Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu yaitu hak dipilih dan memilih untuk jabatan politik/publik adalah dilindungi konstitusi. Pengisian jabatan politik oleh seorang ASN melalui mekanisme pemilu adalah suatu yang wajar dan terlindungi sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang ASN mempunyai hak politik dan hak konstitusional jika ingin maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara profesi seorang ASN dengan profesi lainnya, misalnya Advokat, Notaris, Dokter, dan lain-lain dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Namun dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN tersebut, telah membatasi hak seorang ASN dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi dalam mengisi jabatan-jabatan publik dengan diwajibkannya seorang ASN untuk menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Dengan demikian ketentuan Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, yang membedakan profesi seorang ASN dengan Profesi lainnya bersifat diskriminatif, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28i ayat (2) UUD 1945. Padahal, dalam kedudukannya sebagai warga negara maka ASN juga mempunyai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Ada beberapa hak asasi manusia yang dimiliki oleh ASN sebagai warga negara dan ada pula hak-hak politik yang melekat pada individu ASN tersebut, namun dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 hak-hak tersebut menjadi dibatasi dan melanggar hak asasi maupun hak politik ASN.

---

ABSTRACT

This thesis discusses restrictions on political rights ASN (PNS) of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014 about ASN. As a citizen of Indonesia, the ASN also have civil rights and political exclusion that is protected by the constitution. An ASN can not take charge of a political party but to use their political rights in the election, namely the right of elected and to vote for political office / public are constitutionally protected. Charging political office by an ASN through the mechanism of elections is a natural and protected all done in good faith and through the mechanisms set out in the legislation. An ASN having political rights and constitutional rights if it is to go forward as President and Vice President; chairman, deputy chairman and members of the House of Representatives; chairman, deputy chairman and members of the Regional Representative Council; governor and vice governor; regent / mayor and deputy regent / deputy mayor. So there should be no difference in treatment between an ASN profession with other professions, for example Advocate, Notary, doctors, and others in filling public positions. However, with the enactment of Law No. 5 2014 On the ASN, has limited rights to use the ASN in their rights as citizens who wish to participate in filling public positions with an ASN mandatory to declare in writing to resign as a civil servant since registering as a candidate. Thus the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014, the ASN distinguishes a profession with other professions is discriminatory, contrary to Article 28D paragraph (1), Article 28i paragraph (2) of the 1945 Constitution In fact, in his capacity as a citizen, the ASN also has rights human rights is protected by the constitution. There are some human rights that are owned by the ASN as citizens and some political rights attached to the ASN individual, but with the application of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Act No. 5 In 2014 these rights be restricted and violated the human rights and political rights ASN."

"Telah diterima dalam pandangan masyarakat pada umumnya bahwa korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, maka pemberantasan serta penghukumannya-pun haruslah luar biasa pula. Paham ini muncul sebagai akibat dari situasi korupsi yang bertambah di Indonesia dari tahun ke tahun. Berbagai cara telah dicanangkan sebagai bentuk penghukuman tersebut yang salah satunya adalah dengan melakukan pencabutan hak berpolitik, baik pada pelaku maupun terutama kepada para mantan pelaku tindak pidana korupsi. Paham ini tentu tidak dapat diterima oleh sebagian banyak orang, yang menyatakan pencabutan demikian melanggar hak asasi manusia. Didasarkan pada metode peneltian hukum normatif, permasalahan yang didapati adalah bahwa dalam penerapannya seringkali tidak mengikuti ketentuan ataupun konsep yang ada terkait dengan pencabutan hak berpolitik baik dalam Undang-Undang HAM ataupun KUHP itu sendiri. Oleh karenanya, demi mewujudkan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun para pelaku ataupun mantan pelaku tindak pidana korupsi, sudah sepatutnya pencabutan hak berpolitik diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.......It has been widely accepted by the general masses that since corruption is an extraordinary crime therefore its own abolition and punishment has to be extraordinary too. This concept stem as a result of the corruption situation in Indonesia that are growing throughout the years. There have been many ways planned for said punishment, with one case being to revoke the perpetrators and mainly ex-perpetrators of corruption political rights. Of course, many people are against such concept, with the reason being that such feat violates the human rights.Based on a normative legal research method, it has been found out that the problem right now is that often times the application of revoking these political rights does not follow the provision or concept that are, such as Human Rights Act or Wetboek van Strafrecht (Criminal Law Book). Therefore, it’s rightly that the application of revoking these political rights must follow the govern rules in Indonesia in hope to actualize the legal certainty for the general masses and even for the perpetrators or ex-perpetrators of corruption."

"Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernyataan para pengamat politik dan elite negeri, yang mengkhawatirkan keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada Pra, sampai pasca Pemilihan Umum tahun 2004. Kekhawatiran ini dilandasi oleh pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana suhu politik meninggi dan banyak terjadi pelanggaran hak - hak politik rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran, baik yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun oleh politik, atau bahkan masyarakat yang berakibat kepada benturan - benturan fisik yang mengerikan. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang hukum dan HAM, menjalankan perannya pada Pemilu 2004.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pada Pemilu tahun 2004 rakyat telah mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - kuantitatf, untuk menggali secara mendalam tentang Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Rakyat Analisa dilakukan dalam kerangka teori kebijakan publik, teori politik, serta dokumen tentang HAM. Data primer yang diperoleh pada penelitian pendahuluan yang digali dengan wawancara, dianalisis, kemudian faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tergali,dianalisa dengan SWOT dan AHP. Responden dipilih secara purposive, terdiri dan pejabat di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga terlibat dalam Pemilu 2004, dan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang dinilai kompeten dibidang implementasi hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada Pemilu 2004, Departemen Kehakiman dan HAM R1 telah menjalankan perannya dengan baik sebatas pada pendaftaran partai politik sebagaimana diperintahkan oleh UU RI Nomor 31 tahun 2002, tetapi kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat karena kurangnya good will dan political will dari pemerintah dan DPR -RI untuk memberikan pecan yang cukup besar kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI.Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemilu tahun 2004 dan kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat. Dari hasil analisa diperoleh altematif strategi serta usulan langkah tindak sebagai masukan kepada pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM RI , dalam rangka penyempumaan kebijakan dan peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat dimasa yang akan datang.

---

Background of this thesis are take from political observers and the elites statement in Indonesia, that the election on year 2004 will damage or deteriorate the Unity of Republic of Indonesia. The Statement is based on the experience on the previous elections, when the political tension was high, and violation against the people political rights by political party, or by the election organizer, or by the the civil society, there 'II be happen terrible conflict.

The research purposes are to examine carefully about how the people get the protection and fulfillment of their political right son the election, year 2004, and how the Department of Justice and Human Rights doing its jobs and its function on that event. This is a descriptive research with qualitative and quantitative approach by using the Public Policy Theory, Political Participation Theory, Human Rights Literature. Primary data takes by using depth interview method and takes from bibliography, and then analyze with SWOT analysis and continued with the Analysis Hierarchy Process. The Respondents are the ' expert° who know better both about election in Indonesia and Human Rights. They are the chairmen from the Department of Justice and Human Rights, Political Party, the Election Committee and KOMNAS HAM.

This research find that Department of Justice and Human Rights doing its roles as well as UU RI NO. 31 12002 says, that is registry the political party who fullfil the requirements to be a legal politic organization for the contestant on election, but people do not have a protection and fulfillment on their political rights."

"Hak turut serta dalam pemerintahan adalah salah satu hak yang diakui oleh dunia internasional dan banyak negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi juga mengakui dan melindungi hak ini, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28D, serta dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), (2), dan. (3). Perincian hak ini yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan, serta hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Melihat perincian hak ini jelas sekali bahwa hak ini berkaitan erat dengan asas demokrasi, karena dalam demokrasi, dituntut suatu interaksi yang aktif antara rakyat dan pemerintahnya, sebagaimana dimaksudkan dengan hak ini. Sayangnya dalam sejumlah negara yang 'mengaku' menganut asas demokrasi, dengan diadakannya sistem Pemilihan Umum sudah dianggap telah menjalankan demokrasi dan mewujudkan hak turut serta dalam pemerintahan. Hal inilah yang kemudian ingin dicermati dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya kedududukan hak turut serta dalam pemerintahan, dalam tatanan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini mulai dicermati mulai kurun waktu masa transisi demokrasi yang terjadi pasca runtuhnya orde baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 1998. Kurun waktu ini dipilih karena pada masa ini hak asasi Manusia di Indonesia mulai diperjuangkan kembali dan pelaksanaan asas demokrasi semakin berkembang, terutama dengan lahirnya undang-undang ham dan sejumlah perundangundangan politik. Sistem perpolitikan di Indonesia juga mulai berubah terutama dengan diterapkannya kembali sistem multi partai dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Mekanisme, pengawasan kepada pemerintah juga makin baik dengan berkembangnya kebebasan pers. Namun semua itu terasa jelas sekali masih terjadi ketimpangan dan carut marut disana-sini. Sehingga bagaimana sesungguhnya kedudukan hak turut serta dalam pemerintahan dalam tatanan konsep demokrasi di Indonesia merupakan hal yang masih harus ditegaskan dan dibenahi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep security dan defence dalam studi ketahanan nasional yang kemudian menganalisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi pada krisis kesehatan pandemi Covid-19 agar menjadi masukan dalam RUU Kamnas untuk dapat disahkan di DPR untuk menciptakan keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait security dan defence, serta persamaan dan perbedaannya.Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai sebanyak 2 orang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bentuk ancaman kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah ancaman di perbatasan yang mempengaruhi keutuhan wilayah, ancaman separatisme dari KKB di Papua serta beberapa bencana alam yang memakan korban jiwa, dan saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19. Persamaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari kelembagaan, konstitusi, dan sumber ancaman. Pada analisis ketahanan politik dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan pandemi yang berimbas pada sektor lain baik politik, ekonomi, dan keamanan. Dampak yang paling dirasakan adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya jumlah pengangguran. Belum sinerginya pemerintah pusat dengan daerah serta tumpang tindihnya kewenangan dalam penyelesaian masalah menyebabkan makin bertambahnya korban pandemi. Oleh karena itu diperlukan regulasi kebijakan keamanan nasional yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian pandemi ini.

---

ABSTRACTThis research discusses the concepts of security and defence in a national resilience study which then analyzes political resilience and economic resilience in the Covid-19 pandemic health crisis so that it becomes an input in the National Security Draft to be passed in the Parliament to create national security and defence. This study aims to explain the forms of contemporary threats related to security and defence, as well as their similarities and differences.This research method uses descriptive qualitative research design. The research data collection technique was carried out through interviews and literature study. Informants who were interviewed were 2 echelon III officials from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.The results of the analysis of this research are the forms of contemporary threats that occur in Indonesia are threats at the border that affect the territorial integrity, the threat of separatism from the KKB in Papua and several natural disasters that take lives, and currently the Covid-19 pandemic is happening. The similarities between the concepts of security and defence can be seen from the regulations and concepts. While the difference can be seen from the institutional, constitutional, and source of threats. In the analysis of political resilience and economic resilience in the face of the threat of a pandemic health crisis which impacted on other sectors of politics, economy and security. The most pronounced impact is the number of patients who died, declining economic growth, and high unemployment. The lack of synergy between the central government and the regions and overlapping authority in solving problems has led to an increase in pandemic casualties. Therefore, national security policy regulation is needed that regulates the authority and responsibility and coordination between institutions in resolving this pandemic."

"The ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) has brought new obligations for the government of the Republic of Indonesia. These obligations consists of general obligation and specific obligation"