Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya tulis ini dilatarbelakangi terjadinya demonstrasi besar-besaran di Timur Tengah yang dijuluki Arab Spring dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dengan judul ldquo;Wacana Pemerintahan Demokratis bagi Tunisia, Mesir dan Libya: Sebagai Dampak dari Arab Spring di Timur Tengah rdquo;, karya tulis ini membahas proses pasca terjadinya Arab Spring di tiga negara tersebut menuju pemerintahan demokratis yang diinginkan masyarakatnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber surat kabar, jurnal, dan media online. Teori penulisan karya tulis ini merujuk kepada teori demokrasi Sri Soemantri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya Arab Spring, Tunisia merupakan negara yang telah berhasil menciptakan pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu dan kondisi yang kembali kondusif serta telah diakui oleh pihak internasional. Sedangkan Mesir, meskipun telah melaksanakan pemilu, adanya kudeta menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan Mesir belum kondusif dan hingga kini masih terus terjadi penyerangan terhadap suatu golongan tertentu. Terakhir, keterlibatan pihak asing ditambah dengan adanya saling rebut kekuasaan antargolongan membuat Libya semakin sulit menciptakan pemerintahan demokratisnya sendiri.

---

ABSTRACTThis paper is motivated by massive demonstration in the Middle East called the Arab Spring in order for the creation of a democratic governmence. The paper entitled ldquo Discourse of Democratic Governmence for Tunisia, Egypt, and Libya Impact of the Arab Spring in the Middle East rdquo , discusses the process of post Arab Spring in the three countries towards democratic government as was desired by the society. The author uses descriptive method literature and use newspaper, journals, theses, and online media. As sources of writing this paper refers to the theory of democracy by Sri Soemantri . The results of this research show that after The Arab Spring, Tunisia has been successfully created democratic governance with general election, created the conducive condition, and being recognized by the other country around the world. While Egypt, although has been held the election, the rebellion of the chosen government showed that the condition of Egypt was not conducive and up to now, the attacks are still happening against the certain group. The last, the involvement of foreign side and the power struggles between groups made Libya more difficult to created their own democratic governance. "

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACTThis journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"Revolusi Tunisia tahun 2011 tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem politik domestik maupun internasional. Tetapi juga telah mendorong munculnya identitas dalam wacana politik Tunisia yang menguat setelah terbentuknya pemerintahan demokratis. Tentu ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi identitas dalam kebijakan luar negeri Tunisia pasca revolusi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Sedangkan dalam analisis, menggunakan konsep identitas dalam teori konstruktivis dan kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan, di bawah pemerintahan Moncef Marzouki dan Caid Beji Essebsi, identitas berpengaruh penting dalam kebijakan luar negeri Tunisia. Hubungan Tunisia dengan Qatar dan Turki sangat dekat karena memiliki kesamaan identitas dan kepentingan nasional. Sebaliknya, hubungan Tunisia dengan Uni Emirat Arab bersifat konfliktual karena memiliki perbedaan identitas. Sementara hubungan Tunisia dengan Arab Saudi, meskipun awalnya konfliktual, tetapi setelah perubahan struktur domestik di Arab Saudi, hubungan kedua negara menjadi kooperatif (kerjasama).

---

The Tunisian revolution in 2011 did not only effect changes in the domestic and international political system. But it has also encouraged the emergence of identity in Tunisian political discourse which strengthened after the formation of a democratic government. Of course, this will have an impact on Tunisian foreign policy. This study aims to explain the construction of identity in post-revolutionary Tunisian foreign policy, using qualitative research methods through literature study. While in the analysis, using the concept of identity in constructivist theory and national interests. The results of this study indicate, under the government of Moncef Marzouki and Caid Beji Essebsi, identity has an important influence on Tunisian foreign policy. Tunisia's relations with Qatar and Turkey are very close because they share a common identity and national interest. On the other hand, Tunisia's relationship with the United Arab Emirates is conflictual because it has different identities. While Tunisia's relations with Saudi Arabia, although initially conflicting, after changes in the domestic structure in Saudi Arabia, the relations between the two countries became cooperative (cooperation)."

"Periode pasca-Arab Spring telah menjadi sebuah arena politik dimana partai-partai Islamis memainkan peran yang relatif signifikan dalam transisi politik demokratis di Timur Tengah. Meski banyak pihak menafsirkan adopsi kalangan Islamis atas nilai-nilai demokrasi sebagai sekedar upaya pragmatis, taktis, dan minim ketulusan, persoalan Islam dan demokrasi telah menjadi perhatian beberapa pemikir Islamis berpengaruh bahkan beberapa dekade sebelum pecahnya Arab Spring. Mengkaji Islamisme lebih sebagai sebuah tradisi pemikiran, penelitian ini berupaya menelusuri genealogi pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi pada tradisi pemikiran Islam modernis hingga munculnya kelompok yang dikenal sebagai “neo-Islamis”. Berbarengan dengan analisis terhadap aspek-aspek doktrinal dari pemikiran kalangan Islamis, penelitian ini akan mendemonstrasikan bagaimana perdebatan intra-Islamis mengenai teologi politik tertentu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan penting, baik secara ideologis maupun politis. Hal ini dilakukan dengan melihat pada praktik politik partai-partai Islamis di Mesir, Tunisia, dan Maroko. Studi ini mendapati adanya kontinuitas sekaligus perubahan pada pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi dari tradisi pemikiran Islam modernis dan menganalisis bagaimana hal ini memengaruhi trayek politik partai-partai Islamis di tiga negara tersebut setelah Arab Spring. Meski terdapat ambivalensi terhadap gagasan demokrasi, bahkan kecenderungan anti-demokrasi, di kalangan Islamis awal; periode pasca-Arab Spring menegaskan mungkinannya upaya rekonsiliasi antara pemikiran Islamisme dan aspek-aspek demokrasi tertentu.

---

The post-Arab Spring period had been a political arena where Islamist parties played relatively significant roles in the democratic political transition in the Middle East. Despite the fact that many have interpreted the adoption of democratic values by Islamist parties as merely pragmatic, tactical effort and lacking sincerity, the question of Islam and democracy had been discussed by some prominent Islamist thinkers, even decades before the break of the Arab Spring. Approaching Islamism more as an intellectual tradition, the present study seeks to trace the genealogy of Islamist thought on the issue of democracy in the discourses of some Islamic modernist thinkers until the emergence of the so called “new-Islamist”, in the years prior to the Arab Spring. Along with an analysis on the doctrinal aspects of Islamist thought, this study will then demonstrate how intra-Islamist debates on certain political theology can cast light on important differences among Islamists themselves, both ideologically and politically. This will be done by looking at the politics of Islamist parties in Egypt, Tunisia, and Morocco. The study notices the existence of both continuity and change in the Islamist thought on democracy from the Islamic modernist tradition and analyzes how they affect the different political trajectories of Islamist parties in those three countries in the aftermarth of the Arab Spring. Eventhough there had been an ambivalence attitude, or even a hostile tendency, toward democracy among the early Islamists; the post-Arab Spring has confirmed the possibility of reconciliation between Islamist political thought and certain aspects of democracy"

"Jurnal ini dibuat untuk mencari tahu dan menjelaskan tentang fenomena arab spring. Pada awal 2011 dunia menyaksikan perubahan situasi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di mulai dari demonstrasi di Tunisia pada rezim politik di di bawah kepemimpinan Ben Ali sebagai presiden Tunisia pada awal Januari. Peristiwa ini dengan segera menyebar ke Mesir, Yaman, dan Libya kemudian pada beberapa negara di Timur Tengah dan AfrikaUtara. Tidak adanya praktek demokrasi melanggar hak asasi manusia dan politik terror yang di lakukan oleh rezim arab ini selama beberapa dekade, berujung pada munculnya kebencian kepada pemerintahan tirani dan korup.sampai sekarang, banyak negara yang masih berusaha untuk menggulingkan rezim pemerintahan ini, sedangkan beberapa negara lain masih dalam proses transisi demokrasi.

---

This paper was held to find and explain about the Arab Spring phenomeonon. The first half of 2011 the world witnessed political transformation of Middle East and North Africa. Beginning with Tunisia`s protests to the political regime under leadership of Ben Ali as Tunisa`s president in early January. This momentum soon spread out to Egypt, Yaman and Libya then to several countries in Middle East and North Africa, an utter lack of democratic practices violence of human rights and a politic of terror employed by these Arab regimes for many decades, which can cause hatred, and led to growing resentment to the corrupt and dictatorship government. Until today many countries still fight to overthrown the regimes, others are in the process of democratic transisition."

"Skripsi ini membahas mengenai wacana politik berupa peran semantis dan pragmatik yang terdapat di dalam Pidato Raja Yordania Abdullah II Pasca ArabSpring sejak 2011 sampai dengan 2015. Penelitian ini memfokuskan kepada analisis relasi semantis dan analisis tindak tutur ilokusi yang digunakan RajaAbdullah II pasca Arab Spring. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yang digabungkan dengan studi kuantitatif enklitik . Adapun teori yang digunakan berupa teori relasi makna dan teori tindak tutur Searle 1979 yang meliputi ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Pidato Raja Yordania yang menjadi korpus data, adalah pidato politik Parlemen yang memuat permasalahan bangsa Yordania pasca Arab Spring antara tahun 2011-2015.Penelitian ini menemukan bahwa tindak tutur yang dilakukan oleh Raja Yordania Abdullah II mengacu kepada konteks pragmatik yang ditimbulkan dari permasalahan politik di negara Yordania seperti permasalahan demokrasi,ekonomi, keamanan, reformasi politik, dan hubungan internasional. Salah satukarakteristik bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh Raja Abdullah IIadalah penggunaan tekanan ilokusi dengan menggunakan partikel. Selain partikel tersebut penggunaan tindak tutur direktif jugadilakukan dengan penggunaan retorika bahasa Arab Al Iqtibas. Dalam ujaran ekspresif pujian, Raja Abdullah II juga menggunakan makna reflektif sebagai bentuk pujian. Sedangkan konteks Arab Spring antara tahun 2011-2015, sangat jelas mempengaruhi tindak tutur yang berkaitan dengan topik Palestina, Suriah,Terorisme dan Fanatisme serta Dewan Kerjasama Teluk. Relasi makna yang dibangun Raja Abdullah II terbentuk atas pengaruh dimensi konteks yang adapada ujarannya.

---

This undergraduate thesis is discussed about political discourse that concentratedwith the semantic relational and pragmatic speech act of discourse . Therefore,this topic was focussed on the analysis semantic and pragmatic from politicaldiscourse on Speeches of King Abdullah II Kingdom of Hashemite of Jordan postArab Spring 2011 2015 .This thesis undergraduate used mixing method ofqualitative description and quantitative enclitic . The theory of Speech Act ofSearle 1979 and theory of semantic relational is main theory. The Speech Act ofSearle 1979 to including of Assertive, Directive, Commisive, Expressive, andDeclarative. The speeches of King Abdullah II to be main corpus data whichsubject of political issues of Jordan after Arab Spring on 2011 2015. This researchwas founded Abdullah II rsquo s speech act using utterance pragmatics that haverelation with Jordan political issues as democracy, economy, security, politicreformation, and international relationship. On the speech act of King Abdullah IIhave characteristic on his utterance. One of characteristic of King Abdullahutterance is directive illocution that using the particles of laa budda , inna , akkada , yajibu , usyaddidu and ad daruuriyy . In additionto this particles, on King Abdullah II rsquo s directive illocution, he did utterance withthe Al Iqtibas Arabic Rhetoric . For praise illocution expressive , KingAbdullah II occasionally, he used reflective meaning as praising. The Arab SpringInfluence 2011 2015 effected his illocutions on the topic of Palestine, Syria,terrorism, fanaticism, and Gulf Cooperation Council GCC . And on his utterancefounded of semantic relational which influenced dimension of political context onhis utterances."

