Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan pelanggaran laiu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan pelanggaran ialu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga menjadi acuan bagi pimpinan Polri dalam mengambil Iangkah dan kebijakan, khususnya di bidang yang sama, di daerah lain.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan penelitian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang oleh petugas polisi PJR Bitung diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum lalu lintas. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah tingkah laku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.Tindakan penegakan hukum bidang lalu lintas yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung berupa penegakan hukum bidang preventif dan penegakan hukum bidang represif. Penegakan hukum preventif dilakukan oleh petugas polisi P3R Bitung meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas. Pengaturan dan penjagaan dilakukan di lokasi rawan macet dan pelanggaran lalu lintas baik pada pagi maupun sore hari. Untuk pengawasan dan patroli dilakukan setiap scat diseluruh wilayah Induk PJR Bitung, mulai km 00 sampai dengan km 26,3, sesuai pembagian beat yang telah ditetapkan.Sedangkan penegakan hukum bidang represif dilakukan dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dan tilang. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum bidang represif ini dilakukan melalui berbagai variasi tindakan berdasarkan kebijakan individu dengan menganut asas diskresi kepolisian. Namun demikian diskresi kepolisian ini diintepresikan lain oleh masing-masing petugas polisi PJR Bitung, sehingga terjadi penyimpangan pekerjaan polisi, yang berdampak pada pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang masih banyak terjadi.Penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat, khususnya pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga membuka peluang untuk melakukan pungli. Peran serta pengguna jalan tot yang melanggar, yang menyebabkan terjadinya pungli, ditunjukan dengan sikap yang selalu memohon kepada petugas polisi PJR Bitung, agar dibantu permasalahannya, dengan alasan karena terburu-buru atau berdomisili di luar kota. Sikap dan alasan pelanggar yang demikian, memancing petugas polisi PJR Bitung untuk membantunya. Namun dari bantuan yang sudah diberikan, terselip sebuah pengharapan agar yang dibantu mengerti. Hal ini melahirkan sikap saling membutuhkan antara petugas polisi PJR Bitung dengan pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran, dimana masing-masing mengharapkan imbalan dan jasa, sehingga yang terjadi adalah hubungan pertukaran.Di samping penegakan hukum bidang preventif dan represif, penanganan pelanggaran Iaiu lintas di jalan tol Tangerang ditunjukan melalui koordinasi dengan petugas pengamanan PT Jasa Marga, Pengadian Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang.Adapun implikasi dari basil penelitian tesis ini adalah pada peningkatan pemahamam diskresi kepolisian kepada petugas polisi PJR Bitung dan pengoptimalan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.Dengan demikian rekomendasi yang dapat diberikan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tot Tangerang adalah 1) Membuat loket BRI di pintu gerbang tot Karang Tengah atau di pintu gerbang tol Bitung; 2) Merevisi rambu petunjuk "penggunaan lajur kanan hanya untuk mendahului" menjadi rambu peringatan; 3) Dengan mengacu pada pasal 213 KUHAP yaitu,"terdakwa dapat menunjuk seorang dengan Surat untuk mewakilinya disidang", Dit Lantas Poiri dapat membuat ketentuan tentang penunjukan petugas polisi Ialu lintas yang dapat mewakili pelaksanaan sidang; 4) , Menerapkan UU No 38 tahun 2004 pasal 56 junto pasal 63 ayat 6 kepada setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol; 5) Memberikan penyadaran kepada masyarakat melaiui penyuluhan bail( secara Iangsung maupun tidak Iangsung untuk tertib hukum dan tidak memberikan peluang kepada polisi untuk melakukan pungli; 6) Melakukan pembinaan rohani kepada petugas polisi P3R Bitung secara berkala; 7) Peningkatan dalam bidang pendidikan dan latihan kepada petugas polisi P3R Bitung sehingga dapat mewujudkan petugas polisi yang profesional; 8) Reward and punishment (penghargaan dan penghukuman)."

"Penegakan Hukum Pelanggaran HAM berat di Indonesia terdiri dari mekanisme yudisial dan non yudisial. Pelanggaran HAM berat di Paniai memberikan ancaman diskursus pengetahuan HAM dewasa ini. Terlebih implikasi Penegakan Hukum HAM terfokus pada para korban yang tidak terpenuhi haknya. Konsep keadilan reparasi merupakan rangkaian dari konsep keadilan transisi yang dirancang untuk menjawab pertanggungjawaban negara kepada korban Pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak reparasi atas korban banyak mengalami dialektik transisi kebijakan di berbagai rezim, khususnya di rezim dewasa ini yang menekankan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial sehingga terdapat ketidaksesuaian antara konsep keadilan reparasi maupun keadilan transisional dalam penerapannya di Indonesia saat ini. Oleh karena demikian, perlu adanya rekonsiliasi dari negara sehingga pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Paniai maupun masa lampau dapat terealisasikan secara maksimal sesuai dengan kajian komprehensif HAM.

