Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bagi Indonesia sektor migas masih sangat berperan terhadap penerimaan pemerintah. Hal tersebut nampak pada Tabel I peran penerimaan minyak dan gas terhadap penerimaan dalam negeri meningkat sejak tahun 1969 dari 27% menjadi 66% di tahun 1984/1985. Grafik 1 menggambarkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas (garis 4) adalah senantiasa berada dibawah pengeluaran rutin (garis 3). Ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas masih belum dapat menutupi pengeluaran rutin. Dengan demikian masalah peningkatan penerimaan non migas perlu memperoleh perhatian. Apalagi bila dilihat peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat besar, baik terhadap investasi domestik (Bambang Triyaso, 1984, 1985) maupun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi (Snyder, 1985). Sebenarnya masalahnya cukup serius mengingat bahwa peran pemerintah melalui anggaran masih sangat besar ini membawa pengaruh luas terhadap perekonomian, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengimbangi akibat penurunan harga minyak dan gas terhadap penerimaan pemerintah, sektor non migas harus ditingkatkan perannya. Pada kenyataannya peningkatan penghasilan sektor non migas ini, merupakan masalah yang pelik dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Tetapi menyangkut pula bidang-bidang lainnya, bahkan yang lebih khusus (sub-specialities) seperti kewiraswastaan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil dalam perpajakan perlu memperhatikan masalah yang kompleks dan dinamis tersebut. Dan ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran demikian pula dalam perencanaan. Karena tanpa budget perencanaan tidak dapat di implementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh: Naomi dan Wildavsky dan Khalid .
Didalam konteks budgeting dan planning akan ditelaah mengenai salah satu aspek dalam perpajakan. Yaitu yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menyangkut masalah administrasi perpajakan termasuk perangkat undang-undangnya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat wajib pajak, sistem pembukuan.

Abstrak :
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Perubahan dari Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai yang mengemban misi untuk mengubah sifat cumulative tax menjadi non cumulative tax. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menciptakan fundamental ekanomi yang kuat baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dalam hal perpajakan juga berdampak terhadap perilaku ekonomi yang dapat diamati dari sisi permintaan atau sisi penawaran. Penelitian ini membuat model persamaan simultan untuk mengetahui pengaruh PPN terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap makroekonomi dimana PPN sudah mengalami perubahan undang-undang sebanyak 2 kali yaitu Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Apakah keputusan pemerintah selama ini merubah Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan juga dilakukannya reformasi sebanyak 2 kali secara signifikan mampu mempengaruhi makroekonomi sesuai yang diharapkan?. Untuk melihat lebih jauh mengenai maksud tujuan penelitian digunakan persamaan simultan dengan menggunakan metode 2 SLS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa persamaan simultan dengan menggunakan model yang terdiri dari 9 variabel current endogenous, 11 variabel predetermined (6 variabel lag endogenous dan 5 variabel exogenous). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Produk Domestik Bruto, penerimaan PPN atau Pajak Penjualan, nilai tukar, suku bunga mulai tahun 1979 s.d 2003 sesuai dengan data yang tersedia dan memenuhi syarat untuk melakukan uji ekonometrik. Persamaan simultan dengan 2 SLS ternyata memberikan hasil bahwa penerimaan PPN mempengaruhi pengeluaran rutin pemerintah melalui variabel penerimaan dalam negeri dengan bantuan persamaan identitas penerimaan dalam negeri. Pengeluaran rutin pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel kontrol yang lain yaitu REF sebagai proksi perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai memberikan hasil bahwa REF mempunyai tanda yang benar dan berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Di lain pihak variabel dummy REF bertanda benar tetapi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat 5% namun berpengaruh signifikan pada tingkat 20% sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan untuk melakukan penegakan hukum dan transparansi dalam pelaksanaan peraturan pajak. Kebijakan PPN sebesar 10% tanpa adanya perubahan variabel eksogen lainnya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Namun apabila tingkat suku bunga berkurang 10%/ tahun, kenaikan PPN 10% tersebut dapat menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, kebijakan peningkatan PPN sebesar 25% dapat menambah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, implikasi kebijakan yang penting adalah kenaikan PPN yang moderat perlu menjadi pertimbangan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan didukung kebijakan peraturan perpajakan yang bagus dan diupayakan keselarasannya dengan pelaksanaan di lapangan.

