Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi.Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000.Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000.Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%.Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut.Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy).Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang.Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219).Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya.Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada."

"Manusia dengan segala upayanya mencoha menguak rahasia alam. Pengetahuan manusia terus berkembang. Dunia pendidikan formal kemudian lerbentuk, sebagai salah satu wujud kebudayaan manusia modern. Dalam mengcmbangkan dunia pendidikan, ada unsur campur langan manusia. Manusia meskipun makhluk hidup lertinggi di muka bumi ini mempunyai kelemahan. Manusia tidak sempurna. Maka kemudian ada ilmu pengetahuan yang "tidak dimengerti" oleh masyarakat luas, atau kaum akademisinya lerlalu arogan sehingga membentuk dunianya sendiri. Dalam dunia bisnis, ilmu pengetahuan yang berguna adalah ilmu yang bersifat prakiis dan efektif. Kontribusi teori bisnis kemudian dipertanyakan. Sejauh raana teori bisnis dapat menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Apakah teori bisnis sudah Udak diperlukan lagi sekarang ini ? Dari penelitian kecil yang dilakukan melalui karya akhir ini, dapat membertkan informasi kepada kita bahwa sumbernya teori bisnis adalah praktek bisnis yang ada di dunia nyata. Jadi teori bisnis harus dapat mengikuti perkembangan praktek bisnis. Pendidikan bisnis terbaik, adanya di dunia praktek."

"ABSTRAKKetersediaan media transmisi menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) ingin menggelar jaringan di wilayah operasionalnya. Sistem transmisi menggunakan fiber optik menjadi pilihan dikarenakan kemampuan transfer signal yang baik dan memiliki kapasitas yang besar. Di era globalisasi saat ini, persaingan begitu kompetitif, sehingga penting bagi sebuah vendor telekomunikasi untuk menjadi mitra yang baik bagi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi mereka, khususnya jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan persiapan yang baik dan matang ketika sebuah vendor mengikuti proses tender pengadaan dan pembangunan jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Terdapat kriteria-kriteria penting, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika sebuah vendor mengikuti tender yang diadakan oleh operator. Tentunya terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari tender tersebut. Dengan demikian dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka memenangkan proses tender dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal jika tender tersebut berhasil dimenangkan. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Proses Hirarki Analitik) didukung perangkat lunak Expert Choice dan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data berupa sistem penunjang keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan proyek transmisi SDH. Dalam tesis ini dengan menggunakan metode AHP dan perangkat lunak Expert Choice, dilakukan penentuan prioritas terhadap proyek transmisi SDH yang ditenderkan oleh beberapa operator di Indonesia. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapatkan bahwa proyek transmisi SDH di Telkom menjadi prioritas pertama, diikuti oleh NTS di prioritas kedua, kemudian Indosat di prioritas ketiga.

---

ABSTRACT

The important thing when a telecoms operator company want to deploying telecommunication network in their operational area is the availability of transmission network. Transmission network using optical fiber is the best choice because of the good transferring signal ability and has a huge capacity that can be transferred. In the current era of globalization, the competition was so competitive, so it is important for a telecommunications vendor to make a good partner for telecommunications operators in developing their telecommunications networks, particularly fiber optic transmission network using SDH devices. This may be done by doing a good preparation and mature when a vendor following the tender process and the development of fiber optic transmission network using SDH devices. There are important criteria, which need to be taken into consideration when a vendor participate in a tender held by the operator. Certainly related to what goals you want to achieve from the tender. Thus everything can be prepared well in order to win the bidding process and provide the maximum work if the tender had been won. The study of these issues include identification of issues, the process of data collection, followed by data processing using the method of AHP, supported by Expert Choice software and provide conclusions on the results of data analysis in the form of decision support systems in the project selection prioritization SDH transmission. In this thesis by using AHP and Expert Choice software, is the determination of priorities of the SDH transmission projects tendered by some operators in Indonesia. From the results of calculations and data processing was found that SDH transmission projects in Telkom became the first priority, followed by the NTS in the second priority, and Indosat in the third priority."

"Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen priori-tas kebijakan pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu menurut pakar berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil peneliti-an menunjukkan ?strategi utama? pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu adalah peningkatan kesehatan lingkungan permukiman; ?aktor utama pengendalian? ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu; ?faktor utama pengendalian? adalah lingkungan; ?tujuan utama pengendalian? ialah Kabupaten Indramayu bebas penyakit DBD; dan ?kriteria utama pengendalian? adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Agar implementasi strategi pengendali-an itu efektif maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral; dukungan teknologi, dana dan sarana pendidikan kesehatan lingkungan; mutu layanan Puskesmas; dan pengembangan tim pengendalian penyakit DBD dari tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan."

"Transmigrasi bertujuan mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan fisik dan sumber daya manusia antar daerah. Sebagai program yang menyerap anggara sangat besar, evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan program transmigrasi menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan menyusun suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan Program Transmigrasi di Indonesia. Instrumen dimaksud berupa Indeks komposit dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchu Process (AHP) yang dinamana indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT). Melalui tepresentasi dari indikator indikator pembangunan indeks komposit tersebut, pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan di daerah transmigrasi dapat dilakukan. Penelitian ini mengambil kasus Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Bara. Hasil penghitungan IKT Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0.49 menjelaskan bahwa pembanguanan transmigrasi di Kabupaten ini cukup berhasil. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah UPT yang dibangun di Kabupaten ini telah berkembang menjadi desa sert berkontribusi nyata pada pembangunan daerah dan memberikan kehiduapan yang lebih sejahtera bagi penduduknya. Namun begitu, kondisi sejumlah UPT lainnya masih jauh tertinggal dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang masih sangat rendah."

"Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kinerja waktu pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi dermaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor utama yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan kinerja waktu pelaksanaan pada proyek konstruksi dermaga, khususnya dermaga tipe pier dengan konstruksi tiang pancang baja maupun beton di Indonesia. Jumlah responden 5 dengan pengalaman di bidang konstruksi dermaga minimal 10 tahun. Analisis menggunakan metode AHP dengan bantuan program Expert Choice, dan nilai yang digunakan adalah nilai median, setelah terlebih dahulu dilakukan uji keselarasan antar responden dengan menggunakan metode Kendall Rank Correlation. Penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi dermaga adalah buruknya kualitas pengadaan.

---

There are lots of factors that can influence project time performance in port construction. The purpose of this study is to find out the factors that influence project time performance in port construction project, especially on pier-type port with concrete or steel pile construction in Indonesia. The amount of respondents are five, with ten years minimal specialty in port construction. AHP method with the help from Expert Choice Program is used in analysis, and median value is used as the value, after being tested between respondent by using Kendall method Rank Correlation test. The conclusion of this study has shown the factor that have most influence in decreasement of project time performance in port construction is poor procurement quality."

"ABSTRACTThere are many non-survey method that estimate 1-0 Coefficient e. i : RAS, RECRAS and LAGRANGIAN. In this study, the author would like to introduce a new methode to estimate non-survey Coefficient of I-4, namely AHP. Using 1985 1-0 Table of publication, this study introduces the estimation 1990 1-0 coefficient using some instruments such as : MAPS MAD, PEOM and PEG. These instruments have been used to evaluate how fit the result is. The conclusion of this study shows that the technical coefficient matrix estimated by AHP and RAS may perform relative well. But, when converted to its associated Leontief Inverse, in term of such measures as it output multiplier or sectoral gross output that it does not produce look very much like an associated full-survey matrix."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kinerja industri gula rafinasi di Indonesia serta merumuskan alternatif dan prioritas kebijakan dalam pengembangan industri gula reformasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan S-C-P (Structure - Conduct - Performance), sedangkan perumusan prioritas dilakukan dengan menggunakan Analystical Hierarchy Process (AHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri gula rafinasi memiliki struktur pasar oligopoli dengan perilaku yang mengarah pada praktek kolutif. Kinerja berdasarkan ukuran profitabilitas menunjukkan adanya marjin yang cukup besar. Namun begitu persepsi konsumen mengharuskan industri ini untuk melakukan perbaikan terutama pada aspek kualitas harga dan kontinuitas suplai. Pilihan dan prioritas kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mewujudkan industri rafinasi yang efisien dan menunguntungkan semua stakeholder adalah : 1) optimalisasi pabrik gula rafinasi dan 5) menuruhnkan bea masuk gula kasar. Mempertimbangkan potensi konflik yang ada di antara stakeholders, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih adail kepada semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah perlu secara konsisten mulai mengurani proteksi terhadap industri gula rafinasi sehingga diharapkan akan mampu mendorong pasar untuk bekerja lebih efisien."

"EVALUASI BUDAYA KESELAMATAN UNTUK PRIORITISASI PENTINGNYA KARAKTERISTIK/ATRIBUT PADA INSTALASI NUKLIR DENGAN TEKNIK AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)."