Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa faktor terhadap keefektifan transfer pelatihan pada pelaksanaan pekerjaan. Faktor tersebut adalah desain transfer, self efficacy, retensi pelatihan, performance feedback dan dukungan supervisor. Penelitian dilaksanakan untuk meneliti responden yang telah mengikuti pelatihan asesor kemampuan badan usaha yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasionalyang berdomisili di seluruh Indonesia. Analisis yang digunakan menggunakan multiple-regression analysis yang hasilnya menunjukan desain transfer dan self efficacy memiliki pengaruh signifikan terhadap keefektian transfer pelatihan. Sedangkan retensi pelatihan, performance feedback dan dukungan supervisor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pelatihan.

---

This study aims to gain insight into some of the factors that determine the transfer of training to the work context.that factors included transfer design, self efficacy, training retention, performance feedback and supervisor support. Respondents this study were people who have completed the training of Asesor Kemampuan Badan Usaha that organized by National Construction Services Development Board. Hierarchical regression analysis was performed and the results showed that transfer design and self efficacy significantly predicted transfer of training, other factors, training retention, performance feedback and supervisor support had no significant effect on transfer of training effectiveness."

"Indonesia telah mengadopsi Aksi BEPS Nomor 13 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang berlaku sejak 30 Desember 2016. Kewajiban pembuatan TP Doc sesuai PMK-213/2016 untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman internasional. Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik dengan tidak adanya perbedaan tarif, tetap diwajibkan untuk membuat TP Doc sesuai PMK-213/2016. Pemberlakuan threshold kewajiban pembuatan TP Doc dalam PMK-213 dengan batasan nominal tertentu, tidak memilah dengan jelas terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik yang sesungguhnya tidak memiliki risiko dan/atau memiliki risiko. Selain itu, pelaksanaan kewajiban TP Doc di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan pembuatan TP Doc dapat membantu Wajib Pajak sebagai bahan argumentasi dalam rangka pembuktian dan untuk mempertahankan kewajaran dan/atau kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Sedangkan, pelaksanaan pembuatan TP Doc memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pembuatan TP Doc akan menambah cost compliance Wajib Pajak. Kedua, mekanisme corresponding adjustment yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan double tax secara ekonomi, sehingga merugikan Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi domestik.

---

Indonesia has adopted BEPS Action Number 13 into Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.03/2016 which has been in effect since December 30, 2016. The obligation to make a TP Doc according to PMK-213/2016 for taxpayers who only has domestik related party transactions in Indonesia has not fully complied with international norms. Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions with no difference in tariffs are still required to make a TP Doc in accordance with PMK-213/2016. The application of the mandatory threshold for making TP Doc in PMK-213 with a certain nominal limit does not clearly distinguish Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions which actually have no risk and/or have risk. Other than that, application of the TP Doc obligation in Indonesia has advantages and disadvantages, especially for taxpayers who only have domestik related party transactions. The advantages of making a TP Doc can help taxpayers as argumentation material in the context of proof and to maintain Arm's Length Principle. Meanwhile, the implementation of making TP Doc has several shortcomings. First, the creation of a TP Doc will increase taxpayer compliance costs. Second, the corresponding adjustmentt mechanism, which has not been fully implemented in tax audits, can lead to double taxation economically, thus harming taxpayers who only have domestik transactions."