Abstrak :
Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, maka peranan pemerintah sangat vital, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengemban terwujudnya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada tahun-tahun belakangan ini, pencapaian tujuan tersebut semakin tidak mudah karena adanya dua fenomena besar, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan dan globalisasi internasional. Yang pertama paling tidak potensial menghambat pencapaian kesejahteraan umum, bahkan secara nyata telah terbukti mereduksi kesejahteraan umum terutama dalam bentuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan yang kedua mewujud dalam bentuk persaingan babas antarbangsa, yang menuntut bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) saling berkompetisi. Persaingan tersebut, tidak dapat dihindari, menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, yang hanya mungkin terwujud jika dipersiapkan dengan baik dan berdedikasi serta disokong oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, sebagai antisipasi atas tantangan tersebut, perlu kiranya dipahami konsep dasar otonomi daerah, baik yang termaktub dalam UU nomor 5 Tahun 1974 maupun UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan good will bagi upaya pencapaian tujuan praktis pembangunan nasional tersebut. Dalam konteks otonomi dareh itu, Propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang minim sumber alam. Akan tetapi sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, di wilayah DKI Jakarta dapat digali sumber penerimaan daerah dari sektor pajak. Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Propinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Tingkat I yang memiliki 5 (lima) Wilayah Kotamadya (Kodya) yang bersifat administrasi.

Abstrak :
Pada tahun 80an hingga tahun 1986, penerimaan dalam negeri sangat tergantung pada sektor migas. Bahkan dalam tahun 1981/1982, penerimaan sektor migas mencapai 70,9% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dengan mulai berlangsungnya resesi dunia tahun 1979, yang efeknya mulai dirasakan Indonesia tahun 1982, merupakan sinyalemen bagi pemerintah Indonesia untuk mulai berkemas meninggalkan ketergantungannya terhadap penerimaan migas. Mulai tahun 1982/1983, penerimaan migas turun menjadi 65,95%, kemudian meningkat lagi menjadi 69,35%. Namun hingga tahun 1996/1997, penerimaan migas menunjukkan penurunan terus sampai mencapai 18,06%. Oleh karena perkembangan penerimaan migas mengindikasikan adanya ketidakpastian, maka penerimaan pajak dalam struktur penerimaan dalam negeri sejak tahun 1986/1987 terus diupayakan untuk lebih berperan karena penerimaan pajak akan lebih menjamin kestabilan bagi tersedianya somber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak ata Bumi dan Bangunan (BPHTB), Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Menurut Muhammad (1992:1), Tjakradiwirja (1993:217-223) dan Prasentiantono (1997:191), pajak merupakan perwujudan dari kemampuan sendiri membiayai kegiatan pembangunan dari seturuh komponen bangsa. Hai ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan dari faktor faktor eksternal. Dari perspektif ekonomi, kemandirian diartikan sebagai pengurangan ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan Iuar negeri, dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan penggaiian potensi yang ada. Sedangkan dari segi politik, kemandirian diartikan sebagai peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Abstrak :
The background of the study is based on revenue of Tax from Hotel and Restaurant sector as key supporter of successfulness of province revenue of DKI Jakarta. Although realization from year to year experience of improvement, but it is not yet optimized, especially because there is still potency of Hotel and Restaurant Tax in DKI Jakarta which not yet generated better along with growth of hotel business and restaurant. This Research objective is to explain relation between Tax Hotel and Restaurant with realization province revenue and formulate contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue. Quantitative Research method pursuant to data province revenue, Hotel and Restaurant Tax, occupancy rate, amount of domestic and foreign guests of year 1999-2003. Model analyze of this research is using correlation coefficient analyze which was then continued with process of regression by using three models. Conclusion from result of the research seen relationship which significant of Hotel and Restaurant Tax to realization province revenue. Policy of which can gone through to improve province revenue optimally strategy revenue of Hotel and Restaurant Tax is by improving Hotel and Restaurant Tax, because every improvement one million hotel Tax rupiah and restaurant will improve province revenue equal to 41,717 million IDR to duty earnings of area of DKI Jakarta. (Model 1), improving occupancy rate, because every improvement one unit of room occupancy mean to improve Hotel and Restaurant Tax equal to 243,985 million IDR. (Model 2), improving the amount of domestic guests, because every improvement one a thousand domestic guest of restaurant and hotel mean to improve province revenue equal to 83,844 million IDR province revenue. (Model 3). Formulation of contribution of Tax Hotel and Restaurant of DKI Jakarta in supporting realization province revenue through determination of policy priority scale. The main policy priority is to improve province revenue through Hotel and Restaurant Tax also earn through the make-up of domestic guest because domestic guest variable most influence province revenue, is then caught up by addition of rate occupancy. While foreign guest amount become lowest priority.

