Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Witsqa Silmi Rachmani

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah; dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasan Halim

Pembatalan akta pelepasan hak dalam perolehan hak atas tanah bagi penerima hak (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573/K/PDT/1997 Tanggal 30 Juni 1999)

" Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum yang baru. Dibatalkannya Akta Pelepasan Hak berarti membawa konsekuensi bahwa kepemilikan bidang tanah tersebut secara hukum kembali menjadi milik yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16438

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth

Implikasi hukum atas pembatalan akta notariil perjanjian waralaba melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/Pdt.G/2017/PN.Tng = Legal implications for the revocation of a notarized franchise agreement Subject to the Tangerang District Court Judgement Number 799/Pdt.G/2017/PN.Tng

" ABSTRAK Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran dan tanggung ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52280

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

J. Satrio

Hukum perikatan tentang hapusnya perikatan; Bagian 2

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

346.02 SAT h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Auzan Qasthary

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020

" Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marsha Ceniza

Pengalihan hak asuh anak terhadap ayah yang masih hidup; studi kasus putusan pengadilan negeri Depok No 100/ PDT.G /2012 /PN.DPK = Assignment of child custody against alive father case; study of Depok district court verdict No 100/ PDT. G/ 2012/ PN. DPK

" Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Undan-gundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sebab-sebab pencabutan kuasa asuh anak yang terdiri dari melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak dan ... "

2014

S54446

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadia Sekarsari Anindyati

Pencabutan surat kuasa mutlak dari siti hardiyanti rukmana kepada PT. Berkah Karya Bersama dalam sengketa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia suatu analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 862/ K/ PDT/ 2013 = The revocation of irrevocable power of attorney from siti hardiyanti rukmana to PT. Berkah Karya Bersama in a dispute regarding PT. Cipta Televisi pendidikan Indonesia an analysis of supreme court decision number 862/ K/ PDT/ 2013/ Nadia Sekarsari Anindyati

" Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55991

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library