Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif 2014 (Survei Perilaku Pemilih diKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan) Segmentasipemilihdapatdiklasifikasikan berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan atau agama, etnis, kelas social dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis ingin menguraikan tentang segmentasi pemilih berdasarkan segmentasi umur dengan melakukan studi khusus tentang perilaku memilih pemilih, khususnya para pemula dalam memilih partai politik. Tesisinimembahasseberapa besar pengaruh faktor platform dan ideologi partai, program kerja partai, citra partai, identifikasi tokoh partai, hubungan emosional pemilih terhadap partai, isu dan pemberitaan yang terkait dengan partai, serta afiliasi sosial (social afiliation) para pemilih, terhadap besar kecilnya preferensi politik para pemilih pemuladalammemilihpartaipolitik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor platform dan ideologi partai, program kerja, isu dan pemberitaan partai, dan afiliasi sosial pemilih mempengaruhi preferensi politik para pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif 2014. Kata kunci: Faktor-faktor, pemilih pemula,Teori Reason Action, komunikasi politik.

---

Segmentation of voters can be classified based on the economic level, education level, age, religious beliefs, ethnicity, social class, and so forth. In this thesis, the author would like to elaborate on voter segmentation based on age segmentation by making a special study of the first voter behavior in the vote political parties

This thesis discusses how much the the influence of party platforms and ideology, work program of the party, the party's image, identification of party figures, emotional ties to the party's voters, issues and news related to the party, and social affiliation of voters, to the size of the the political preferences of the first voters in choosing the political party,

The results showed , that the factor of party platforms and ideology, work program of the party, issues and news related to the party, and social affiliation, affects the political preferences of first voters in the 2014 legislative elections

"

"Brokers, Voters, and Clientelism addresses major questions in distributive politics. Why is it acceptable for parties to try to win elections by promising to make certain groups of people better off, but unacceptable - and illegal - to pay people for their votes? Why do parties often lavish benefits on loyal voters, whose support they can count on anyway, rather than on responsive swing voters? Why is vote buying and machine politics common in today's developing democracies but a thing of the past in most of today's advanced democracies? This book develops a theory of broker-mediated distribution to answer these questions, testing the theory with research from four developing democracies, and reviews a rich secondary literature on countries in all world regions. The authors deploy normative theory to evaluate whether clientelism, pork-barrel politics, and other non-programmatic distributive strategies can be justified on the grounds that they promote efficiency, redistribution, or voter participation."

"The elements who influence Orientation and Attitudes Voters Concerning Legislative Candidates in General Election 2009 at Election District Tawang-Cihideung Tasikmalaya City. Voters behavior in general election 2009 very different with voters behavior in general election 2004. Voters confronted with legislative candidates who have to be votes and so do the political party who take the legislative candidates, so many voters who had multiple diverse orientation and attitude. The most attitude who have affected orientation and attitude voters to legislative candidates. This research be done at election district 1 Cihideung-Tawang, in this district there are 116 legislative candidates from 25 political party who there in election district 1, they are joining in legislative election 2009. Living hood, primordialism, voters loyality, job and profecy, it becomes the most influence elements of orientation and attitude change of the voters. "

"Based on various research,it has shown that political parties have not given enough information access to public. With limited access to political information,this has become a major concern especially for beginner voters.This doesn't only relate to the implementation of the KIP Laws Number 14 in the Year of 2008 Article 15,but also to the importance of beginner voters to use enough political information before they participate in the Legislative Election in 2014. Hence,this research is done first, to get the real picture of knowledge of beginner voters about access to public information,second to identify the need of accurate information in politics, third to know what obstacles that the voters face in trying to get the access.The research method used is qualitative,with a structured interview.The informants are selected based on purposeful samplings.Based on the research, the majority of informants do not know about their rights to get information,as mentioned in the KIP Laws Number 14 in the year of 2008.It is known that majority of respondents think that public has the right to know the list of political parties.Then,it is known that most of the respondents don't have a hard time getting access to any information about technical know-hows of the Legislative Election in 2014.Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan purposeful sampling. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014."

"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peta kognitif pemilih terhadap pembentukan identifikasi partai di kalangan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian mengenai perilaku pemilih di Indonesia sendiri tergolong jarang dilakukan. Fokus dari penelitian ini terletak pada isu politik yang digunakan oleh kandidat PKS di Pilkada Banten. Adapun yang dimaksud dengan isu politik adalah visi, misi dan jargon yang digunakan oleh kandidat PKS. Peta kognitif mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Bone dan Ranney (1963) yang terdiri dari persepsi, konseptualisasi, dan keterlibatan. Sedangkan untuk identifikasi partai adalah kedekatan seseorang dengan partai politik. Penelitian ini dibatasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini didasarkan pada fenomena PKS pada pemilu 2004 yang berhasil mendulang suara cukup tinggi dan memenangkan pemilu legislatif di Jakarta. Selain itu, kemenangan PKS pada beberapa Pilkada juga menjadi alasan pengambilan PKS sebagai batasan penelitian Subjek penelitian ini adalah simpatisan PKS yang berdomisili di Banten. Konsep simpatisan dibatasi dengan menggunakan teori struktur psikologis partisanship yang dikemukakan oleh Greene (1999). Simpatisan dalam hal ini dibatasi dengan afek positif dan negatif yang dimiliki responden terhadap PKS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah berjalan, peneliti menyimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh persepsi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (2) terdapat pengaruh konseptualisasi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (3) tidak terdapat pengaruh keterlibatan isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS. Di antara ketiga variabel bebas, variabel persepsi merupakan variabel yang paling besar mempengaruhi pembentukan identifikasi partai.

---

This research aimed to examine the influence of the voter`s cognitive map to the formation of the identification of the party in the sympathizer's of PKS. The research about the behavior of the voter`s in Indonesia personally was limited. The research focus on political issues that was used by the PKS candidate in Banten governor election. Political issues refer to the point of view, the mission and the slogan that were used by the candidate of PKS. The concept of cognitive map raised by Bone and Ranney (1963) they propose that cognitive map of the perception, conceptualization, and the involvement. Whereas for the party identification refer to emotional attachment to the political party. This research focus to the PKS (Partai Keadilan Sejahtera). As in the 2004 election, PKS succeeded in getting high enough voter`s and won the legislative general election in Jakarta. Moreover, the PKS achievement in several local governor election also became the reason for conducting this research. The participant of this research was the PKS sympathizer`s that was domiciled at Banten. The sympathizer was defined using the theory of the psychological structure partisanship raised by Greene (1999). The sympathizer was restricted to those PKS sympathizer`s who have positive affect and negative affect. Results of the research found that that (1) there is an influence of the perception to political issues on forming party identification between the PKS sympathizer`s, (2) there is an influence of the conceptualization to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s, (3) there is no influence of the involvement to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s. Among of the three independent variables, the perception variable has the highest influence on forming party identification."

"Tesis ini membahas kasus perpindahan suara dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 yang merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dengan Prabowo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan suara para milenial urban pelajar pendidikan tinggi sebagai unit analisis, serta untuk mengetahui apakah media sosial berkontribusi dalam pengambilan keputusan tersebut. Menggunakan pendekatan Columbia dan Michigan dalam model sosial psikologis, kebaharuan yang disajikan adalah adanya perubahan konsep komunikasi massa yang telah bergabung dengan komunikasi interpersonal dalam konsep mass selfcommunication. Penelitian dilakukan secara kualitatif dalam paradigma post-positivism dengan metode holistic single-case study. Analisis dilakukan dengan teknik analisis pattern-matching logic dengan logika pencocokan pola model sosial dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan variabel sosial yang berkontribusi adalah agama dan etnis dari pemilih dan keluarga pemilih. Terkait dengan variabel psikologi, penelitian ini menunjukkan tidak adanya identifikasi partai, yang ada adalah evaluasi kandidat dan orientasi isu. Preferensi isu yang diinginkan adalah isu Hak Asasi Manusia dan Isu Perempuan. Kinerja petahana dipandang baik dalam infrastruktur dan buruk dalam manajemen manusia serta anggaran. Penantang memiliki koherensi identitas yang berbeda dengan kontestasi Pilpres 2014. Meme politik menjadi gerbang diskusi dalam kelompok sosial serta pencarian lebih lanjut dalam mengetahui identitas kandidat. Kemampuan kandidat dalam debat sangat berkontribusi dalam proses penetapan keputusan pemilih. Millenial swing voters tidak melakukan mass self-communication jika itu terkait dengan politik karena tidak ingin identitas politik mereka diketahui pengguna media berita daring dan media sosial.

---

This thesis discussed about voting in the 2014 and 2019 Presidential Elections which was a rematch between Jokowi and Prabowo. The purpose of this study is to explain swing voters in college urban students millennial generation as unit of analysis, as well to find out whether social media contributes to their swing decisions.

By using Columbia and Michigan in the socio psychological model, the novelty presented was a change in the concept of mass communication that had been joined interpersonal communication in the concept of mass communication. The study was conducted qualitatively in the post-positivism paradigm with a single holistic case study method. The analysis had been done by matching the pattern of logic with matching pattern of social and psychological logic.

The results showed the social variables that contributed were religion and ethnicity of the voters and the voters' families. Related to psychological variables, this study shows there was no parties identification, but instead an assessment of candidates and discussion of problems. The preference issues that desired by millennial swing voters was Human Rights and Women's Issues. The incumbent's performance had been seen as good in infrastructure but poor in human management and budget. The challenger had a different identity coherence than on the last contestation in 2014.

Political memes lead to discussions in social groups as well as further findings of a candidate's identity. The ability of candidates in debates greatly contributes to the process of determining election decisions. Millennial swing voters did not engage in mass self-communication if it related to politics because they did not want their political identity to be known by press and on social media."

"ABSTRAKPada Pemilu legislatif, seringkali seorang pemilih mendatangi TPS tanpamemiliki pilihan mengenai siapa yang akan dia pilih untuk menjadi wakilnya didaerah dan pusat, karena minimnya pengetahuan mereka akan pilihan yang merekamiliki. Bahkan tak jarang ketika melihat foto-foto dari mereka yang mencalonkandiri di TPS, itu adalah kali pertama melihat wajah calon wakil mereka. Dalamkondisi di mana tingkat informasi sangat rendah ini, petunjuk-petunjuk sederhanaseperti penampilan kandidat, gelar, afiliasi partai, dan lain-lain menjadi sumberpenyusunan argumen bagi pemilih.Studi ini adalah studi mengenai persepsi yang muncul di benak pemilihsaat melihat foto kandidat. Fokus dari studi ini, melihat pengaruh penampilankandidat dalam hal ini penggunaan jilbab dan tidak terhadap evaluasi kandidat olehpemilih. Apakah bentuk penampilan tertentu seperti pemakaian jilbab, membuatpemakainya dinilai lebih baik dari yang tidak menggunakan.Adapun salah satu temuan yang menarik dari studi ini adalah, bahwa darihasil uji komparatif yang dilakukan, ternyata kandidat wanita yang menggunakanjilbab tidak dinilai lebih religius ataupun lebih jujur dibanding kandidat yang lain.

---

ABSTRAKIn legislative elections, it?s so common that voter went to polling stationwithout having decision to whom would he gave his trust to be his representative.In fact, it?s not even uncommon that when they looked at the photos of those whoran in the polls, it was the first time for the voters saw their faces.Under this conditions, where the level of information?s very low, simplecues such as the appearance of the candidate, candidates degree, party affiliation,and others became sources of voters argument making.This study?s about the perception that came to voters mind when they sawa photograph of the candidate. It focused to see the effect of candidate appearance,in this case is the use of the veil and not, to the candidate evaluation by the voters.It Questioned did certain forms of appearance such as the wearing of a veil, madethe wearer considered better than the one that not wear it.One of the most interesting finding of this study was that womencandidates who wore veils were not considered more religious or more honest thanthe other candidates who didn?t."

"Penelitian ini membahas mengapa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun partai-partai Islam tidak pernah menang. Dari literatur sebelumnya dijelaskan peran struktur negara pada masa Orde Baru dan elit politik Islam yang tidak kredibel membuat pemilih muslim lebih memilih partai lain (partai non-Islam). Sementara dalam penelitian ini lebih melihat perilaku pemilih muslimnya. Faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosialkeagamaan, dan orientasi Islam politik berhubungan dengan pilihan politik muslim dan menyebabkan adanya aliran politik. Selain itu, pada faktor psikologis, adanya hubungan afeksi atau kedekatan partai dan tokoh dengan pilihan politik muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 pemilih muslim yang berasal dari partai politik yang berbeda. Penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosial-keagamaan, dan orientasi Islam politik memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Sementara faktor psikologis yang meliputi afeksi partai dan afeksi tokoh tidak memiliki hubungan dengan perilaku memilih.

---

This study discusses why the majority of the population in Indonesia are Muslims, but the Islamic parties have never won. From the literature previously described the role of state structures in the New Order and the political elite of Islam is not credible make Muslim voters prefer the other party, while this research is looking at the behavior of Muslim voters. Sociological factors which include the ritual of worship, involvement in socio-religious groups, and the orientation of political Islam have relationship with political choice of muslim voters and make a political cleavages in islamic societies. Moreover, in the psychological factors, including affection of parties and leader have relationship with political choice of muslim voters. This study uses a quantitative method with data collection through surveys. The number of samples is 100 Muslim voters who come from different political parties. Sampling using cluster random sampling. From the research found that the sociological factors that include rituals, involvement in socioreligious groups, and the orientation of political Islam have relationship with voting behavior. While psychological factors that include affection of party and leader have no relationship with voting behavior."