Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan adaptasi dari konseptualisasi dan pengukuran yang baru dari orientasi dominasi sosial (perbedaan individu pada preferensi untuk hirarki dan ketimpangan berbasis kelompok) yang dinamakan SDO 7 S. Alat ukur SDO 7 S ini memiliki dua dimensi, yaitu dominasi (SDO-D) dan egalitarian (SDO-E). SDO-D merupakan preferensi untuk sistem dominasi berbasis kelompok, yang mewakili penjelasan bahawa kelompok dengan status tinggi secara langsung menekan kelompok dengan status rendah. SDO-E merupakan preferensi dari sistem ketimpangan berbasis kelompok yang dipertahankan dengan hubungan antara ideologi dan pengaturan sosial yang mendukung adanya hierarki dalam sistem sosial. Adaptasi SDO 7 S ini melibatkan 200 partisipan (69% perempuan; Musia= 21.6 tahun). Dalam adaptasi alat ukur ini, ditemukan dua item yang bermasalah, yaitu item nomor 1 (SDO1) dan 2 (SDO2). Kedua item ini dikeluarkan dari analisis. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa alat ukur adaptasi SDO 7 S merupakan alat ukur yang reliabel, begitu juga dengan uji validitas yang mengukur bahwa alat ukur adaptasi SDO 7 S merupakan alat yang valid dalam mengukur orientasi dominasi sosial. Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan bahwa model dua dimensi dalam orientasi dominasi sosial, yaitu dominasi (SDO-D) dan egalitarian (SDO-E) tidak fit dengan data. Sedangkan model empat faktor dari orientasi dominasi sosial (D-Pro, D-Con, E-Pro, dan E-Con) merupakan model teoretis yang sesuai dengan data. Adaptasi alat ukur SDO 7 S menunjukkan bahwa pengukuran orientasi dominasi sosial memiliki empat

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaruh dominasi peran ibu terhadap anak yang ditampilkan dalam webtoon Aideureun Jeulgeobda. Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikoanalisis sastra dan dikaitkan dengan fenomena matrifocality di Korea. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran ibu dan anak dalam keluarga dapat dilambangkan sebagai id, ego, dan superego yang membentuk pribadi manusia. Selanjutnya terlihat adanya perbedaan bentuk kepribadian antara anak yang didominasi oleh peran ibu dan yang tidak di Korea Selatan. ......This undergraduate thesis discusses the mother’s dominance of the children showed in webtoon Aideureun Jeulgeobda. The study in this undergraduate thesis uses qualitative research with literature study as its method of research. The theory that will be used in this research is psychoanalysis in literature and will be attributed with matrifocality phenomenon in South Korea. This research concludes that the mother and children’s roles in family can be symbolized as id, ego, and superego which formed the human personality. Also it can be seen that there are differences between the child who has dominant mother and the child who doesn’t in South Korea.

Abstrak :
This study addresses the complex and often fractious relationship between liberal political theory and difference by examining how distinctive liberalisms respond to human diversity. Drawing on published and unpublished writings, private correspondence and lecture notes, the study offers comprehensive reconstructions of Immanuel Kant's and John Stuart Mill's treatment of racial, cultural, gender-based and class-based difference to understand how two leading figures reacted to pluralism, and what contemporary readers might draw from them. The book mounts a qualified defence of Millian liberalism against Kantianism's predominance in contemporary liberal political philosophy, and resists liberalism's implicit association with imperialist domination by showing different divergent responses to diversity. Here are two distinctive liberal visions of moral and political life.

Abstrak :
Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas novel seorang pengarang asal Afghanistan, yaitu Khaled Hosseini yang berjudul A Thousand Splendid Suns (2010). Novel A Thousand Splendidi Suns menampilkan tema kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi isu dalam novel. Untuk itu penelitian ini akan berfokus mengungkap bentuk dominasi yang dilakukan Rasheed kepada dua istrinya dan perlawanan terhadap dominasi tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang budaya patriarkis membentuk pola pikir tokoh perempuan sehingga menginternalisasi secara ideologis yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan simbolik maupun kekerasan fisik dalam rumah tangganya. Dengan demikian, relasi yang terbentuk adalah relasi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menampilkan laki-laki sebagai pihak yang dominan.

---

ABSTRACT
Domination Patriarchy on Women On Female Lead Character in the Novel A Thousand Splendid Suns ABSTRACTThis research discusses a novel by Khaled Hosseini a male author from Afghanistan titled A Thousand Splendid Suns 2010 The novel expresses domestic violence in household which is increasingly prevalent and becomes an issue in Afghan society Therefore this study focuses on revealed to domination by Rasheed to two of his wife and of resistance to the domination This research found that the cultural background of patriarchy forms mindset of women and ideologically internalized so the female characters in this novel experiences symbolic and physical violence in the household Thus the relation that is formed is inequality between men and women and show men as the dominant party Key words domination patriarchy symbolic violence resistance

Abstrak :
Gerakan lingkungan di Amerika Serikat mengemuka sejak tahun 1960-an. Dukungan kuat masyarakat Amerika Serikat terhadap gerakan lingkungan menguat seiring meningkatnya kesadaran akan besarnya bahaya akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Pemerintah pun didorong untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya bencana ekologis lebih lanjut, dengan memperbanyak perundangan di bidang lingkungan hidup. Gerakan lingkungan hidup dinilai ikut berperan dalam mempengaruhi opini masyarakat, dengan memberi informasi mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang dihadapi Amerika Serikat bahkan dunia. Namun demikian organisasi-organisasi lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari berbagai spektrum yang luas, dengan prinsip dan gaya politik yang beraneka, dengan ideologi dan ciri yang beraneka. Jumlah anggota organisasi-organisasi lingkungan ini pun melonjak secara signifikan, dan di tahun 1990-an tercatat mencapai tujuh juta orang. Hal ini tentu menjadi suatu kekuatan politik tersendiri. Sebagai sebuah `interest group' pada gilirannya ternyata turut memberi tekanan pada penetapan berbagai kebijakan lingkungan di Amerika Serikat. Di tengah tekanan dari gerakan lingkungan, berbagai kebijakan lingkungan pun terus bermunculan, diantaranya Clean Air Act, Federal Water Pollution Control Act Amendments, Safe Drinking Water Act dan Multiple Use-Sustained Yield Act. Meski berbagai perundangan lingkungan telah diluncurkan, namun dalam pelaksanaannya ataupun penegakan hukum atas perundangan tersebut masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Kegagalan implementasi perundangan tentu akan memerosotkan kredibilitas institusi federal yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan perundangan tersebut. Namun demikian berbagai pihak ternyata turut serta memberikan andil dalam "melumpuhkan" institusi pelaksana perundangan ini. Presiden dan Kongres dinilai juga turut melemahkan institusi pelaksana perundangan lingkungan. Pemerosotan kredibilitas institusi federal ini, dilakukan pemerintah federal dengan Cara memberikan beban yang terlalu berat untuk ditangani institusi federal, selain kurangnya `political will'. Selain itu dalam banyak kasus, pemerintah federal sendiri cenderung lebih pro pada kepentingan bisnis. Berbagai perundangan lingkungan terlihat masih menyediakan celah-celah, yang memungkinkan berbagai pihak mengambil keuntungan, sekaligus menggagalkan implementasi perundangan. Pihak-pihak tersebut adalah kelompok bisnis dan negara bagian yang "kaya" (kuat dalam basis industrinya). Kasus yang terjadi pada kebijakan lingkungan, dengan demikian menunjukkan adanya suatu kontroversi politis. Di satu sisi, banyak perundangan lingkungan telah diloloskan pemerintah federal dalam kurun waktu yang relatif singkat (lebih dari 50 perundangan dalam kurun 1960-1992), namun di sisi lain justru implementasi perundangan tersebut terhambat atau bahkan gagal/digagalkan karena kurangnya kemauan politik (political will) dari pemerintah federal. Selain itu dalam kasus kebijakan lingkungan, keterlibatan dari berbagai kekuatan politik tersebut terlihat sangat intens, karena kebijakan lingkungan merupakan suatu kebijakan politik yang sensitif. Intensnya interaksi dan keterlibatan diantara kekuatan-kekuatan politik tersebut menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan lingkungan. Dinamika ini dimungkinkan dalam sistem politik Amerika Serikat yang menganut asas pluralisme. Sesuai asas pluralisme, berbagai kekuatan politik tersebut dapat saling mengawasi, saling mengimbangi dan saling berbagi kewenangan. Dalam kebijakan lingkungan, dinamika tersebut terlihat jelas, dari proses tarik-menarik, pengaruh-mempengaruhi, dan saling mendominasi diantara berbagai kekuatan politik. Sering terjadi satu pihak menjadi lebih dominan dalam memaksakan kepentingannya dibanding pihak lain. Dalam kasus implementasi perundangan lingkungan, `power struggle' ini terlihat jelas. Karena itulah thesis ini disusun dengan maksud untuk mengungkap dominasi pemerintah federal serta kuatnya lobi kelompok bisnis, yang mengakibatkan terhambatnya/gagalnya implementasi kebijakan lingkungan. Tinjauan tersebut secara spesifik akan bertolak dari kasus-kasus kebijakan utama, yaitu: Clean Air Act (1970), Federal Water Pollution Control Act Amendments (1972); Safe Drinking Water Act (1974), Toxic Substance Control Act (1976) dan amandemennya tahun 1986 (Superfund), Resource Conservation and Recovery Act (I980) dan amandemennya (1984), Nuclear Waste Policy Act (1982), clan Multiple Use-Sustained Yield Act (1960). Penelitian terhadap hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang kekuatan-kekuatan politik yang terlibat dalam penentuan kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, serta untuk memahami kompleksitas interaksi diantara berbagai kekuatan politik tersebut.

---

Environmental movement in the United States of America gets stronger since 1960s. People support this movement due to many environmental disasters that getting frequently happened. Government is urged to take appropriate actions to overcome any further ecological disasters by launching environmental laws. Environmental movement takes part in giving enlightenment to people regarding many environmental problems in the U.S. and the world. Environmental organizations, however, is diversified towards a broad spectrum, principally and ideologically. Anyway the member of those organizations has raised significantly to 7 million people in 1990s, that makes them become an interest group in American politics. They pursue government to launch many environmental laws. Some of them are Clean Air Act, Federal Water Pollution Control Act Amendments, Safe Drinking Water Act and Multiple Use-Sustained Yield Act. Though many laws had been declared, in practice there is still weak in law enforcement. For sure, failure in implementation has decreased credibility of federal institution in implementing environmental laws. This research will show that the federal government (President and Congress) gives contribution in making federal institution getting weaken. President and Congress give to much pressure to federal institution in implementing the laws, in other side they have no political will and seems more favor to business groups side. Many laws are created with its weakness, that any parties could take advantages of it, even could make it fail in implementation. Those parties particularly are business groups and "rich-states". Environmental laws show in particular a political controversy. Though federal government in just 30 years established more than 50 laws, however in practice and implementation those laws was crippled and failed due to less of political will of federal government. Moreover interest groups were involved extensively, since environmental laws are very sensitive. Intensity and involvement of any interest groups had created motion in American politics. This could be occurred in the U.S.A, which respect pluralism. In pluralism, any parties or political bodies could play a "check-and balance" mechanism. The check-and-balance mechanism, in practice, could create any efforts from any parties to dominate, and to attract the other party. This mode clearly display in implementing the environmental policy. Based upon this issue, this thesis is designed to disclosure power struggle among political bodies and interest groups in environmental law implementation. In particular, it will reveal how federal government and business groups play its dominant role on environmental policy. To give a clear analysis, the thesis will take selected environmental laws, such as: Clean Air Act (1970), Federal Water Pollution Control Act Amendments (1972); Safe Drinking Water Act (1974), Toxic Substance Control Act (1976) and its Amendment - 1986 {Superfund}, Resource Conservation and Recovery Act (1980) and its Amendment (1984), Nuclear Waste Policy Act (1982), and Multiple Use-Sustained Yield Act (1960). The research is executed to give a comprehensive analysis about how power struggle happened in America's politics, especially in environmental law implementation, and to understand why this is happened.

Abstrak :
Tesis ini menelaah tentang para wanita karier yang menggunakan kebiasaannya dalam merawat tubuh melalui rutinitas berSPA, yang bertujuan untuk mengatasi dominasi patriarki. Tesis ini menggunakan beberapa konsep, Pertama, muted group theory, yang menyatakan bahwa wanita adalah pihak yang terbungkam; sehingga untuk keluar dari kondisi tersebut, wanita harus melakukan transformasi diri. Transformasi tersebut selaras dengan konsep kedua, yaitu feminis eksistensialis. Dalam feminis eksistensialis, transformasi diartikan sebagai perubahan sosok wanita dari liyan menjadi diri, dari obyek menjadi subyek. Dalam feminis eksistensialis, transformasi dapat diraih selain dengan cara bekerja di luar wilayah domestik, tapi juga ditunjang oleh penampilan yang baik melalui perawatan tubuh yang paripurna di SPA (Sanus Per Aquam), perawatan tubuh secara menyeluruh. Kebiasaan para wanita dalam merawat tubuh didapat melalui sosialisasi nilai-nilai yang diintervensikan pada diri seseorang sejak mereka kanak-kanak. Sosialisasi ini berhubungan dengan konsep ketiga yang dipakai, yaitu habitus. Intervensi atas kovensi-konvesi yang ada di lingkungan sosial seseorang, akan menjadi habitusnya. Dalam penelitian ini, meski sosialisasi tentang posisi pria masih dianggap berada di atas wanita, namun wanita secara sadar menggunakan perawatan tubuh di SPA untuk mematahkan dominasi patriarki tersebut secara perlahan dan tidak disadari, bahkan oleh diri wanita sendiri, melalui penampilan mereka yang paripurna terejawantahkan. Sebab dengan penampilan yang paripurna, wanita dapat menyatakan eksistensinya pada setiap hal dimana mereka berada dan berkarya. SPA kemudian menjadi arena resistensi bagi wanita terhadap dominasi patriarki yang telah menekan wanita selama mereka hidup. ......This thesis reviews how carrier women overcome patriarch domination by their habit of how they treat their body in a SPA Routine activity. The thesis based in a few concepts. First, the mutedgroup theory, that concerning of how females are in the position of mute; so as to get out from the condition above, a female must transform herself. The transformation must cope with the second concept about to apply, a concept of feminist existentialist, where transformations took her from common to “individual me”. In feminist existentialisty the achievement of transformation itself is not by applying inside a domestic space alone, but appearance as well thru a physical treatment, as a plenary transformation. A transformations manifest by SPA (Sanus Per Aquam) holistical treatment. The physical treatment itself is conceming a social value, integrated early in the young of age. These are coping with the third concept, Habitnes. Compartment interventions thru stable society or social settlement sometime determine individual’s habitues. Jn this research, gender superiority dominated by men is still concluded, and somehow physical treatments are taking superiority issues aside. In the end, patriarch dominations are resistible and solemnly fades, in the way they iive side by side with males in the world of men and excel them. Since SPA is a way to re-exist females, SPA became female’s arena to re-exist their existence in the world of patriarch domination which pressing them for as long as they shall live.

Abstrak :
Disertasi ini membahas mengenai peranan modal budaya dan modal sosial dalam perkembangan klaster industri seni keramik Kasongan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan arti penting modal budaya dalam perubahan laster dan mobilitas sosial di antara para pengusaha. Modal sosial penting dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dan dalam usaha mendapatan modal budaya, modal ekonomi dan modal simbolik. Terdapat hubungan dominasi, subordinasi dan resistensi di antara para pengusaha. Pengusaha dominan menggunakan berbagai modal untuk mempertahankan dominasinya dan beberapa pengusaha kecil melakukan resistensi terhadap praktik dominasi. ...... This dissertation discusses the role of cultural capital and social capital in the industrial cluster development of ceramic art craft of Kasongan. The study was conducted using qualitative research methods. The results show the importance of cultural capital in change of the cluster and in social mobility among enterpreneurs. Social capital is important in facilitating economic transactions and in pursuing economic capital, cultural capital and symbolic capital. There is a relationship of dominance, subordination and resistance among enterpreneurs. Dominant enterprenurs make use of a variety of capital to maintain its dominataion and some small-enterpreneurs do resistance act to the domination practices.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi tentang dominasi ruang sosial perkotaan di 2 dua Kecamatan dalam kota Makassar bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan dominasi ruang sosial di Makassar. Seperti apakah pola dominasi ruang sosial yang terjadi, serta apa penyebab dominasi ruang sosial di Makassar. Untuk bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan lebih luas yang dianggap bisa menjelaskan masalah penelitian ini, metode penelitian kualitatif, etnografi, dipilih secara purporsive. Studi ini menemukan bahwa proses pembentukan dan dominasi ruang sosial di Makassar cukup dipengaruhi oleh kebijakan para pemimpin, baik Raja, pemerintah Kolonial maupun para Walikota di era kemerdekaan. Kebijakan penataan ruang sosial di 3 tiga era ini berbeda-beda sehingga menghasilkan pola pembentukan dan dominasi ruang sosial yang juga berbeda. Dari bentuk egaliter berubah jadi sangat hierarkhis atau dari bentuk kontinuitas, era kerajaan ke era kolonial, menjadi diskontinuitas di era reformasi. Dominasi ruang sosial perkotaan di 2 dua lokasi penelitian secara etnis, terutama di 2 dua walikota terakhir, sangat tinggi. Dari 85,39 persen dan 74,06 persen di tahun 2006 berubah menjadi 74,22 persen dan 81,04 persen di tahun 2016, oleh etnis tertentu yang kuat secara ekonomi.

---

ABSTRACT
The domination study on the urban social space in Makassar tries to find out and describe how the construction and the domination process on the social space in Makassar in 3 three era were. What rsquo s kind of the domination pattern on the social space and the cause of domination in Makassar. The research method which is appropriately regarded, to this study, is qualitative one. This study found that the process of construction and domination on the social space in Makassar was quite influenced by the leaders policy, the King, the Colonial government and the Majors in the era of independence. The spatial structuring policies in these 3 three era were different that result a different domination type as well. An egalitarian type and a very hierarchy one are the output of their policies, from continuity form becomes discontinuity one. The egalitarian type was applied in the kingdom and colonialism periodes, then becomes a very hierarchy in the reformation era. The domination on the strategic urban social space in 2 two research locarions, especially in the last 2 two mayors, is very high. It is 85.39 percent and 74.06 percent in 2006. Then, it becomes 74.22 percent and 81.04 percent in 2016 by certain ethnic who are economically strong.

Abstrak :
Perempuan yang hidup dalam sistem patriarki, seperti di Indonesia, berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan, mampu bersaing di kancah publik, dan bukan warga negara kelas dua. Idealnya, kebijakan yang terkait dengan hak warga negara harus menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Diskriminasi berbasis gender di tempat kerja, dalam  upah, promosi, fasilitas, membuat pekerja perempuan di Indonesia lebih rentan dan lebih mungkin  dieksploitasi dibandingkan rekan kerja laki-laki. Sejak dulu jumlah jurnalis laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan pewarta perempuan. Apalagi Jumlah mereka yang berprofesi sebagai pewarta foto, nya lebih kecil lagi. Berprofesi sebagai pewarta memiliki tantangan dan risiko tinggi, terlebih untuk perempuan. Mereka harus bersaing dengan pewarta laki-laki untuk mendapat berita secara profesional. Perbedaan pengalaman, identitas gender, struktur patriarki yang dikukuhkan oleh maskulinitas berimplikasi pada karya perempuan fotografer. Pierre Bourdieu, dalam bukunya Masculine Domination menyampaikan bahwa sebagai pria atau wanita, dalam objek yang kita coba pahami, sebetulnya kita telah mewujudkan struktur historis  tatanan maskulin dalam bentuk skema persepsi dan apresiasi yang tidak disadari.  Penelitian ini menelaah sumber semiotik yang dibentuk dari habitus perempuan pewarta foto, yang berimplikasi pada pilihan bahasa visual mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah semiotika sosial multimodal. Temuan penelitian ini yaitu (1) sumber semiotik yang dimiliki perempuan pewarta foto tidak bebas, dan ditentukan oleh habitus; (2) media menjadi sumber semiotik perempuan pewarta foto dalam memaknai dominasi maskulin; (3) dominasi wacana maskulin dibentuk dari konstruksi, kekerasan, dan kekuatan simbolik; dan (4) konteks situasi dan budaya pada konsep semiotika sosial Halliday merupakan perwujudan habitus dalam teori Bourdieu. ......Women who live in a patriarchal system like in Indonesia, struggle to prove that they have power, are able to compete in the public arena, and are not second-class citizens. Ideally, policies related to the rights of male citizens should place women in an equal position with men. Gender-based discrimination in the workplace, in terms of pay, promotion, benefits, makes female workers in Indonesia more vulnerable and more likely to be exploited than their male counterparts. Since ancient times, there have always been more male journalists than female journalists. Moreover, the number of women who work as photojournalists is even less. Working as a journalist has high challenges and risks, especially for women. They have to compete with male journalists, to get news in a professional manner. Differences in experience, gender identity, patriarchal structures that are reinforced by masculinity are embodied in the work of female photographers. Pierre Bourdieu, as stated in his book Masculine Domination said that as men or women, in the objects we are trying to understand, we have actually materialized the historical structure of the masculine order in the form of unconscious schemes of perception and appreciation. In this research, I examine semiotic sources formed from the habitus of female photojournalists, which has an implicit effect on their choice of visual language. The research method used is Multimodality Social Semiotics. The findings of this study are (1) the source of semiotics owned by female photojournalists is not independent, and is determined by habitus; (2) the media is a semiotic source of female photojournalists in interpreting Masculine Domination; (3) Masculine Discourse Domination is formed from construction, violence, and symbolic power; (4) The context of situation and culture in Halliday's concept of Social Semiotics, is the embodiment of habitus in Bourdieu's theory.