Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang PT XYZ sebagai perusahaan properti yang melakukan klaim atas penggantian biaya (reimbursement) terhadap unit bisnisnya yaitu Hotel W. Klaim tersebut terkait tagihan atas penyedia jasa outsourcing yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Proses verifikasi tagihan dilakukan sejak tagihan diterima PT XYZ dari pihak ketiga, lalu dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga, kemudian ditagihankan kepada Hotel W, hingga PT XYZ menerima pembayaran dari Hotel W. Proses verifikasi dokumen tagihan yang saat ini dijalankan oleh PT XYZ masih menggunakan software sederhana. Oleh karena itu diusulkan penggunaan software yang terintegrasi dalam memproses dokumen tagihan. Penggunaan software terintegrasi akan membatu proses verifikasi dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu sistem pengawasan dan evaluasi juga akan dilakukan secara tepat.

---

ABSTRACTThe focus of this interenship report is to discuss about PT XYZ as a property company that claims reimbursement of its business unit, Hotel W. The claim relates to billing for providers of outsourcing services carried by third parties as service providers. The billing verification process is done from the time the bill was received by PT XYZ from third parties, then payment was made to third parties, and then claims the bill to the Hotel W, until PT XYZ received paymen from Hotel W. The verification process of billing documents currently carried out by PT XYZ is still using simple software. Therefor, it is proposed to use integrated software that will help the verification process to be carried optimally. In addition, the monitoring and evaluation system will also be carried out appropriately."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hakistimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kasnegara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakantagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untukmendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidakdibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitianini yang menjadi pokok perasalahan adalah apakah kedudukan Kominfo sebagaikreditor konkuren dalam PKPU PT Bakrie Telecom telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan olehKominfo atas putusan homologasi tersebut sebagai bagian dari perlindunganhukum terhadap kreditor dengan hak istimewa. Pada akhirnya, penelitimemperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Kominfo dalam PKPU PT BakrieTelecom telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang oleh karenaitu harus diajukan upaya hukum sebagai perlindungan terhadap kreditur denganhak istimewa.

---

ABSTRACTThe main analysis of these bachelor thesis is focus on the legal protection ofprivileges creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) incorrelation with PT Bakrie Telecom case studies. Article 1137 Civil Code ofIndonesia mentioned comprehensibly regarding the position of state treasury debtas debt with privilege. The regulations intended to precedence the interest ofstates, thus, PT. Bakrie Telecom is not accomplish the obligation towardsMinistry of Communication and Information (Kominfo). The research is based onnormative juridical with typology descriptive study. The research is focus on theposition of concurrent creditors under Suspension of Debt Payment Obligations(PKPU) of PT. Bakrie Telecom, which, pursuant to Law No. 37 Year 2004regarding the Bankruptcy and Suspension of Payment, including the legalremedies Ministry of Communication and Information (Kominfo) to pursue;regarding the homologation decision as the legal protection of privileges creditor.Enclosing, the research conclusion is the position of Ministry of Communicationand Information (Kominfo) is not in accordance with the applicable law in thegrounds of the prior proposed remedies for protection against creditors withspecial privileges."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan refleksi diri atas pengalaman magang dan melakukan evaluasi atas verifikasi dokumen dan pengakuan tagihan pada PT RK. PT RK merupakan anak perusahaan dari PT X yang bergerak pada bidang konstruksi. Evaluasi pengendalian internal proses penagihan menggunakan komponen aktivitas pengendalian dari kerangka pengendalian internal COSO. Komponen aktivitas pengendalian yang dievaluasi terdiri dari verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas pengendalian data utama, pengendalian supervisi, dan pengendalian teknologi. Setelah melakukan evaluasi, PT RK telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap pengakuan tagihan PT RK. PT RK telah mengakui tagihan sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman yang didapat saat program magang, hal yang harus ditingkatkan kembali adalah komunikasi, tanggung jawab dan semangat dalam bekerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

---

This internship report aims to conduct self reflection based on internship experience and evaluate the document verification and recognition of account receivable at PT RK. PT RK is a subsidiary of PT X which is engaged in the construction sector. Evaluation of the billing process internal control using the control activity component of the COSO internal control framework. The control activity components that were evaluated consisted of verification, reconciliation, authorization and approval, segregation of duties for main data control, supervisory control, and technology control. After conducting the evaluation, PT RK has a very good internal control implementation. Evaluation was also carried out on the recognition of PT RK’s billing. PT RK has acknowledged accordance with PSAK 72. After reflecting on the experience gained during the internship program, things that must be improved are communication, responsibility and enthusiasm for work, also deepening knowledge related to accounting and finance."

"Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkhusus kepada perbuatan hukum keperdataan. Eksistensi notaris menjadi hal yang saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Tidak adanya aturan spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berupa tagihan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menimbulkan berbagai permasalahan dalam realisasi eksekusinya. Hal ini menjadikan Notaris berperan penting dalam menjalankan kewenangannya sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peranan Notaris dalam transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Guna menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis adalah bahwa Notaristtidak hanya berperan dalam membuataakta, tetapidjuga dalam melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aktanya. Selain itu, diperlukan amandemen pada UndangUndang Jaminan Fidusia terkait ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Akta Jaminan Fidusia dapat menjadi pedoman untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berbentuk tagihan tersebut.

---

A Notary is a public official appointed by the government to assist the general public, especially in civil law actions. Currently, the existence of a notary is essential in carrying out legal acts in everyday life, including in carrying out legal acts related to transactions providing fiduciary security over receivables. The absence of specific rules in LawjNumber 42 of 1999 concerning Fiduciary Security regarding the execution of fiduciary security objects in the form of receivables has been creating various problems in its execution. Therefore, Notaries play an important role in exercising their authority in relation to transactions granting fiduciary security. The problems raised in this research are regarding the role of a Notary in transactions granting fiduciary security over receivables and the execution of fiduciary security in the form of receivables. Normative juridical research method with prescriptive analytical research typology was used to answer the aforementioned problems. The result of the analysis is that a Notary’s role is not only to draw up deeds, but also to provide legal counsel in connection with the drawing up of such deeds. In addition, an amendment is needed to the Fiduciary Security Law related to more specific provisions regarding the execution of fiduciary security in the form of receivables. Therefore, the provisions contained in a Fiduciary Security Deed may serve as a guide to avoid problems in the execution of fiduciary security in the form of receivables."

"ABSTRAK

Dalam rangka universal health coverage, Indonesia mempersiapkan pelaksanaan BPJS-SJSN

yang akan dimulai bulan Januari tahun 2014. Perbedaan tarif BPJS dan rumah sakit menjadi

masalah mendasar. RSIA swasta Hermina Bogor mempersiapkan diri mengantisipasi

pelaksanaan BPJS dengan tujuan agar tetap survive.

Melalui desain kuantitatif dilakukan analisis tagihan tindakan Sectio Caesaria (SC) pasien

kelas III, dengan komponen tagihan : jasa medis, penunjang medis, alat medis, kamar

perawatan, biaya lain - lain dan administrasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada

manajemen rumah sakit.

Rata ? rata tagihan SC pasien kelas III = Rp.11,13 juta. Uji multivariat membuktikan bahwa

jenis tindakan paling mempengaruhi variasi tagihan. Rumah sakit diharapkan mampu

mengendalikan biaya penunjang medis, jasa medis dan anjuran pemeriksaan kehamilan

kepada pasien.

---

ABSTRACT

Indonesia is on the move to prepare the implementation of Universal Health Coverage to be

conducted in 2014. The difference between BPJS tarieff and actual billing of hospitals

become a serious problem. Billing components comprised of doctor?s fee, medical support

(laboratorium, drugs, blood, Rontgent), room charges, medical equipments rent and

administrative cost. This quantitative and qualitative study of Sectio Caesaria patients, 3rd

class at Hermina MCH private hospital Bogor found that the average billing is Rp 11,1

million. Type of surgical action contributed most to the variation of billing.Recommendations

to the hospital are : to control usage of medical support, rental of medical equipments and to

encourage ANC to patients. Government to study further on tarieff variations of private

hospitals."

"Tugas akhir ini membahas mengenai prosedur pengadaan barang yang dipraktekan oleh Hotel AWH. Analisis yang dilakukan dalam laporan ini dibatasi hanya untuk operasionalnya saja. Analisis dilakukan untuk melihat apakah Hotel AWH sudah melakukan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau meminimalisir risiko atau ancaman yang dapat timbul dalam aktivitas pemesanan dan penerimaan barang, serta penyetujuan invoice dari pemasok. Secara keseluruhan, masih terdapat pengendalian yang belum diterapkan oleh Hotel AWH terkait pengadaan barangnya.

---

This final project discusses about procurement procedure practiced by Hotel AWH. The analysis in this report is limited to its operations only. The analysis carried out to see whether Hotel AWH already doing a good control to prevent or minimalize the risk or threat that might arise in its ordering & receiving activity, and in its approving of invoice from supplier activity. Overall, there is still some control that havent been practiced by Hotel AWH."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"ABSTRACTPengeksekusian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak tagih diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan melalui pelelangan atau akta dibawah tangan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan di bidang hukum dan bisnis, terdapat kasus dimana pengalihan jaminan dibutuhkan guna mendukung jalannya bisnis dan perekonomian. Hal ini dikarenakan cara pengeksekusian jaminan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima jaminan fidusia atas tagihan, karena penjualan atas tagihan dinilai kurang memiliki pasar sehingga dapat merugikan kreditur. Untuk itu, hukum Inggris mengatur adanya security assignment yaitu suatu pranata hukum serupa dengan jaminan atas tagihan untuk dapat memperlancar dan mendukung jalannya bisnis.

---

ABSTRACTThe enforcement of fiduciary guarantees with collateral objects in the form of claim rights is regulated under Article 29 of Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Undang-Undang Jaminan Fidusia) by implementing executorial titles and selling through auctions or underhanded deeds. However, by the developments in the field of law and business, there are some cases where the transfer of rights or claims are needed to support business and financing. Hereby, the limited ways of enforcement which is regulated under the Fiduciary Guarantee Law does not provide legal protection to creditors, because claim rights are considered to have an unstable market that can caused a disadvantage for creditors. For this reason, English law regulates the security assignment, which is a legal institution similar to a guarantee for claim to facilitate and support the business. "