Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan pelanggaran laiu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan pelanggaran ialu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga menjadi acuan bagi pimpinan Polri dalam mengambil Iangkah dan kebijakan, khususnya di bidang yang sama, di daerah lain.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan penelitian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang oleh petugas polisi PJR Bitung diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum lalu lintas. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah tingkah laku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.Tindakan penegakan hukum bidang lalu lintas yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung berupa penegakan hukum bidang preventif dan penegakan hukum bidang represif. Penegakan hukum preventif dilakukan oleh petugas polisi P3R Bitung meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas. Pengaturan dan penjagaan dilakukan di lokasi rawan macet dan pelanggaran lalu lintas baik pada pagi maupun sore hari. Untuk pengawasan dan patroli dilakukan setiap scat diseluruh wilayah Induk PJR Bitung, mulai km 00 sampai dengan km 26,3, sesuai pembagian beat yang telah ditetapkan.Sedangkan penegakan hukum bidang represif dilakukan dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dan tilang. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum bidang represif ini dilakukan melalui berbagai variasi tindakan berdasarkan kebijakan individu dengan menganut asas diskresi kepolisian. Namun demikian diskresi kepolisian ini diintepresikan lain oleh masing-masing petugas polisi PJR Bitung, sehingga terjadi penyimpangan pekerjaan polisi, yang berdampak pada pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang masih banyak terjadi.Penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat, khususnya pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga membuka peluang untuk melakukan pungli. Peran serta pengguna jalan tot yang melanggar, yang menyebabkan terjadinya pungli, ditunjukan dengan sikap yang selalu memohon kepada petugas polisi PJR Bitung, agar dibantu permasalahannya, dengan alasan karena terburu-buru atau berdomisili di luar kota. Sikap dan alasan pelanggar yang demikian, memancing petugas polisi PJR Bitung untuk membantunya. Namun dari bantuan yang sudah diberikan, terselip sebuah pengharapan agar yang dibantu mengerti. Hal ini melahirkan sikap saling membutuhkan antara petugas polisi PJR Bitung dengan pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran, dimana masing-masing mengharapkan imbalan dan jasa, sehingga yang terjadi adalah hubungan pertukaran.Di samping penegakan hukum bidang preventif dan represif, penanganan pelanggaran Iaiu lintas di jalan tol Tangerang ditunjukan melalui koordinasi dengan petugas pengamanan PT Jasa Marga, Pengadian Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang.Adapun implikasi dari basil penelitian tesis ini adalah pada peningkatan pemahamam diskresi kepolisian kepada petugas polisi PJR Bitung dan pengoptimalan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.Dengan demikian rekomendasi yang dapat diberikan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tot Tangerang adalah 1) Membuat loket BRI di pintu gerbang tot Karang Tengah atau di pintu gerbang tol Bitung; 2) Merevisi rambu petunjuk "penggunaan lajur kanan hanya untuk mendahului" menjadi rambu peringatan; 3) Dengan mengacu pada pasal 213 KUHAP yaitu,"terdakwa dapat menunjuk seorang dengan Surat untuk mewakilinya disidang", Dit Lantas Poiri dapat membuat ketentuan tentang penunjukan petugas polisi Ialu lintas yang dapat mewakili pelaksanaan sidang; 4) , Menerapkan UU No 38 tahun 2004 pasal 56 junto pasal 63 ayat 6 kepada setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol; 5) Memberikan penyadaran kepada masyarakat melaiui penyuluhan bail( secara Iangsung maupun tidak Iangsung untuk tertib hukum dan tidak memberikan peluang kepada polisi untuk melakukan pungli; 6) Melakukan pembinaan rohani kepada petugas polisi P3R Bitung secara berkala; 7) Peningkatan dalam bidang pendidikan dan latihan kepada petugas polisi P3R Bitung sehingga dapat mewujudkan petugas polisi yang profesional; 8) Reward and punishment (penghargaan dan penghukuman)."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan:1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No. 21/PUU-XII/2014 adalah penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan;2) Keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 berdampak pada penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena institusi Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman merupakan institusi yang paling sibuk menerima aneka gugatan praperadilan dengan berpedoman pada perluasan enam objek praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut;3) Dampak putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap kompetensi penyidik Polri adalah dalam memutuskan penetapan status tersangka, penyidik dituntut lebih profesional dan lebih mampu menjalankan ketentuan dalam KUHAP dengan baik dan benar;4) Dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Penegakan HAM di Indonesia adalah, dalam menetapkan status tersangka, penyidik harus melakukannya secara hati-hati, karena penetapan status tersangka tanpa dua alat bukti, tanpa ada konfrontasi dengan calon tersangka, dan kesahihan cara memperolah alat bukti, merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) MA perlu mengeluarkan PERMA tentang batasan ruang lingkup Praperadilan; (b) DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi KUHAP sehingga sesuai dengan tuntutan persoalan penegakan hukum pidana yang semakin kompleks dan multidimensi; (c) Perlunya melakukan peningkatan kompetensi para penyidik Polri dengan cara pelaksanaan sertifikasi penyidik tipikor berdasarkan kemampuan pengetahuan dan teknis penyidikan yang harus dimiliki; (d) Perlunya penyusunan SOP oleh Dit Tipikor Bareskrim Polri yang mengatur teknis dan administrasi penetapan tersangka setelah terdapat perluasan objek peradilan sebagaimana dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. ......This thesis discussed about the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspects as an object pretrial create an opportunity for law enforcement do violations of human rights. Research used is qualitative research. Data collection is conducted through the observation involved, in-depth interviews and study of documents.The research shows:1) One of the consideration MK issued the ruling No. 21/PUU-XII/2014 is determination the suspect is part process investigation that is constitute deprivation of human rights, then it should the determination of the suspect by investigator is object which may be requested for protection through ikhtiar law pranata pretrial;2) The emergence of the decision of the MK No. 21/PUU-XII/2014 impact on law enforcement in criminal justice systems in indonesia, because police institutions, attorney and judiciary is the institutions that the most busy received various a lawsuit pretrial with reference at expanding six object pretrial based on the judgment the constitutional court mentioned above;3) The impact of the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 to competence Polri investigators is in deciding the determination of status suspects, investigators are required more professional and more are able to run the provisions of kuhap well and correctly;4) The impact of the decision the MK Nomor 21/PUU-XII/2014 towards enforcement of human rights in indonesia is , in setting status suspects , investigators have to do it carefully , because the determination of status suspects without two tools evidence , without any confrontation with the suspects , and kesahihan way to get instrument evidence , is a arbitrary who can be described as a form of violations of human rights.Implication this thesis discussion contains: (a) MA need to spend PERMA about the limitations of the scope of Pretrial; (b) Parliament and the government needs to revise the KUHAP so that it meets the demands of criminal law enforcement problems are increasingly complex and multidimensional; (c) The need to increase the competence of the Polri investigator in a way the implementation of the certification investigator Tipikor is based on knowledge and technical capabilities investigations that should be owned; (d) The need for the preparation of SOP by direktorat tipikor bareskrim Polri which govern about technical and administrative of determination of the suspect once there is expansion the object of pretrial as in the ruling of MK No. 21/PUU-XII/2014 concerning Suspect As Object Pretrial Stipulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program E-Tilangdengan Denda Maksimum yang diterapkan di wilayah hukum Polres Cilegon.Kebijakan penerapan E-Tilang ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakanhukum terhadap pengguna lalu lintas, dan meminimalkan terjadinya pungutan liarbila terjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam penerapan E-Tilang ini juga masihterdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenaipelaksanaan program E-Tilang tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalahteori Analisis SWOT, konsep Evaluasi, dan konsep E-Tilang, dengan pendekatankualitatif dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam pelaksanaan program E-Tilang memiliki kelebihan bahwa pelaksanaantilang, para pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang tilang. Untukmembayar denda, pelanggar lalu lintas dapat langsung mendatangi Teller (bankBRI, M-Banking, atau ATM BRI maupun ATM Bersama). Selanjutnya pelakupelanggaran dapat mengambil kembali barang bukti sitaan (SIM, STNK, atauMotor) ke Politi yang memberikan tilang dengan membawa barang buktipembayaran. Kelemahan penerapan program E-Tilang ini adalah karena faktorinternal belum adanya petugas yang memadai, didukung oleh sistem, saranaprasarana, serta dasar hukum yang kuat. Faktor eksternal, belum dibuatnyakebijakan pemberian gadget dan kuota untuk implementasi E-Tilang. Dengandemikian disarankan Polri dapat membuat kebijakan penerapan Program E-Tilangsecara nasional dan terpadu yang terkoneksi dengan CCTV, disertai penerbitan SOPpenilangan serta membuat payung hukum yang kuat terkait operasional penilangantersebut.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the implementation of E-Tilang program with MaximumFines applied in the Cilegon Resort Police area. The E-Tilang implementationpolicy is intended to streamline law enforcement of traffic users, and minimizeillegal levies in the event of a traffic violation. In the implementation of E-Tilang isalso still there are some weaknesses. It is therefore necessary to evaluate theimplementation of the E-Tilang program. The analysis knife in this research isSWOT Analysis theory, Evaluation concept, and E-Tilang concept, with qualitativeapproach and field research method. The results of this study indicate that in theimplementation of E-Tilang program has advantages that the implementation ofticketing, the traffic violators do not need to attend the ticket session. To pay fines,traffic violators can go directly to Teller (BRI bank, M-Banking, or ATM BRI orATM Bersama). Furthermore, the offender can retrieve the confiscated evidence(driver's license, vehicle registration, or Motor) to Politi who provide the ticket withthe proof of payment. The weakness of the implementation of E-Tilang program isdue to internal factors, namely the lack of adequate officers, supported by systems,facilities, and a strong legal basis. External factors, are the lack of gadget andquota policies for the implementation of E-Tilang. It is suggested that the Policecan make a policy of application of E-Tilang Program nationally and integratedlyconnected with CCTV, accompanied by the issuance of SOP of the crossing andcreate a strong legal umbrella related to the operation of the refinery."

"Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh, sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa  pelaksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-qanun sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sejak diperkenalkan di Aceh, implementasinya telah melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk. ......Aceh distincts itself as a very unique province compared to other provinces in Indonesia. Today, Aceh is still among Indonesia’s most religiously conservative and observant provinces.  The national legislation, through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a special autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of Islam, particularly the Quran and the Hadith.  Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an Islamic bylaw, equivalent to the  Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014 concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into effect in 23 October 2015 and since its introduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, as a UN Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other hand, Indonesia's criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ElectronicTraffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh PoldaJawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yangdigunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasidilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLEMobile Handheld.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial danteori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE MobileHandheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda JawaTengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakanpelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasiprogram yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLEMobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum PoldaJawa Tengah.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenispenelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasanterkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusipemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara,pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data,menyajikan data dan melakukan verifikasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE MobileHandheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosialdan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorongperubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapatmeningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untukmelakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda JawaTengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensiancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS,pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik,serangan jaringan dan kehilangan data......This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic LawEnforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. Thissystem is an innovation for the existence of the ETLE system which is used forprosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out byconsidering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system.Theories used in this study include social control theory and law enforcementtheory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system forprosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java RegionalPolice; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementationof the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in thejurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theoryused to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheldsystem in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central JavaRegional Police.The method used is using a qualitative approach. This type of research isexploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of theETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. Theresearch data were collected by interview, observation and document studytechniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data andconducting verification.The results of this study indicate that the implementation of the ETLE MobileHandheld system has made a positive contribution in increasing social control andpublic awareness of traffic rules. The existence of this system encourages betterbehavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules.In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied totake action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java RegionalPolice. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potentialsecurity threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, securitybreaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacksand data loss."

"Cedera kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tipe cedera tak disengaja yang berkontribusi sebagai penyebab kematian terbesar ke-tiga di Indonesia, menurut laporan status keselamatan Jalan dunia yang diterbitkan WHO pada 2013 berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesi, diestimasikan sebanyak 37 000 – 47 000 korban meninggal dunia setiap tahunnya dan 46 000 mengalami cedera berat. Pilot projectsurveilans cedera kementerian Kesehatan Republik Indonesia di IGD RSUP Fatmawati mencoba menggambarkan besaran magnitude cedera beserta komponen dan factor risikonya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko terjadinya cedera berat pada kejadian kecelakaan lalu lintas yang terdokumentasikan oleh form surveilans cedera di IGD RSUP Fatmawati pada periode Maret – Juli 2016. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebesar 600 cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Hasil analisis karakteristik dan faktor risiko sebagai prediktor yang mempengaruhi terjadinya cedera berat akibat kecelakaan lalulintas adalah jenis kelamin laki-laki dengan OR 2.03 (95% CI 1.37-3.02); usia di atas 30 tahun dengan OR 1.57 (95% CI 1.11 – 2.22); tingkat pendidikan rendah (tidak bersekolah hingga lulusan SMA) dengan OR 1.59 (95% CI 1.12-2.25); hari kejadian akhir pekan dengan OR 1.53 (95% CI 1.08 – 2.17) dan tipe pengguna jalan pesepeda dengan OR4.84 (95% CI 0.87-29.0). Berdasar pada penelitian ini, Kementerian Kesehatan RI untuk terus melakukan advokasi penggunaan form surveilans cedera di instalasi gawat darurat di rumah sakit agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai karakteristik dan faktor risiko cedera dan memberi edukasi dan melakukan komunikasi risiko terkait cedera kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat......A traffic accident injury is one type of unintentional injury that contributes to the third leading cause of death in Indonesia, according to the WHO 2013 Global Road Safety Report based on Indonesian Police, estimated at 37 000 - 47 000 fatalities annually and 46 000 experience severe injuries. Injury surveillance pilotproject by the Ministry of Health Republic of Indonesia in Fatmawati Hospital Emergency Departement is trying to describe magnitude of injury along with its components and risk factors. This study aims to determine the risk factors of severe road traffic injury documented by injury surveillance form in Fatmawati Hospital Emergency Departement in March to July 2016. The research design used was cross sectional with the number of samples of 600 road traffic injury cases. The results of characteristic analysis and risk factors that contributed as predictor for severe road traffic injury are male gender with OR 2.03 (95% CI 1.37-3.02); age group above 30 years with OR 1.57 (95% CI 1.11 - 2.22); low education group (not attending school until high school graduate) with OR 1.59 (95% CI 1.12-2.25); working days with OR 1.53 (95% CI 1.08 – 2.17) and cyclists with OR 4.84 (95% CI 0.87-29.0). Based on this research, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia need to continue advocating the use of injurysurveillance forms at hospital emergency department to provide complete picture of injury characteristics and risk factors, and to educate and develop road traffic injury prevention and risk communication for community."