Abstrak :
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab serta dibutuhkan suatu kebijakan dalam perpajakan untuk memperoleh suatu pemungutan pajak yang berazaskan keadilan bagi semua pihak.

Kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan juga menyentuh industri sepatu di Indonesia. Industri sepatu di Indonesia yang pada saat sekarang ini mengalami pasang surut mempunyai perbedaan dengau industri pada umumnya, yailu banyak menerima jasa maklon dari perusahaan lain atau memberikan jasa maklon ke perusahaan lain. Untuk itu terdapat beberapa kebijakan perpajakan pada industri sepatu di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Ketentuan perpajakan pada induslri sepatu di Indonesia terdapat beberapa ketentuan khsusus disarnping ketentuan perpajakan pada umumnya seperti untuk jasa maklon. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon (Contract Manufacturing) adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dimana proses pengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi, bahan baku dan/atau/barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pihak pemakai jasa.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpuian bahwa PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT XYZ juga berkewajiban dalam memotong PPh1 Pasal 23 terhadap Jasa Pemeliharaan, Sewa, dan Jasa Maklon. Untuk jasa maklon perusahaan telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 15% x 40% = 6%. Untuk kegiatan usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak- anak dikenakan pajak dengan tarif efektif sebesar 2,1 %.

Alas dasar kesimpulan tersebut di atas maka disarankan Untuk mendorong industri Sepatu dalam negeri agar dapat hcrsaing dengan negara-negara lain maka dipcrlukan adanya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan untuk menunjang sektor industri sepatu maka ketentuan untuk jasa maklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anak agar diterapkan juga untuk kegiatan jasa maklon lainnya.

---

A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all witout reference to special benefits cortferred. As tax is the most viable source of revenue to comply with the country's increasing expenditure, it needs the support of the citizen as Tax Payer to fulfill their tax obligations according to the current and up dated tax regulations truthfully and in accountable manner. The support can be given by making the just and non-discriminatory tax policy for all parties

Tax policy , tax administration, and tax regulations also has their affects on the shoes industry in Indonesia. Nowadays shoes industry in Indonesia has been through a lot of ups and downs, and this particular industry has distinctiveness hom any other common industries, which is by taking and giving many contract manufacturing services to another company. For that purpose, there are some tax policies for shoes industry in Indonesia.

The research method that the writer used is qualitative descriptive method, with data collecting by documentation study and field research by interviewing the related parties.

There are some general regulation ; like contract manufacturing service, and particular regulation in lndortesia?s shoes lndustry. The term contract manufacturing deline here as all the rendering of a any kind of services in a finishing process of a particular object, whereas the process of the production is completed by the party who give that certain services, while the specification, raw materials and/or the in process product andfor the complementary material that will be processed selectively or entirely are provided by the user of the service.

Based on the previous discussion with the related parties, there is a conslucion that XYZ Company already perform and fulfill its tax obligation according to the current and up dated tax regulations. XYZ Company also has the responsibility to withhold Income Tax Article 23 about Maintaining Services, Rental Services, and Manufacturing Contract Service. For manufacturing contract services. the company already execute the witholding responsibility according to the appropriate regulation,which is I5 % x 40% = 60%. On the other hand, the international Contract Manufacturing Services in Children Toys Production Industry only charge the effective tax rate 2,1 %

Based on the conclusion above, therefore it is already become a need for an investement incentive, including tax incentive to support and reinforce the national shoes industry to compete with the' shoes industies in another country . To perform the fairness and justice standard and to support the shoes industry, therefore it is expected that the regulation that is applied in intemational contract manufacaturing service children toys production will also be applied in any other contract manufacturing service for any industry.

Abstrak :
Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasamya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 temyata belum berubah struktur organisasi yang Iebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan peruandang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian yang serius dan merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang tepat agar tax planning dapat berjafan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari tujuannya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Wajib Pajak Besar dan Sejauh mana pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Wajib Pajak Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran system administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan positif yang kuat dengan Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Nilai signifikansi memberikan arti bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya faktor lain diluar sistem administrasi perpajakan modern, yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, fiskus harus mencari faktor lain tersebut. Peran system administrasi perpajakan modern perdu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only hold in 1985 but also continued by ax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by tax Directorate general in 1985. 1994, 1997 and 200, in fact I has not been changed to make more simple of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees and enlarging procedure line. Pursuant to the above mentioned there is has a fixed a new system and organized in tax administrative modern system and how far the administration modern system influences tax planning taxpayer. It becomes a prime case in the research, which is being done by author. The goals of the research are to explain and elaborate on how far the tax administration modern system influences tax planning taxpayer. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis. From the analysis is known that measuring relation between the administration modem systems have positive relation to tax planning taxpayer. It is significant and it is means that relations two variable is significant. Applied the administration modem system give influences to tax planning taxpayer. Summary of the research is applied the administration modem system have a big advantage different. There is a have a split of a clearly function between services, controlling, audit, objection and education. It is can be see at applied the administration modern system given a enough contribution to tax planning taxpayer. Recommendation of the research is have the other factor out of the administration modern system can improve taxpayer compliances. Fiscal has to searches another factor. The administration modem system must be improved optimal without forget law enforcement aspect.

Abstrak :
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana hubungan (positif atau negatif) kewajiban rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan? (2) Sejauh mana efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan ? Pemilihan populasi adalah cluster sampling (sampling daerah) yaitu populasi penelitian ini adalah KPP Pademangan maka sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pademangan. Teknik pemilihan sampeI adalah menggunakan non-probability sampling dengan cara sampling kuota. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis dan studi kepustakaan, Metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui kuisioner. Efektifitas adalah kemampuan melakukan sesualu yang tepat. Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu apapun yang hendak melakukannya. Efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam usaha untuk mencapi tujuan atau sasarannya. Jadi, sebenarnya sasaran merupakan objek yang utama mengevaiuasi efektif atau tidak efektif suatu organisasi. Sasaran di sini diasumsikan mulai dari memperoleh sumber sampai kepada sasaran tujuan akhir yaitu interests. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek ourpul, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam Lembaran Negara dan ketentuan peraturan perpajakan dalam Berita Negara mengandung arti bahvwa masyarakat (wajib pajak) hares sadar dan aktif untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan wajib pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui pcraturannya. Tanggung jawab alas pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat (Wajib Pajak) sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketenruan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrumen cara wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan, peinenuhan kewajiban, dan kepatuhan m :sing-masing mempunyai skor fase pencapaian kondisi ideal yang rendah yaitu 53,6%, 44,96%, 42,4%, Instrumen penyuluhan pajak dan instrumen pelayanan pajak mempunyai skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari aparat pajak ternyata juga rendah yaitu 43,2% dan 59,33%. Skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari intrumen wajib pajak dan aparat pajak masih rendah. Rendahnya kondisi ideal yang diharapkan maka kondisi instrumen ini tidak dapat diharapkan untuk memberikan signifikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil perhitungan korelasi wajib pajak terhadap penerimaan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh (r) sebesar 0,928. Koefisien tersebut bernilai positif dan sangat mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan scarab, artinva peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak, sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak. Penghitungan t hitung variabeI wajib pajak pada hasil regresi yaitu sebesar 3,52 > t tabel pada tingkat kepercayaan 90% (a=0,1) yaitu sebesar 2,920. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan; (a) konstanta sebesar -1,099D+12 menyatakan bahwa jika tidak ada wajib pajak maka nilai penerimaan adalah -1.099D+12 (b) koefisien regresi X sebesar 194325728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 wajib pajak, wajib pajak akan meningkatkan nilai penerimaan sebesar 194325728 X atau Rp. 194.325.728. Persentase peningkatan penerimaan pajak basil estimasi perhitungan regresi program TSP dcngan persentase rata-rata peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana pada tabel 13, cukup jauh berbeda. Persentase basil estimasi perhitungan regresi adalah sebesar 28.46% dan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 34,61%, Akan tetapi, dari sisi jumlah realisasi penerimaan memiliki nilai lebih kecil dibanding nilai estimasi basil regeresi. Kinerja KPP Jakarta Pademangan tahun 2005 adalah kurang maksimal atau hanya sebesar 80,34% dari semua rencana. Akibatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 juga adalah 80% dari total rencana penerimaan, Kewajiban mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP pada saat mendirikan usaha adalah sarana untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Oleh karena itu, kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak yang efektif.

