Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya target penerimaan pajak tahun 2015 dan tidak tercapainya target penerimaan dalam kurun lima tahun terakhir membuat Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan langkah-langkah pembaruan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2015. Salah satunya adalah dilakukannya pemisahan atas fungsi pelayanan dan pengawasan yang diberikan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengatasi dualisme peran yang dimiliki oleh Account Representative sehingga dapat lebih terkonsentrasi pada masing-masing perannya, baik dalam fungsi pelayanan maupun pengawasan dan oleh karenanya diharapkan untuk dapat mencapai kinerja penerimaan dan pelayanan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap kinerja pelayanan pajak sebelum dan sesudah pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan serta upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Penanaman Modal Asing Satu. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuisioner sebagai media penelitian serta analisis data menggunakan software SPSS 20.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi Wajib Pajak mengenai kinerja pelayanan pajak yang disampaikan oleh Account Representative sesudah pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu telah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pelayanan sebelum pemisahan fungsi. Berdasarkan hasil analisis Importance-Performance Analysis, dimensi pelayanan yang harus menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan adalah reliability, responsiveness, dan assurance.......The highly set tax revenue target in 2015 and the unachieved revenue target in the last five years have urged Directorate General of Taxes to conduct recent steps to achieve tax revenue target in 2015. One of them is the separation of service and supervision function of Supervising and Consulting Division to deal with Account Representative?s dualistic role in order to focus on each role either service or supervision in achieving greater revenue and service performance. The objective of this research is to empirically analyze taxpayer?s perception towards the performance of tax service before and after the separation of service and supervision function and the efforts that must be made in endeavor to increase service performance of Supervising and Consulting Division in KPP Penanaman Modal Asing Satu. This research is conducted using quantitative approach with questionnaire as research instrument and SPSS 20 software as tool for data analysis.The result of this research concludes that in general, taxpayer?s perception towards tax service performance conveyed by Account Representative after the separation of service and supervision function of Supervising and Consulting Division is more favorable than that of before the separation. The result of Importance-Performance Analysis concludes that reliability, responsiveness, and assurance are the service dimensions that need to be the focus of improvement."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.......Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah intervensi perilaku, yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak Badan WP di Indonesia meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT. Kajian ini menggunakan estimasi probit pada data panel penyampaian SPT WP di Kantor Pajak Madya di seluruh Indonesia dalam periode 2010-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa surat teguran memiliki dampak yang lebih positif untuk meningkatkan probabilitas penyampaian SPT bagi WP dengan status Pengusaha Kena Pajak PKP dibanding non-PKP. Berdasarkan domisili WP, surat teguran kepada WP di Jakarta menunjukkan efek yang lebih rendah daripada jika diberikan kepada WP di Sumatera, sementara pengaruh yang lebih positif ditunjukkan oleh surat teguran kepada WP di Jawa selain Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku Papua. Dilihat dari kategori usaha, hanya WP kategori Konstruksi yang menunjukkan dampak yang berbeda, yang secara signifikan kurang efektif daripada surat teguran yang diterbitkan untuk WP dalam kategori Pertanian. Secara keseluruhan, surat teguran yang memuat pesan pengenaan sanksi secara efektif mendorong perubahan perilaku WP menjadi lebih patuh dalam menyampaikan SPT untuk WP berstatus PKP, berdomisili selain di Jakarta, dan dalam kategori usaha selain Konstruksi.

---

This study aims to analyze whether the behavioral intervention, i.e., by sending tax reminder letters to the corporate taxpayers WP in Indonesia improves compliance in the filing of tax returns SPT . It uses probit estimation on the panel data of Corporate Taxpayer rsquo s filing of SPT at Medium Tax Office throughout Indonesia within 2010 2016. The estimation results indicate that reminder letters have more positive impacts to increase the probability of tax return filing for WP with the status of Taxable Entrepreneurs PKP than non PKP. Based on the domicile of WP, tax reminder letters to WP in Jakarta show lower effects than if they were given to WP in Sumatra, while a more positive influence is shown by letters to WP in Java other than Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi Maluku Papua. Regarding business category, only WP of the Construction category demonstrate different impact, which is significantly less effective than the letters issued to WP in the Agriculture category. Overall, tax reminder letters containing the message of the imposition of sanctions effectively encourage the change of WP 39 s behavior to be more compliant in filing SPT for WP status as PKP, located outside Jakarta, and in the categories other than Construction."