Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan kebudayaan telah cukup jauh merasuk kedalam berbagai segi kehidupan manusia Indonesia, terutama dikota besar metropolitan Jakarta. Salah satu diantaranya nampak dibidang hiburan, yang kemajuannya seimbang bahkan kadang-kadang lebih cepat dari pada kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta telah memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai tarif pajak hiburan, hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dinilai masih kecil atau belum optimal.Tujuan daripada penelitian yang dilakukan yaitu adalah menganalisis pengelolaan pajak hiburan Sudipenda dengan pendapatan masalah berdasarkan sistem perpajakan yang mengacu kepada azas-azas perpajakan, melalui metode penelitian deskriptif analisis penulis mengumpulkan data dan informasi dilakukan pada Suku Dinas Pendapatani Daerah Jakarta Utara.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi perpajakan dimana pengelolaan pajak hiburan belum dilaksanakan secara konsekwen antara lain mengenai pelimpahan wewenang pemungutan pajak dan sumber daya manusianya yang tidak memadai. Atas dasar temuan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah wajib pajak dapat membayar dimana saja, sehingga akan mempercepat proses pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah dan sektor pajak hiburan."

"Lahirnya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi permasalahan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, karena bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab yang memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, merupakan unit yang menjadi ujung tombak dalam menghimpun Pendapatan Daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dengan intensifikasi pemungutan pajak melalui pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah untuk melakukan pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran ( PHR ), sejalan meningkatnya target tahun 2003 yang ditetapkan sebesar 30% lebih besar dari realisasi tahun 2002.Pemeriksaan menurut peraturan perpajakan adalah suatu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemeriksaan dan masalahnya, make dilakukan penelitian data wajib pajak PHR pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara dengan metode deskriptif. Dari analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan dan penerimaan selama periode 1997 sampai 2002 dengan menggunakan program SPSS 10.0 For Windows, untuk memperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi dari pengujian signifikasi statistik.Dari hasil penelitian tersebut diketahui, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara sebagai berikut :1. Jumlah petugas pemeriksa mempengaruhi kuantitas pemeriksaan dengan koefsiensi korelasi ( R ) 0,815. Yang berarti pengaruhnya kuat dan koefisien determinasi 66,5% merupakan faktor yang cukup dominan. Demikian halnya terhadap penerimaan, koefisien korelasinya sebesar 0,766 dan koefisien determinasinya sebesar 0,586 atau 58,6%, lebih kecil bila dibandingkan pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan.2. Ada wajib pajak yang telah diperiksa beberapa kali masih ditemukan belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, menandakan kepatuhannya masih rendah.3. Petugas pemeriksa yang ada jumlahnya tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar (1 : 60 ), serta belum didukung oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang ilmu Akuntansi dan Komputer, mempengaruhi hasil pemeriksaan, seperti:Ada sebagian pemeriksaan diselesaikan tidak tepat waktu.- Jumlah wajib pajak yang telah diperiksa rata-rata 22,2% dari wajib pajak terdaftar setiap tahunnya.4. Realisasi pemeriksaan yang masih rendah disebabkan pemeriksaan hanya difokuskan kepada wajib pajak tertentu, sedangkan wajib pajak lainnya selama periode 2000-2002 belum pernah diperiksa.5. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara belum optimal bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Lengkap dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Demikian hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Jakarta Utara dalam upaya menggali sumber pendapatan daerah khususnya dari Pajak Hotel dari Restoran."

"Seperti kita ketahui bersama bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini (periode 1995-1997) meningkat cukup tajam, khususnya Pajak Reklame. Seiring dengan peningkatan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial bagi Pemda DKI, meningkat pula APBD DKI Jakarta, Pada tahun-tahun terakhir ini terlihat gejala bahwa penerimaan pajak reklame masih belum sesuai dengan rancana yang ditetapkan, terutama belum sesuai dengan tax poferitia/ (potensi pajak) yang sebenarnya. Dengan demikian tesis ini mencoba meneliti melalui penelitian deskriptif analisis, untuk rrmergetahui sejauh mana keinginan untuk membayar Pajak Rekiame dan mengetahui secara intern masalah-masalah administrasi Pajak Reklame, Sumber Daya Manusia. Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut :1. Adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak reklame2. Kinerja (performance) aparat yang selalu monoton yang tidak memiliki inovasi-inovasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.3. Flow of Document (arus dokumen) yang ada di Tingkat Suku Dinas masih dianggap kurang baik dan berbelit-belit.Kesimpulannya bahwa ada ketidakadilan dalam pengenaan pajak di antara Wajib Pajak, sistem adminislrasi yang berbelit-belit serta kurangnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kolamadya Jakarta Pusat.Penulis menyarankan agar memperhatikan kemampuan dari Wajib Pajak (ability to pay) dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Reklame, penyederhanaan mekanisme administrasi Pajak Reklame serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang ada."

"Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah yang cukup potensial. Hampir 90 % basis perekonomian masyarakatnya bertumpu pada sektor industri / perdagangan, sehingga menempatkan kabupaten Kudus sebagai kabupaten dengan product domestic bruto (PDRB) tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Semarang. Bahkan kalau dilihat PDRB secara perkapita justru tertinggi di Jawa tengah melampaui Semarang lebih dari 25 % di tahun 2000. Akibat kegiatan industri/perdagangan tersebut di tahun 2001 memberi kontribusi ke kas negara rata-rata per hari kerja hampir Rp. 15,5 milyar dalam bentuk cukai rokok dan cukai lainnya, PPN dan PPH pasal 22, namun tidak sedikitpun yang dapat dibagi langsung ke pemkab Kudus sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimungkinkan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan umum dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pemkab Kudus. Minimnya sumber daya alam di Kabupaten Kudus tidak bias mendongkrak APBD yang saat ini hanya tercatat 11 % dari APBD atau sekitar Rp. 24,5 milyar. Tesis ini membahas salah satu upaya yang bisa ditempuh oleh pemkab Kudus untuk meningkatkan PAD melalui langkah revitalisasi aset daerah yang selama ini pemanfaatannya tidak optimal dan cenderung membebani APBD agar bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Upaya tersebut adalah pengoptimalan VSAT SISKOMDAGRI yang saat ini pemanfaatannya hanya 10 % untuk difungsikan sebagai node backbone Internet melalui pendirian usaha ISP bekerja sama dengan mitra swasta dalam bentuk kerja sama operasi. Tinjauan analisis yang digunakan adalah analisa kelayakan bisnis. Dari analisa kelayakan bisnis dengan menyalurkan bandwidth Internet 256 kbps di tahun pertama, kemudian diupgrade menjadi 384 kbps ditahun ketiga serta 512 kbps ditahun ketujuh melalui wireless 2,4 GHZ sebagai jaringan akses memberikan hasil yang layak. Pemkab sebagai pemilik aset VSAT berhak atas revenue sharing yang berkontribusi langsung pada peningkatan PAD. ......Kabupaten Kudus is one of 35 districts/cities in Central Java, which is quite potential. Almost 90% of the society's economy is based on industrial/trading sector; hence Kabupaten Kudus becomes a district with the second highest product Domestic Bruto (PDRB) in Central Java, after Semarang. Moreover, if we see the ratio of PDRB for people per area, it has the highest PDRB in Central Java, surpassing Semarang by 25% in 2000. The result of the industries/trades in 2001 contributes to the country cash at almost Rp. 15, 5 billion per work-day, in the form of cigarette/tobacco customs and other customs, value-added taxes (PPN) and income taxes (PPH) sub-chapter 22, Never the less, none of these can be shared directly to kudus municipality as district original income, as it is possible for other areas which have natural resources like forests, general mining, etc, that are not owned by kudus municipality. The minimum natural resources in kudus district cannot support the district's budget which is now only 11% of the budget or about Rp 24, 5 billion. This thesis discusses about one of the efforts which can be carried-out by kudus municipality in order to increase its income, i.e., through revitalization of regional assets which have not been utilized optimally and tend to burden the budget so that they can give contribution towards the increase of the income. The effort is the utilization of VSAT SISKOMDAGRI that's only 10% exploited as node of internet backbone, in the form of joint operation body. The analytical review applied is business feasibility analysis. From the business feasibility analysis by distributing internet band with 256 kbps in the first year, then upgraded to 384 kbps in the third year, and 512 kbps in the eighth year via wireless 2, 4 GHZ as access network result in a feasible outcome. The municipality as VSAT asset owner has a right on the revenue sharing that gives direct contribution towards income increase."

"Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan.Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar.Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan."

"Di Kalimantan Selatan diperkirakan deposit batu bara yang tersimpan di dalam tanah daerah ini berkisar 4,7 milyar ton. Semakin tingginya permintaan batu bara ternyata tidak dapat dicukupi oleh penawaran atau supply dari pengusahaan pertambangan yang ada (legal). Disisi lain untuk mendapatkan izin pengusahaan pertambangan ini sangat sulit. Selain birokrasinya yang berbelit-belit yang memakan waktu berbulan-bulan, pengusaha juga harus mengeluarkan "uang pelicin" yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini membuat pengusaha daerah "enggan" untuk mengurus izin tersebut. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan berusaha tanpa memiliki izin, sehingga saat ini dikenallah istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batu bara. Akibatnya walaupun sektor pertambangan dan penggalian ini meningkat pesat, namun tidak memberikan kontribusi atau pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain sistem penambangan yang mereka jalankan cenderung tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kemudian salah satu hal yang membuat masalah PETI ini semakin pelik adalah, ada diantara pengusaha yang membuka usaha tambangnya di daerah konsesi perusahaan lain (PT. Arutmin). Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian dalam kerangka penanggulangan masalah PETI batu bara ini. Penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yang pertama yaitu analisis Analitical Hierarcy Process (AHP). Dari kuesioner yang dibagikan kepada Pemda dan PT. Arutmin, hasil analisis dengan menggunakan alat ini ditemukan aktor atau pelaku yang dianggap paling berkompeten dalam menanggulangi masalah PETI ini adalah Pemerintah Daerah (yang lebih difokuskan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru). Dengan kepentingan yang diutamakan adalah masalah kelestarian lingkungan. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah Kebijakan Kemudahan Perizinan dan Relokasi PETI batu bara. Kemudian untuk mendapatkan suatu strategi yang lebih terfokus dan mengena pada sasaran, peneliti menggunakan alat analisis Managemen Strategis (SWOT). Sehingga diharapkan dengan menganalisa faktor Internal dan Eksternal dari stake holder utamanya yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, akan dihasilkan suatu rumusan strategi yang efektif, komprehensif dan tepat sasaran. Dari hasil analisis ini dirumuskan strategi yang dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada strategi jangka pendek, ditemukan strategi S - O, dengan skor 265, 484. Sedangkan untuk jangka panjang ditemukan strategi W-0 dengan skor nilai 240, 631. Diperlukan suatu kesamaan visi kedua belah pihak (Pemda dan Pengusaha PETI) agar tercipta suatu tujuan yang sama-sama berusaha untuk memajukan daerah. Hantaman krisis yang berkepanjangan seharusnya makin membuat kita bersatu dan bahu-membahu untuk bekerja sama menggerakkan roda perekonomian bangsa. Apabila kita lihat dan kaji lebih mendalam, pada dasarnya PETI adalah merupakan bangsa Indonesia, saudara kita sendiri, juga perlu dipertimbangkan peralatan yang mereka gunakan sudah cukup bagus baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu pada dasarnya keberadaan pengusaha PETI ini merupakan "aset daerah" yang perlu diarahkan sehingga dapat membantu memberi pemasukan keuangan kepada daerah dalam kerangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Kotabaru pada khususnya."

"Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perencanaan di bidang keuangan daerah akan menjadi bidang yang memperoleh perhatian yang utama tanpa mengabaikan bidang-bidang lainnya. Hal ini beralasan karena dengan dilimpahkannya otonomi daerah secara nyata ke kabupaten dan kota maka urusan pemerintahan, pembangunan dan jenis pelayanan kepada masyarakat ada ditangan pemerintah kabupaten dan kota akan semakin banyak. Keadaan ini akan diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Otonomi daerah di bidang keuangan hendaknya diartikan sebagai pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali dan membelanjakan dananya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian labs BUMN, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan mampu memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan ini dapat digunakani bebas oleh daerah, artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan.Sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak daerah yang rata-rata pertahunnya sebesar 83 % dari tahun 1985 - 2000, bahkan dari tahun 1994-2000 mencapai rata-rata diatas 90 % terhadap PAD. Penerimaan pajak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar 89 % rata-rata per tahun.Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan nyata antara PHR terhadap PAD, antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung, hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,996, 0,954 dan 0,605.Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR ditihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR.Potensi PHR masih memungkinkasn untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PUR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.Upaya-upaya peningkatan penerimaan PHR dapat dilakukan dengan: pertama, intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik; kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.Penerimaan PHR sangat tergantung dari sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata sensitivitasnya sangat tinggi terhadap faktor keamanan baik di luar maupun di dalam negeri, issue lingkungan dan penyakit, untuk itu pemerintah daerah harus benarbenar menjaga dan memperhatikan hal tersebut."

"Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta.Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut :1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system).2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi.3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN. Perlakuan khusus ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jafan tidak dapat dilaksanakan.Potensi Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta cukup besar. Namun penerimaan yang dicairkan oleh PT. PLN mengalami keterlambatan dalam penyetoran.Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip﷓prinsip perpajakan secara universal. Adapun tujuan lain dari tesis ini mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keteriambatan realisasi penerimaannya.Penulisan Tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DK1 Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment dan economy in collection. Namun terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT. PLN Pusat."

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan perubahan pada sistem pajak daerah.Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Jakarta Barat.Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual, bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan."