Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mendorong ekspor non migas sebagai pengganti ekspor migas yang merupakan somber devisa negara, maka Pemerintah perlu mengambil Iangkah-langkah kebijaksanaan. Tekstil dan Produk tekstil merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang dapat diandalkan, bahkan sejak tahun 1991 komoditi ini disebut sebagai Primadona Ekspor Indonesia. Namun dalam rangka menghadapi era globalisasi yang akan datang, apakah komoditi TPT ini masih dapat diharapkan sebagai penyumbang devisa negara. Qi samping itu, sebagai primadona ekspor Indonesia berapa nilai tambah dan peranan industri TPT ini terhadap perekonomian nasional. Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dibahas can dianalisis mengenai kinerja ekspor TPT Indonesia, dan besarnya nilai yang dihasilkan oleh industri TPT tersebut serta bagaimana peranannya terhadap perekonomian nasional.Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dilandasi dengan kerangka teori antara lain Manajemen Strategi, Perdagangan Internasinal, Keunggulan Kompetitif / Keunggulan Bangsa, Penghitungan Pendapatan Nasional dan Nilai Tambah. Metodologi penelitian dilakukan dengan secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa responden guna memperoleh data dan informasi untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :Dengan menggunakan analisis SWOT, posisi industri TPT Indonesia berada pada keadaan yang mempunyai peluang yang relatif baik tetapi juga dihadapkan pada masalah - masalah internal.Dalam periode 1990-1997, kontribusi ekspor TPT dan nilai tambah TPT terhadap GDP masing-masing baru sebesar 2,85 % dan 3,49 % per tahyn, lebih rendah dibandingkan beberapa negara pesaing industri TPT di dunia. Rendahnya kontribusi ekspor TPT terhadap GDP disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena produsen leksportir masih terpaku pada sistem Quota dan sangat tergantung pada bahan baku impor.Nilai tambah yang diberikan oleh tenaga kerja industri TPT terhadap perekonomian nasional tidak sebanding dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan deregulasi kebijakan tentang upah tenaga kerja sektoral secara khusus."

"Selain Kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di pengadilan internasional karena kerap melibatkan aktor negara atau kepentingan dari negara."

"Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Timur termasuk beberapa negara ASEAN membuat publik memberikan perhatian pada kemampuan neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Defisit transaksi berkepanjangan yang berkepanjangan diduga menjadi salah satu penyebab krisis karena defisit tersebut tidak sustainable dan membebani devisa. Pendekatan model intertemporal budget constrain: dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan transaksi berjalan suatu negara. Pendekatan ini melihat hubungan antar waktu antara transaksi berjalan dengan net output dengan memaksimalkan discounted value utility-nya dari fungsi konsumsi yang dibangun.Estimasi bivariat VAR dari pendekatan intertemporal menunjukkan bahwa pada semua lima Negara ASEAN, posisi defisit neraca pembayaran menghasilkan peningkatan net output pada periode berikutnya. Namun pada tahapan selanjutnya, hanya pada kasus Singapura, Indonesia dari Malaysia yang peningkatan net output-nya berpengaruh dalam memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan dengan Singapura yang menunjukkan pengaruh paling kuat. Sementara untuk Thailand, pengaruhnya tidak konsisten dan Philipina tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, tidak berlangsung siklus yang mulus dari posisi deficit ke peningkatan net output dan perbaikan posisi transaksi berjalan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, kelima Negara ASEAN secara umum menunjukkan posisi transaksi berjalan yang masih sustainable pada sebagain besar periode antara 1966-2004. Posisi yang tidak aman hanya terjadi pada beberapa periode pendek di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand terutama menjelang krisis 1997/1998. Trade balance menjadi factor penting dalam menentukan keberlanjutan transaksi berjalan. Namun pelajara dari krisis menunjukkan aliran modal jangka pendek yang cenderung massif dan tinggi juga berpotensi membahayakan posisi transaksi berjalan. Posisi transaksi berjalan yang tidak sustainable sekaligus juga menjadi sinyal terjadinya krisis ekonomi terutama disektor eksternal (nilai tukar dan kewajiban luar negeri)."

"Dalam perdagangan GMO produk bioteknologi antar negara, pengaturan serta regulasi mengenai GMO sering berbenturan dengan pengaturan serta regulasi mengenai perdagangan internasional, karena masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala, yaitu kepentingan ekonomi negara pengekspor dan kepentingan kelestarian lingkungan serta kesehatan konsumen negara pengimpor. Convention on Biological Diversity (CBD) dibuat sebagai panduan bagi negara-nagara di dunia untuk menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati, karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia sering merusak lingkungan serta ekosistem demi kepentingan industri, ekonomi dan perdagangan. Artikel 22 CBD mengatur mengenai hubungan antar CBD dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam artikel ini disebutkan bahwa penerapan CBD dan perjanjian-perjanjian lain yang bernaung di bawahnya, termasuk di antaranya Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena Protocol) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. Kasus-kasus yang diajukan ke World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) menyebutkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh negara-negara dalam hal persetujuan dan pemasaran produk-produk bioteknologi telah menyalahi dan melanggar kewajiban-kewajiban negara tersebut. berdasarkan ketentuan serta regulasi perdagangan internasional. Hal itu sangatlah tidak tepat sebab produk-produk GMO hasil bioteknologi masih sangat tidak stabil dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah keamanannya. Oleh sebab itu, adalah kewajiban dari negara-negara untuk memberlakukan regulasi yang ketat atas produk-produk GMO hasil bioteknologi, untuk menjamin keamanan makanan, kesehatan manusia, Serta kelestarian lingkungan. Konsumen berhak untuk mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk GMO, karena itulah para produsen GMO harus diwajibkan untuk melabel produk-produknya."

"ABSTRAKSetelah melalul petjalanan yang cukup panjang dan diwarnai dengan berbagai perubahan, baik dalam hal kebijaksanaan, peraturan, dan mekanisme pelaksanaannya, perekonomian Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan jika dilihat dari sega pertumbuhan produk nasional bruto (GNP)nya. Kenyataannya, saat ¡ni Indonesia berada di persimpangan jalan dalam kelangsungan perekonomiannya, terutama bila dikaitkan dengan semakin ketatnya persaingan internasional.Kebijaksanaan apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam sektor industri, guna mempertahankan pertumbuhan ekonominya dalam menghadapi persaingan internasional tersebut, menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab. Mengingat kondisi perindustrian Indonesia yang masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan, baik dan segi struktural, peraturan dan perundangundangan, serta kebijaksanaan yang ditempuh. Demikian pula, kekurangan dan kelemahan dapat ditemui dalam faktor-faktor yang seharusnya menjadi pendukung bagi derap langkah perindustrian indonesia, seperti lingkungan persaingan yang sehat, sistem flnansial, infrastruktur, dan pengendalian terhadap dampak lingkungan. Selain ¡tu masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat, atau setidaknya memperlambat laju pertumbuhan sektor industri Indonesia.Berdasarkan kondisi seperti itu maka harus dipikirkan kebìjaksanaan yang Paling tepat untuk dapat meningkatkan daya saing industri domestik di dalam persaingan internasional, guna menyokong pertumbuhan ekonomi nasional pada tingkat yang diharapkan. Sejalan dengan ¡tu, langkah-langkah perbaikan dan pcmbcnahan pada scktor-sektor yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan tetap harus dijalankan. Karena, walau bagaimanapun daya saing yang kuat harus ditopang oleh kondisi internal yang balk."