Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakTesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur efisiensi berkeadilan dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip efisiensi berkeadilan."

"Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan filsafat hukum, ilmu ekonomi, dan singkronisasi hierarki hukum Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan analisa pengujian konstitusional yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari "efisiensi berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Penormaan unsur tersebut terwujudkan dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan secara bersama, pengelolaan dengan baik, pengalaman dengan tepat guna, boleh merugi (untuk itu disubsidi) dan pengelolaan yang tidak boros biaya dan sumber daya sosial. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip "efisiensi berkeadilan".

---

This thesis discusses the implementation of the principle of "equitable efficiency" as contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment in legislations concerning electricity. This research is conducted by analyzing how the Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency" in the constitutional reviews of Law Number 20 Year 2002 and Law Number 30 Year 2009 on Electricity. This research is a normative study which uses legal philosophy and economics in synchronizing the hierarchy of laws of the Republic of Indonesia and the relevant constitutional reviews. The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency " in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. The concept is embodied in various aspects of management, including joint management, with good management, efficient managment, management which is allowed to make losses (and therefore is subsidised) and management which is not wasteful in costs and social resources. In regards to Indonesia's electricity sector, it was found that each electricty regulation has embodied at least one aspect of the principle of " equitable efficiency"."

"Industri migas merupakan industri strategis bagi bangsa Indonesia. Selain industri migas menyumbang sekitar 30% untuk APBN, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di kawasan asia tenggara. Cadangan minyak ini menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tentunya aset berharga ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika pengeleloaan terhadap aset ini tidak dilakukan dengan baik. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kegiatan investasi yang lain karena Industri migas merupakan industri yang pada modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk) dan membutuhkan eksplorasi secara terus menerus untuk mempertahankan produksi.Untuk itu dalam setiap Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia memuat klausul pengembalian setiap biaya operasi yang dikenal dengan Cost Recovery yang diberikan dalam bentuk In-Kind. Pemberian pengembalian biaya dalam bentuk In-Kind ini menarik untuk dikaji dengan menggunakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada akhirnya disimpulkan bahwa Cost Recovery menghilangkan penguasaan Negara terhadap minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia karena dengan bagian dari Cost Recovery mutlak menjadi milik kontraktor yang tidak dapat diintervensi pemerintah penggunaannya. Untuk itu penulis menyarankan perlunya dibuat suatu formulasi baru untuk kontrak kerja sama migas yang memuat klausula pengembalian dalam bentuk tunai atau memberikan kontrak kerja sama dengan Cost Recovery hanya untuk lapangan minyak yag tidak mampu dikelola oleh BUMN.Oil and gas industry is a strategic industry for the nation of Indonesia. In addition to oil and gas industry accounted for about 30% to the state budget, Indonesia is also known as the country with the largest oil reserves in the region southeast asia. Oil reserves is becoming a valuable asset for Indonesia to carry out the development. Surely these valuable assets will not produce anything if pengeleloaan against this asset is not done well. Oil and gas exploration and exploitation activities have characteristics very different from other investment activities due to oil and gas industry is an industry that in the capital (high cost), technology-intensive (high technology), solid risk (high risk) and requires constant exploration to maintain production . For it is in any Oil and Gas Contract in Indonesia includes a clause returns any operating expenses, known as cost recovery given in the form of In-Kind. Giving a refund in the form of In-Kind is interesting to examine the use of Article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 which mandates the State to exploit Indonesia's natural resources for the greatest prosperity of the people. Ultimately concluded that Cost Recovery eliminating control of Indonesian government on oil which produced from the bowels of the Earth Indonesia because the of split that conractor gain from Cost Recovery is absolutely belongs to a contractor who cannot interfered by government. According to the conclusion authors suggest that Indonesian government need created a new formulation for the oil and gas cooperation contracts which contain clauses of return in the form of cash or providing a cooperation contract with Cost Recovery only in oil field that cannot be able to be managed by the BUMN."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."