Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai konsep hukum perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur yang beritikad baik. Perlindungan dan kepastian hukum yang dimaksud disini adalah mengenai jaminan pelunasan utang atas kredit atau pinjaman uang yang sudah diberikan oleh kreditur kepada debitur yang kemudian untuk lebih menjamin pelunasan utang piutang tersebut, pihak debitur diwajibkan untuk membuat perjanjian tambahan berupa grosse akta pengakuan utang yang berkekuatan eksekutorial berdasarkan pasal 224 HIR disamping dari akta perjanjian jaminan lainnya seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, ataupun hipotik. Permasalahan mengenai grosse akta pengakuan utang ini terletak pada sifat perjanjiannya yang merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit ataupun perjanjian utang-piutang, yang keberlakuannya tergantung pada perjanjian pokok tersebut, dan apabila dalam akta perjanjian pokoknya terdapat cacat hukum yang dalam hal ini akta tersebut dibuat oleh Notaris yang juga seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maka bagaimana bentuk perlindungan bagi kreditur tersebut dan bagaimana kedudukan seorang Notaris yang telah membuat akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur beritikad baik ini dapat mengacu pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kekuasaan bagi Hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar setiap pelaksanaan suatu perjanjian haruslah tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan hakim diberikan wewenang untuk memutus menyimpang dari ketentuan yang ada dengan memperhatikan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya mengenai cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan kebatalan suatu akta yang disebabkan karena kesalahan Notaris maka hubungan hukum itu hanya dapat dituntut pertanggungan jawabannya kepada Notaris dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum saja, karena posisi Notaris disini bukanlah sebagai pihak melainkan sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam hal membuat akta otentik.

---

This thesis explores the concept of legal protection and legal certainty for lenders that having good intentions. Protection and legal certainty are referred to here is related to debt repayment guarantees on loans or loan money that was given by creditors to debtors and to further guarantee the repayment of these debts, the borrowers are required to incur additional debt recognition grosse deed in lieu of enforceable under Article 224 HIR in addition to other security agreement of deed such as mortgage, pledge, or fiduciary. Concerning problems about the recognition of this debt grosse deed lies in the nature of the deal, which is an additional agreement or assesoir agreements from the essentially agreements that consist of the credit agreement or contract debts, which the validity depending on the principal agreement, and if in deed there is essentially an agreement in terms of disability law, This deed is made by a notary who is also a man who is not free from mistakes, then what form of protection for creditors and how the position of a notary who has made such deed. This research is qualitative research, normative prescriptive typology. The Research result is legal protection and legal certainty for good intentions creditors can be referred to article 1338 paragraph 3 Book of Civil Law Act which provides authority for the judge to oversee the implementation of an agreement that each execution of an agreement shall remain in upholding fairness and decency and justice given the authority to decide, notwithstanding the provisions of existing by taking into account the principle of good faith as set out in article 1338 paragraph 3 of Act Book of Civil Law. Furthermore, regarding jurisdictional defect that resulted in a nullification of a notarial deed which caused the error Notary law relationship can only be prosecuted coverage of the answer to the notary in qualifying tort only, because the notary's position here is not a party but as a public official who is authorized by the State to perform tasks of government in terms of making authentic documents.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai jual beli yang terjadi sebagai akibat dari penjaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan utang dan kuasa menjual. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara utang piutang dengan perikatan tanggung menanggung dan tindak pidana penggelapan, mengetahui implikasi penjaminan hak atas tanah yang dilakukan atas dasar akta pengakuan utang dan akta kuasa jual, serta mengetahui keabsahan dan implikasi hukum atas pembuatan akta jual beli berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah utang bisa timbul dari adanya kewajiban hukum pelaku untuk mengembalikan uang hasil penggelapan, dan sebagaimana utang pada umumnya, dapat ditanggung secara tanggung renteng serta dapat dijaminkan. Penjaminan hak atas tanah dengan menggunakan akta pengakuan utang dan kuasa menjual hanya menyebabkan timbulnya jaminan umum sehingga sulit untuk dieksekusi. Akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan, dan atas pembatalan tersebut, pembeli beritikad baik yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada siapa ia membeli tanah tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the land?s sale and purchase that occurred as a result of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale. The purpose of this writing is to understand the connection between a debt with joint liability and the crime of embezzlement, to understand the implication of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale, and also to determine the validity and the implication of the Deed of Land?s Sale and Purchase which made by the Power of Sale that has been previously revoked. The method used is a normative juridical research. The result of this research is a debt could arise from the offender?s legal obligation to return the money that has been embezzled, and as debt in general, it can also be beared by joint liability and be guaranteed. The guarantee of the land rights by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale can only inflict general guarantee which difficult to execute. The Deed of Land?s Sale and Purchase which made by a previously revoked Power of Sale is null and void so that it can be cancelled, and upon such cancellation, the purchaser with the good faith who feels aggrieved can claim for a compensation from whom he bought the land.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in order to create justice based on law so that it can be felt by the community, especially each party. This study aims to determine whether or not the judges' judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law.

Abstrak :
Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan. ......In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Grosse Akta Pengakuan Utang dari perspektif Hukum Surat Berharga, dengan permasalahan mengenai karakteristik Grosse Akta Pengakuan Utang dan potensi pemanfaatannya dalam dunia perniagaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan “Surat yang Berharga” yang selalu bersifat accessoir, namun ia dapat dimanfaatkan dalam dunia perniagaan, bahkan dengan lebih praktis dan berbiaya lebih ringan jika dibandingkan dengan instrumen jaminan lain seperti Hak Tanggungan dan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, Grosse Akta Pengakuan Utang disarankan untuk selalu diinformasikan dan digunakan baik oleh profesional hukum maupun pelaku dunia perniagaan.

---

ABSTRACT
This thesis reviews the Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed in the perspective of Law of Negotiable Instrument, which its problems are about the characteristics of Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed and its potentials to be used in business and trading. This research is a qualitative research with statute approach. This reseach result concludes that Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is a form of Non-Negotiable Instrument which always accessory/supplementary in its nature, but it can be used in business and trading, moreover it is more practical and less-costly compared to the others Indonesian collateral instrument such as mortgage (Hak Tanggungan) and pledge (Fidusia). According to the result of this research, Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is advised to be informed and used by legal professionals and also business doers and traders., This thesis reviews the Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed in the perspective of Law of Negotiable Instrument, which its problems are about the characteristics of Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed and its potentials to be used in business and trading. This research is a qualitative research with statute approach. This reseach result concludes that Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is a form of Non-Negotiable Instrument which always accessory/supplementary in its nature, but it can be used in business and trading, moreover it is more practical and less-costly compared to the others Indonesian collateral instrument such as mortgage (Hak Tanggungan) and pledge (Fidusia). According to the result of this research, Original Counterpart of Acknowledgement of Indebtedness Deed is advised to be informed and used by legal professionals and also business doers and traders.]

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan menganalisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum Notaris.Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan. ......Notary as a public official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a Notary's legal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /X/2022. The research method used is doctrinal legal research using data in the form of secondary data obtained through the study of documents or library materials using primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, namely the forms of legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition, the aggrieved party can apply for civil and criminal sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting an annulment to the court.