"Artikel ini meruntuhkan kontruksi dominan dan penggambaran dunia Muslim dalam literatur tentang media sosial dan keterlibatan masyarakat dalam kaitannya demgam Arab Spring. Pembacaan kritis literatur tentang media sosial dan 'Muslim Semi Arab' Menunjukkan bahwa analisis oleh para sarjana dan komentator Barat masih didasarkan pada 'Dualisme modernis' dan pemahaman orentalis. Artikel ini dimulai dengan menelusuri sejarah teknologi untuk menyatakan bahwa analis potensi pendidikan dan sipil media sosial dalam konteks Barat pada umumnya, adalah kelanjutan dari argumen tentang teknologi sebelumnya dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Namun ketika datang untuk menganalisis media sosial dan keterlibatan masyarakat khususnya didunia Muslim, kecenderungan ini akan dikacaukan dengan pola yang sudah terbangun, yaitu Orientalisme. Dampak keseluruhan Kecenderungan ini menyebabkan pembatasan mayoritas argumen dalam paradigmaessentialis atau determinis."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis serangkaian upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi pasca Arab Spring pada periode 2014 sampai 2020. Periode tahun 2014 sebagai titik awal langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia yang membawa harapan bagi masyarakat Tunisia akan ketidakstabilan politik dan di tahun 2020 sebagaimana dalam Indeks Demokrasi Tunisia pada tahun 2019 mendapatkan skor 6.72 (dari 10,00). Ini menunjukan bahwa Tunisia telah melakukan lompatan besar dalam mengonsolidasikan demokrasinya setelah Arab Spring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis tahapan kondisi konsolidasi demokrasi di Tunisia dapat dilihat dalam perjalan sistem pemilihan Presiden dan Parlemen Tunisia pada periode 2014 dan 2019 yang bebas dan adil serta digunakannya Konstitusi baru 2014 menjadi tonggak utama demokratis yang menghormati kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, menjamin check and balance yang berkaitan dengan eksekutif dan mengakui kesetaraan gender. Faktor pendukung proses konsolidasi demokrasi di Tunisia diantaraya: 1) Kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi; 2) Sektor keamanan (militer) yang lemah dan 3) Kuatnya civil society mengawal proses demokrasi. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi tersebut masih menjadi perdebatan dengan masalah tingkat ketidakpuasan yang signifikan tidak hanya dengan partai politik dan Parlemen, tetapi juga dengan institusi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan masih belum mampu mengatasi tantangan mendesak, seperti pengangguran kaum muda, kesenjangan sosial ekonomi regional, marjinalisasi politik islam dan korupsi yang merajalela sehingga menjadi penghambat proses konsolidasi demokrasi.

---

This study aims to analyze a series of Tunisian efforts in consolidating a post-Arab Spring democratic state in the period from 2014 to 2020. The 2014 period is the starting point for moving forward to build democracy in Tunisia which brings hope to the Tunisia society for the political instability in 2020 as shown in the Tunisia Democracy Index in 2019 got a score of 6.72 (out of 10,00). This shows that Tunisia has made a big leap in consolidating its democracy after the Arab Spring. This study uses a qualitative approach with a case study method, and the data is analyzed by using the interactive Miles and Huberman model. An analysis of the stages of the consolidation of democracy in Tunisia can be seen in the course of the Tunisian Presidential and Parliamentary election system in the 2014 and 2019 periods which were free and fair and the use of the new 2014 Constitution as the main democratic pillar that respects freedom of association, freedom of religion, guarantees checks and balances related to executive and recognizes gender equality. Contributing factors of the democratic consolidation process in Tunisia include: 1) the Willingness of political figures to compromise; 2) The security sector (military) is weak and 3) The strength of civil society overseeing the democratic process. However, the implementation of the democratic system has still in conflict with the problem of a significant level of dissatisfaction, not only with political parties and Parlement but also with the democratic institutions themselves. The government is still unable to overcome urgent challenges, such as youth unemployment, regional socio-economic disparities, the marginalization of Islamic politics and rampant corruption which have become obstacles to the process of consolidating democracy.  "

"Penelitian ini membahas gambaran wanita Suriah pada masa Arab Spring di Suriah dalam film يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ ي ي ي ي ي ي ي /Yom Ad’atou Zouli/ ‘The Day I Lost My Shadow’ tahun 2018 karya Sutradara Suriah kelahiran Prancis oudade Kaadan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui perubahan wanita Suriah dalam film Yom Ad’atou Zouli setelah terjadinya Arab Spring. Penelitian diawali dengan melakukan observasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan reduksi data. Peneliti juga memperoleh data melalui studi pustaka dengan menelusuri informasi yang relevan dari sumber-sumber literatur seperti buku dan jurnal artikel dan kemudian data dianalisis dengan pendekatan sosiologi sastra. Berdasarkan hasil penelitian, film Yom Ad’atou Zouli menunjukkan gambaran perubahan wanita Suriah setelah terjadinya konflik di Suriah pada masa Arab Spring dari sudut pandang Saudade Kaadan, termasuk perubahan peran wanita sebelumnya hanya bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga berubah menjadi pencari nafkah dan tulang punggung keluarga.

---

This research will discuss the portrayal of Syrian women during the Arab Spring in Syria in the film يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يوملعظضتأ يييي ييي ي ي /Yom Ad’atou Zouli/ ‘The Day I Lost My Shadow’ by the French-born Syrian director, Soudade Kaadan. This research was conducted using qualitative methods to understand the context of whether the depiction of Syrian woman in the film Yom Ad’atou Zouli (The Day I Lost My Shadow) corresponds to the reality that is happening. Researchers also obtain data through library studies by searching for relevant information from literary sources such as book and journal articles then analyzing it using sociology of literature approach. This research result shows a picture of changes in Syrian women after the conflict in Syria during the Arab Spring from Saudade Kaadan's perspective, including changes in the role of women, previously only responsible for household affairs, becoming breadwinners and backbones of the family."

"Artikel ini membahas tentang perkembangan sinema di Mesir pada tahun 2011-2020. Industri film Mesir mengalami krisis selama periode krisis pasca peristiwa Arab Spring tahun 2011-2013 yang berdampak pada penurunan jumlah produksi film. Selama masa krisis terdapat dua jenis film yang mengisi perfilman nasional, yaitu film komersial yang berfokus pada kuantitas produksi untuk meraih profit sebesar-besarnya dan film independen yang berfokus pada kualitas sinematografi. Di samping itu layanan video on demand berkembang sebagai metode distribusi film baru seiring meningkatnya penggunaan internet. Penelitian ini menemukan bahwa perfilman Mesir mengalami kebangkitan serta kembali produktif sejak tahun 2016 akibat berkembangnya produksi film independen, distribusi film secara daring, dan kerjasama yang baik dalam komunitas film. Pada penyusunan artikel ini digunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap beberapa buku, jurnal, dan sumber resmi yang terkait. Teori pada penulisan ini adalah teori Third Cinema oleh Teshome Gabriel, yaitu Third Cinema sebagai bentuk revolusi estetika dan politik dalam film yang mencerminkan kehidupan rakyat secara realistis.

---

This article discusses the development of cinema in Egypt in the period of 2011-2020. The Egyptian film industry experienced a crisis during the critical period after the Arab Spring event in 2011-2013 which resulted in a decline in the number of film productions. During the crisis period, there were two types of films which are present in cinema, namely commercial films which focused on the quantity of production to achieve maximum profit, and the others are independent films which focused on their quality of cinematography. In addition, video on demand services are developing as a new film distribution method along with the increasing use of the internet. This study finds that Egyptian cinema has experienced a revival and has been productive again since 2016 due to the development of independent film production, online film distribution, and good cooperation in the film community. In preparing this article, a qualitative method was used by conducting a literature study of several books, journals, and related official sources. The theory used in this writing is the theory of Third Cinema by Teshome Gabriel, namely Third Cinema as a form of aesthetic and political revolution in films that reflect the social reality."