Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan karena melihat perkembangan TV lokal di Indonesia. Penelitian ini berawal dari Teori Normative media, khususnya teori tanggung jawab sosial. Dimana inti pemikirannya adalah: Siapa saja yang menikmati kebebasan juga memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat. Di mana dalam teori normatif media, dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : Kebebasan media, berarti bahwa media harus babas dari tekanan pemerintah atau kepentingan-kepentingan kekuasaan lainnya. Pluralitas kepemilikan, berarti menentang konsentrasi kepemilikan dan monopoli kontrol apakah pada negara atau industri media swasta. Dengan kata lain, prinsipnya bahwa sistem media tidak harus didominasi oleh sejumlah kepentingan pengontrol dan masyarakat mempunyai akses sebagai pengirim dan penerima media yang merefleksikan gagasan-gagasan mereka dan memenuhi kepentingan-kepentingan dan keperluannya. Keragaman Informasi, pendapat dan Kandungan Budaya. Hal ini berarti bahwa, media harus menggambarkan rangkaian hasil yang merefleksikan keragaman masyarakat, khususnya dalam dimensi-dimensi wilayah, pokitik, agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Media harus terbuka untuk gagasan-gagasan dan gerakan baru serta memberikan akses yang kayak untuk kaum minoritas.Pangkal keruwetan lahirnya tayangan televisi yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya lokal, sesungguhnya berawal dari konsep siaran televisi nasional. Pada era otonomi daerah, peran media massa makin urgen. Salah satu upaya yang harus dilakukan demi suksesnya otonomi daerah adalah mengoptimalkan peran institusi lokal nonpemerintah, seperti media massa. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme, pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui konstruksi yang dalam kaca mata BMS TV dibentuk secara sosial. Konstruksi pengetahuan ini termasuk didalamnya pengetahuan terhadap realitas. Proses memahami yang dilakukan tidak secara otomatis dipandu oleh kekuatan-kekuatan alamiah manusia, tetapi dari kerjasama dan upaya aktif melalui hubungan antar manusia. Dari sini, penelitian yang dilakukan tidak bisa mengabaikan faktor dasar historikal dan kultural dari berbagai bentuk konstruksi dunia.Penelitian ini mengambil kasus di BMS TV, televisi lokal yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana jangkauannya meliputi se-eks Karsidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara) bahkan menjangkau Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memproduksi program acara di BMS TV dan untuk mengetahui apakah program yang diproduksi BMS TV telah mencerminkan/menggambarkan usaha pelestarian budaya lokalBerdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, pertimbangan yang digunakan oleh BMS TV sehingga suatu acara/tayangan dianggap layak untuk disampaikan kepada khalayak adalah mengandung unsur berita, sesuai dengan kode etik, tidak mengandung SARA. Dalam proses produksi ini baik komisaris maupun direksi tidak mempengaruhi terhadap diambilnya keputusan bahwa acara/tayangan tersebut akan ditayangkan atau tidak. Komisaris maupun direksi hanya memberi pengarahan namun tidak mengintervensi.Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab BMS TV dalam melestarikan budaya lokal, menurut pengamatan peneliti BMS TV sudah memproduksi acara-acara lokal, walaupun belum bisa dikatakan banyak, karena baru 30 persen tayangan lokal yang dimiliki BMS TV. Walaupun sudah memiliki tayangan lokal, namun penggunaan bahasa ibu (bahasa panginyongan) belum digunakan secara optimal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan citra yang ingin diangkat oleh BMS TV adalah mengangkat bahasa panginyongan yang sudah hampir hilang. Hal ini terjadi karena, bahasa panginyongan yang ingin diangkat belum disiarkan dengan porsi yang lebih banyak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengetahuan dari SDM yang ada tentang bahasa panginyongan itu sendiri. Implikasi Teoritis dari penelitian ini, yaitu bahwa televisi sebagai salah satu media massa yang memiliki penetrasi yang besar dalam rangka penyeragaman budaya."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah imperialisme media dalam dinamika televisinasional Indonesia -Trans TV- khususnya, Metalui teori hegemoninya Gramscidianalisa bagaimana TV dapat berfungsi sebagai resistensi hegemoni dalammenghadapi imperialisme media yang masuk melalui program TV asing.Pengembangan identitas budaya merupakan salah satu srrategi yang diterapkanpada stasiun teievisi nasional Trans TV, Menggunakan pendekatan studi kasusdengan teknik pengumpulan data in depth interview dan observasi. Analisa datasecara ilustratif naratif setelah melalui tahap pengkategorian data. HasH penelitianmenunjukkan bahwa Trans TV sebagai stasiun televisi late comertnengembangkan produksi program secara in house (90%) denganmengedepankan identitas budaya lokal. Namun hal tersebut belum bisa dikatakanmengcounter hegemoni, karena Trans TV sejak awal siaran sampai sekarangmasih tetap menayangkan program impor dalam Biaskop Trans TV. Faktorlainnya, sebagai televisi komersial Trans TV di samping mengemban tugasmemberikan edukasi kepada masyarakat. di sisi lain tetap mengembangkanbisnisnya yang sudah barang tentu semakin melanggengkan ideologi kapitalisme.

---

AbstractThe focus of this study Is media imperialism within the dynamic of(Indonesian national television especially Trans TV. With Gramsci's theoryhegemony i1 will be investigated how television could function an agent ofcounter hegemony against media imperialism that infiltrated television through itsimported programs. To Develop of cultural identity is a strategy that has beenpracticed by Trans TV. This research is a qualitative research that uses datacollecting technics are in depth interview and observation. The analysis of datacollected were conducted through categorization and coding which was latersystematically written imo illustrative narrative. The research findings show thatTrans TV as a late comer among all national televisions has developed an in houseproduction straightly (90%), with priority on local cultural identity. But it isdifficult to agree that such an action is a counter hegemony against importedprogram particularly since Trans TV is still displaying imported movies through aspecial program called Bioskop Trans TV. Another is the role of Trans TV as acommercial television. so besides its function to provide educational programs forthe society, it must also pay attention to the development of its business corewhich with inevitably sustain the so called capitalism ideology."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai pengaturanpenyelenggaraan penyiaran televisi yang berkaitan dengan siaran yang bermuatanunsur cabul. Kedua mengenai kondisi penyelenggaraan penyiaran yang ditinjaudari perspektif perlindungan anak. Ketiga mengenai kendala-kendala dalam upayaperlindungan anak terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul.Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitianlapangan ditujukan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlakudan penerapannya di bidang penyiaran televisi dalam rangka perlindungan anak.Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan laranganterhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul yang dibuat oleh Pemerintahdan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu juga disertakan analisisterhadap peraturan yang dibuat oleh internal lembaga penyiaran dan jugaperaturan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya peraturan-peraturantersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Sedangkan penerapanhukum yang dimaksud ditinjau dari data KPI yang menggambarkan kepatuhanlembaga penyiaran terhadap hukum yang berlaku. Dari paparan tersebut kemudiandapat ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan anak besertasolusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

ABSTRACTThis writing mainly discusses about three problems. The first is a matter regardingto regulation towards television programs containing obscene materials. Secondly,implementation of television broadcasting considered from child protection?sperspective. The third is obstacles to protect children from television programscontaining obscene materials. By using literature research method combined withfield research method, this writing aims to explain applied law and itsimplementation toward television broadcasting sector in the child protectionperspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to anyobscene materials in television broadcasting and made by government andIndonesian Broadcasting Committee (KPI). Moreover, related internal rules oftelevision station and regulations from other countries are provided as anassessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of childprotection. On the other hand, the implementation is by KPI?s data showing hasthe television station complied with the regulations or not. Then, from theexplanation, the obstacles to protect children from television program containingobscene materials and its solution can be found."