Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang perhubungan, khususnya angkutan ekonomi (publik), seperti bis kota dan angkutan kecil lainnya dan angkutan non ekonomi, seperti Bus AC dan Taksi. Khusus angkutan taksi, pengaturan yang berlebihan dapat dikatakan sebagai intervensi pasar, karena angkutan taksi ini mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan angkutan lainnya dan lebih bersifat individual, sehingga konsumen akan bersedia membayar apabila tingkat pelayanannya sesuai dengan harapan. Melihat semangat dari Undang-undang tersebut diatas yang lebih berat kepada kepentingan konsumen tentu akan sangat menguntungkan apabila kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada angkutan taksi lebih berorientasi pasar, seperti penentuan tarif. Penentuan tarif untuk angkutan non ekonomi menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sudah dapat ditetapkan oleh masing-masing operator angkutan dan yang sesuai dengan mekanisme pasar. Tetapi yang terjadi adalah bahwa penetapan tarif ini ditetapkan oleh asosiasi yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut Dan peranan pemerintah dalam hal ini ternyata juga tidak memperkuat posisi undang-undang tersebut, akan tetapi semakin memperlemah posisi undang-undang dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang saling bertentangan dengan perundangan yang berada di atasnya. Pada angkutan jalan, Organda merupakan satu-satunya asosiasi yang membawahi semua moda angkutan yang adaa. Peranan Organda dalam menjembatani hubungan antara masing-masing operator dengan pemerintah sangat strategis dalam upaya melakukan pembinaan-pembinaan untuk keuntungan perusahaan maupun keimtungan konsumen yang menggunakan jasa ini. Organda (dalam hal ini unit taksi) pada pengambilan keputusan dalam penetapan tarif terlalu memaksakan kehendak perusahaan yang mempunyai modal besar sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tarif baru tersebut timbul gejolak penolakan diantara operator angkutan taksi, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa dalam pengambilan keputusan tidak berada pada keputusan yang dapat menyenangkan semua pihak. Peranan Organda dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya, belum terlalu maksimal. Melihat kondisi yang ada setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut, maka untuk angkutan non ekonomi peranan pemerintah tidak boleh terlalu besar serta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan semangat Undang-undang tersebut harus segera direvisi secara komprehensif dan tidak secara parsial perkebijakan dan juga harus ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Menjelang Abad 21 dan milenium ke-3 mendatang, Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta melakukan reformasi dibidang administrasi publik. Penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud dari pada upaya penataan kembali peran pemerintah. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang transportasi dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dibidang transportasi akan menghadapi berbagai kendala yang cukup substansial, utamanya setelah dilakukan penataan kewenangan yang akan menimbulkan berbagai dampak di berbagai aspek seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek ketatalaksanaan. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana penataan otonomi di seluruh sektor transportasi agar sejalan dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung data primer serta data sekunder. Lokus penelitian di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkompeten dengan obyek penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukenali adanya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi di sektor transportasi antara lain, Pertama : aspek penataan kewenangan, belum lengkapnya inventarisasi kewenangan dan kurang memadainya pedoman untuk penataan kewenangan, kedua : aspek penataan kelembagaan, belum dilakukannya analisa beban kerja terhadap hasil penataan kewenangan dan belum adanya pedoman penataan kelembagaan yang memadai. Ketiga : aspek penataan sumber daya manusia, belum jelasnya arah kebijakan penataan sumber daya manusia, belum dilakukan kajian mengenai penataan sumber daya manusia termasuk dampak dari mutasi pegawai ke daerah. Keempat : aspek ketatalaksanaan, belum lengkapnya standar pelayananlteknis untuk seluruh jenis pelayanan disektor transportasi, serta belum disusunnya pola hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas direkomendasikan untuk ditempuh langkah-langkah antara lain, Pertama : menyusun perencanaan dan skenario penataan kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan, dengan kejelasan target waktu, sasaran dan penanggung jawab, dan kedua : merumuskan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, menyusun berbagai standar yang diperlukan dan menyempurnakan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah.

