Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan. Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education. However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja terhadap tujuan nasional, dikaitkan dengan nilai uang dan klasifikasi belanja. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 180 sampel dianalisis mempergunakan regresi dengan periode penelitian tahun 2007 - 2011. Hasil penelitian menemukan belanja pendidikan dan kesejahteraan berpengaruh kuadratik dengan titik balik maksimum masing - masing terhadap partisipasi pendidikan dan output perekonomian. Belanja kesejahteraan berpengaruh kubik dengan turunan ketiga negatif terhadap kemiskinan. Pencapaian tujuan nasional suatu periode berpengaruh positif terhadap belanja periode berikutnya. DAU berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan dan kesejahteraan, DAK berpengaruh positif terhadap belanja kesejahteraan. Penganggaran Pemda memperhatikan harga konstan. Klasifikasi belanja menurut fungsi perlu diperinci untuk menghindari misinterpretasi.

---

This research observes the impact of municipal governments? expenditure on the attainment national purposes, complemented by monetary value and expenditure classification analysis. As many as 180 municipal governments are analyzed using regression approach as samples within the period of 2007 to 2011. Result shows that education and welfare expenditure correlate in quadratic degree with maximum turning point each to enrollment rate and economic output. Welfare expenditure is correlated in cubic degree with negative third derivative to poverty rate. The attainment of national purposes in a certain period is positively correlated to the budget of related expenditures in the forthcoming period. DAU positively correlates to education and welfare expenditure, while DAK positively correlates to welfare expenditure. Budgetary processes by municipal governments have considered the real value of money. Classification of expenditure by functions should be stated in deeper details to avoid misinterpretation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcome pendidikan, serta menganalisis dampak belanja pendidikan terhadap indikator outcome pendidikan di Indonesia. Analisis pemetaan sebaran belanja dan indikator outcome pendidikan dilakukan dengan menggunakan analisis Biplot. Sementara itu, dampak belanja pendidikan terhadap indikator pendidikan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil analisis Biplot menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan per Kapita memiliki korelasi positif dengan indikator outcome pendidikan. Pada beberapa provinsi, Rasio Guru Murid (RGM) memiliki korelasi positif dengan indikator pendidikan terutama pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Kemudian Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harapan Lama ekolah(HLS). Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan, dan mendorong pemerataan rasio dan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap provinsi.

Abstrak :
Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.;Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

---

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunan pemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerah di provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukup besar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen komposit penyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnya terhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun 2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkan capaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACT
Change of developmental paradigm from economic growth development toward human development, it makes improvement of Human Development Index (HDI) as government developmental target. However, to increase HDI achievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policy sufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increase HDI, also it means increasing of its composite component. In this research, it had been studied local governmental expenditure of regencies/cities at Bengkulu Province in sectors of education and health against HDI composite component, ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result of panel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of local governmental expenditure in educational sector will influence Mean Year of Schooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increase achievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province. Additionally, other variable which have significant influence against component of Human Developmental Index is total schools, total centers for public health and employment rate.

Abstrak :
ABSTRAK
Belanja Pendidikan harus lebih diarahkan pengalokasiannya untuk mendorong siswa dari kelompok rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah dan melanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan menggunakan Analisis Penerima Manfaat. Penelitian ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SMA Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi manfaat belanja pendidikan SMA Negeri pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke bawah sedangkan wilayah Kotamadya Administrasi Jakarta Selatan, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur, Kotamadya Administrasi Jakarta Barat dan di Provinsi DKI Jakarta secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.

---

ABSTRACT
Education spending allocation must be directed to encourage students from the poor household to remain in school and continuing school until the level of secondary education to improve their quality of life and they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Jakarta Province 2012 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SMA Negeri. The result is education spending benefits for SMA Negeri in the Seribu Island Administration Region, Central Jakarta City Administration Region, North Jakarta City Administration Region predominantly accepted by midlle and lower income group while South Jakarta City Administration Region, East Jakarta City Administration Region, West Jakarta City Administration Region and DKI Jakarta Province predominantly accepted by midlle and upper income group.

Abstrak :
Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar. ......Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion.

Abstrak :
ABSTRAK
Meskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACT
Despite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty.