Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia pasca Orde Baru telah menggulirkan banyak agenda reformasi politik secara struktural dan prosedural. Indonesia juga telah diakui sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia, sejak 2007. Namun kian lama kian banyak orang yang bertanya mengapa demokrasi tidak membawa kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Demokrasi memang mengandung banyak kelemahan. Dari perspektif ekonomi, demokrasi cenderung pro kekuatan kapitalis yang mengusung liberalisasi pasar dan perdagangan bebas, sehingga cenderung mengabaikan kelompok-kelompok yang lemah. Tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi niscaya sulit dientaskan jika negara selalu tunduk pada kekuatan pasar. Atas dasar itulah maka pengelolaan negara di bidang ekonomi harus dipadukan dengan konsep ?negara kesejahteraan?. Itu berarti pemerintah harus aktif mencampuri kehidupan rakyatnya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah harus mencanangkan berbagai program sosial (baik jaminan sosial maupun bantuan sosial) yang bersifat jangka panjang. "

"ABSTRAKBank sentral dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, secara kelembagaan disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagai welfare state, yaitu tugas dan wewenang di bidang moneter tereduksi dan terkendala dengan pengalihan wewenang memperoleh data dan informasi dari bank melalui kewajiban menyampaikan laporan bank kepada Bank Indonesia melalui pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai mengapa data dan informasi bank diperlukan dalam pelaksanaan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter dan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di bidang moneter pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), serta kewenangan lembaga publik menjadi dasar dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang terkait dengan bank sentral.Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan melalui pembuatan keputusan bersama tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya yang diperlukan antara lain dalam rangka memenuhi data dan informasi bank yang diperlukan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang moneter. Dalam penerapan keputusan bersama tersebut masih terdapat isu yang perlu diselesaikan antara kedua lembaga. Jaminan atas pelaksanaan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara kelembagaan disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang memerlukan dukungan dan komitmen dari negara untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang moneter untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

---

ABSTRACT

Central bank in the state administration of Indonesia is a state institution which supports the nation to achieve community's social welfare as defined in the Constitution of Indonesia, namely The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, mentioned institutionally in the Constitution and regulated further in Act Number 11 Year 1999 on Bank Indonesia which had been amended several times with the latest being Act Number 6 Year 2009. One of the tasks and authorities of Bank Indonesia as the central bank in supporting the nation to achieve the purpose of the State as a welfare state, namely the duties and authorities in monetary sector, have been reduced and constrained with the transfer of authority to obtain banks' data and information - through the obligation of banks to submit report to Bank Indonesia - through the enactment of Section 69 of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority.

In line with this, research needs to be done in order to investigate as to why banks' data and information are needed in the enforcement of the authority of Bank of Indonesia in the monetary sector and how Bank Indonesia carry out its authority after the enactment of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. The concept of a State of law and welfare state as well as the authority of public institution form the basis of this study using the doctrinaire approach method by analyzing the regulations, legal decisions, opinions of scholars and research results related to the position, authority, and duties related to the central bank.

The research results show that coordination between Bank Indonesia and The Financial Service Authority which has been accomplished through the reaching of a joint decision on cooperation and coordination in order to support the implementation of the tasks of Bank Indonesia and the Financial Service Authority is an effort that is required among other things in order to satisfy the banks' data and information required by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities in the monetary sector. In the implementation of the joint decision there are still issues that need to be resolved between the two institutions. To warrant the enforcement of the authority of Bank Indonesia as the central bank mentioned institutionally in the Constitution and the legislation requires the support and commitment of the State to provide certainty for the enforcement of Bank Indonesia's authorities in order to implement the monetary authority and furthermore to support the nation to achieve the purpose of the State as set forth in the Constitution."

"Negara-negara Nordik adalah sekelompok negara yang dianggap sukses membangunnegaranya. Di tiga area kajian ilmu Hubungan Internasional, yakni Politik-Keamanan,Ekonomi-Politik, dan Sosial-Budaya, negara-negara Nordik tidak luput dari posisipuncak indikator keberhasilan. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik ini menganutgagasan pembangunan welfare state model Nordik. Meski welfare state model Nordiksudah berhasil memajukan negara-negara Nordik, gagasan ini belum mendapat perhatianserius dalam literatur-literatur ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini mengkajibagaimana literatur melihat faktor-faktor penunjang kesuksesan gagasan pembangunanwelfare state model Nordik. Literatur berpendapat bahwa kesuksesan welfare state model Nordik didukung oleh dua faktor yang berbeda, yakni karakteristik masyarakat yangmuncul secara alamiah dari masyarakat, dan kebijakan institusional yang dipengaruhisecara signifikan oleh negara. Dalam praktiknya, kedua faktor ini tidak terpisah secara eksklusif, melainkan memengaruhi satu sama lain memperkuat keunikan welfare statemodel Nordik itu sendiri. Menggunakan metode taksonomi, pemetaan literatur dilakukanberdasarkan dua faktor tersebut. Kajian literatur menemukan adanya lima karakteristikmasyarakat Nordik dan empat kebijakan institusional khas negara Nordik yangmenunjang kesuksesan welfare state model Nordik. Lima karakteristik masyarakatNordik tersebut adalah solider, percaya pada negara sebagai solusi masalah sosial,memiliki kesamaan pandangan ideasional, dan egaliter. Sedangkan empat faktorkebijakan institusional khas negara Nordik yang ditemukan dalam literatur adalahdekomodifikasi hak sosial, pajak progresif, collective bargaining antar aktor, dan aktifmengadvokasi perdamaian dan pembangunan di tingkat internasional. Berdasarkan kajianliteratur, perspektif literatur tampak masih kuat akan bias Barat. Hal ini menjadi salahsatu celah riset utama, selain celah riset lainnya seperti kajian mendalam tiap-tiap faktor dan kajian komparatif penerapan gagasan welfare state model Nordik di negara-negaranon-Nordik.

---

Nordic countries are considered successful in their developmental programs. In the three areas of International Relations studies, namely Political-Security, Political Economy, and Socio-Cultural, the Nordic countries oftenly gets better scores than the rest of the world. In practice, these Nordic countries adhere to the Nordic model of Welfare State development ideas. Although the Nordic model of Welfare State has succeeded in

advancing Nordic countries, this idea has not received serious attention in the International Relations literature. This paper examines how the literature captures the

factors supporting the success of the Nordic model Welfare State development ideas.

Literature argues that the success of the Nordic model of Welfare State is supported by

two different factors, namely the characteristics of society that arise naturally from the people, and institutional policies that are significantly influenced by the state. In practice, these two factors are not exclusively separated, but instead influencing one another to strengthen the uniqueness of the welfare state of the Nordic model itself. Using the taxonomic method, literature mapping is based on these two factors. Literature finds five characteristics of the people of Nordic and four unique Nordic states institutional policies that support the Nordic model of Welfare State. The five characteristics of the people of Nordic are solidarity, trusting the state as a solution to societal problems, having similar ideational views, and egalitarian. Whereas the four Nordic institutional policies factors

found in the literature are decommodification of social rights, progressive taxes,

collective bargaining between actors, and actively advocating for peace and development

at the international level. Based on the literature examined, the literature perspective seems to be still strong in Western bias. This has become one of the main research gaps, in addition to other research gaps such as an in-depth study of each factor and a comparative study of the application of Nordic model of Welfare State ideas in non-

Nordic countries."

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang notabene memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangan berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. ASEAN Charter yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bukanlah merupakan lawan dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kesejahteraan, selama diimplementasikan dalam tindakan legislasi yang tepat, yang dapat melindungi warga negara Indonesia. Tindakan legislasi tersebut haruslah bercermin pada kebutuhan dan kondisi material masyarakat Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan implementasi ASEAN Charter harus selalu disertai exemption atau pengecualian dengan jalan pembebasan dari hukum persaingan usaha regional yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pasar bebas ASEAN dalam berbagai bidang"