---

ABSTRACT
Factors Affecting Autonomy In Transportation SectorPrior to the 21st century and the next 3rd millenium, Indonesians are challenged by a very dynamic change of strategic environment, both from regional and world - wide sphere. This includes transferring the challenge into demand or needs to rearrange the role of government, in order to create a democratic, transparent and accountable government as well as to carry-on public administration reform. The establishment of the Law number 22 year 1999 on Local Government, known as The Law of autonomy is one effort to restructuring the role of government.

It could be predicted that the implementation of autonomy, in general and in transportation sector, in particular, the central government will face various substantial handicaps. They will emerge especially after the restructuring of government role has been done, and this will in turn, cause some effects on various aspects such as institution aspect, human resources aspect, and management management aspect. Based on aforementioned phenomena, this research focuses on: " How to manage autonomy in transportation sector which get into a line with the whole autonomy, down to earth, and fully liable, as required by the Law number 22 Year 1999 on Local Government ".

This research relies on a descriptive observation using qualitative methodology and supported by primary and secondary data. The locus of this observation is the office of the Ministry of Communications, with the relevant officers as respondents.

According to the observation, there are some factors affecting autonomy in transportation sector, among others are: First, authority management aspect; incomplete authority stock - taking, lack of guidelines to manage the authority. Second, institutional arrangement aspect; the absence of work load analysis and lack of appropriate guidance for authority. Third, human resource management aspect; vague direction of human resource management policy, and absence of human resource management study, including impacts of employee's mutation to regional offices, and Fourth, management aspects; lack of technical service standard for all kind of services in transport sector, and obscure pattern of work relationship between central and local government.

Based on the above reasons, it is recommended to take the following measure: First, to set up a plan and scenario for the arrangement of authority, institution, human resources, management with clear target of time, objectives and responsible persons; and second, to formulate work relationship mechanism between central and local government, to set up various standards needed and to improve national and regional transportation system.

---

Abstrak :
Kota merupakan pusat pendominasian daerah di sekitarnya. Penekanan kehidupan di kota adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pedagang, karyawan atau di sektor lainnya. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota, sangat diperlukan sarana transportasi umum, Sistem transportasi umum di Jakarta yang kurang baik mengakibatkan banyak warga kota enggan bepergian dengan menggunakan kencaraan umum dan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan peraturan yang berusaha mengendalikan pemakaian kendaraan mobil pribadi pada jam-jam tertentu di wilayah jalan tertentu. Diberlakukannya SK Gubernur No. 4104 tahun 2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Propinsi DKI jakarta, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kepadatan kendaraan di jalan utama di Jakarta. Pemberlakuan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan implikasi negatif bagi sebagian warga kota, salah satunya adalah para pedagang elektronik di Pasar Glodok. Penelitian ini mencoba menggambarkan perubahan-perubahan perilaku pedagang elektronik di pasar Glodok sebagai akibat pemberlakuan SK Gubernur tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa perubahan perilaku yang diteliti - meliputi aspek internal dan eksternal banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pedagang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan tokoh dan dianggap pedagang elektronik yang berpengaruh. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan pengamatan yang cermat serta memperhatikan nada bicara emosi yang tersirat, gerakan dan bahasa visual lainnya yang penting. Perubahan perilaku yang diteliti meliputi aspek perilaku/tindakan nyata (external observable action) dan aspek internal perilaku yang antara lain meliputi pola pikir (kognisi), perasaan/emosi (afeksi), dan motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penumpang yang diberlakukan pada jalan di depan Pasar Glodok telah merubah cara pencapaian menuju tempat berdagang. Waktu buka dan tutup kios-kios toko, jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan. Kondisi yang demikian selanjutnya membuat aspek perilaku internal pedagang berubah. Pada aspek pola pikir timbul keyakinan pedagang bahwa kebijakan pemerintah tersebut merugikan. Pada diri pedagang timbul perasaan kecewa. Selain perubahan pada aspek internal pelaku, temyata juga membawa perubahan pada perilaku nyata pedagang. Perubahan yang terjadi adalah: sebanyak 2,6% pedagang sudah mencari bisnis lain di luar berdagang di Pasar Glodok; 1,2% menjual dan 5,9% mengontrakkan kios/tokonya. Selain itu, para pedagang menjadi lebih agresif terhadap pengunjung yang lewat di kios/tokonya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan kebijakan pembatasan penumpang, para pedagang di Pasar Glodok telah mengalami perubahan perilaku baik pada aspek internal maupun perubahan pada aspek perilaku nyata.

---

City is the center of domination of surroundings area. The emphasis of the city life is on commerce and service sectors. The majority of society work as merchants, employee or other sectors. To sustain mobility of the society, public transportation structures needed. The less good of public transportation system in Jakarta impact in reluctance of many people in the city to go by public transportation and prefer to use their own vehicle. It contributes traffic jam in Jakarta. Then the Government of Jakarta affecting the regulation to try to control the use of private vehicle on the specific times in specific area The implementation of Governor's Decision No 4104 year 2003 concerning the determination of traffic control area and the obligation to carry minimum three passengers per vehicle on specific track in the Province of Jakarta, have the objective to arrange and control the density of the vehicle in the primary road in Jakarta. The implementation of the policy has negative implication for half of people in the city, one of them are the electronic merchants in Glodok Market. This research tries to depict the changes of the electronic merchants in Glodok Market as the result of the implementation of the Governor Decision. This research used qualitative approaches which considered that the studied behavior - encorripassing internal and external aspects - have many phenomenon that could not seen by quantitative method. The technique of this research is expected to give more comprehensive depiction concerning to the changes or merchants behavior. Examination was executed to the informers who are the prominent figure and is concerned as effected merchants. The collection of primary data was done by deep interviews with careful observation and pay attention to accent, unrevealed emotion, motion and other important visual language. The behavioral changes studied encompass real behavior/action (external observable action) and internal aspect of behavior which encompasses the thinking pattern (cognition), feeling/emotion (affection), and motivation. The result of this research show that the policy of passenger limitation affected on the road in front of the Glodok Market has changed the way of achieving the market, opening and closing time, the amount of visitors and earnings. The condition then changed the internal behavior aspect of merchants. On cognitive aspect, emerge the belief that the policy of the government inflicts a financial loss. Inside the merchants emerge the feeling of disappointment. Beside the changes on internal behavior aspects, the policy has also brought about the changes on obvious behavior of the merchants. The changes happened are: as many as 2,6% of the merchants have looked for other business except in Glodok Market, 1,2% sell and 5,9% rent the kiosks. The merchants become more `aggressive' to the visitors. Conclusion that could concluded from the research is that with the implementation of the passenger limitation policy, the merchants in Glodok Market had have changes on behavior whether on internal aspect or the changes on the obvious behavior aspect.

Abstrak :
Keberhasilan skema work from home dalam mengurangi jumlah perjalanan dan kemacetan selama pandemi COVID-19 menunjukkan potensi untuk menerapkannya sebagai strategi pengelolaan permintaan transportasi dengan sistem obligatory dari pemerintah. Namun, kebijakan ini juga berpontensi menghasilakan rebound effect berupa pertambahan bangkitan perjalanan baru di daerah asal pekerja yang bekerja dari rumah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis potensi tersebut dengan menggunakan sampel Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang menerapkan kebijakan dan Kota Bekasi sebagai kota tinjauan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model pemilihan diskrit logit binomial dengan membentuk fungsi utilitas menggunakan pendekatan regresi logistik. Fungsi utilitas dibentuk oleh variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan keputusan responden. Selanjutnya, fungsi utilitas yang terbentuk akan diuji menggunakan uji omnibus, uji hosmer-lemeshow, uji -2 Log Likelihood dan uji validitas dengan metode root mean square error. Fungsi utilitas dengan hasil uji terbaik dipilih pada setiap kelompok, kemudian dibandingkan menggunakan metode Mann Whitney untuk mengetahui signifikansi perbedaan setiap model yang terbentuk. Model terpilih merupakan dasar analisis potensi perjalanan baru di Kota Bekasi akibat penerapan kebijakan work from home (WFH) di Jakarta. Generasi usia, waktu, dan biaya perjalanan merupakan variabel yang mempengaruhi mobilisasi saat skema work from home dilakukan, dengan 66,79% generasi Z dan 62,63% non-generasi Z pengguna motor; serta 77,55% generasi Z dan 59,15% non-generasi Z pengguna mobil di Kota Bekasi yang bekerja di Kota Jakarta akan melakukan mobilitas di luar rumah pada 5 sampai 10 hari work from home mereka. Nilai ini merupakan pertambahan bangkitan perjalanan lokal baru yang terbentuk akibat kebijakan. ......The success of the work-from-home (WFH) scheme in reducing travel and congestion during the COVID-19 pandemic underscores its potential as a government-mandated transportation demand management strategy. However, this policy also carries the risk of a rebound effect, leading to increased trips originating from employees working from home. This study analyzes this phenomenon using samples from DKI Jakarta province, where the policy is implemented, with Bekasi City as the focal area. The analysis employs a discrete choice model using binomial logit and constructs a utility function via logistic regression. This function is built on variables strongly correlated with respondents' decisions. Validation includes tests like omnibus, Hosmer-Lemeshow, -2 Log Likelihood, and root mean square error. The utility function yielding the best results in each group is selected and compared using the Mann-Whitney method to assess model differences. This selected model serves as the basis for forecasting potential new trips in Bekasi City resulting from Jakarta's WFH policy. Generation age, travel time, and travel cost are variables influencing mobility during the WFH scheme, with 66.79% of Generation Z and 62.63% of non-Generation Z motorbike users; and 77.55% of Generation Z and 59.15% of non-Generation Z car users in the City of Bekasi working in Jakarta likely to engage in mobility outside the home during 5 to 10 days of their WFH period. These findings highlight the anticipated increase in local trip generation as a consequence of the WFH policy implementation.

Abstrak :
Pada penelitian ini, persepsi pengguna terhadap kenyamanan berkendara dilakukan analisis dan dikuantifikasi berdasarkan hasil dari survei preferensi. Dengan membandingkan perbedaan pada karakteristik permukaan jalan dan perilaku pengemudi antara transportasi massal berbasis jalan dan berbasis rel, responden diberikan variasi dari nilai uang yang mewakili kenyamanan berkendara dan ditanyakan keinginan untuk membayar wtp serta pemilihan moda. Hasil survei dianalisis dengan menggunakan beberapa tes statistik seperti Uji T untuk tes parametrik dan Uji U Mann Whitney untuk tes nonparametrik. Diketahui bahwa secara rata-rata, nilai keinginan untuk membayar wtp dari responden sebesar 1700 lebih tinggi untuk moda transportasi massal berbasis rel daripada berbasis jalan untuk skenario operasional yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa dari persepsi pengguna, kenyamanan berkendara untuk moda transportasi massal berbasis rel dipandang lebih baik dan untuk kondisi operasional yang sama pemilihan moda menjadi lebih tinggi untuk tranportasi massal berbasis rel. ...... In this research, user perception to riding comfort is analysed and quantified based on the result of a preference survey. By comparing the difference on track characteristics and driver behaviour between roadbase and railbase mass transit, the respondents are exposed to various monetary values representing the riding comfort and, asked their willingness to pay and mode choice. Then the survey results are analysed through several statistical tests such as t test for parametric test and Mann Whitney U Test for nonparametric test. From these tests, it is found that the respondents are willing to pay, in average, about 1700 rupiahs higher for railbase than that of roadbase mass transport for the same operational scenario. This result indicates that, from the user perception, the riding comfort of railbase is viewed better and, yields that for the same operational condition the mode split is higher for railbase mass transport.

Abstrak :
Bisnis Flavor House memiliki kompleksitas tinggi dikarenakan bahan jadi yang diproduksi bersifat unik dan spesifik untuk sebagian besar pelanggan. Jumlah SKU yang mencapai ribuan dan tingkat variasi yang tinggi perlu ditunjang oleh desain rantai pasok yang menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan bisnis. Selama ini PT XYZ belum memiliki strategi pengiriman untuk local direct customer, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap desain jaringan distribusi untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional. Pada penelitian ini dibahas terkait analisis desain distribusi dengan metode pengiriman Time Window dan Milk Run terhadap pelanggan PT XYZ. Penetuan rute Milk Run didasarkan pada area pelanggan dan prinsip algoritma Clarke-Wright. Pada hasil penelitian diketahui bahwa 76% pelanggan di PT XYZ memiliki biaya sewa truk per unit barang (KG) yang lebih tinggi dibandingkan distributor yang menerapkan strategi Time Window. Selain itu, terdapat 18% pelanggan yang sudah memenuhi ambang batas muatan untuk pengiriman individual, sementara sisa 82% masih dapat ditingkatkan efisiensi biaya pengiriman dengan metode Milk Run. Hasil simulasi pengiriman dengan metode Time Window dapat mengurangi biaya sewa truk pengiriman, adapun rute Milk Run yang direkomendasikan untuk 6 area pengiriman dapat mengurangi jarak tempuh pengiriman barang dengan total 3346 KM.

---

The Flavor House business has a high complexity because the finished goods are unique and specific for most customers. The number of SKUs that reach thousands and high levels of variation need to be supported by supply chain design. Currently, PT XYZ does not have a shipping strategy for direct local customers, so it needs further analysis on the design of distribution networks to improve the efficiency of operational costs. In this study discussed the analysis of distribution design with The Time Window and Milk Run delivery method on customers of PT XYZ. Determination of the Milk Run route is based on the customer area and the Clarke-Wright algorithm. In the results of the study it was found that 76% of customers at PT XYZ had higher truck rental costs per unit of goods (KG) than distributors who applied the Time Window strategy. In addition, only 18% of customers who have fulfilled the volume threshold for individual shipments. The simulation results of delivery with the Time Window method can reduce the cost of renting delivery trucks, while the recommended Milk Run route for 6 shipping areas can reduce the distance of shipping of goods with a total of 3346 KM.

Abstrak :

Tesis ini membahas pencapaian program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 dengan menggunakan data rencana strategis yang dibandingkan dengan data realisasi anggaran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 tidak sesuai dengan rencana strategis. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Balanced Scorecard untuk memperbaiki pencapaian realisasi atas program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun

---

This thesis discusses the  DKI Jakarta Government priority program in transportation 2013-2016 using the strategic plan data that compares with budget realization data. This research is a case study research. The results of the study showed how the priority programs for the transportation sector of the DKI Jakarta Provincial Government in 2013-2016 were not in accordance with the strategic plan. Therefore it is recommended to use the Balanced Scorecard to improve the assessment of priority program areas prepared by the Provincial Government of DKI Jakarta

