Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities. ......Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

Abstrak :
Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanja pendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.;Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

---

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

Abstrak :
ABSTRAK
Belanja Pendidikan harus lebih diarahkan pengalokasiannya untuk mendorong siswa dari kelompok rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah dan melanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan menggunakan Analisis Penerima Manfaat. Penelitian ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SMA Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi manfaat belanja pendidikan SMA Negeri pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke bawah sedangkan wilayah Kotamadya Administrasi Jakarta Selatan, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur, Kotamadya Administrasi Jakarta Barat dan di Provinsi DKI Jakarta secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.

---

ABSTRACT
Education spending allocation must be directed to encourage students from the poor household to remain in school and continuing school until the level of secondary education to improve their quality of life and they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Jakarta Province 2012 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SMA Negeri. The result is education spending benefits for SMA Negeri in the Seribu Island Administration Region, Central Jakarta City Administration Region, North Jakarta City Administration Region predominantly accepted by midlle and lower income group while South Jakarta City Administration Region, East Jakarta City Administration Region, West Jakarta City Administration Region and DKI Jakarta Province predominantly accepted by midlle and upper income group.