---

The enforcement of gross human rights violations in Indonesia consists of judicial and non-judicial mechanisms. Gross human rights violations in Paniai pose a threat to the current human rights discourse. Moreover, the implications of human rights law enforcement are focused on victims whose rights are not fulfilled. The concept of reparative justice is part of the broader concept of transitional justice, designed to address state accountability to victims of gross human rights violations, as stipulated in national and international law. This research uses doctrinal legal research methods with legislative and conceptual approaches. The results of this study show that the reparation rights for victims has undergone a dialectic of policy transitions across various regimes, particularly in the current regime, which emphasizes the resolution of past gross human rights violations through non-judicial mechanisms. This results in discrepancies between the concepts of reparative justice and transitional justice in their implementation in Indonesia today. Therefore, reconciliation from the state is necessary so that the fulfillment of the right to reparations for victims of human rights violations in Paniai and the past can be maximized in accordance with a comprehensive human rights review."

"Tingginya jumlah kendaraan di Indonesia tidak diiringi dengan budaya berkendara yang aman. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat menyikapi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan kamera dasbor untuk melakukan pengawasan sebagai opsi untuk melindungi diri dan mengawasi lingkungan. Merekam pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan karena dapat dijadikan sebagai media edukasi, sosialisasi, hingga penyediaan bukti untuk penegakan hukum untuk menuju keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya (kamseltibcarlantas). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa aktivitas pengawasan oleh masyarakat memengaruhi peningkatan kegunaan kamera dasbor pada kendaraan terhadap maraknya pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data utama serta wawancara terstruktur sebagai data komplementer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh aktivitas pengawasan oleh masyarakat terhadap meningkatnya kegunaan kamera dasbor. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan kamera dasbor untuk menuju keamanan, kelancaran, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Beberapa upaya tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan arah peningkatannya, yaitu berdasarkan konteks (1) teknologi; (2) hukum; dan (3) gaya hidup.

---

The high number of vehicles in Indonesia is not accompanied by a safe driving culture. This condition leads to many violations of traffic laws. The citizens respond to this issue by using dash cams to conduct surveillance as a means of self-defense and to monitor the neighborhood. Recording traffic violations is necessary because it can be utilized as a medium for education, socialization, and providing evidence for law enforcement to achieve security, safety, order, and flow in road traffic (kamseltibcarlantas). This study aims to prove that citizen surveillance activities influence the increased usefulness of dash cams in vehicles in response to the prevalence of traffic violations. This study utilizes a quantitative methodology with the use of questionnaires to collect the primary data and structured interviews to collect complementary data. The results of the study indicate that citizen surveillance activities have an impact on the increased usefulness of dash cams. Additionally, this study examines actions that could be taken to increase dash cams’ value in promoting security, safety, order, and flow in road traffic. These actions can be categorized according to the direction in which they are improving, specifically according to the contexts of (1) technology; (2) law; and (3) lifestyle."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan:1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No. 21/PUU-XII/2014 adalah penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan;2) Keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 berdampak pada penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena institusi Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman merupakan institusi yang paling sibuk menerima aneka gugatan praperadilan dengan berpedoman pada perluasan enam objek praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut;3) Dampak putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap kompetensi penyidik Polri adalah dalam memutuskan penetapan status tersangka, penyidik dituntut lebih profesional dan lebih mampu menjalankan ketentuan dalam KUHAP dengan baik dan benar;4) Dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Penegakan HAM di Indonesia adalah, dalam menetapkan status tersangka, penyidik harus melakukannya secara hati-hati, karena penetapan status tersangka tanpa dua alat bukti, tanpa ada konfrontasi dengan calon tersangka, dan kesahihan cara memperolah alat bukti, merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) MA perlu mengeluarkan PERMA tentang batasan ruang lingkup Praperadilan; (b) DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi KUHAP sehingga sesuai dengan tuntutan persoalan penegakan hukum pidana yang semakin kompleks dan multidimensi; (c) Perlunya melakukan peningkatan kompetensi para penyidik Polri dengan cara pelaksanaan sertifikasi penyidik tipikor berdasarkan kemampuan pengetahuan dan teknis penyidikan yang harus dimiliki; (d) Perlunya penyusunan SOP oleh Dit Tipikor Bareskrim Polri yang mengatur teknis dan administrasi penetapan tersangka setelah terdapat perluasan objek peradilan sebagaimana dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan.

---

This thesis discussed about the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspects as an object pretrial create an opportunity for law enforcement do violations of human rights. Research used is qualitative research. Data collection is conducted through the observation involved, in-depth interviews and study of documents.

The research shows:

1) One of the consideration MK issued the ruling No. 21/PUU-XII/2014 is determination the suspect is part process investigation that is constitute deprivation of human rights, then it should the determination of the suspect by investigator is object which may be requested for protection through ikhtiar law pranata pretrial;

2) The emergence of the decision of the MK No. 21/PUU-XII/2014 impact on law enforcement in criminal justice systems in indonesia, because police institutions, attorney and judiciary is the institutions that the most busy received various a lawsuit pretrial with reference at expanding six object pretrial based on the judgment the constitutional court mentioned above;

3) The impact of the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 to competence Polri investigators is in deciding the determination of status suspects, investigators are required more professional and more are able to run the provisions of kuhap well and correctly;

4) The impact of the decision the MK Nomor 21/PUU-XII/2014 towards enforcement of human rights in indonesia is , in setting status suspects , investigators have to do it carefully , because the determination of status suspects without two tools evidence , without any confrontation with the suspects , and kesahihan way to get instrument evidence , is a arbitrary who can be described as a form of violations of human rights.

Implication this thesis discussion contains: (a) MA need to spend PERMA about the limitations of the scope of Pretrial; (b) Parliament and the government needs to revise the KUHAP so that it meets the demands of criminal law enforcement problems are increasingly complex and multidimensional; (c) The need to increase the competence of the Polri investigator in a way the implementation of the certification investigator Tipikor is based on knowledge and technical capabilities investigations that should be owned; (d) The need for the preparation of SOP by direktorat tipikor bareskrim Polri which govern about technical and administrative of determination of the suspect once there is expansion the object of pretrial as in the ruling of MK No. 21/PUU-XII/2014 concerning Suspect As Object Pretrial Stipulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program E-Tilangdengan Denda Maksimum yang diterapkan di wilayah hukum Polres Cilegon.Kebijakan penerapan E-Tilang ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakanhukum terhadap pengguna lalu lintas, dan meminimalkan terjadinya pungutan liarbila terjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam penerapan E-Tilang ini juga masihterdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenaipelaksanaan program E-Tilang tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalahteori Analisis SWOT, konsep Evaluasi, dan konsep E-Tilang, dengan pendekatankualitatif dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam pelaksanaan program E-Tilang memiliki kelebihan bahwa pelaksanaantilang, para pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang tilang. Untukmembayar denda, pelanggar lalu lintas dapat langsung mendatangi Teller (bankBRI, M-Banking, atau ATM BRI maupun ATM Bersama). Selanjutnya pelakupelanggaran dapat mengambil kembali barang bukti sitaan (SIM, STNK, atauMotor) ke Politi yang memberikan tilang dengan membawa barang buktipembayaran. Kelemahan penerapan program E-Tilang ini adalah karena faktorinternal belum adanya petugas yang memadai, didukung oleh sistem, saranaprasarana, serta dasar hukum yang kuat. Faktor eksternal, belum dibuatnyakebijakan pemberian gadget dan kuota untuk implementasi E-Tilang. Dengandemikian disarankan Polri dapat membuat kebijakan penerapan Program E-Tilangsecara nasional dan terpadu yang terkoneksi dengan CCTV, disertai penerbitan SOPpenilangan serta membuat payung hukum yang kuat terkait operasional penilangantersebut.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the implementation of E-Tilang program with MaximumFines applied in the Cilegon Resort Police area. The E-Tilang implementationpolicy is intended to streamline law enforcement of traffic users, and minimizeillegal levies in the event of a traffic violation. In the implementation of E-Tilang isalso still there are some weaknesses. It is therefore necessary to evaluate theimplementation of the E-Tilang program. The analysis knife in this research isSWOT Analysis theory, Evaluation concept, and E-Tilang concept, with qualitativeapproach and field research method. The results of this study indicate that in theimplementation of E-Tilang program has advantages that the implementation ofticketing, the traffic violators do not need to attend the ticket session. To pay fines,traffic violators can go directly to Teller (BRI bank, M-Banking, or ATM BRI orATM Bersama). Furthermore, the offender can retrieve the confiscated evidence(driver's license, vehicle registration, or Motor) to Politi who provide the ticket withthe proof of payment. The weakness of the implementation of E-Tilang program isdue to internal factors, namely the lack of adequate officers, supported by systems,facilities, and a strong legal basis. External factors, are the lack of gadget andquota policies for the implementation of E-Tilang. It is suggested that the Policecan make a policy of application of E-Tilang Program nationally and integratedlyconnected with CCTV, accompanied by the issuance of SOP of the crossing andcreate a strong legal umbrella related to the operation of the refinery."

"Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh, sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa  pelaksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-qanun sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sejak diperkenalkan di Aceh, implementasinya telah melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk.

---

Aceh distincts itself as a very unique province compared to other provinces in Indonesia. Today, Aceh is still among Indonesia’s most religiously conservative and observant provinces.  The national legislation, through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a special autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of Islam, particularly the Quran and the Hadith.  Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an Islamic bylaw, equivalent to the  Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014 concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into effect in 23 October 2015 and since its introduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, as a UN Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other hand, Indonesia's criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment."