Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang. ......This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu dilaksanakan pada tahun 2015 atas inisiatif pemerintah Desa Nyambu bersama PT Langgeng Kreasi Jayaprima dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Teori yang digunakan adalah collaborative governance regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015) dengan 3 dimensi dan 13 sub-dimensi (kriteria). Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada 6 aktor kolaborasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari ketiga belas kriteria tersebut, pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu sudah memenuhi 10 kriteria tata kelola kolaboratif yang ada. Selain itu, terdapat 3 kriteria yang masih harus dimaksimalkan ke depannya, antara lain (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) serta leadership. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya ketiga kriteria tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program revitalisasi Desa Wisata di Desa Nyambu yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023. ......This research aims to examine and analyze the implementation of collaborative governance in developing ecotourism villages in Nyambu Village, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. The development of the ecotourism village in Nyambu Village was carried out in 2015 through the initiative of the Nyambu government with PT Langgeng Kreasi Jayaprima and will be implemented again in 2023.The theory that used is collaborative governance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015) with 3 dimensions and 13 sub-dimensions (indicators). The approach to this research is post-positivist with in-depth interview data collection techniques to 6 stakeholders and literature study. Based on the analysis, from these thirteen criteria, the development of the ecotourism village in Nyambu Village has met the 10 existing collaborative governance indicators. Apart from that, there are 3 indicators that still need to be maximized in the future, including (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) as well as leadership. From this research, it can be concluded that the failure of these three criteria will affect the implementation of the Tourism Village revitalization program in Nyambu Village which will be implemented at the end of 2023.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah. ......This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible. There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi stakeholder engagement pada investor Relations dalam menjaga reputasi perusahaan. Permasalahan dalam pelaksanaan investor Relations diantaranya adalah persaingan mendapatkan investor institusi untuk mendapatkan modal serta meyakinkan Investor Institusi Analis Saham ketika performa kinerja perusahaan sedang stagnan dan menurun. Dengan menggunakan analisa stakeholder engagement maka peneliti melakukan identifikasi dan mapping stakeholder yang terkait dengan penanaman modal di Bank Mandiri. Selanjutnya dilakukan pengamatan untuk tahap implementasi stakeholder engagement yang telah dipetakan tersebut melalui pendekatan manajerial public Relations yaitu fact finding, planning Budgeting, communicating dan evaluasi program komunikasi. Program komunikasi tersebut diharapkan berdampak terhadap kepuasan stakeholder khususnya investor institusi Analis saham serta dapat menjaga reputasi perusahaan yang tercermin pada meningkatnya nilai jual saham perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menilai bahwa Investor Relations Bank Mandiri telah menjalankan program komunikasi dengan baik, serta menyarankan agar IR Bank Mandiri sebaiknya memiliki tools khusus untuk menilai efektivitas program komunikasi yang dilaksanakan, meningkatkan budget untuk kunjungan investor institusi asing, meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal karyawan IR Bank Mandiri melalui training-training yang menunjang, serta menambah personel Investor Relations Group. Kata kunci:Investor Relations, Stakeholder Engagement, investor institusi, Analis Saham, Program Komunikasi.

---

ABSTRACT
This thesis examine about Stakeholder engagement implementation as efforts Investor Relations Group preserve Company Reputation. Set of problems in implementation Investor Relatios are competitions obtain intitutions investor in order to invent capital and make institution Investor and stock Analyst convincing when performance of corporate decline or stagnan. With use analysis of stakeholder engagement, researcher try to make identifications dan stakeholder mapping that related with investement of capital stock . Furthermore did observations dan interview about implementation with managerial public Relations fact finding, planning, budgeting, communicating and evaluations Communications Program. These Communications Program expected have impact to satisfying of stakeholder especially institution investor and stock Analyst and could be prevent corporate reputation that reflected to increasing of stock price. This reasearch is qualitative descriptive. The result is Bank Mandiri had been made good implementations of communications program and give suggest that Investor Relations Group Bank Mandiri preferable have special tools to evaluate efectivity of communications program, increase of budgeting to visit institutions investor abroad, increasing interpersonal skill of employee with relevant training and add personel of Investor Relations Group. Key words Investor Relations, Stakeholder Engagement, Institutions Investor, Stock Analyst, Communications Program

Abstrak :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik stakeholder mapping pada perusahaan untuk menentukan siapa sajakah key stakeholder di dalam perusahaan. Obyek penulisan skripsi ini adalah AXA Mandiri yang bergerak di industri asuransi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Tulisan ini merupakan studi tentang persepsi yang berarti klasifikasi setiap stakeholder antara satu perusahaan dengan lainnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hasil analisis terhadap stakeholder salience, posisi stratejik stakeholder, power dan interest stakeholder, ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan scope stakeholder, dapat disimpulkan bahwa key stakeholder dari AXA Mandiri adalah customer, shareholder, pemerintah dan lembaga terkait, dan bank partner. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder akan membawa dampak baik bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial dan secara langsung maupun tidak langsung. ......The objective of this study is to analyze tha stakeholder mapping practice in order to determine the key stakeholder of the company. The object of this study is AXA Mandiri which is in the insurance company. Data collection was obtained through interviews with the management, questionnaire, secondary data, dan literature review. This study is a study of perception which means the classification of stakeholders in one company may vary with the other. According to the analysis results of stakeholder salience, strategic position of stakeholder, stakeholder power and interest, stakeholder intedependence, stakeholder power and scope, it can be concluded that the key stakeholders of AXA Mandiri are customers, shareholders, government and other institutions concerned, and bank partners. A good stakeholder relationship management will bring good impacts to the company financially or non financially, and also directly or indirectly.

Abstrak :
"ABSTRACT
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Kualitas tata kelola perusahaan dinilai menggunakan ASEAN CG Scorecard dengan kategori disclosure transparency. Kriteria Islam merupakan variabel dummy apakah perusahaan secara konsisten termasuk didalam Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI selama periode 2014-2016. Sampel penelitian sebanyak 60 perusahaan dari sektor consumer goods, building construction, dan ritel dengan periode penelitian selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapatnya pengaruh signifikan antara kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan khususnya pada kategori disclosure and transparency. "hr>" "b>ABSTRACT
" This study aims to determine the effect of Islamic criteria on the quality of good corporate governance in Indonesia. Quality of good corporate governance is assessed from ASEAN CG Scorecard in Disclosure and Transparency category. Islamic criteria are dummy variable whether the company is consistently inculded in Indona Sharia Shares Index ISSI during the period 2014 2016. The sample of reseach is 60 companies from consumer goods, building construction, and retail sector with research period for three years from 2014 2016. The result of this research shows that there is no significant effect between Islamic criteria on the quality of good corporate governance.