Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan mengingat belum diketahuinya gambaran "unmet need" Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Secara umum penelitian ini bertuiuan untuk mendapatkan gambaran tentang "unmet need" Keluarga Berencana serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor sosiodemotirafi ibu Pasangan Usia Subur dan pemaparan KB serta pengetahuan, sikap dan kepecayaan tentang KB terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan "Cross Sectional" dengan tehnik analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan tehnik analisis : distribusi frekuensi, Uji "Chi Square", Phi, Cramer's V, koefisien kontingensi C serta analisis Regresi Logistik. Unit analisis adalah Ibu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB saat ini, dengan besar sampel 336, akan tetapi karena adanya "drop out" di lapangan maka besar sampel berkurang menjadi 293 responder, dan penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah di Kotamadya Bukittinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 71,33 % dari responden merupakan "unmet need" dan 19,80 % adalah bukan "unmet need" serta 8,87 % belum punya anak. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jumlah anak hidup dengan "unmet need" KB serta variabel independen lainnya tidak berhubungan dengan "unmet need" KB. Begitu juga dengan hasil analisis regresi logistik, didapatkan jumlah anak hidup berpengaruh terhadap "unmet need" KB. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap "unmet need" KB adalah jumlah anak hidup. Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil, yang berorientasi kepada kepuasan para peserta KB dan tidak lagi mempergunakan sistem target sebagai alat ukuran keberhasilan, demi terwujudnya Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri."

"Taeinia saginata dan Taeinia solium ditemukan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Kedua jeniscacing pita ini hidup dalam rongga usus halus. Hospes perantaranya adalah ternak dan babi. Gejala-gejala beratditemukan bilamana T. solium menginfeksi sistim saraf pusat. Kasus-kasus dengan kejang epilepsi dan perilakuabnormal sering ditemukan di daerah endemis. Di Mexico diantara 68.754 sampel serum manusia 0,06-2,97%ditemukan positif untuk cysticercosis. Rupa-rupanya ada hubungan antara angka sero-prevalensi yang tinggi dengantingkat keadaan sosio-ekonomi yang rendah. Di berbagai negara di Amerika Latin ditemukan prevalensi antara 0,1-8,7%, sedangkan prevalensi berkisar antara 0,05-10,4% di Asia dan Afrika. Di Indonesia taeniasis/sistiserkosis terutamaditemukan di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Bali dan Irian Jaya (Papua). Sejumlah kasus juga ditemukan diLampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Di Indonesia prevalensitaeniasis/sistiserkosis berkisar antara 1,0-42,7%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Irian Jaya. Tidak banyak laporanmengenai sistiserkosis pada ternak di dunia, termasuk Indonesia. Pengumpulan data epidemiologi seperti tentangprevalensi dan distribusi diperlukan supaya program penanggulangan berhasil. Disamping itu perlu dilakukanpenyuluhan kesehatan di masyarakat pada tiap program penaggulanganPrevalence and distribution of Taeniasis and Cysticercosis. Taenia saginata and Taenia solium are found throughthe whole world, especially in developing countries. These tapeworms live in the small intestines of humans. Cattle andpigs are the intermediate animal hosts. Serious signs and symptoms are found if T. solium is infecting the centralnervous system. Cases with epileptic seizures and abnormal behavior are often found in endemic areas. In Mexicoamong 68.754 human serum samples 0,06-2,97% were found positive for cysticercosis. Apparently there was anassociation between high sero prevalence rates and low socio-economic conditions. In several countries in LatinAmerica, prevalences were between 0,1-8,7%, whereas prevalences between 0,05-10,4% were detected in Asia andAfrica. In Indonesia taeniasis/cysticercosis are mostly found in three provinces i.e. North Sumatra, Bali and Irian Jaya.Cases were also discovered in North Sulawesi, Southeast Sulawesi, East Nusa Tenggara and West Kalimantan. Theprevalences of taeniasis/cysticercosis in Indonesia were between 1,0-42,7%. The highest prevalence rate was in IrianJaya (Papua). Not many reports are available for cysticercosis in cattle and in pigs in the world, including Indonesia.The collection of epidemiological data such as on prevalence rates and distribution are needed for a successful controlprogram. In addition community health education should be implemented in control programs."

"Penyakit Diare masih menjadi masalah di masyarakat, karena bersifat endemis dan masih tersebar di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta penyakit Diare masih merupakan penyakit yang selalu berada dalam peringkat 10 Penyakit terbanyak, demikian pula yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Untuk mengatasi permasalahan penyakit Diare diperlukan suatu sistem informasi yang akurat, handal dan tepat waktu. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat berbagai formulir pelaporan yang isinya saling tumpang tindih, disamping itu juga terdapat sumber data yang belum terkelola dengan baik. Dan juga yang perlu diketahui, bahwa sitem informasi yang selama ini dikelola hanya mencatat penderita yang berobat ke sarana kesehatan pemerintah.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan sistem informasi penyakit Diare yang berguna bagi para pengambil keputusan di berbagai jenjang administrasi baik yang berkaitan dengan perencanaan, pemantauan maupun penilaian program P2D. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik dan dilakukan di Wilayah Jakarta Selatan dengan mengambil sampel secara purposif, yaitu Suku Dinas Kesehatan, 2 Puskesmas Kecamatan, 4 Puskesmas Kelurahan dan 8 Posyandu. Dengan melihat jenis formulir & Item data, mekanisme Pencatatan pelaporan serta indikator yang digunakan diberbagai jenjang administrasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai masalah pada jenis formulir dan item data, antara lain terdapat formulir yang tak diketahui alur lapornya, data yang terkumpul tidak dapat menginformasikan tentang besar masalah, data yang terkumpul berasal dari sarana kesehatan pemerintah saja dan sumber data dari sarana kesehatan swasta tidak terkelola dengan baik. Dari mekanisme pencatatan dan pelaporan ditemukan pengisian format dari posyandu dan puskesmas masih terdapat kesalahan dan petugas kurang mendapat pelatihan tentang apa yang akan dikerjakan. Dari indikator yang digunakan masih terdapat kerancuan antara indikator program dengan indikator proyek, selain itu terdapat indikator yang dikembangkan oleh Sudinkes Jakarta Selatan dan indikator yang seharusnya ada tidak digunakan.Penelitian ini menyarankan pengaturan interpretasi dari laporan yang ada,"enforcement" kebijakan dalam menggali sumber data yang hilang, pelatihan bagi para petugas pengumpul data, serta pengembangan model pengumpulan data sebagai pembanding ("back Up") dari sistem yang sudah ada.

---

Because of its endemism and high prevalence through-out Indonesia, diarrhea was still a problem in our community. In the Greater Jakarta Area (DKI), diarrhea still ranked tenth among the most prevalent diseases. In South Jakarta, it occupied the same rank. In order to combat the Diarrhea problem, an accurate, reliable and timely information was required. Unfortunately, different report forms containing overlapping information were in use in Jakarta. In addition, the data sources were not properly maintained. The existing information system kept track only of patients who sought help at Government-provided facilities.

The Objective of this research was to identify an effective Diarrhea Information System, which could be used by decision makers at various administration levels who were in charge of Planning, Monitoring and Assessment of the P2D program. This Study was Descriptive-Analytic in nature and was conducted in South Jakarta. A purposive sample was used, consisting of Town level Health Office (SUKU DINAS KESEHATAN), 2 sub district-level Community Health Centers (PUSKESMAS KECAMATAN), 4 local Health Centers (PUSKESMAS KELURAHAN), and 8 integrated Community Health Service Centers (POSYANDU). The Research also involved examination of the type of forms used and their data items, the record keeping mechanism, and all the Indicators utilized at various levels of administration.

The Result of the research indicated several problems in the types of the forms in use as well as in their data items. Among others, some forms did not show a clear flow of reports, and accumulated data failed to indicate the scope of the problem. Furthermore, the accumulated data originated only from health facilities provided by the government, while- data from private-owned health centers was poorly managed. In relation to record-keeping mechanism, it was discovered that there were errors in filling in the forms both at the integrated community health service centers and the community health centers. The Staff still lacked training in their respective tasks. As far as indicators in use were concerned, there was confusion between program-based and project based indicators. In addition, there were also indicators developed by the Town-level Health Office of South Jakarta. Because of this, some of the indicators that were supposed to be used were not included.

This research recommended a redefinition of the interpretation of existing reports, enforcement of policy on data collection, training for data collectors, and development of back-up system that would serve to verify the existing system."

"Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa WBP bukan saja obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktuwaktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan WBP berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Oleh sebab itu eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan WBP agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Di samping itu, sistem pemasyarakatan juga berasumsi bahwa pada hakekatnya perbuatan melanggar hukum oleh WBP adalah cerminan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.Hal ini berarti bahwa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu dan diakibatkan oleh "kegagalan" yang bersangkutan dengan ketiga aspek tersebut. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan penciptaNya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara WBP dengan masyarakatnya (Sujatno, 2003).Untuk mencapai tujuan dimaksud, sistem pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan ketrampilan agar WBP dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Sujatno, 2004).Pembinaan kepribadian meliputi :a. Pembinaan kesadaran beragama.b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.c. Pembinaan kemampuan intelektual.d. Pembinaan kesadaran hukume. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.Namun, beberapa program pembinaan tadi belum terlaksana/berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan karena berbagai faktor. Dalam pelaksanaannya, banyak narapidana yang belum tersentuh program pembinaan tersebut dan andaikan tersentuh pembinaan kepribadian seperti pembinaan rohani sifatnya massal seperti ceramah yang kurang efektif.Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang terdapat pada program kepribadian. Menurut penulis, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu adanya program pembinaan kepribadian yang bersifat individual karena mengingat latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana tersebut tidaklah sama. Salah satu program yang dapat dijadikan program pembinaan kepribadian adalah Program Self Control.Menurut Shapiro (dalam Franken, 2003)), pengendalian diri (self control) penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kehilangan kendali dihubungkan dengan timbulnya berbagai gangguan, seperti stress, depresi, kecemasan, mengkonsumsi obat-obatan sampai kecanduan obat."

"Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat hal ini disebabkan karena angka kesakitan dan kematiannya yang masih cukup tinggi. Penyakit ini di beberapa daerah rnasih bersifat endemis dan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).Sistem informasi program penanggulangan penyakit (P2) diare di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) belum berjalan dengan baik, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan masih sering mengalami keterlambatan, tidak lengkap dan belum diolah dengan baik. Data dan informasi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan penyusunan perencanaan program.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi program penanggulangan penyakit diare yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kegiatan di kabupaten OKU. Dengan adanya sistem informasi program penanggulangan penyakit diare ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat sehingga KLB dapat diantisipasi sedini mungkin.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan penelitian antara lain, penentuan entitas, analisis sistem, perancangan sistem, pembuatan dan uji coba prototipe. Pengembangan sistem dilakukan melalui perancangan dengan menggunakan alat berupa Data flow diagram (DFD), flow chart, Entity relationship Diagram (ERD), Kamus data, Rancangan masukan dan raancangan keluaran.Dari hasil analisis diketahui beberapa masalah dari sistem yang ada seperti sumberdaya yang terbatas, sarana dan fasilitas yang kurang tersedia serta kurangnya dukungan dan motivasi dari pengambil keputusan.Dalam pengembangan ini telah disusun prototipe sistem informasi program P2 diare yang berbasis komputer, dengan masukan berupa laporan Puskesmas dan keluaran berupa rekapitulasi, grafik, laporan kabupaten dan aaabsen monitoring laporan Puskesmas.Dengan tersusunnya prototipe sistem informasi program P2 Diare ini disarankan untuk dapat diimplementasikan. Sumber daya manusia, sarana dan fasilitas serta dukungan dari pengambil keputusan akan sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem ini.Prototipe ini masih dalam bentuk sederhana, karena disesuaikan dengan kemampuan yang ada di tingkat kabupaten dan tidak tertutup kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut.

---

Development of Information System of Diarrhea Disease Control Program at Ogan Komering Ulu District Health Service, South SumateraDiarrhea disease represent one of problems health, this matter is caused by painfulness number and death still high enough, Diarrhea disease represent one of the disease having the character of endemic and often out break ( KLB).

Program diarrhea disease penanggulangan information system in Public Health Service Ogan Komering Ulu district not yet walked better, record keeping activity and reporting still often experience of delay, unworked and incomplete better. existing And information data not yet earned to be exploited by optimal and effective in execution activity of evaluation and monitoring and also activity compile program planning.

Target of this research is to develop expected diarrhea disease control program information system can function as base in compilation of activity planning in OKU district. With existence of this information system program is expected can be obtained by accurate and correct information and data, so that extraordinary occurrence can anticipate early possible.

Research method use approach of system development with research step for example, determination of entities, systems analysis, system scheme, prototype test-drive and making. System development pass through scheme by using appliance in the form of diagram flow (DFD), Relationship Entity ( ERD), Dictionary Data, Device Input and device output. From result of analysis known by some problem of from existing system like limited human resources, facility and medium less available, and also the lack of motivation and support from decision taker.

In this development have been compiled by diarrhea disease control program information system prototype being based on computer, with input in the form of report from Puskesmas and output in the form of summary, district and report graph and call the roll Puskesmas report monitoring.

Lapped over of this prototype of this diarrhea disease control program information system is suggested to be able to him implementation. Human resource, facility and medium and also support from decision taker will very is determining of efficacy of this system.

This Prototype still in the form of modestly, expected its development as according to mounted by existing kemampuan of district and do not close possibility to be developed is furthermore."

"Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM ,merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM.Hasil penelitian, secara umum Output penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5 , hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan P1 ,Pengorganisasian dan penggerakkan P2 pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas.

he Non Communicable Disease NCD`s Prevention and Control Program is one ofthe essential Community Health Efforts implemented by the Puskesmas. Puskesmasaccreditation is a form of program to maintain the quality and form of standardizationto Puskesmas services in order to provide quality services. This research usesqualitative method, conducted in April May 2018, aim to see improvement ofperformance at puskesmas especially at NCD`s Prevention and Control Program.

Result of research, in general Output of program of implementation of NCD`s atPuskesmas accredited better than Puskesmas not yet accredited. Community basedpartnership and funding activities have not been implemented, Iva test and CBEscreening and DM screening are still around 5, indicating the community and thelack of effective community empowerment. Input components of human resources, facilities, funds, screening instruction implementation are not adequated. Componentsof Planning Process P1, Organizing and Moving P2 at Accredited Puskesmas betterthan Puskesmas not yet accredited, P3 has been run even though not optimal in somePuskesmas. Need to improve community empowerment to support NCD`s Preventionand Control Program. It is necessary to encourage the Puskesmas to improve theimplementation of Puskesmas Management and conduct Continuous Improvement ofQuality to achieve quality improvement as the main basis of Puskesmas Accreditation."

"ABSTRAKBerdasarkan hasil Riskesdas 2013, DKI Jakarta memiliki prevalensi paru-paru tertinggi Tuberkulosis di antara provinsi lain di Indonesia yaitu 0,06%. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati gambaran umum pelaksanaan program pengendalian Tuberkulosis di Mampang Puskesmas Kecamatan Prapatan 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam kepada informan yang terkait dengan kontrol Tuberkulosis Program di Puskesmas Mampang Prapatan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penemuan pasien TB telah dilakukan oleh TB karyawan secara pasif atau aktif, seperti kegiatan konseling, penyaringan pasien denganinvestigasi kontak rumah, skrining pasien dengan gejala Tuberkulosis. Itu kegiatan pengobatan untuk TBC dilakukan setelah pemeriksaan dahak, diagnosis dan pengobatan OAT dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan selama pengendalian perawatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pengendalian TB Program telah dilakukan melalui beberapa cara dan sumber daya yang memadai. Itukesadaran dan stigma di masyarakat menjadi tantangan dalam melakukan pasien TB ' penemuan dan perawatan TBC.

---

ABSTRACTBased on the results of Riskesdas 2013, DKI Jakarta has the highest lung prevalence of Tuberculosis among other provinces in Indonesia, which is 0.06%. This study aims to observe an overview of the implementation of the Tuberculosis control program in Mampang Puskesmas Prapatan District 2018. This study uses a qualitative approach, with in-depth interviews with informants related to Tuberculosis Program control at the Mampang Prapatan Puskesmas 2018. The results of this study indicate that the implementation of patient discovery TB has been done by TB employees passively or actively, such as counseling activities, screening patients with home contact investigations, screening of patients with symptoms of tuberculosis. The treatment activities for tuberculosis are carried out after sputum examination, diagnosis and treatment of OAT at a dosage that is appropriate to the patient's needs and during care control. The conclusion of this study is that the application of the TB control program has been carried out through several means and adequate resources. Thatawareness and stigma in the community become a challenge in conducting TB patients' discovery and treatment of tuberculosis."

"Pada survei ini telah dikumpulkan sejumlah sampel tinja untuk pemeriksaan terhadap cacing yang ditularkan melalui tanah dan terhadap Protozoa pada anak kelas tiga sekolah dasar. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian program penanggulangan cacing yang ditularkan melalui tanah. Ketiga sekolah berlokasidi dua pulau yaiut Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, yang termasuk sekelompok pulau dekat pantai Utara Jakarta. Sekolah-sekolah ini belum pernah ikut serta dengan kegiatan program penanggulangan S-TH. Untuk pemeriksaan digunakan cara semi kuantitatif Kato sediaan tebal dan cara sediaan langsung dengan larutan yodium 2%. Empat spesies cacing dan lima spesies Protozoa telah ditemukan pada 101 sampel tinja. Infeksi Ascaris dan Tichuris ditemukan sebanyak 68.8% atau lebih. Infeksi cacing tambang hanya ditemukan di satu sekolah (2.9%). Telur Hymenolepis nana ditemukan pada satu sampel. Diantara 101 sample ini ditemukan 5% Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli, sedangkan 2% Endolimax nana ditemukan pada 2.0% diantara sampel tinja ini. Tercata prevalensi tinggi untuk Blastocystis hominis (36.0%) dan Giardia lamblia (30.0%). Kebanyakan infeksi Ascaris termasuk infeksi ringan di SD I (69.0%) dan tidak ditemukan infeksi berat di SD ini. Kebanyakan infeksi di SD II dan III merupakan infeksi sedang yaitu untuk masing masing sekolah 51.4 dan 81.8%. Di SD II dan III juga ditemukan infeksi berat yaitu untuk masing masing sekolah 11.4 dan 5.8 %. Telur Ascaris yang dibuahi ditemukan pada 93.1%, 100% dan 95.5% berturut-turut di SD I , II dan III. Diantara 86 sampel yang positif 96.5% sampel mengandung telur yang dibuahi, sedangkan pada 3.5% sampel ditemukan telur yang tidak dibuahi. Prevalensi infeksi Ascaris dan Trichuris dapat diduga sebelumnya mengingat derajat hygiene lingkungan dan sanitasi yang rendah di daerah ini. Diantara infeksi Protozoa spesies yang dominan adalah B. hominis danG. lamblia.Stool samples were collected and examined for soil-transmitted helminthic and protozoal infection in the first grade of threeprimary schools, located on Pulau Panggang and Pulau Pramuka, which are parts of a group of islands not far from the northcoast of Jakarta. The stool examinations were part of activities during a control program on soil-transmitted helminthicinfections. The schools have never participated with control programs on soil-transmitted helminthiases. For the examinationof the samples a semi-quantitative Kato thick smear method was used and the direct smear with a 2% iodine solution. Fourintestinal helminth species and five protozoa species were found in a total of 101 stool samples. Ascaris and Trichurisinfections were found in 68.8% or more. Hookworm infection was only found in one school (2.9%). Eggs of Hymenolepisnana were detected in one sample. Cysts of Entamoeba histolytica and Entamoeba coli were both found in 5.0% of thesamples, whereas Endolimax nana was recovered from 2.0% of the samples. High prevalence rates were detected forBlastocystis hominis (36.0%) and for Giardia lamblia it was 30.0%. Most of the Ascaris infections were categorized as lightinfections at School I (69.0%) and not a single heavy infection were found in this school. In School II and III most of theinfections were moderate i.e. respectively 51.4 and 81.8%. Also in Schools II and III heavy infections were detected,respectively 11.4 and 5.8%. Fertilized Ascaris eggs were detected in 93.1%, 100% and 95.5% at School I, II and III respectively.As a whole among 86 positive samples 96.5% were recorded as samples with fertilized eggs, whereas 3.5% containedunfertilized eggs. The high prevalences of Ascaris and Trichuris infections in this area could be expected due to the lowlevel of environmental hygiene and sanitation. Among the protozoal infections B. hominis and G. lamblia were thedominant species."