Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi terutama dalam perpindahan informasi mempengaruhi banyak hal salah satunya dalam perlindungan informasi rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana regulasi terkait perlindungan Rahasia dagang yang ada di Indonesia, serta mencoba melihat ilustrasi yuridis yang terdapat dalam pengaturan hukum dagang. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu para penulis dan penyunting beberapa perusahaan penerbitan di Indonesia. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian bahwa regulasi terkait Rahasia Dagang dalam Undang-undang no 30 tahun 2000, belum efektif untuk melindungi hak pemilik rahasia dagang dalam masalah spionase perusahaan. Diperlukan beberapa pengaturan lain terutama mengenai sanksi,sifat delik aduan untuk membuat pelaksanaaan Rahasia Dagang terkait spionase perusahaan berjalan dengan lebih efektif.

---

ABSTRACTAs the technology development is growing specially when the information is getting easier to known, is influencing a lot of things specifically in trade secret protection in corporation. Purpose of this writing is to see Trade Secret regulation in Indonesia and to look law illustration in trade secret protection from other country. . The type of research is normative juridical, where a legal research is done by examining library materials or mere secondary data by running the two stages of the research, the research literature and assisted with field research. The primary data is obtained through the collection of material from several sources, namely by interviewing the authors and editors of several publishing companies in Indonesia. These data are then processed and analyzed using qualitatively normative method that analyzes the data obtained qualitatively to find clarity over the issue. In conclusion, this study found that the regulations designed to protect Trade Secret, namely Law no 31 of 2000 of Trade Secret is not effective to protect the owner of Trade secret. More regulation need to made so the protection of trade secret specially in corporate espionage to get effective."

"ABSTRAKPerusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaannya dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut sepanjang tidak melanggar hak dasar pekerja tentu diperbolehkan. Contohnya adalah dengan membuat perjanjian kerahasiaan informasi secara tertulis guna mengikat calon pekerjanya agar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, apabila perusahaan membuat perjanjian larangan bekerja di perusahaan lain yang sejenis atau larangan melakukan sesuatu hal yang akan menyaingi usaha bekas perusahaannya dalam jangka waktu. Perjanjian larangan tersebut biasa disebut dengan perjanjian kerja persaingan. Masyarakat umum tidak banyak menyadari bahwa sebetulnya perjanjian kerja persaingan melanggar hak dasar seseorang untuk memilih tempat bekerja. Padahal hak kebebasan untuk memilih tempat bekerja tersebut telah dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada penulisan ini, penulis mengambil contoh kasus perjanjian kerahasiaan PT. Biggy Cemerlang yang sebetulnya salah satu klausul perjanjian kerahasiaan tersebut isinya adalah perjanjian kerja persaingan. Seharusnya hakim lebih cermat dalam memutus perkara yang terjadi pada mantan pekerja PT. Biggy Cemerlang, Hartoko, bahwa klausul perjanjian kerja persaingan adalah batal demi hukum. Akan tetapi putusan hakim menyatakan bahwa Hartoko melanggar klausul perjanjian kerja persaingan tersebut yang ia tanda tangani sendiri dengan PT. Biggy Cemerlang. Pada penelitian ini, penulis berfokus menganalisa keabsahan klausul larangan bekerja di perusahaan pesaing terkait perlindungan rahasia dagang dengan mengambil contoh pada klausul perjanjian kerahasiaan PT. Biggy Cemerlang.

---

ABSTRACTThe company is obliged to maintain the secrecy of its information by doing several methods. As long as does not breaks the basic rights of workers. For example, by making undisclosure agreement to make labours keep the confidential information in their companies. But there will be problems, if a company making the rules, example other companies which are similar or the rule which is arrange former labour to work in competitor companies for several period of time. The covenant of that rule is called as non compete agreement. Peoples does not realize that actually their non compete agreement breaks their basic rights of a person to choose a place work. The rights of freedom to choose the place to work have been guaranteed by 1945 constitution of the republic of indonesia (UUD 1945), the act number 39/1999 about human rights, and act number 13/2003 about manpower. At this point, the writer will take the case of the secrecy of PT. Biggy Cemerlang which is one of the secrecy clause of the contents are non compete agreement. In that case, the judge should be more carefully to punish the case that is happened to former workers PT. Biggy Cemerlang, Hartoko, that clause their non compete agreement. But the judges punish said Hartoko has been break the labor agreement clause which is he signed with PT. Biggy Cemerlang. In this research, writer focused to analyze the validity of the clause regarding to the protection of working in one competitor company trade secret by taking the example of the secrecy clause of agreement on PT. Biggy Cemerlang."

