Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemuda desa di Kabupaten Garut memiliki peran sebagai agen perubahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan sumber daya ekonomi melalui BUMDES. Peluang yang ada seperti: peningkatan jumlah pemuda Garut yang masuk dalam kategori usia produktif, keberadaan BUMDES di setiap desa, ketersediaan modal dari Dana Desa dan kesiapan regulasi mengenai BUMDES menjadi peluang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam badan usaha tersebut, tetapi di sisi lain angka pengangguran dan angka urbanisasi tidak menunjukan angka yang baik, maka dibutuhkan strategi dalam memaksimalkan peran pemuda terhadap BUMDES untuk ketahanan ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya sinergitas dari pihat-pihak tertentu untuk mewujudkan ketahanan ekonomi desa melalui peran pemuda didalam BUMDES, selain itu juga perlu adanya kesesuaian regulasi dan perencanaan yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan ketersediaan modal yang ada. ......Village youth in Garut has a role as agent of change, it can be realized by developing economic resources through village-owned enterprises (BUMDES). Existing opportunities such as: an increasing number of Garut youth who are in the productive age category, the existence of BUMDES in every village, availability of capital from the Village Fund and the readiness of regulations regarding BUMDES are an opportunity for youth to play an active role in that business entity, but on the other side unemployment and urbanization do not show good numbers, therefore strategy is needed in maximizing the role of youth in BUMDES for Village economic resilience. The method used in this research is Descriptive Qualitative Method and using SWOT analysis. The results of this study indicate that the need for synergy from certain parties to realize the village economic resilience through the role of youth in BUMDES, besides that the need for proper regulation and good planning to maximize the use of available capital.

Abstrak :
Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities.

Abstrak :
Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa. ......Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Konsep pembangunan inklusif tidak hanya dilaksanakan dalam program pembangunan nasional, tetapi juga harus diterapkan dalam pembangunan daerah bahkan hingga level desa. Dalam pemerataan pembangunan, kelembagaan ekonomi desa memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, optimalisasi potensi dan sumber daya. Sinergitas antar kelembagaan ekonomi desa di suatu daerah/kabupaten akan memberikan pengaruh besar dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kondisi daya dukung kelembagaan ekonomi desa yang meliputi: BUMDes, KUD, dan IKM sebagai independen variabel (X), dapat memberikan pengaruh nyata atau signifkan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Proksi inklusivitas pembangunan ekonomi ditinjau berdasarkan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai dependen variabel (Y). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Infrastruktur Ekonomi, Karakteristik Wilayah, dan Penduduk Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel menggunakan data cross section dan time series pada 369 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2019-2021. Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengurai hubungan antar variabel yang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan 3 pilar IPEI, yaitu: 1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka pembangunan nasional. Keberadaan BUMDes, KUD, dan IKM sebagai unit usaha menunjukkan bahwa dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sebuah ekosistem pasar/ekonomi di tingkat lokal. Dari hasil estimasi dapat ditinjau ketiga komponen ini menunjukkan hasil positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan tinjauan pada tiga (3) Pilar IPEI, ketiga aspek kelembagaan ekonomi desa tersebut juga menunjukkan hubungan positif signifikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan, keberlanjutan dan sinergitas kebijakan terkait kelembagaan ekonomi desa. Serta mendorong agar pengukuran pembangunan ekonomi inklusif hingga pada level desa. ......Inclusive economic development can be interpreted as creating broad access and opportunities for all levels of society in an equitable manner, increasing welfare, and reducing disparities between groups and between regions. The concept of inclusive development is not only carried out in national development programs, but must also be applied in regional development even down to the village level. In equitable village development, rural economic institutions play an important role in maintaining rural economic sovereignty. Synergy between rural economic institutions in a region/regency will have a major influence on the realization of inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study was to see whether the carrying capacity of rural economic institutions which include: BUMDes, IKM and Koperasi Unit Desa (KUD) as independent variables (X), can have a real or significant influence on the inclusiveness of economic development in Indonesia. The economic development inclusiveness proxy is reviewed based on the Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) score as the dependent variable (Y). This study also uses control variables, namely Economic Infrastructure, Region Characteristics, and Population. This study uses a quantitative approach, panel data regression analysis using cross section and time series data in 369 regencies across Indonesia in the 2019-2021 timeframe. Regression analysis in this study will break down the relationship between the variables reviewed based on overall aspect and the 3 pillars of IPEI, namely: 1. Economic growth and development, 2. Equal distribution of income and poverty reduction, 3. Expansion of access and opportunity. Analysis was also carried out on category 5 regions/large islands in Indonesia. The results of this study indicate that the existence of economic institutions at the rural level has an influence on inclusive economic development within the framework of national development. The existence of BUMDes, KUD, and IKM as business units shows that they can provide benefits to the community which are expected to become a market/economic ecosystem at the local level. From the estimation results, it can be seen that these three components show significant positive results for IPEI. The three institutional components of the rural economy show different relationships in influencing each IPEI pillar. This research recommends strengthening, sustainability and synergy of policies related to rural economic institutions. As well as encouraging measurement of inclusive economic development down to the rural level.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tergabung dalam tim 21 pada perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bejiharjo. Dalam menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk dapat melihat proses lahirnya BUMDes di Desa Bejiharjo. Penelitian ini juga akan menggunakan kerangka metode analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn untuk melihat proses pembentukan suatu kebijakan secara umum. Pembentukan BUMDes ini berangkat pada permasalahan pengelolaan potensi desa yang kurang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi membentuk adanya interaksi antar aktor yang terlibat. Pada interaksi yang terjadi ini ditemukan juga bahwa pemerintah Desa Bejiharjo merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar atau dapat dikatakan berada pada hierarki paling tinggi. Proses kolaborasi ini diawali dengan melakukan pemilahan mengenai hal apa saja yang akan diselesaikan. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan berbagai strategi, seperti negosiasi, mobilisasi, dan kerja sama. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya menciptakan adanya pola interaksi yang berbeda-beda antar satu aktor dengan aktor lainnya. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap aktor tersebut kemudian dapat dilebur dengan kekuatan pemerintah Desa Bejiharjo sebagai pihak yang sentral sebelum akhirnya kebijakan BUMDes di Desa Bejiharjo resmi ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes merupakan tahapan akhir pada rangkaian proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim 21. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BUMDes untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemerataan terhadap berbagai potensi desa yang ada di Desa Bejiharjo. ......This thesis explains the collaborative process conducted by actors who are members of team 21 in the formulation of policies for establish village-owned enterprises (BUMDes) in Bejiharjo village. In explaining the collaborative process, this qualitative research applies the collaborative governance theory stated by Ansell and Gash to be able to see the process of the formation of BUMDes in Bejiharjo Village. This research will also use the framework of the public policy analysis method proposed by William Dunn to see the process of forming a policy in general. The establishment of BUMDes based on the problem of managing village potentials that are not good. In this study, it was found that the collaboration created an interaction between the actors involved. In this interaction, it was also found that the village government of Bejiharjo was the group that had the most power or could be said to be in the highest hierarchy. The collaborative process begins with sorting out what will be resolved. The process then continues with various strategies, such as negotiation, mobilization, and cooperation. These strategies create different patterns of interaction between one actor and another. In the end, differences of opinion caused by the diverse backgrounds of each actor can be merged with the power of Bejiharjo Village government as the ruling group before finally the BUMDes policy in Bejiharjo Village is officially established. Determination of Bejiharjo Village Regulation Number 6 of 2016 about the establishment of BUMDes is the final stage in the collaboration process carried out by team 21. The regulation is the basis for BUMDes to be able to manage and distribute the various potential in Bejiharjo Village.

