errors done by humans in their work, i.e. Human Error Identification HEI. One of the techniques and methods of HEI predicting the performance of users who interact with the machine is Task Analysis for Error Identification TAFEI. TAFEI is able to provide a suggested way in controlling these errors but failed to estimate the probability of errors, to predict the occurance of the risk and to measure the severity generated. Therefore to overcome the inability of TAFEI, this study uses FMEA.

This study will use fuzzy FMEA as an improvement over the traditional FMEA. The weakness of traditional FMEA can be eliminated by fuzzy logic, that using linguistic variables. FMEA will prioritize the errors for further evaluation. Data collection is done in Polman Astra on casting, cutting, and forming processes. Based on the results of TAFEI, there are 22 errors in the three processes. 22 errors are translated into 13 failure modes on FMEA. For FMEA assessment, weighing the scores and 3 weighted scenarios on FMEA with 3 respondents."

"Tugas akhir dengan judul Kompetensi Human Resources Unit Managers unruk Menjalankan Peran Human Resources sebagai Business Partner pada Direktorat SDM Ul-BHMN ini, dilakukan karena pengelolaan human capital dalam industri pendidikan sangat penting dan strategis. Human capital dalam industri ini merupakan modal utama sebagai sumber inovasi dan pembaharuan sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan dengan optimal. Pentingnya pengelolaan dan peran human capital dalam organisasi U1 yang sekarang ini, ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat SDM dan ditetapkannya manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Hal ini sangat beralasan karena perubahan manajemen dari birokratis menjadi profesional menghendaki individu yang kompeten (individual competency). Spencer & Spencer (1993) menyatakan bahwa performance individu saat ini lebih penting dari pada past performance, sehingga perubahan paradigma manajemen menjadi profesional harus menekankan kepada tingkat kompetensi tertentu. Sebagaimana individu lain dalam organisasi, HR unit managers harus memiliki kompetensi yang diperlukan agar berhasil mengelola human capital di unit HR-nya. Kompetensi yang mereka miliki harus sejalan dengan kondisi dan strategis bisnis organisasi ke depan, untuk meraih peluang mencapai keunggulan di era pasar bebas.Konsep Human Resources Business Partnership (HRBP) yang mendudukkan HR unit sebagai business partner (mitra) bagi unit bisnis yang lain, merupakan suatu konsep manajemen sumber daya manusia yang penting. HRBP yang meletakan peran human resouces sebagai mitra strategis (strategic partner), pakar administratif (admnistratif expert, pendukung karyawan (employee champion), dan sebagai agen perubahan (change ageny memungkinkan sekali menjadi frame dalam kebijakan pengelolaan human capital di UI-BHMN. Untuk menjalankan peran di unit SDM UI-BHMN, maka kompetensi yang diperlukan HR unit managers adalah: (1) Planning & Problem Solving Cluster : Analitycal Thinking Problem Analysis; (2) Leading & Managing Others Clusters : Team Orientation, Motivating Others; (3) Working Through Others Cluster : Interpersonal Skill. Influencing Skill, Resolving Conflicts; (4) Achieving Result Cluster : Iniative. Decision Making. Ability to Deal with Complexity, Practical Business Orientation, Adaptobility. Melalui implementasi HRBP diharapkan unit bisnis memperoleh dukungan yang lebih tinggi dari unit HR, hubungan kerja dan komunikasi yang lebih baik antara unit HR dan unit bisnis, lebih cepat dalam proses penyelesaian semua permasalahan SDM dalam organisasi, kemampuan lebih tinggi dalam mengelola SDM yang diperoleh manajer lini hingga terampil dalam melakukan supervisi, coaching, konseling, mentoring dan sebagainya."

"Universitas merupakan organisasi yang memiliki potensi bahaya dan risiko yang signifikan. Dengan berbagai kegiatan, bahan dan instrumentasi kerja yang kompleks, maka berpotensi terjadinya cidera dan sakit akibat kerja. Sangat penting adanya pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja khususnya untuk pegawai di lingkungan universitas. Para pegawai yang bekerja di dalam lingkungan akademis harus memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang selamat dan sehat. Pusat Administrasi Universitas Indonesia merupakan organisasi yang diharapkan memiliki pegawai yang berpengetahuan, bersikap dan berperilaku K3 yang baik sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Oleh karena itu penyelenggaraan training K3 menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perilaku K3 tersebut. Namun, analisis kebutuhan pelatihan K3 di PAU penting dilakukan agar pelatihan yang diberikan efektif dan efisien. Training Needs Analysis (TNA) merupakan upaya untuk merencanakan kegiatan pelatihan agar tepat sasaran. Penelitian ini melakukan TNA pelatihan K3 di PAU dengan melakukan analisis terhadap organisasi, tugas dan personal. Jenis pelatihan yang sangat dibutuhkan bagi pegawai PAU adalah pelatihan orientasi antara lain hazard communication,K3 dasar, ergonomi, occupational and health promotion, bahaya psikososial serta hygiene dan sanitasi. Study ini menghasilkan matriks pelatihan K3 untuk staf PAU-UI.

---

University is one of organization that has the potential of occupational health and safety risks. Due to its variety of activities, materials and complex equipments the occurrence of occupational injuries and illnessis are likely. The provision of OHS training, thus is very important in order to have a healthy and safe working knowledge, skills and attitudes among the worker. The administration centre of Universitas Indonesia (Pusat Administrasi Universitas Indonesia, PAU-UI) is one of organization whithin Universitas Indonesia that is expected to have a good OHS performance and expressed as satisfactory OHS knowledge, skill and behavior among the staffs. Those lead to safe and comfortable working environment. Training Needs Analysis (TNA) of OHS in PAU is important so have effective and efficient trainings. This study performed a TNA of OHS Training in PAU-UI. The assessment was done by analyzing the organization, task and personal competency. The type of training that is necessary for PAU employee are hazard communication, OHS Basic, ergonomics, occupational and health promotion, psychosocial hazards as well as hygiene and sanitation. This study generated OHS training matrix for the PAU-UI staffs."

"While Designing Tasks underpins this new title, the material has been thoroughly updated and includes four new chapters."