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization), secara hukumIndonesia telah terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas kekayaan. Intelektual dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Salah satu lampiran dari Persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) disingkat TRIPs, yang merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI}. HAKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Disain Industri, Paten, Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor, Perlindungan mengenai Undisclosed Information, dan Pengawasan Terhadap Praktek yang Membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi.Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip ?full compliance" terhadap konvensi-konvensi HAKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal. Keterkaitan TRIPs yang erat dengan perdagangan intemasional, maka TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mengenai mekanisme penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau cross-retaliation. "

"Memenangkan persaingan usaha adalah keingingan setiap pengusaha. Memiliki dan menjaga Rahasia Dagang adalah salah satu cara memenangkan persaingan dan bertahan dalam persaingan di dunia usaha. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang lahir karena tuntutan WTO (World Trade Organization) yang mencakup TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Rights - Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) untuk melindungi Rahasia Dagang dalam aktivitas perdagangan internasional. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana membuktikan sebuah informasi adalah Rahasia Dagang yang memenuhi unsur tidak diketahui umum, bernilai ekonomi, dan dijaga sebagaimana layaknya, dalam perkara pidana berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000; bagaimana nilai dan kekuatan pembuktian perjanjian kerja sebagai alat bukti dalam perkara pidana pelanggaran rahasia dagang; dan bagaimana membuktikan bahwa perjanjian kerja yang merupakan wilayah perdata dapat dituntut pelanggarannya sebagai pelanggaran tindak pidana. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Rahasia Dagang tanpa membuktikan adanya Rahasia Dagang, adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Rahasia Dagang harus dibuktikan semua unsurnya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, tidak dapat hanya dengan mendengarkan keterangan ahli mengindentifikasi melalui sebuah alat bukti surat. Pembuktian pelanggaran Rahasia Dagang memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat diperlengkapi dengan referensi yang up to date maupun dengan ahli yang kompeten dan berkualitas. Hukuman pidana juga hendaknya menjadi ultimum remidium.

---

Winning business competition is what every the objective of every business person. Owning and guarding Trade Secret is one of the ways to win and survive the competition in the business world. The Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secret which regulate and protect Trade Secret’s right came as a result of the WTO’s (World Trade Organization) demands, which include TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Rights), in order to protect Trade Secret on international trade activities. One of the aims of the law is to ensure both owner and holder of Trade Secret, its law security. This research tries to answer the question of how to prove an information is Trade Secret, which fulfill element unknown to public, have economic value and preserve the way it should be, at a criminal trial based on Law No. 30 of 2000; how value and the power of working contract vindication as evidence on a criminal trial of trade secret’s violation; and how to prove a working contract, which is not under the civil law, and therefore, its violation can not be charged as a violation of criminal act. The objective of criminal litigation is to find a concrete truth, therefore; it is deviating to give a verdict towards Trade Secret’s criminal act without proving the existence of Trade Secret. Every element in Trade Secret should be able to be proven according to Article 3 Law No. 30 of 2000, it is not sufficient to just hearing expert perform an identification through a documentary of evidence. Proving Trade Secret violation acquires special knowledge. Judge can be equipped with up to date references or competent and qualified experts. Criminal punishment should also be an ultimatum remidium."

"Penelitian ini membahas keterkaitan perjanjian kerja persaingan (covenant not to compete) dan pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus antara PT. Biggy Cemerlang dengan mantan pegawainya, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan pegawai tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang yaitu mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif, penulis berusaha menjelaskan bahwa dengan dilanggarnya covenant not to compete tidak berarti terjadi tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pidana yang terjadi dalam kasus adalah tidak tepat.

---

This research discuss about the relation of covenant not to compete and trade secrets infringement through case study between PT. Biggy Cemerlang with their former employee, whereas the public attorney prosecuting their former employee with the infringement of Trade Secret Law Article 17 point (1) jo Article 13: breach written obligation to keep the trade secrets. Through normative juridical research by doing descriptive analysis, author tries to explain that the infidelity of covenant not to compete did not indicate that the trade secret crimes had happened. Therefore, the dispute settlements through criminal procedure in this case is not appropriate."

"Klausul non-kompetisi adalah ketentuan yang umum dimasukkan dalam kontrak kerja untuk melindungi rahasia dagang dan informasi bisnis sensitive perusahaan dengan membatasi mantan karyawan untuk bekerja di perusahaan pesaing. Penelitian i`ni bertujuan untuk mengkaji efektivitas klausul non-kompetisi sebagai langkah hukum untuk melindungi rahasia dagang di Indonesia, dengan membandingkannya dengan pendekatan China yang lebih terstruktur. Sementara Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai klausul non-kompetisi, yang dapat menimbulkan konflik dengan hak konstitusional seperti hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, China memiliki kerangka hukum yang jelas. Pendekatan China, khususnya di bawah Undang-Undang Kontrak Kerja, menetapkan pedoman yang jelas untuk klausul non-kompetisi, termasuk durasi yang wajar, ruang lingkup geografis yang terbatas, dan kompensasi untuk karyawan, memastikan keseimbangan antara perlindungan bagi perusahaan dan hak karyawan untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis hukum ketenagakerjaan Indonesia dan membandingkannya dengan peraturan di China. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengeksplorasi aspek teoretis klausul non-kompetisi dalam melindungi rahasia dagang dan hak fundamental karyawan. Selain itu, studi kasus dari Indonesia dan China memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana klausul non-kompetisi ditegakkan di masing-masing yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia mengenai klausul non-kompetisi masih ambigu, yang dapat menyebabkan penegakan yang tidak konsisten dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak karyawan. Sebaliknya, regulasi China yang terstruktur menawarkan pedoman yang lebih jelas, mempromosikan keadilan dan kepastian hukum.

---

Non-compete clauses are provisions commonly included in employment contracts to protect employers' trade secrets and sensitive business information by restricting former employees from working for competitors. This research aims to examine the effectiveness of non-compete clauses as a legal measure for protecting trade secrets in Indonesia, comparing it to China’s more structured approach. While Indonesia lacks clear regulations governing non-compete clauses, leading to potential conflicts with constitutional rights such as the right to freely choose employment, China has a well-defined legal framework. The Chinese approach, particularly under the Labor Contract Law, sets out clear guidelines for non-compete clauses, including reasonable durations, limited geographical scope, and compensation for employees, ensuring a balance between employer protection and employees’ right to work. The research employs a normative juridical methodology, using a statute approach to analyse Indonesian labor laws and comparing them with China’s regulations. A conceptual approach is also used to explore the theoretical aspects of non-compete clauses in protecting trade secrets and employees' fundamental rights. Additionally, case studies from both Indonesia and China provide practical insights into how non-compete clauses are enforced in each jurisdiction. The research concludes that Indonesia’s legal framework for non-compete clauses remains ambiguous, which may lead to inconsistent enforcement and potential violations of employees' rights. In contrast, China’s structured regulation offers clearer guidelines, promoting fairness and legal certainty."

"Globalisasi atau pasar bebas terjadi paling lambatsebelum tahun 2020. Pasar yang sangat potensial ini akanmemungkinkan usaha restoran berkembang dengan pesat.Kemampuan pelaku usaha dalam bersaing akan tergantung padamekanisme pasar bebas. Untuk melihat sejauh mana kesiapanpara pelaku usaha nasional dan efektivitas dari rahasiadagang, Penulis mengadakan penelitian pada beberapa restoran.Antara lain, tiga rumah makan Padang di Jakarta (RestoranNatrabu, Simpang Raya serta Sari Bundo) dan satu restoran fastfood yang masuk ke Indonesia dengan sistem waralaba,Kentucky Fried Chicken. Dalam penelitian yang menggunakanmetode empiris dengan analisa kualitatif, Penulis menemukanfaktor-faktor penghambat sosialisasi rahasia dagang padarestoran Padang yakni, kurangnya pengetahuan pelaku usahabahwa resep masakan adalah bagian dari rahasia dagang yangdilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang RahasiaDagang, adanya kepercayaan dalam diri pelaku usaha restoranPadang bahwa rasa dan mutu makanan Padang tergantung darijuru masaknya, ikatan kekeluargaan yang kuat pada masyarakatSumatera Barat dan azas keterbukaan yang dianut. Faktor-faktortersebut menyebabkan pelaku usaha restoran Padang kurangmenganggap penting upaya melindungi kerahasiaan resep masakan.Padahal rahasia dagang yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, memilikiperanan besar untuk membantu mengembangkan dan memperluasusaha dengan sistem waralaba. Kemampuan rahasia dagang sebagaikunci sukses usaha clapat dilihat dengan jelas pada restoranKentucky Fried Chicken, yang merupakan restoran fast foodnomor satu di dunia. Strategi yuridis ini akan lebih efektifjika perjanjian waralaba yang memberikan hak untukmemanfaatkan rahasia dagang kepada penerimanya, dikukuhkankedalam akta otentik. Dengan begitu, para pelaku restoranPadang akan lebih mudah untuk melakukan penetrasi pasar dalamdan luar negeri."