Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang faktor faktor kinerja pegawai di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menggunakan teori-teori manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja (Performance) dan motivasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan memakai alat bantu slatistik deskriptif sebagai alat analisis kuantit.atif dan pengambihm sampel yang dilakukan secara stratified random sampling berdasarkan masa kerja dengan jumlah sampel 80. Hasil penelitian berupa rangking dominasi setiap faktor serta signifikansinya terhadap pepulasi digunakan sebagai acuan ontuk menyusun kesimpulan. Dari variabel pemahaman peran, kemampuan, motivasi kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan usoha, menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan kineija pegawai di Badan Pembinaan Huknm Nasional (BPHN)......This research is focused to analyze fue factors that have the correlations to the performance to the employee of Badan Pembinaan Hukum Nasionol (BPHN) using the theory of management and motivation. This research is a qua:ntitative method, using descriptive statistic as the instruments to analyLe. The stnrtified random sampling is nsed to define the sum of sample (80). The result of this research consists of the domination on the factor and its significant to the population to direct in arranging the conclusions for the variables of role perception, ability, motivation, opportunity to perform ant: effort which have the significant correlations to the performance lhe employee ofBPHN.

Abstrak :
ABSTRAK
Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya.

Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan.

Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam setiap kegiatan perpustakaan pengolahan data bibliografi merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan untuk memberikan informasi singkat suatu bahan pustaka kepada para pemakai. Pengolahan data bibliografi peraturan perundang-undangan akan lebih berdaya guna bila dapat diolah dengan cepat, sehingga informasi peraturan perundang-undangan dapat segera diinformasikan kepada para pemakai, terutama para peneliti, dan perencana hukum. Di bidang pengolahan data, komputer adalah salah satu sarana penunjang tersedianya informasi yang relevan, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (PDH BABINKUMNAS). Dengan pertimbangan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Mempelajari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PDH BABINKUMNAS. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dan tinjauan umum ke PDH BABINKUMNAS. Dalam analisa diuraikan tahapan pelaksanaan komputerisasi, baik melalui tinjauan literatur maupun melalui tinjauan umum. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan komputerisasi data bibliografi peraturan perundang-undangan di PHD BABINKUMNAS kurang efektif sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa komputerisasi data bibliografi yang dilakukan di PDH BABINKUMNAS perlu ditinjau kembali.

---