Abstrak :
Luasnya wilayah kota membutuhkan suatu jaringan transportasi yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan suatu terminal sebagai titik simpul bagi warga kota berganti moda angkutan untuk melanjutkan perjalanan demi mencapai tempat tujuan. Terminal sebagai public goods haruslah memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para penggunanya. Terminal bus Pulogadung sebagai terminal antar kota dan dalam kota, saat ini masih berfungsi layaknya sebuah terminal, tempat pertemuan bus dengan penumpang/naik turun penumpang. Akan tetapi aspek ketersediaan fasilitas dalam memberikan pelayanan yang nyaman dan mudah kepada para pengguna masih kurang mendapat perhatian. Kenyamanan dan kemudahan masih menjadi mimpi bagi para penggunanya. Penelitian ini bermaksud mengurai faktor-faktor yang mempengaruhi para pengguna dalam memanfaatkan terminal Pulogadung berkaitan dengan kenyamanan, keamanan dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh penumpang/calon penumpang dan para pengusaha/perwakilan otobis. Dilakukan secara kuantitatif melalui kuesioner, observasi dan survei lapangan, tinjauan teoritis hingga pengamatan ke negara lain dengan harapan mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna dalam pandangan penumpang dan pengusaha. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terminal Pulogadung masih berfungsi sebagai terminal, tempat naik turun penumpang dan vii tempat penumpang berganti moda angkutan dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan fasilitas pendukung yang mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya tidak tersedia sebagaimana mestinya. Penumpang setiap hari memanfaatkan terminal Pulogadung oleh karena ketersediaan armada angkutan, bukan karena ketersediaan fasilitas yang baik. Penulis berasumsi bahwa penyediaan dan pembenahan fasilitas yang ada dalam terminal berperan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan terminal. Dalam penyediaan dan pembenahan fasilitas terminal ini bukanlah hanya dengan membangun terminal di lokasi lain dengan lahan relatif luas, akan tetapi dapat dilakukan renovasi terhadap struktur bangunan, sebagaimana hasil pengamatan dinegara lain. Diperlukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan terminal Pulogadung, diantaranya mengenai arsitektur ruang publik, masalah manajemen pengelolaan termina, kualitas alat transportasi, masalah kaki lima dalam terminal, serta masalah prilaku dan disiplin masyarakat sehingga terciptanya kelancaran transportasi perkotaan.

---

Regional broadness of town require transportaion network which is integrated. For that required by a terminal as nodal points to towny change the moda of transportation to continue the journey for the shake of reaching location. Terminal as a public goods shall given the freshment and amenity to all its consumer. Pulogadung Bus Station as intercity terminal and in town, in this time still function within reason a terminal, place of bus meeting with fluctuate the passenger. However aspect of its availiability of facility in giving balmy service and easy to all consumer still less getting of attention, freshment and amenity still become the dream to all its consumer. This research mean to decompose the factors influencing consumer in exploiting terminal Pulogadung relate to the freshment, security and amenity able to be enjoyed by passenger/passenger candidate and entrepreneur/bus delegation. Conducted by quantitatively questionnaire, observation and survey the field, theoretical evaluation till perception to other state on the change can elaborate the factors influencing consumer perception of passenger and entrepreneur. From research result, inferential that terminal Pulogadung still function as terminal, place fluctuate the passenger and passenger place change the moda transportation of easily. However, existence of support facility capable to give the freshment consumer is not made available properly. Thousands of passenger every day exploit the Pulogadung because availability of armada transportation, not because availability of good facility. Writer assume that ready and existing facility correction in terminal of playing important role to improve, repair the quality of terminal service. In ready and this terminal facility correction is not only by developing terminal in other location with the farm relative wide of, however can be done to renovate to building structure, as other state perception result. Needed by continuation research related to terminal Pulogadung, among other regarding the public room architecture, problem of management terminal, quality of transportation appliance, problem of cloister in terminal, and also the problem prilaku and society discipline so creation fluency of urban transportation.

Abstrak :
Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan transportasi yang sangat disukai bagi banyak pengguna jasa di wilayah Jakarta. Harga tiket yang murah dan bebas dari kemacetan di jalan raya menjadi salah satu alasan mengapa KRL sangat diandalkan. Untuk dapat melayani calon penumpangnya terutama pada waktu sibuk maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan headway dan jumlah armada yang harus disediakan. Tahap Pertama yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melakukan peramalan jumlah penumpang untuk lima tahun kedepan selanjutnya melakukan simulasi dengan menggunakan ProModel. Lamanya headway dan jumlah bus yang diperoleh dari hasil simulasi akan menjadi hasil akhir dari penelitian ini.

---

Kereta Rel Listrik (KRL) or Electrical Rail Train is one of Jakarta urban people‟s favorite transport modes. Its fair-price ticket and traffic-jam-free way make this mass rapid transport highly dependable. In order to be able to serve the passengers during peak time, the project need to have a research in term of time headway and number of trains should be placed. First phase of this thesis is to forecast the number of passengers for the next five years, than build scenario using ProModel simulation. The headway period and number of trains that shoud be placed from the simulation will be resulting this thesis.

Abstrak :
Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat. ......It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize.