Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Bank sentral dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, secara kelembagaan disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagai welfare state, yaitu tugas dan wewenang di bidang moneter tereduksi dan terkendala dengan pengalihan wewenang memperoleh data dan informasi dari bank melalui kewajiban menyampaikan laporan bank kepada Bank Indonesia melalui pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai mengapa data dan informasi bank diperlukan dalam pelaksanaan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter dan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di bidang moneter pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), serta kewenangan lembaga publik menjadi dasar dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang terkait dengan bank sentral. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan melalui pembuatan keputusan bersama tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya yang diperlukan antara lain dalam rangka memenuhi data dan informasi bank yang diperlukan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang moneter. Dalam penerapan keputusan bersama tersebut masih terdapat isu yang perlu diselesaikan antara kedua lembaga. Jaminan atas pelaksanaan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara kelembagaan disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang memerlukan dukungan dan komitmen dari negara untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang moneter untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

---

ABSTRACT Central bank in the state administration of Indonesia is a state institution which supports the nation to achieve community's social welfare as defined in the Constitution of Indonesia, namely The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, mentioned institutionally in the Constitution and regulated further in Act Number 11 Year 1999 on Bank Indonesia which had been amended several times with the latest being Act Number 6 Year 2009. One of the tasks and authorities of Bank Indonesia as the central bank in supporting the nation to achieve the purpose of the State as a welfare state, namely the duties and authorities in monetary sector, have been reduced and constrained with the transfer of authority to obtain banks' data and information - through the obligation of banks to submit report to Bank Indonesia - through the enactment of Section 69 of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. In line with this, research needs to be done in order to investigate as to why banks' data and information are needed in the enforcement of the authority of Bank of Indonesia in the monetary sector and how Bank Indonesia carry out its authority after the enactment of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. The concept of a State of law and welfare state as well as the authority of public institution form the basis of this study using the doctrinaire approach method by analyzing the regulations, legal decisions, opinions of scholars and research results related to the position, authority, and duties related to the central bank. The research results show that coordination between Bank Indonesia and The Financial Service Authority which has been accomplished through the reaching of a joint decision on cooperation and coordination in order to support the implementation of the tasks of Bank Indonesia and the Financial Service Authority is an effort that is required among other things in order to satisfy the banks' data and information required by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities in the monetary sector. In the implementation of the joint decision there are still issues that need to be resolved between the two institutions. To warrant the enforcement of the authority of Bank Indonesia as the central bank mentioned institutionally in the Constitution and the legislation requires the support and commitment of the State to provide certainty for the enforcement of Bank Indonesia's authorities in order to implement the monetary authority and furthermore to support the nation to achieve the purpose of the State as set forth in the Constitution.

Abstrak :
Negara-negara Nordik adalah sekelompok negara yang dianggap sukses membangun negaranya. Di tiga area kajian ilmu Hubungan Internasional, yakni Politik-Keamanan, Ekonomi-Politik, dan Sosial-Budaya, negara-negara Nordik tidak luput dari posisi puncak indikator keberhasilan. Dalam praktiknya, negara-negara Nordik ini menganut gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Meski welfare state model Nordik sudah berhasil memajukan negara-negara Nordik, gagasan ini belum mendapat perhatian serius dalam literatur-literatur ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana literatur melihat faktor-faktor penunjang kesuksesan gagasan pembangunan welfare state model Nordik. Literatur berpendapat bahwa kesuksesan welfare state model Nordik didukung oleh dua faktor yang berbeda, yakni karakteristik masyarakat yang muncul secara alamiah dari masyarakat, dan kebijakan institusional yang dipengaruhi secara signifikan oleh negara. Dalam praktiknya, kedua faktor ini tidak terpisah secara eksklusif, melainkan memengaruhi satu sama lain memperkuat keunikan welfare state model Nordik itu sendiri. Menggunakan metode taksonomi, pemetaan literatur dilakukan berdasarkan dua faktor tersebut. Kajian literatur menemukan adanya lima karakteristik masyarakat Nordik dan empat kebijakan institusional khas negara Nordik yang menunjang kesuksesan welfare state model Nordik. Lima karakteristik masyarakat Nordik tersebut adalah solider, percaya pada negara sebagai solusi masalah sosial, memiliki kesamaan pandangan ideasional, dan egaliter. Sedangkan empat faktor kebijakan institusional khas negara Nordik yang ditemukan dalam literatur adalah dekomodifikasi hak sosial, pajak progresif, collective bargaining antar aktor, dan aktif mengadvokasi perdamaian dan pembangunan di tingkat internasional. Berdasarkan kajian literatur, perspektif literatur tampak masih kuat akan bias Barat. Hal ini menjadi salah satu celah riset utama, selain celah riset lainnya seperti kajian mendalam tiap-tiap faktor dan kajian komparatif penerapan gagasan welfare state model Nordik di negara-negara non-Nordik. ......Nordic countries are considered successful in their developmental programs. In the three areas of International Relations studies, namely Political-Security, Political Economy, and Socio-Cultural, the Nordic countries oftenly gets better scores than the rest of the world. In practice, these Nordic countries adhere to the Nordic model of Welfare State development ideas. Although the Nordic model of Welfare State has succeeded in advancing Nordic countries, this idea has not received serious attention in the International Relations literature. This paper examines how the literature captures the factors supporting the success of the Nordic model Welfare State development ideas. Literature argues that the success of the Nordic model of Welfare State is supported by two different factors, namely the characteristics of society that arise naturally from the people, and institutional policies that are significantly influenced by the state. In practice, these two factors are not exclusively separated, but instead influencing one another to strengthen the uniqueness of the welfare state of the Nordic model itself. Using the taxonomic method, literature mapping is based on these two factors. Literature finds five characteristics of the people of Nordic and four unique Nordic states institutional policies that support the Nordic model of Welfare State. The five characteristics of the people of Nordic are solidarity, trusting the state as a solution to societal problems, having similar ideational views, and egalitarian. Whereas the four Nordic institutional policies factors found in the literature are decommodification of social rights, progressive taxes, collective bargaining between actors, and actively advocating for peace and development at the international level. Based on the literature examined, the literature perspective seems to be still strong in Western bias. This has become one of the main research gaps, in addition to other research gaps such as an in-depth study of each factor and a comparative study of the application of Nordic model of Welfare State ideas in non- Nordic countries.

Abstrak :
Indonesia pasca Orde Baru telah menggulirkan banyak agenda reformasi politik secara struktural dan prosedural. Indonesia juga telah diakui sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia, sejak 2007. Namun kian lama kian banyak orang yang bertanya mengapa demokrasi tidak membawa kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Demokrasi memang mengandung banyak kelemahan. Dari perspektif ekonomi, demokrasi cenderung pro kekuatan kapitalis yang mengusung liberalisasi pasar dan perdagangan bebas, sehingga cenderung mengabaikan kelompok-kelompok yang lemah. Tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi niscaya sulit dientaskan jika negara selalu tunduk pada kekuatan pasar. Atas dasar itulah maka pengelolaan negara di bidang ekonomi harus dipadukan dengan konsep ?negara kesejahteraan?. Itu berarti pemerintah harus aktif mencampuri kehidupan rakyatnya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah harus mencanangkan berbagai program sosial (baik jaminan sosial maupun bantuan sosial) yang bersifat jangka panjang.

Abstrak :
Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang notabene memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangan berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. ASEAN Charter yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bukanlah merupakan lawan dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kesejahteraan, selama diimplementasikan dalam tindakan legislasi yang tepat, yang dapat melindungi warga negara Indonesia. Tindakan legislasi tersebut haruslah bercermin pada kebutuhan dan kondisi material masyarakat Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan implementasi ASEAN Charter harus selalu disertai exemption atau pengecualian dengan jalan pembebasan dari hukum persaingan usaha regional yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pasar bebas ASEAN dalam berbagai bidang

Abstrak :
Kelahiran UU Migas dan perubahan Pasal 33 UUD 1945 penuh dengan perdebatan seputar peran negara dalam sektor perekonomian. Perdebatan ini tidak lepas dari perdebatan seputar signifikansi welfare state dalam bernegara, dan pada akhirnya berlanjut pada perdebatan mengenai bagaimana Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sektor minyak bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor- faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi di Indonesia, menjelaskan kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia pasca reformasi, dan menganalisis implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi berdasarkan analisis welfare state. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian adalah Indonesia mengalami masalah ketahanan energi dan tata kelola minyak bumi. Kebijakan sektor minyak bumi pasca reformasi banyak diwarnai liberalisasi karena adanya tekanan dari pihak asing sementara kebijakan energi nasional tidak dilaksanakan dengan konsisten. Indonesia sudah berusaha menerapkan sebagian Pasal 33 UUD 1945 di sektor minyak bumi dalam rangka mewujudkan konsep welfare state, yaitu adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan konsep welfare state dalam sektor minyak bumi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. ...... The establishment of Law on oil and gas which came along with the the amendment of Article 33 on 1945 Constitution has sorrounded with debates about the state’s role in economic sector. These debates related with the significance of welfare state in national development and still continues on State’s Right in petroleum sector. This research aimed to analyze problematic factors of Indonesian oil, to describe management policies on oil sector post-reform, and to analyze implementation Article 33 of 1945 Constitution in Indonesian oil sector post-reform using Welfare State Analysis. This research uses qualitative and descriptive method that interviews oil-gas expert and also Audit Board of the Republic of Indonesia. This research founds that Indonesia has problems with energy security and oil management. The Indonesian policy on oil sector after reformation mostly uses liberalization paradigm because of foreign pressure while national energy policy hasn’t been implemented consistently. Indonesia has been trying to implement part of Article 33 of 1945 Constitution in order to implement the welfare state concept, which are the efforts to make society prosperous. However, Indonesia hasn’t implement democratic economy as the initial spirit of Article 33 of 1945 Constitution. Such condition mainly due to market economy spirit influence which shifted the economic democracy. To conclude, after reformation Indonesia hasn’t fully implement welfare state concept in oil sector as stated in Aticle 33 of 1945 Constitution.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kesediaan warga untuk membayar uang sewa Rusunawa Jatinegara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basar perubahan pendapatan dan pengeluaran warga saat sebelum dan sesudah relokasi ke rusunawa, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga, dan kemudian untuk membandingkan harga sewa yang diberikan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan metode Paired Samples Test, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran warga rusunawa saat sebelum dan sesudah relokasi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar yaitu pendapatan total keluarga, jenis kelamin dan kebijakan relokasi. Kemudian harga sewa yang harus dibayarkan untuk dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp 937.757,23/bulan.

---

ABSTRACT
This study discusses about the willingness of citizens to pay Rental Flats of West Jatinegara. The purpose of this research is to know about income and expenditure change of people before and after relocation to rusunawa, then to know the factors that influence the value of willingness to pay, and then to compare the rent price given to operational cost and maintenance of rusunawa. The method used to determine the change of income and expenditure is by Paired Samples Test method, while to know the factors that influence the value of willingness to pay is by multiple linier regression analysis method. The results showed that there was an increase in income and expenditure of Rusunawa residents before and after the relocation, there are three factors that affect the value of the willingness to pay that are the total family income, gender and relocation policy. Then the rental price to be paid to cover operational and maintenance costs is Rp 937,757.23 month.

Abstrak :
Beragam potensi yang dimiliki oleh pasar hewan ternak Indonesia ternyata tidak serta merta membawa industri ini menjadi industri unggulan di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah, bonus demografi yang akan terjadi hingga 2030, dan kebutuhan pasar internasional yang semakin meningkat merupakan segelintir potensi yang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti determinan dari pendapatan peternak sapi/lembu dan domba/kambing di Indonesia. Studi ini berfokus kepada tiga kelompok variabel eksternal yaitu bencana alam, kondisi iklim, dan inklusivitas keuangan. Studi ini menggunakan data IFLS tahun 2007 dan 2014 yang dilakukan di 13 provinsi Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kerugian bencana dan nilai pinjaman merupakan dua variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pendapatan peternak sapi dan kambing. Temuan penting lainnya adalah variabel internal seperti kepemilikan lahan memiliki peranan yang amat besar dalam menentukan besar atau kecilnya pendapatan seorang peternak. ......The variety of potential possessed by the Indonesian livestock market does not necessarily bring this industry to become a leading industry in Indonesia. Abundant natural wealth, demographic bonuses that will occur until 2030, and increasing international market needs are a handful of potential that Indonesia should use. This study aims to examine the determinants of the income of cattle and goat farmers in Indonesia. This study focuses on three groups of external variables namely natural disasters, climate conditions, and financial inclusiveness. This study uses IFLS data for 2007 and 2014 conducted in 13 provinces in Indonesia. The estimation results show that disaster losses and loan values are the two most influential variables on the income of cattle and goat farmers. Another important finding is internal variables such as land ownership have a very large role in determining the size or income of a farmer.