Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Syafvan Rizki, author
Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S266
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sigit Artantojati, author
Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborators tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30356
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1996
S21907
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Azi Tyawhardana, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
telah memberikan dasar perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi
yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1)
UU tersebut, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang
diberikannya, sementara itu menurut pasal 10 ayat (2) kesaksian yang...
Universitas Indonesia, 2013
T35684
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Waruwu, Jovan Kurata, author
Pemikiran tentang adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lepas dari kebutuhan akan saksi dan korban yang menjadi saksi dalam setiap persidangan. Hampir semua perkara membutuhkan saksi sebagai alat bukti di pengadilan. Sifat sebagai "kartu as" terhadap seorang saksi akan diberikan apabila data yang dimiliki oleh seorang saksi tersebut diinginkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16452
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1984
S21583
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan
terhadap whistleblower dalam rangka perlindungan saksi dan
korban di Indonesia. Dalam perjuangan pemberantasan
korupsi, whistleblower dapat dilihat sebagai sebuah bagian
penting, dimana Whistleblower melaporkan adanya
penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi tempat dirinya
bekerja untuk berbagai alasan, dimana yang paling utama
adalah motivasi dan keyakinan etika. Informasi yang
diberikan oleh whistleblower mengenai adanya praktik tindak
pidana...
[Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2008
S22360
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2010
S22568
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
H. S. Gunadi Sjarif, author
ABSTRAK
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori...
2013
T35108
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noptra, author
Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sesuatu yang harus diberikan karena keberadaan saksi dan korban yang sangat krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, terutama terhadap kasus pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan/atau mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan negara. Sadar akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22383
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library