Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tshana Erfandi, author
Eksekusi Harta Pailit BUMN Berbentuk Persero (Studi Kasus : PT.Kertas Leces) = Bankruptcy Estate Settlement of State-owned Company (Case Study: PT. Kertas Leces)
ABSTRAK Kapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Hirmawati Fanny
Risiko bisnis dari kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero (Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) = Business Risk on Bankruptcy of PT Kertas Leces (Persero) in State-Owned Enterprise (Judicial Review of the Supreme Court Number 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) / Hirmawati Fanny Tampubolon
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan...
2019
T53773
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bewani Octavianisa Masrurah, author
Kepailitan badan usaha milik negara persero : Studi kasus PT kertas leces (Persero) = Bankruptcy of state-owned enterprises persero: Case study of PT Kertas Leces (Persero).
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Nur Indah, author
Pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia (tinjauan yuridis terhadap upaya pemisahan piutang BUMN persero dari piutang negara) = Legal reform in the state receivables law in Indonesia (juridical review on the separation of state-owned enterprises receivables from state receivables)
Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30923
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Bewani Octavianisa Masrurah, author
Kepailitan Badan Usah Milik Negara Persero: Studi Kasus PT Kertas Leces (Persero) = Bankruptcy of State-Owned Enterprises Persero: Case Study of PT Kertas Leces (Persero)
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Ismail Alam Saputra, author
Pengurusan Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara Pasca Putusuan Mahkamah konstitusi NO 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO 48/PUU-XI/2013-2022 = Management of State-Owned Enterprise Bank Receivables After Constitutional Court Decision NO 77/PUU-IX/2011 and Constitutional Court Decision NO 48/PUU-XI/2013-2022
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 77/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 43/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan pada BUMN yang berasal dari modal negara. Pada putusan pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan piutang Bank BUMN dari piutang negara karena kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan perseroan. Namun pada...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisma Bintang Alghazy, author
Implikasi Dualisme Hukum Positif di Indonesia Tentang Penentuan Status Kekayaan Negara di Dalam BUMN (Persero) : Pengaturan Status Kekayaan Negara di State Owned Enterprises Negara Singapura Sebagai Rujukan Bagi Perkembangan BUMN (Persero) di Indonesia = The Implication of The Dualism of Law in Indonesia About The Determination of State Property's Status in BUMN (Persero) : The Law of The Determination of State Property's Status in Singapore's State Owned Enterprises As a Reference For The Development of
ABSTRAK
Saat ini, penentuan status kekayaan negara di dalam BUMN Persero negara Indonesia diatur oleh dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Terdapat kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero merupakan bagian dari keuangan negara. Sedangkan, terdapat juga kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ridovi Kemal, author
Pengembalian kerugian negara atau kerugian perseroan bank BUMN yang tidak maksimal akibat tidak dapat dieksekusinya pidana uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap = The reversion of state's losses or state-owned bank enterprise's losses as the impact of the non-executable additional penalty of compensation after court verdict
Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48584
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Deane Nurmawanti, author
Tinjauan yuridis pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara terkait dengan kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham : studi kasus PT Asuransi Kredit Indonesia
Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1316
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Ismail Suny, author
Analisis BUMN Persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi = Analysis of state owned limited enterprise (BUMN Persero) from the perspective of legal entity doctrine, good corporate governance principles, and penal corruption
Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19662
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>