---

Main Problems of the research are (I) How is correlation (Positive or negative) of obligation in possessing tax payer registered number against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta ? (2) How efectivity of obligation in possessing tax payer registered number in establishing the company against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta? Population choosing is cluster sampling because the research population is Pademangan Jakarta therefore, sample of the research are institution of tax payer that existing in KPP Pademangan Jakarta. Sample selection technique by non-probability sampling by away of quote sampling. The research uses qualitative and quantitative method. Qualitative method by analysis descriptive approach covering theory analysis and bibliography study quantitative method by using simple correlation coefficient and simple limier regression. Primary data collecting technique by questionnaire. Electivity is a capability of doing thing properly. Target has been defined as a situation and condition which is going to be achieved by something that eager to do it, effectively could be mentioned as a degree of successfulness of policy implementation in the way of achieving the target. So, target is actually the main object in evaluating effective or not effective. The target here is assumed starting from getting sources to final destination, it is interest. Goal approach in effectively measurement by focusing attention to output aspect, by measuring successful in achieving output degree which is planned. Declaring of all tax regulation in official document of nation implicitly that society ( tax payer) must realize and active to know how or find out what is content or meaning of the determining rule of the tax regulation. If a mistake happened someday, whether by neglecting or intentional done by tax payer then there is no reason of not knowing the rule and regulation. Responsibilities tax implementation, as a reflection of obligation in tax sector is in society member (tax payer) themselves. The government in is this case as tax officers according to their function will responsible in doing development, research and supervise application tax payer based on rules underlying in rule and regulation of taxation. Instrument to know tax obligation by fulfilling obligation, and obedience which has phase score of each in getting ideal condition is low of 53, 6%, 4, 96%, 42, 4%. Tax counseling instrument and tax service instrument should be at ideal condition phase that is hoped by tax officer, but actuality the score is also low of 43, 2%, and 59, 33%. This low ideal condition of expectation, make the condition instrument could not be used to give significance of increasing tax revenue. Calculation result of tax payer correlation against revenue by correlation coefficient formula is got (r) 0,928. The coefficient is positive and absolute approaching to number I, thus it is summarized that a number of tax payer to tax revenue has a strong relation and direction, meaning, revenue increasing is altogether happened with a number of tax payer. Counting of t counting tax payer variable to regression result is 3,52 > t table at confidence degree of 90% ( =0,1) is 2,920, It shows tax payer influence significantly to tax revenue. Based on equal regression is summarized: (a) constanta -1,099D + 12 is meant ,if there is no tax payer then revenue value is -1.099 + 12 (b) coefficient regression X 194325728 is meant, each addition of 1 tax payer will increase revenue value of 194325728 X or Rp, 194.325.728. Increasing percentage of tax revenue as result counting estimation of TSP regression program with average percentage of increasing tax revenue realization as shown at table 13 is quite far different. Percentage result estimation of regression counting is 28, 46%and average percentage of tax revenue realization is 34, 61%. But, from side of total of revenue realization own a smaller value than estimation value of regression result. Work performance KPP Jakarta Pademangan in 2005 is less maximum or only 80,34% from the target, And the result to tax revenue in 2005 is also 80% from total of revenue planning. Obligation to register business to get NPWP at the time of establishing, is a medium of tax intensification and extensification. Therefore, this opportunity should be benefited as a medium of increasing tax revenue in more effective.

Abstrak :
Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.

The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.

For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.

The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.

Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.

Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field.

Abstrak :
Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan. Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. ......The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on. Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system. The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well.