Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Dokumen Luar Negeri Agar Dapat Dilaksanakan Di Indonesia. Legalisasi dokumen publik melalui Apostille memudahkan masyarakat dalam melakukan legalisasi, aktivitas bisnis antar negara yang berdampak pada kualitas ekonomi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai analisis dokumen luar negeri yang tidak memiliki sertifikat apostille yang akan digunakan di Indonesia pada kasus dalam Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normative. Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa yang tidak memiliki sertifikat Apostille akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas Dokumen dan Surat tersebut yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku di Indonesia dan Pertimbangan Hakim yang tidak melakukan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 53/PDT.SUS.MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST adalah tidak menjadikan Konvensi Apostille sebagai dasar agar Dokumen-Dokumen Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa dapat berlaku di Indonesia. Para Pihak harus mengurus dari awal dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja sama. Dikarenakan sejak awal dokumen-dokumen tidak sah, maka akibat lebih lanjut termasuk diantaranya produk antigen dengan merek Clungene Ind harus ditindaklanjuti.......The analysis of Foreign Documents so that they can be implemented in Indonesia. The legalization of public documents through Apostille makes it easier for people to legalize, business activities between countries that have an impact on the quality of the economy in Indonesia. The problem in this study is about the analysis of foreign documents that do not have an apostille certificate that will be used in Indonesia in the case in Decree No. 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. This research is in the form of normative. Juridical analysis of the Signing of a Cooperation Agreement, a Statement of Statement of amendment to the Cooperation Agreement and a Power of Attorney that does not have an Apostille certificate will result in the absence of legal certainty over the Document and the Letter that has no legal force and cannot apply in Indonesia and Consideration of Judges who do not make legal considerations in Court Decision No. 53/PDT. SUS. BRAND/2021/PN. TRADE. JKT. PST is not to make the Apostille Convention as the basis for the Cooperation Agreement Documents, Statements on changes to the Cooperation Agreement and Power of Attorney can apply in Indonesia. The Parties shall take care of from the beginning the documents related to cooperation. Because from the beginning the documents are not valid, further consequences including antigen products under the brand name Clungene Ind must be followed up."

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri.

---

This paper will argue that legalization is an integrated interaction between the three components namely the legalization of politics, the politization of law and legitimacy in a (or using) an international organization. This approach is slightly different from previous approaches because this paper focuses on the formation of legalization. To explain the process, this paper uses the North America Free Trade Agreement (NAFTA) as a case study in order to understand then to outline the legalization process includes identifying weaknesses and strengths of the NAFTA itself. Through this understanding, it is hoped that it will be able to explain how countries interact to formulate and to execute the process of legalization, as well as identifying characteristics of legalization itself."

""Halal" legalization on food product is supposed to in which the consumers can be protected from the "haram" consumtion of foods,remembering that Indonesians are moslem...."

"The creditors are considered as unsecured creditors if they are relying only to article 1131 and 1132 of the Civil Code. In order to become a secured creditor, a security agreement must be made. Many financial institutions are now prefer securing its credit by pledge of shares of customer?s enterprise. This article focuses on the legal issues regarding the validity and execution on the pledge share agreement."

"ABSTRAKTesis bertujuan untuk meneliti apakah regulasi atas tanaman ganja di Indonesia telah memberikan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya negara-negara yang melakukan legalisasi terhadap tanaman ganja. Padahal mereka adalah negara-negara anggota Konvensi Narkotika tunggal 1961 yang melarang produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian tanaman ganja untuk tujuan apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanaman ganja sendiri diyakini memiliki banyak manfaat baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Manfaat-manfaat inilah yang selama ini tidak diungkapkan kepada publik, sehingga manfaat tersebut tidak tereksploitasi. Memang terdapat beberapa dampak negatif tanaman ganja terhadap efek negatif terhadap tubuh manusia dan psikologis. Sebagai perbandingan, nikotin dan alkohol juga memiliki efek berbahaya terhadap tubuh manusia, namun demikian nikotin dan alkohol merupakan barang halal dan merupakan sumber pendapatan Negara. Pendapatan tersebut berasal dari cukai yang diterapkan terhadap pembelian rokok dan minuman beralkohol. Menjadi tanda tanya besar mengapa tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang medis dan industri tetap dinyatakan ilegal, sedangkan rokok dan alkohol tetap dinyatakan legal dan dijual bebas. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain daripada itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada. Teori yang digunakan adalah critical legal studies, dimana hukum terhadap tanaman ganja akan diasingkan dan dianalisa dengan pendekatan ilmu lain, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis’ purpose is to analyze whereas cannabis regulation in Indonesia has give a advantage, both materilly and immaterilly for Indonesian people. The background of this writing is a lot of countries whose legalize cannabis/marijuana. Nevertheless, they are members of Single Narcotic Convention 1961 which prohibit the production, processing, traficking, and using of cannabis for any purposes, except for science and technology developing in the very limited number.Cannabis was trusted has a alot of advantages, both in medical and industry. During this time, this advantages which have not revealed to public, so the advantages have not exploitated. There are several cannabis’s negative impacts for human’s body and psychology. As comparison, nicotine and alcohol have the same harmful effects for human’s body, but they are still legal substance and becomes state revenue. The revenue comes from tax that applied for the purchase of cigarettes and alcoholic beverages. So, it becomes a big question, why cannabis which has a advantages in medical and industry keep declared illegal, while cigarettes and alcohol declared legal and commercially available. The writing of this thesis use a normative-juridical method. The normative-juridical method will be used to analyze the secondary datas. The primary legal materials wich is used is Indonesian narcotics regulation and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use a theory to analyze the existing legal materials. The theory which is used is critical legal studies, where cannabis law will be alienated and will be analyzed use other science approach, such as medical, pharmacology and economic."

"The concept of 'legalization' denotes heavy reliance on law as a means of settling social disputes and, in the United States, Germany and many other countries, it carries connotations of excessive reliance on law. In Japan, however, the rate of utilization of law (or litigation) as a means of settling social disputes remains low, despite the democratization process that unfolded after the war and despite profound changes in social structure, such as urbanization and growing individualism. Consequently, it is the lingering unwillingness to make use of the law that tends to be found problematic. Post-war Japanese scholarship of law and society has regarded litigation rates as an index of social modernization. Hence legalization must be analyzed in relation to the related discourse of 'modernization'. This paper examines some of the important approaches to this relationship that have been proposed, namely those emphasizing democratization; the relationship between imported and indigenous law; the company-centered nature of Japanese society; and the processes by which legal decisions are justified. The objective is to elucidate the peculiar locus that the discourse of 'legalization' occupies in Japanese society."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Pada prakteknya akta dibawah tangan yang telah ditandatangai oleh para pihak dapat didaftarkan waarmerking di kantor notaris namun ada juga akta dibawah tangan yang ditandatagani oleh oleh para pihak dihadapan notaris yang tanggal pembuatannya sama dengan tanggal pada saat menghadap dihadapan notaris hal ini yang disebut legalisasi. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen sebagai alat bukti sehingga perjanjian diantara para pihak cukup dengan rasa saling percaya. Hal ini akan menimbulkan permasalah dikemudian hari apabila para pihak tidak mengakui isi dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal legalisasi dan waarmerking dan bagaimana pula legalisasi dan waarmerking menjadi alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Maka simpulan dari hal ini notaris apabila menerima dokumen untuk dilegalisasi dan waarmerking harus lebih cermat dan berhati ndash;hati dengan cara mencocokkan identitas para pihak serta membacakan isi dari perjanjian tersebut kepada para pihak, selain itu notaris haru juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar lebih paham mengenai legalisasi dan waarmerking beserta akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa undang-undang, Buku dan tesis.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed, as far as the manufacture of certain authentic deed is not reserved for other public officials. Deed can be divided into two types, namely the authentic act and deed under hand, authentic deed is a deed made by the competent authority with the form required by law and has the strength of evidence was perfect, while the deed under the hand is a deed made not before competent authorities and the form and content in accordance with the will of the parties who made it. In practice the deed under the hand that has been signed by the parties can be registered waarmerking at the notary 39 s office, but there is also a deed under hand ditandatagani by the parties before a notary that the date of manufacture of the date when facing the front of the notary this thing called legalization. People are still unaware of the importance of the document as evidence that the agreement between the parties simply by mutual trust. This will cause problems in the future if the parties did not recognize the contents of the agreement have been made. In this case the necessary legal protection of the notary in the case of legalization and waarmerking and how the legalization and waarmerking be evidence for the parties who made it. So the conclusion of this notary when receiving documents to be legalized and waarmerking should be more careful and cautious by matching the identity of the parties and read out the contents of the agreement to the parties, in addition to the notary emotion also provide legal counseling to the parties for more details about the legalization and waarmerking and their legal consequences. The method used is a normative legal research with secondary data sources in the form of legislation, books and theses."

"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek, dapat dilakukan oleh apoteker, tenaga ahli kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian. Seorang pasien dapat menebus resep obat yang diberikan oleh dokter ke apotek. Namun, terdapat permasalahan apabila yang memberikan pelayanan kefarmasian tersebut bukanlah tenaga kefarmasian. Terlebih lagi, apabila obat yang diberikan tersebut menyebabkan pasien menjadi tidak sadarkan diri akibat ketidaksesuaian obat yang diberikan oleh pihak apotek dengan obat yang tertulis di dalam resep dokter. Kasus serupa telah terjadi di salah satu apotek di Medan dimana pasien mengalami penurunan kesadaran, hipoglicemia, stroke, serta adanya suspek. Oleh karena itu, penulis ingin membahas dan meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap pengolahan obat berdasarkan resep dokter oleh apotek dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. Telah terjadi kesalahan serta kelalaian dalam kasus tersebut, antara lain mengenai tanggung jawab apoteker, pelayanan resep, serta kesalahan pemberian sediaan farmasi atau obat oleh tenaga non kefarmasian yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Penulis menyarankan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan serta apotek untuk memiliki standar operasional prosedur yang komprehensif.......Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy. In providing pharmaceutical services, it can be done by pharmacists, pharmaceutical experts and assistant pharmacy staff. A patient can redeem their drug prescription given by a doctor to a pharmacy. However, this could cause a problem if the one who gives the drug is not a pharmacist nor pharmacist assistant nor assistant pharmacy staff. Moreover, if the drug given causes the patient to become unconscious due to the incompatibility of the drug given by the pharmacy with the drug written in the doctor's prescription. A similar case had occurred in a pharmacy in Medan where the patient had hypoglycemia, stroke, suspected hypertensive heart disease and lost consciousness. Therefore, author wants to analyze and examine the legal protection for patient in drug processing based on doctor's prescriptions by pharmacies by analyzing the Medan District Court Decision Number 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. There have been fallacies and omissions in cases involving the pharmacist's responsibility, prescription services, and errors in drug processing by non-pharmaceutical staff which caused the victim to become unconscious. The author suggests for the Health Agency to improve their supervision and for pharmacies to have more comprehensive standard operating procedures."