Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas zona integritas sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pengendalian korupsi pada BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Hal ini berangkat dari masih tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia dan masih rentannya institusi pemerintahan tersandung kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis zona integritas pada satker yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory dan social bonding theory. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori ini dapat dipertimbangkan dalam mengendalikan korupsi karena indikator-indikator dalam kedua teori ini terdapat pada diri agen perubahan dan dalam program zona integritas. Dalam penelitian ini, terdapat anomali dari containment theory sebagai ciri khas dari pengendalian korupsi yaitu penguatan kelompok hanya untuk penugasan jangka pendek dan perlunya tambahan faktor kesempatan dan rotasi tempat untuk mengendalikan korupsi. Di dalam penelitian ini terdapat saran yakni agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sosialisasi lebih intens lagi dilakukan. Pengembangan ke depan, program zona integritas dapat diterapkan pada instansi swasta ataupun BUMN dengan penyesuaian pada indikator-indikatornya.

---

This thesis discusses the integrity zone as a form of social control in an effort to control corruption at the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This departs from the high number of corruption cases in the government sector in Indonesia and the vulnerability of government institutions to corruption cases. This study aims to analyze the integrity zone of the satker that has received the predicate of a corruption-free area, in this case the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This study uses a qualitative method with a case study approach where the researcher performs data collection techniques through in-depth interviews. The theory used in this research is containment theory and social bonding theory. The results show that these two theories can be considered in controlling corruption because the indicators in both theories are found in the change agent and in the integrity zone program. In this study, there is an anomaly from containment theory as a characteristic of controlling corruption, namely group strengthening only for short-term assignments and the need for additional opportunity factors and rotation of places to control corruption. In this study, there are suggestions, namely that monitoring and evaluation be carried out regularly and socialization is carried out more intensely. In the future development, the integrity zone program can be applied to private institutions or BUMN with adjustments to the indicators."

"Tesis ini membahas zona integritas sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pengendalian korupsi pada BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Hal ini berangkat dari masih tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia dan masih rentannya institusi pemerintahan tersandung kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis zona integritas pada satker yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory dan social bonding theory. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori ini dapat dipertimbangkan dalam mengendalikan korupsi karena indikator-indikator dalam kedua teori ini terdapat pada diri agen perubahan dan dalam program zona integritas. Dalam penelitian ini, terdapat anomali dari containment theory sebagai ciri khas dari pengendalian korupsi yaitu penguatan kelompok hanya untuk penugasan jangka pendek dan perlunya tambahan faktor kesempatan dan rotasi tempat untuk mengendalikan korupsi. Di dalam penelitian ini terdapat saran yakni agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sosialisasi lebih intens lagi dilakukan. Pengembangan ke depan, program zona integritas dapat diterapkan pada instansi swasta ataupun BUMN dengan penyesuaian pada indikator-indikatornya.

---

This thesis discusses the integrity zone as a form of social control in an effort to control corruption at the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This departs from the high number of corruption cases in the government sector in Indonesia and the vulnerability of government institutions to corruption cases. This study aims to analyze the integrity zone of the satker that has received the predicate of a corruption-free area, in this case the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This study uses a qualitative method with a case study approach where the researcher performs data collection techniques through in-depth interviews. The theory used in this research is containment theory and social bonding theory. The results show that these two theories can be considered in controlling corruption because the indicators in both theories are found in the change agent and in the integrity zone program. In this study, there is an anomaly from containment theory as a characteristic of controlling corruption, namely group strengthening only for short-term assignments and the need for additional opportunity factors and rotation of places to control corruption. In this study, there are suggestions, namely that monitoring and evaluation be carried out regularly and socialization is carried out more intensely. In the future development, the integrity zone program can be applied to private institutions or BUMN with adjustments to the indicators."

"Kredibilitas suatu organisasi sebagai komunikator dalam penyampaian pesan yang berupa program-program instansinya ditentukan oleh kondisi internal organisasi dan partisipasi para individu yang ada didalamnya. Berawal dari kepedulian untuk tetap menjaga nama baik atau citra sebuah instansi pemerintah yaitu BkkbN, maka memperhatikan dampak internal yang terjadi merupakan prioritas yang utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang strategi dan implementasi komunikasi internal serta resepsi pegawai yang dimediasikan melalui penggunaan pesan slogan 'Dua Anak Cukup' dan kebijakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Melalui wawancara yang mendalam terhadap 5 pegawai dengan masa kerja antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi internal tentang pesan slogan dalam kebijakan internal organisasi mempunyai peranan penting dalam mendukung tujuan dan visi misi organisasi, dan resepsi pegawai yang ditampilkan turut menentukan terbentuknya citra dan kredibilitas organisasi pemerintah tersebut di lingkungan publiknya.

---

The credibility of an organization as a communicator in the delivery of messages in the form of programs is determined by the internal conditions of the organization and the individuals in it. Starting from a concern to maintain the good name or image of a government’s agency, in this case BkkbN, paying attention to the internal impact becomes main priority. This study is using qualitative methods which aim to explain the internal communications strategy and implementation as well as the employee's receptions which are mediated through the use of messaging slogan 'two children are enough' and the organization’s policies in achieving its objectives. Through in-depth interviews to 5 employees with tenure between 5 years to 15 years, it can be concluded that the internal communication characteristics about slogan message in the organization's internal policy have an important role in supporting the visions and missions of the organization and the employee's reception that displayed also determines the image and credibility of this government organization in the public."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset.

---

This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization."

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan "faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan TFR yang sangat signifikan?" Dan "apakah yang menyebabkan angka kelahiran stagnan tidak mengalami perubahan setelah tahun 2000?". Penurunan TFR dari 5,6 anak pada awal tahun 1970an menjadi 2,3 anak pada akhir tahun 1990an, besar kemungkinan merupakan sumbangan dari peningkatan persentase perempuan memakai alat kontrasepsi. Angka prevalensi ber-KB berhasil ditingkatkan dari 26% pada tahun 1980 menjadi 57% pada SDKI 1997 dan 60,3% pada SDKI 2002-2003, meskipun setelah itu peningkatannya sangat minim sekali. Data-data menunjukkan bahwa tingkat fertilitas Indonesia telah makin menjauhi pola fertilitas natural karena peningkatan usia kawin dan terutama karena faktor pengaturan kelahiran. Hal itu oleh penulis dikatakan sebagai sumbangan dari adanya program keluarga berencana sejak tahun 1970an. Melemahnya pelayanan KB sejak tahun 2000, menyebabkan TFR menjadi stagnan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang meneruskan upaya pengaturan kelahiran agar tingkat fertilitas Indonesia mencapai 2,1 anak per perempuan tahun 2015 dan penduduk tumbuh seimbang dengan NRR=1. Peningkatan pemakaian kontrasepsi dan revitalisasi program KB hendaknya terus diupayakan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

---

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules."