Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption.

Abstrak :
Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA.

Abstrak :
ABSTRAK
Recently, trade liberalization issue particularly in agriculture sector has become the main issue in Doha Development Agenda-WTO. Trade liberalization in agriculture sector affected trade flow of primary agriculture products in global market particularly from developing countries to developed countries. This study analyzes the impact of trade liberalization in agriculture sector on macro and economic sectors of Indonesia, using general equilibrium economic model approach by employing GTAP model. It uses the data from the GTAP Version7. The main results show that trade liberalization in agriculture sector benefited developed countries such as the United States of America, Rusia, and European Union. On the other hand, some developing countries such as Pakistan, Bangladesh, and Indonesia were negatively affected. Furthermore, trade liberalization in agriculture sector reduced output of agriculture sector in Indonesia. Nevertheless, the output of manufacturing sector increased because of reallocation of input factor from agriculture to manufacturing.

Abstrak :
Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sejalan dengan hipotesis export-led growth (ELG). Penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I 2001 sampai dengan kuartal IV 2015. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta ekspor dan analisis kuantitatif metode Error Correction Model (ECM) dalam menganalisis efek jangka panjang dan jangka pendek dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode penelitian, data yang ada menunjukkan bahwa ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sama-sama mengalami peningkatan. Hasil regresi ECM menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis bahwa ELG berlaku untuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem administrasi ekspor, peningkatan riset dan pengembangan produk Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, stabilitas nilai tukar dan perluasan pasar non tradisional, termasuk perbaikan struktur ekspor komoditas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat.

Abstrak :
This article explains the main competition rules in European Community in general. The basic norm of competition rule in European Community (EC) is determined in article 3 (g) EC Treaty. Article 3 (g) provide that "the institution of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted". To ensure workable competition in EC were set out in article 81 and 82 EC Treaty the Competition rule. Article 81 (1) prohibits as incompatible with common market, collusion between undertakings that may affect trade member states and has the object or effect of restricting competition within the common market. But not all agreements that perceptibly restrict competition and may effect inter-state trade are prohibited. Some forms of collaboration restrictive of competition may have beneficial effects and are capable exemption by the Commission. By virtue of article 81 (3) the prohibition in article 81 (1) may be declared inapplicable to any agreements or category of agreements provided that they have certain characteristics. This article will elaborate the prohibition of article 81 (1) and the exemption of article 81 (3) and as well the abuse of dominant position of article 82 EC Treaty.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama 20 tahun terakhir, dunia telah melihat proliferasi Perjanjian Perdagangan Bebas Regional. Beberapa ekonom Indonesia mengkritik efek negatif dari pola pikir "neo-liberal" ini, justru mereka mempromosikan langkah-langkah perlindungan untuk membela industri dalam negeri. Setiap warga negara harus menjadi patriot dan nasionalis, dan tidak menjadi hamba kekuatan ekonomi asing yang besar. Namun, sebagian besar ekonom condong pada ide perdagangan bebas, karena dapat membawa kemakmuran bagi rakyat melalui keuntungan dari perdagangan. Ekonom ini juga nasionalis. Namun, kontroversi antara perdagangan bebas dan proteksionisme memiliki sejarah panjang, sejak zaman Merkantilisme dan Adam Smith. Penulis makalah ini menemukan bahwa asal kontroversi ini adalah kesalahpahaman dari istilah "perdagangan bebas". Dalam prakteknya "perdagangan bebas" berarti liberalisasi sampai titik tertentu, karena dalam setiap perjanjian perdagangan bebas ada ketentuan tentang mekanisme pertahanan perdagangan. Ada satu contoh dari perdagangan bebas yang nyata, di mana tidak ada batas ekonomi antar negara, di mana ada penyatuan ekonomi dan moneter (Euro), dan itu yaitu Uni Eropa. Artikel ini diakhiri dengan bab tentang Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
The increases in cross-border trade has resulted in more companies with assets, business, and presence in multiple jurisdiction. When any of these companies face debt restructuring or insolvency, it confronts a myriad of complex issues in coordinating rescue proposals or winding up the businesses across jurisdictions. Prior to the 1997 economic crisis, insolvency laws in most state economies were generally out of date and irrelevant to the modern commercial needs, particulary the cross-border insolvency matters that has not been well regulated. ASEAN has initiated an integrated economy regional by launching an ASEAN Economic Community on late 2015. It aimed to establish a deeply integrated and highly cohesive ASEAN economy that would support sustained high economic growth and resilience in the face of global economic shocks and volatilities within ASEAN members. Unfortunately, ASEAN member has not prepared a regulation regarding cross-border insolvency matters which could restrains its aim to establish a fully integrated economy regional. Each state members has its own national insolvency laws and proceedings, but none have the schemes that could surpassed the national borders and simplified the procedures. The aspects of cross-border insolvency from both the International law and domestic law of Indonesia is already prepared to deal with foreign proceedings. Both could be adjusted to establish a cross-border regulation in ASEAN. Hence, there should be an in-depth harmonization of cross-border insolvency should be another priority upon ASEAN Economic Community to achieve a fully-integrated economy in ASEAN.

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perubahan struktur industri berorientasi ekspor dan menganalisis sumber perubahan output industri pengolahan berorientasi ekspor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kebijakan industrialisasi di Indonesia sudah dilakukan sejak 1966. Kebijakan tersebut dapat dibedakan dalam tiga tahap. Tahap pertama: 1965-1975, kebijakan industrialisasi pada periode ini bercirikan strategi substitusi Impor dan liberalisasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tahap kedua: 1975-1981, kebijakan industrialisasi pada tahap ini masih berciri strategi substitusi impor disertai dengan tindakan pemerintah melakukan proteksi dan subsidi terhadap modal domestik dan investasi asing Iangsung. Upaya ini dilakukan untuk peningkatan ekspor non migas. Hasil dari kebijakan industrialisasi dalam dua tahap tersebut adalah pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi. Tahap ketiga dimulai pada tahun 1982 sampai 1997. Pada tahap ini, dengan Iatar belakang harga minyak dunia yang jatuh dan resesi ekonomi internasional, kebijakan yang diterapkan adalah industrialisasi berorientasi ekspor. Dari periode 1966-1997 telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang sangat substansial, pola perdagangan dan formasi - industri. Semua perubahan ini juga menyebabkan pola perdagangan Indonesia dan kebijakan industrialisasi. Mulai dari strategi substitusi impor, proteksi sektor pertanian pada 197O-an hingga Iiberalisasi perdagangan dan keuangan pada tahun 1980. Kegiatan perdagangan nasional menjadi komponen yang penting bagi perekonomian Indonesia. Proses industrialisasi berlangsung cepat dari industri pengolahan yang menghasilkan niiai tambah yang rendah ke nilai tambah yang tinggi dan dari industri primer ke industri padat tenaga kerja dan padat modal. Dengan menggunakan metode dekomposisi faktor perubahan output, dapat dievaluasi faktor apa saja yang dominan kontribusinya terhadap perubahan output. Dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan output sektor industri pengolahan tersebut. Dengan memanfaatkan kelebihan karakteristik Tabel Input Output, metode dekomposisi faktor perubahan output akan memberikan penjelasan secara kuantitatif sumber-sumber perubahan output dari sisi permintaan. Hasil yang diperoleh rnenunjukkan bahwa faktor ekspansi ekspor merupakan sumber yang dominan kontribusinya terhadap perubahan output. Sementara itu ekspansi permintaan domestik yang terdiri dari konsumsi dan investasi menjadi faktor yang memberi kontribusi negatif terhadap perubahan dan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ekspor furniture Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2006. penelitian ini bermaksud menguji pengaruh variabel pendapatan uni eropa, harga relatif serta liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Kebijakan liberalisasi perdagangan diukur dengan indikator bea masuk Uni Eropa untuk produk furniture. Slain untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi perdagangan furniture Indonesia negara-negara Uni Eopa,penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran posisis komoditi furnituremlalui indeks spesialisasi oerdagangan berdasarkan produk. Indeks tersebut dapat menggambarkan teori Life Cycle Product, yaitu gambaran komoditi berada pada tahap substitusi impor, tahap perluasan ekspor, tahap pematangan ataupun berada pada tahap mengalami kejenuhan. Hasil uji kointegrasi dan model koreksi kesalahan menunjukan bahwa pada jangka panjang liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekspor furniture Indonesia. Dalam jangka pendek, faktor harga sangat mempengaruhi ekspor furniture Indonesia, Nilai error correction term ekspor menunjukan speed of adjustment, yaitu kecepatan kembali ke kondisi keseimbangan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: perlu adanya kebijakan industri nasional yang difokuskan pada ekspansi ekspor dengan cara diversifikasi produk dan pasar serta melakukan negosiasi perdagangan dengan memfokuskan pada pembukaan akses pasar dan penurunan tarif ekskalasi.