Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap produktivitas padi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di 458 kabupaten/kota, studi ini meneliti hubungan antara luas tanah yang diredistribusikan terhadap produktivitas padi dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa program redistribusi TORA berkorelasi positif dengan produktivitas padi dimana setiap kenaikan 1 ha luas tanah yang diredistribusikan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 0,021 kg/ha. Dengan menggunakan pendekatan teori hak milik, penelitian ini membahas bahwa peningkatan produktivitas padi terjadi karena adanya jaminan keamanan kepemilikan tanah yang memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan investasinya dan mengadopsi sistem tanam terbaik. Kepemilikan tanah juga memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan kredit sebagai tambahan modal dalam mengintensifkan kegiatan pertaniannya. Melalui perluasan area tanam, petani juga memperolah tambahan input untuk meningkatkan hasil produksinya. Meskipun berpengaruh positif, namun hasil estimasi menunjukan bahwa hanya sebagian kecil tanah hasil redistribusi dimanfaatkan untuk kegiatan produksi padi, sehingga pemanfaatan TORA untuk pertanian padi perlu ditingkatkan. ......The purpose of this study is to analyze the effect of Agrarian Reform Object Land (TORA) redistribution program on paddy productivity in Indonesia. Using panel data from 2015 to 2021 in 458 districts/cities, this study examined the relationship between redistributed land area and paddy productivity with fixed effect regression analysis. The results of the study found that the TORA redistribution program has a positive correlation with paddy productivity where every increase of 1 ha of redistributed land area has effect on increasing paddy productivity by 0.021 kg/ha. Using the property rights theory approach, this study discusses that the increase in paddy productivity occurs due to the guarantee of land ownership security which provides incentives for farmers to increase their investment and adopt the best planting system. Land ownership also gives farmers access to credit as additional capital in intensifying their agricultural activities. Through the expansion of planting areas, farmers also process additional inputs to increase their production. Although it has a positive effect, the estimated results show that only a small portion of redistributed land is used for paddy production activities, so the use of TORA for rice farming needs to be increased.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris. ......This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance.

Abstrak :
Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik yang berjalan berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui studi pustaka serta akan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan dengan cara perbandingan hukum. Dengan demikian, akan dilihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat elektronik dengan konvensional adalah sama, namun menerapkan sistem dan dokumen elektronik. Lalu, dapat dilihat mengenai adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dengan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaanya di Indonesia. Dapat dilihat juga persamaan dan perbedaan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah elektronik antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi sistem, pelaksanaan, serta penerapan program digitalisasi pendaftaran tanah. ...... The implementation of the electronic-based land certificate program is one of the efforts to keep up with the current massive digitalization development in order to achieve effective and efficient land services. Several countries have implemented electronic-based land certificate programs, one of which is Malaysia. The research will further examine the comparison of electronic land registration in Indonesia and Malaysia as well as the implementation of an electronic-based land certificate program that runs based on the land registration system in Indonesia and Malaysia. In this research, the author collected data through literature studies and used descriptive evaluative methods as well as approaches by way of comparison law. Thus, it will be seen that the implementation of land registration and electronic certificates is the same as conventional, but applies electronic systems and documents. Then, it can be seen that there are several differences in the implementation of electronic land registration with land registration which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and its implementing regulations in Indonesia. It can also be seen the similarities and differences in the implementation of land registration and electronic land certificates between Indonesia and Malaysia in terms of the system, implementation, and application of the land registration digitization program.

Abstrak :
Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun antar Kantor Pertanahan itu sendiri. Tesis ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum atas peralihan hak semacam itu. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif dengan menghasilkan bentuk penelitian yang bersifat preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya terdapat dua aturan hukum yang berbeda yang mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dan peralihan sebagian bidang tanah. Pasal 105 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama, sedangkan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian bidang tanah. ...... Recently, there have been several due to objections concerning with the registration of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership. It is caused by the differences of perception in terms of legal rules that regulates the diversion of partial right of land becoming joint ownership the diversion of partial lands between the Land Office and Pejabat Pembuat Akta Tanah also among the Land Offices themselves. This thesis discusses the legislation that became the legal basis of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership, which aims to create legal certainty and protection of such diversion. This research uses normative legal research methods to produce a form of prescriptive analytical research. Based on the survey results revealed that in fact there are two different legal rules that regulates the diversion of partial rights of land becoming joint ownership and the diversion of partial lands. Article 105 paragraph 3 Regulation of the State Minister of Agrarian Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration regulates the diversion of partial right becoming joint ownership, while Article 54 paragraph 4 of Regulation head of National land Agency Number 1 Year 2006 on the implementation of Government Regulation No. 37 of 1998 on the Rules of land Title Deed official regulates the diversion of partial lands.

Abstrak :
Maraknya sengketa tanah antara pemegang girik dan pemegang sertipikat, merugikan pemegang girik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat, sehingga perlindungan bagi pemegang girik sangatlah lemah. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas mengenai salah satu sengketa antara girik dan sertipikat. Yang menjadi fokus penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661K/Pdt/2014 adalah bagaimana kedudukan girik dan sertipikat dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661 K/Pdt/2014 dengan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis yang bersifat eksplanatoris dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik tidak hanya sebagai dokumen pembayaran pajak tetapi juga merupakan alat pembuktian hak lama yang sangat berperan dalam penerbitan sertipikat. Sertipikat merupakan produk rechts kadaster yang lahir dan tidak terpisahkan dari fiscaal kadaster. Oleh karenanya, sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat, masih dapat dibatalkan jika dibuktikan berasal dari alas hak dan/dokumen yang salah atau proseduralnya tidak tepat. Dalam Putusan Mahkamah Agung yang penulis teliti, hakim melihat kedudukan sertipikat secara mutlak dengan pendaftaran tanah dan hakim tidak mempertimbangkan girik dalam kedudukan sebagai alas pembuktian hak. Oleh karenanya, pemegang sertipikat merupakan pemilik absolut. Sehingga bertentangan dengan sistem publikasi Indonesia yang negatif berunsur positif. Selain itu, dalam memutuskan perkara ini, Majelis tidak mempertimbangkan Penerapan Hukum Adat dalam jual beli tanah bahwa jual beli telah sah jika dilakukan secara kontan/tunai dan telah memenuhi unsur materil jual beli tanah. ...... Many disputes between the girik holder and certificate holder is disadvantageous to the girik holder. It is due to the lack of legal certainty for the owner of the land who doesn't have the land certificate. Consequently, the legal protection for the girik holder is very weak. Therefore, this thesis will elaborate one of the dispute between girik and certificate. The writer will focus on The Supreme Court Judgement Number 2661 K/PDT/2014 regarding the legal standing of girik and certificate in Land Registration System in Indonesia and conformity between the The Supreme Court Judgement Number 2661 K/PDT/2014 with Land Registration System in Indonesia. This is a explanatory juridical normative research using secondary data. This research reveals that Girik is not only as a tax payment document but also as a proof that is very instrumental in issuing the certificate. The certificate is a product of rechtscadaster that established and inseparable from the fiscaal cadaster. Therefore, the issued certificate which is a strong evidence, can be revoked if it is proven that is was obtained from invalid legal right or inappropriate procedure. In the Judgement of Supreme Court above, the judge views the legal standing of the certificate in absolute way with the land registration and the judge does not consider girik in the legal standing as the basis for the proof of right. Thus, the certificate holder is the absolute owner. This is contrary to Indonesian publication system which use negative wit positive element. Besides, in deciding upon this case, the Judges does not consider the applicability of Customary Law which states that the sale and purchase of land in cash is legitimate and has fulfilled the material element of sale and purchase of land.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah pada dasarnya merupakan benda yang tetap jumlahnya, sedangkan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkar sehingga teradi penawaran dan permintaan akan tanah yang tidak sebanding. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah yang dilakukan melalui transaksi tanah menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Kalau hal itu dibiarkan saja melalui mekanisme pasar dapat berdampak yang tidak diharapkan, yaitu tanah yang semakin langka itu akan jatuh ke tangan beberapa orang yang mempunyai posisi tawar yang kuat sehingga terjadi suatu monapoli tanah serta bersamaan dengan itu terjadi pula landless dan pragmentasi tanah. Kedua hal itu tidak dibenarkan menurul ketentuan undang-undang karena akan menimbulkan keresahan sosial, konflik sosiaL dan sengketa tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut transaksi tanah memang perlu diatur dalam ketentuan undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi tanah. Selama ini ketentuan undang-undang mengenai transaksi tanah belum pernah ada, yang ada hanyalah Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 19 yang mengarur tentang prosedur pemindahan hak atas tanah, yang kemudian disempumakan dengan Peraturan Pemerinhan No. 24 Th. 1997.

Di samping hal tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi transaksi tanah. Pertama, faktor-faktor yang terkait dengan ketentuan undang-undang karena undang-undang tidak jelas, tidak relevan, dan tidak konsisten. Kedua, faktor-faktor yang terkait dengan institusi kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud ada empat, yaitu (1) Lembaga BPN dan Kantor Pertanahan berikut pejabatnya; (2) Lembaga Pemerintah Daerah: (3) Lembaga Peradilan; dan (4) Lembaga PPAT.

Dalam rangka mengamankan dan memberikan pagar yuridis terhadap transasksi tanah itu perlu segera disusun Undang-Undang tentang Transaksi Tanah dan Undang- Undang Peraturan Jabatan PPAT.

---

Abstract

---

Land basically constitutes an object of which the quantity does not vary or remains constant, while human need for land is more and more increasing so that the supply and demand of land is not in proportion. There for transfer of right for land which is exercised through a transaction of land has become a matter which should be observed if such situation remains to be neglected and let it continue to happen through the market mechanism, in the long run it may have an unexpected impact, namely the land which is getting more and more scarce will fall into the hands of a few people who have a strong bargaining position so that a land ntonopobt occurs and at the same time also a landless condition and land fragmentation come about. Both is not justnied according to the laws and regulations as it will cause social unrest, social conflict, and land dispute.

With regard to the above matter, land transaction actually needs to be set out in a special statutory legislation concerning land transaction, All these times the statutory legislations regarding land transaction have never been in existence, the existing one is only the Government Regulation No. 10 Year 1961 on Land Registration, namely Article 19 which governs regarding the procedure of transfer of right for land which is subsequently improved by the Government Regulation No. 24 Year 1997.

Besides the afore-said matter, there are two factors which affect the transaction of land Firstly, the _factors which are related to the statutoijv legislations as the laws are not clear, not relevant and not consistent. Secottdlv. the factors which are related to the institution agency. As to the afore-said institutions there are four (4), namely (1) BPN (The National Land Affairs Body) and Land Affairs office together with its oficials and staff (2) Regional Government Institution. (3) Judicial Institution, and (4) Institution of PPAT (Land Deed Official).

ln the framework of securing and giving a juridical protection with respect to the land transaction it is immediately required to draw up the Laws regarding Land Transaction and the Laws of Land Deed Official.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah pada dasarnya merupakan benda yang tetap jumlahnya, sedangkan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkar sehingga teradi penawaran dan permintaan akan tanah yang tidak sebanding. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah yang dilakukan melalui transaksi tanah menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Kalau hal itu dibiarkan saja melalui mekanisme pasar dapat berdampak yang tidak diharapkan, yaitu tanah yang semakin langka itu akan jatuh ke tangan beberapa orang yang mempunyai posisi tawar yang kuat sehingga terjadi suatu monapoli tanah serta bersamaan dengan itu terjadi pula landless dan pragmentasi tanah. Kedua hal itu tidak dibenarkan menurul ketentuan undang-undang karena akan menimbulkan keresahan sosial, konflik sosiaL dan sengketa tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut transaksi tanah memang perlu diatur dalam ketentuan undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi tanah. Selama ini ketentuan undang-undang mengenai transaksi tanah belum pernah ada, yang ada hanyalah Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 19 yang mengarur tentang prosedur pemindahan hak atas tanah, yang kemudian disempumakan dengan Peraturan Pemerinhan No. 24 Th. 1997.

Di samping hal tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi transaksi tanah. Pertama, faktor-faktor yang terkait dengan ketentuan undang-undang karena undang-undang tidak jelas, tidak relevan, dan tidak konsisten. Kedua, faktor-faktor yang terkait dengan institusi kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud ada empat, yaitu (1) Lembaga BPN dan Kantor Pertanahan berikut pejabatnya; (2) Lembaga Pemerintah Daerah: (3) Lembaga Peradilan; dan (4) Lembaga PPAT.

Dalam rangka mengamankan dan memberikan pagar yuridis terhadap transasksi tanah itu perlu segera disusun Undang-Undang tentang Transaksi Tanah dan Undang- Undang Peraturan Jabatan PPAT.

---

Abstract

---

Land basically constitutes an object of which the quantity does not vary or remains constant, while human need for land is more and more increasing so that the supply and demand of land is not in proportion. There for transfer of right for land which is exercised through a transaction of land has become a matter which should be observed if such situation remains to be neglected and let it continue to happen through the market mechanism, in the long run it may have an unexpected impact, namely the land which is getting more and more scarce will fall into the hands of a few people who have a strong bargaining position so that a land ntonopobt occurs and at the same time also a landless condition and land fragmentation come about. Both is not justnied according to the laws and regulations as it will cause social unrest, social conflict, and land dispute.

With regard to the above matter, land transaction actually needs to be set out in a special statutory legislation concerning land transaction, All these times the statutory legislations regarding land transaction have never been in existence, the existing one is only the Government Regulation No. 10 Year 1961 on Land Registration, namely Article 19 which governs regarding the procedure of transfer of right for land which is subsequently improved by the Government Regulation No. 24 Year 1997.

Besides the afore-said matter, there are two factors which affect the transaction of land Firstly, the _factors which are related to the statutoijv legislations as the laws are not clear, not relevant and not consistent. Secottdlv. the factors which are related to the institution agency. As to the afore-said institutions there are four (4), namely (1) BPN (The National Land Affairs Body) and Land Affairs office together with its oficials and staff (2) Regional Government Institution. (3) Judicial Institution, and (4) Institution of PPAT (Land Deed Official).

ln the framework of securing and giving a juridical protection with respect to the land transaction it is immediately required to draw up the Laws regarding Land Transaction and the Laws of Land Deed Official.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACT
Land has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff.