Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital. ......The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism.

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku perundungan atau bullying di Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Pola asuh orang tua dianggap sebagai salah satu faktor kuat dalam membentuk perilaku tersebut, terutamanya pola asuh otoriter menjadi faktor yang paling kuat dalam membentuk perilaku perundungan. Dalam penelitian ini, pola asuh yang akan diuji hanya difokuskan pada pola asuh otoriter. Perundungan juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepribadian. Dalam penelitian ini, faktor internal yang diujikan akan difokuskan pada trait callous-unemotional, yaitu trait kepribadian yang memiliki karakteristik kurangnya empati. Sampel yang digunakan terdiri dari 272 orang (59,6% perempuan dan 40,4% laki-laki). Responden pada penelitian ini difokuskan pada kelompok usia remaja dengan rentang usia 16 hingga 19 tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi pada model Hayes, diketahui bahwa pola asuh otoriter secara signifikan terbukti mempengaruhi perilaku perundungan. Trait callous-unemotional juga secara signifikan terbukti mempengaruhi perilaku perundungan. Namun ketika diuji menggunakan analisis mediator, trait callous-unemotional diketahui tidak menjadi mediator dalam penelitian ini. Pola asuh otoriter mampu membentuk dan mempengaruhi perundungan secara langsung, tanpa membutuhkan mediasi trait callousunemotional. Hasil yang diperoleh tersebut diduga disebabkan belum stabil dan matangnya kepribadian remaja. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pada kelompok usia yang sudah memiliki kepribadian yang lebih matang, seperti emerging adulthood.

---

ABSTRACT
Bullying behaviour has been increasing in Indonesia. Parenting styles are considered as one of the strongest factor in shaping the behaviour, especially authoritarian parenting style. It is the most powerful factor in shaping bullying behaviour. So, in this study, we would tested the influences of authoritarian parenting style in bullying behaviour. Bullying is also influenced by internal factors, such as personality. In this study, we would tested the effect of callous-unemotional trait, it was the personality trait that had the characteristic of lack of empathy. Participants in this study were 272 people (59,6% female and 40,4% male). Participants were adolescents with age ranged from 16 to 19 years old. Based on the results of regression analysis on Hayes model, it was known that authoritarian parenting was significantly influenced bullying behaviour. Callousunemotional traits was also significantly influenced bullying behaviour. But, when it was tested by using mediator analysis, callous-unemotional was not a mediator in this study. Authoritarian parenting are capable to form and influence bullying behaviour directly, without the mediation of the callous-unemotional trait. These results were thought to be due to unstable and immature teenage personality. So for the next research, we recommended to test it in the age group that already has been in a more mature personality, such as emerging adulthood.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menguji pengaruh faktor orientasi religius, diskriminasi dan Right-Wing Aurhor-irarianism dalam membentuk prasangka. Sebanyak 128 responden berusia 21-35 tahun dari elnis Tionghoa yang, beragama Kristen dan Katolik mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabei penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi dan right-wing authoritarianism dapat menjadi variabel moderator bagi orientasi religius dalam membentuk prasangka. Saran bagi pcnelitian selanjutnya adalah mengembangkan penelitian mengenai orientasi religius dan pengaruhnya terhadap prasangka.

Abstrak :
Budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyak dipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal keluasaan tersebut selalu didasarkan pada Konstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirian Hakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim sering berada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan-putisan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintahan dibenarkan menurut keadilan formal, namum tidak menurut keadilan substansial. Demikian juga sebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya. Beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yang bersifat kualitatif.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Refendum 2017 merupakan inisiasi Erdo-an yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdo-an didukung oleh AKP dan MHP di Parlemen, sedangkan HDP dan CHP menolak karena poin-poin amandemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok G len. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdo-an mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017. ......This thesis discusses the case of Erdo an regime on the case of Turkish referendum 2017. The referendum was initiated by Erdo an, whom argued that presidential system will make the country stronger and more stable. The referendum was supported by AKP and MHP in the Parliament, but then opposed by HDP and CHP due to their concern of one man rule in Turkey. The referendum was held in the state emergency situation since the failed coup attempt on 2016 by the G lenists. In the preparation and process, there were repression to the oppositions, uneven access to the resources and campaign, and some indication of an unfair election. Based on the findings, this thesis concluded that Erdo an rsquo s regime had implemented and embodied the competitive authoritarian model, especially in the case of the 2017's referendum.

Abstrak :
Resesi ekonomi yang terjadi di Nikaragua akibat menurunnya bantuan finansial dari Venezuela sejak tahun 2014 secara bertahap telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik rezim Daniel Ortega di Nikaragua. Pada tahun 2018 pemerintah Ortega mengumumkan kebijakan reformasi sistem jaminan sosial (INSS) yang telah menimbulkan reaksi protes masyarakat sipil. Tidak lama tuntutan mobilisasi massa berubah menjadi protes untuk menurunkan rezim otoriter Ortega. Dalam merespon situasi tersebut, pemerintahan Ortega justru meningkatkan tindakan koersif dengan melakukan represi dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat dan oposisi yang memicu adanya sanksi komunitas internasional. Hal ini telah menciptakan suatu krisis multidimensional yang menimpa rezim. Kendati begitu, ketika dihadapkan pada serangkaian krisis dan gelombang perlawanan masyarakat, nyatanya rezim Ortega dapat tetap bertahan dan merestabilisasi keadaan. Oleh sebab itu, fokus utama dari penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega. Bagaimana ia mampu bertahan di tengah situasi krisis yang ada. Adapun, peneliti menggunakan kerangka teori mengenai kekuatan infrastruktural negara dan mekanisme infrastruktural yang dikembangkan oleh Slater dan Fenner (2011), untuk menjelaskan faktor kausalitas. Kemudian, dalam membantu mengoperasionalisasikan teori, penelitian ini menggunakan metode theory-guided process tracing (TGPT). Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindakan koersif negara (coercing rivals) dalam bentuk pengerahan aparat kepolisian dan kelompok paramiliter, pada saat terjadinya krisis menjadi faktor kunci yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega. ......The economic reccesion that occurred in Nicaragua due to a decrease in financial assistance from Venezuela since 2014 has gradually affected the economic and political stability of the Daniel Ortega regime in Nicaragua. In 2018 Ortega’s government announced a social security system reform policy (INSS) which has triggered protests from civil society. Soon the demands of mass mobilization turned into a protest to bring down Ortega’s authoritarian mode of regime. In responding to this situation, Ortega government increased the coercive actions instead, by carrying out repression and violence against civil society and the opposition which caused sanctions from the international community. This situation has created a multidimensional crisis that fell upon the regime. Nevertheless, despite being confronted with a series of crises and mass revolts, in fact the Ortega regime was able to survive and manage to restabilize the situation. Therefore, the main focus of this research is to identify the factors that caused the Ortega’s regime durability. How it managed to survive amidst the existing crisis. In pursue to explain the causal factors, this research employs the theoretical framework of state infrastructural power and infrastructural mechanisms developed by Slater and Fenner (2011). Then, to be able operationalize the theory, this study has adopted theory-guided process tracing method (TGPT). The findings of this study indicate that the increased in state coercive mechanisms (coercing rivals), such as deploying the police apparatus and paramilitary groups during times of crises, constitutes a key factor that affect the durability of the Ortega regime.

Abstrak :
Perubahan iklim yang mengancam berbagai lini kehidupan mendesak negara-negara untuk mewujudkan komitmennya dalam Perjanjian Paris, utamanya dalam menekan serta menurunkan rata-rata suhu global hingga 2°C, melalui kebijakan domestiknya masing-masing. Upaya mencapai target suhu tersebut salah satunya ditempuh dengan menekan laju emisi di tiap negara. Laju emisi mayoritasnya dihasilkan dari sektor energi melalui konsumsi listrik dan karenanya, pengurangan emisi di sektor ini menjadi langkah yang determinan. Singapura merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris sekaligus menjadi negara yang mengelola sekaligus mengkonsumsi energi hasil olahan gas alam secara intens. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk mengatur ulang strategi pemanfaatan gas alam agar tidak menghasilkan emisi dalam jumlah yang masif melalui kerangka Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS). Profilnya sebagai negara pembangunan (developmental state) berikut dengan rekam jejak efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungannya yang dilakukan secara otoritarian (authoritarian environmentalism). Tata kelola lingkungan seperti ini ditempuh dan dipertahankan dengan harapan Singapura dapat mencapai target kebijakan iklimnya secara efektif tanpa mengorbankan perekonomiannya. Temuan dalam riset ini adalah tata kelola authoritarian environmentalism yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam kebijakan iklim mampu memberikan manfaat bagi perekonomian dan lingkungan sehingga pengelolaan ini terus dipertahankan guna mencapai dasar cita-cita pembangunan Singapura. ......Climate change that threatens all over existence urges all countries to realising their commitments in Paris Agreement, foremost in suppressing and lowering global average temperatures by 2°C through their own domestic policies. One of the measures to achieve the climate target is by pressing down the emissions growth rate in each country. Major contributions of emissions come from the energy sector by means of electricity consumption and hence, emissions reduction in this sector will be a prominent step. Singapore is one of the countries that signed Paris Agreement yet becomes a country that carries out as well as consuming energy that is generated by natural gas intensely. This condition insists the government to re-regulate the natural gas utilization strategy to pressing down its emissions through the Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS) framework. Singapore’s country profile as a developmental state as well as its track record in achieving their policies effectively has implications for its environmental governance that is carried out in an authoritarian way (authoritarian environmentalism). This kind of environmental governance is undertaken and maintained with an aim that Singapore will realize its climate policies effectively without sacrificing its economy. The finding of this research shows that climate policies under authoritarian environmental governance, which is oriented toward economic growth and economic development can bring either economic or environmental benefits for Singapore, hence this management is being sustained to achieve Singapore’s primary vision of development.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah religious fundamentalism dapat memprediksi penurunan performa memori rekognisi mengenai kata moral-emosional bervalensi negatif pada Muslim di Indonesia dan sejauh mana right-wing authoritarian memoderasi hubungan negatif antara religious fundamentalism dan memori rekognisi jenis kata moral-emosional negatif. Total 121 warga negara Indonesia Muslim yang berusia 18-25 tahun (M = 20 tahun 9 bulan) berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan Islamic Fundamentalism (Putra & Sukabdi, 2014), untuk mengukur religious fundamentalism, dan right-wing authoritarianism scale untuk mengukur right-wing authoritarianism (Passini, 2017), sementara pengukuran akurasi memori menggunakan corrected recognition dari signal detection theory (Baddeley dkk., 2015). Analisis repeated measures menunjukkan bahwa jenis kata moral-emosional negatif memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada jenis kata lainnya. Analisis moderasi dengan PROCESS menunjukkan bahwa efek negatif dari religious fundamentalism pada memori rekognisi jenis kata moral-emosional negatif dimoderasi oleh right-wing authoritarianism. Semua temuan ini mengindikasikan bahwa pandangan politik yang ekstrem dapat menurunkan performa memori mengenai kata moral-emosional sehingga perlu dipertimbangkan untuk memahami mekanisme psikologis dari politik identitas agama serta pengaruhnya pada diseminasi pesan moral-emosional lewat kampanye maupun pidato-pidato politik yang disebarkan melalui media sosial. ......The purpose of this study to investigate the role of religious fundamentalism in predicting the decline of memory recognition for negative moral-emotional words in Indonesian Muslims and to investigate the role right-wing authoritarians as a moderator on the negative relationship between religious fundamentalism and the memory recognition for negative moral-emotional words. We recruited 121 Indonesian Muslim citizens aged 18-25 years to participate in the study. This study employed Islamic Fundamentalism (Putra & Sukabdi, 2014), to measure the level of religious fundamentalists, Right-Wing Authoritarianism Scale (Passini, 2017) to measure the level of right-wing authoritarianism, and corrected recognition as a measure for memory accuracy based on the signal detection theory (Baddeley et al., 2015) The repeated measures ANOVA analysis showed that participants remembered negative moral-emotional words with a higher level of accuracy than the accuracy levels of other types wordstype. The moderation analysis with PROCESS showed that the negative effect of religious fundamentalism on the memory recognition for negative moral-emotional words is significantly moderated by right-wing authoritarianism. These findings provide evidence on how extreme political views can impair memory for moral-emotional words, and thus, they should be considered to better understand the psychological mechanisms underlying religion-based politics and its effects on the dissemination of moral-emotional messages through campaigns and political speeches in social media.

Abstrak :
The fall of Suharto’s authoritarian regime and the subsequent dissolution of vertical political patronage led to an upsurge of mass mobilization based on religion and/or ethnicity. In Jakarta, newly emerged vigilante groups that initially sought to represent small-scale neighborhood communities rapidly grew in size by receiving endorsements from local political authorities as well as by gaining extensive popular support. Despite their persistent association with violence and illicitness in popular discourse, some of those vigilante groups quickly increased their membership to hundreds of thousands. Highlighting the activities of the Forum Betawi Rempug (FBR), one of the biggest of these groups, this paper explains the causes, processes, and consequences of its expansion. The nature of the Betawi ethnic identity that has been constructed over decades, as well as an alternative mode of populist discourse that became prevalent in Jakarta during the last couple of decades, were the key background conditions through which such groups expanded in both size and geographic reach. These conditions also led to a loosely disciplined and highly autonomous organizational structure. An explanation of this process calls for a radical revision of the conventional model of ethnic mobilization that takes for granted disciplined organization and hierarchical control. In contemporary Jakarta, successful mass mobilization is not the sheer result of people’s response to populist calls. Attention must be paid to the logic of the mobilized in order to explain why vigilante organizations have been able to gain popular support despite their notorious reputation. This paper investigates the perspectives of the mobilized by focusing on neighborhood-level activities of the FBR. In so doing, it exemplifies how some residents perceive the FBR as a provider of potential socioeconomic resources for the enhancement of their life environment.