Abstrak :
Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi. ......The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengembangan kewirausahaan KPM PKH yang dilakukan melalui lembaga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes yang dipilih adalah BUMDes Karya Mekar, merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Berlokasi di wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan KPM PKH Melalui BUMDes dilakukan berdasarkan konsep model awal terkait input-proses-output model. Sebuah model yang dikembangkan dengan menggabungkan fokus lingkungan, organisasi, dan individu ke dalam proses dinamis dari perilaku pencarian peluang dan keuntungan secara simultan dalam kewirausahaan. Input berkaitan dengan sumber daya yang bisa ditemukan guna mencapai proses dan hasil yang terdiri dari enam aspek yang berkontribusi yaitu sumber daya individu; sumber daya lingkungan; dukungan pemerintah desa dan kabupaten; dukungan masyarakat; jenis bantuan yang tersedia; serta faktor penghambat dalam input. Proses merupakan kegiatan orkestrasi (penyelarasan) sumber daya yang tersedia dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bagi KPM PKH. Orkestrasi sumber daya berkaitan dengan tindakan yang diambil para pemimpin (dalam hal ini pengurus maupun Ketua Unit BUMDes dan SDM PKH) untuk memfasilitasi upaya KPM PKH dalam mengelola sumber daya BUMDes secara efektif. Output dalam kewirausahaan memiliki fokus tujuan pada penciptaan nilai bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan masyarakat, kekayaan, pengetahuan, dan peluang yang didapatkan oleh KPM PKH. Selain KPM PKH, output yang dihasilkan juga tidak hanya menyangkut sisi manfaat dari KPM PKH. Di sisi kelembagaan BUMDes, hadirnya KPM PKH telah mewujudkan BUMDes Karya Mekar sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang bisa berfungsi menjadi lembaga sosial ataupun komersial. Terakhir, penelitian ini menyarankan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT), pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus mampu menjadi broker atau penghubung bagi BUMDes untuk dapat mengakses berbagai program dan bantuan yang bisa mendukung upaya pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan bagi keluarga miskin lainnya selain penerima manfaat Program Keluarga Harapan. ......This thesis discusses the entrepreneurship development of PKH (Program Keluarga Harapan) beneficiaries which is carried out through BUMDes (Village-Owned Enterprises). The BUMDes chosen is BUMDes Karya Mekar, which is one of the BUMDes that involves the beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) in the BUMDes business. Located in the area of Sukajadi Village, Campaka District, Cianjur Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the entrepreneurship development of beneficiaries PKH through BUMDes was carried out based on the initial model concept related to the input-process-output model. A model developed by incorporating environmental, organizational, and individual focus into the dynamic process of simultaneous opportunity and profit seeking behavior in entrepreneurship. Input relates to resources that can be found in order to achieve processes and results which consist of six contributing aspects, namely individual resources; environmental resources; support from village and district governments; community support; the types of assistance available; as well as the limiting factor in the input. The process is an orchestration activity (alignment) of available and useful resources for the implementation of entrepreneurial activities for beneficiares PKH. Resource orchestration is related to the actions taken by the leaders (in this case the management and the Chairman of the BUMDes and PKH Human Resources Units) to facilitate the efforts of beneficiaries PKH in managing BUMDes resources effectively. Output in entrepreneurship has an objective focus on creating value for society, organizations and individuals. These benefits include increased community, wealth, knowledge, and opportunities obtained by beneficiares PKH. Apart from beneficiaries PKH, the output produced does not only concern the benefits of beneficiaries PKH. On the BUMDes institutional side, the presence of beneficiaries PKH has made BUMDes Karya Mekar a pillar of economic activity in the village that can function as a social or commercial institution. Finally, this study suggests that the Central Government (Ministry of Social Affairs and Ministry of Village PDTT), regency governments and village governments must be able to become brokers or liaisons for BUMDes to be able to access various programs and assistance that can support empowerment efforts in the entrepreneurial sector for poor families other than recipients. the benefits (KPM) of the Family Hope Program (PKH).

Abstrak :
Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan. ......This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi atas proyek pendirian unit usaha percetakan serta memberikan usulan metode penilaian kelayakan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus dilakukan di BUMDesMA DAPM Kecamatan Widodaren yang merupakan badan usaha gabungan 12 desa. Kelayakan investasi diukur dengan metode-metode capital budgeting, yaitu Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Analisis Sensitivitas, Break-Even Analysis, dan simulasi Monte Carlo. Dalam perhitungan metode-metode ini, perubahan asumsi laju pertumbuhan PDB industri, inflasi, dan upah minimum provinsi menjadi pertimbangan. Dengan tingkat diskonto yang dihitung menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan opportunity cost, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proyek pendirian unit usaha percetakan layak dilakukan pada kondisi best dan optimis. Namun pada kondisi pesimis, proyek investasi tidak layak dilakukan. Metode penilaian yang sesuai diterapkan di BUMDes adalah payback period. ......This study aims to analyze the investment feasibility of establishing a printing business unit and to propose a business feasibility assessment method. The research method used is a qualitative case study. The case study was conducted in BUMDesMA DAPM, Widodaren District, which is a joint business entity of 12 villages. Investment feasibility is measured by capital budgeting methods, namely Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Sensitivity Analysis, Break-Even Analysis, and Monte Carlo simulation. In calculating these methods, changes in the assumptions of industrial GDP growth, inflation, and provincial minimum wages are considered. With the discount rate calculated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and opportunity cost, the results show that the project to establish a printing business unit is feasible in the best and optimistic conditions. However, under pessimistic conditions, investment projects are not feasible. The appropriate valuation method applied in BUMDes is the payback period.